SIDANG REPLIK KNPB: KAPOLRES MIMIKA INKONSISTEN DALAM MENEGAKKAN HUKUM

PERS RILIS

SIDANG REPLIK KNPB: KAPOLRES MIMIKA INKONSISTEN DALAM MENEGAKKAN HUKUM

(Timika, 15 April 2019) Sidang perdata perbuatan melawan hukum (PMH) nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Timika dari penggugat Sem Asso terhadap tergugat Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mimika memasuki agenda bantahan terhadap jawaban tergugat (replik) di Pengadilan Negeri Timika.

Di dalam jawaban yang disampaikan minggu lalu, Tergugat pada dasarnya mengatakan bahwa gugatan PMH yang dilayangkan Penggugat tidak memiliki sengketa hak dan merupakan pengulangan dari permohonan praperadilan yang telah ditolak dua bulan lalu. Tidak adanya sengketa hak didasarkan pada argumen bahwa pendudukan sekretariat KNPB Timika adalah penyitaan tanpa unsur maksud untuk memiliki. Dan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sedang menjalankan perintah jabatan.

Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya membantah semua argumen-argumen tersebut. Penyitaan hanyalah dalil yang digunakan oleh Tergugat ketika menyadari bahwa tindakan pendudukan tersebut tidak ada dasar hukumnya dan melampaui kewenangannya yang dibatasi oleh undang-undang. Sejak awal pendudukan, Kapolres Mimika telah secara konsisten menyatakan bahwa ‘sekretariat KNPB Timika dijadikan sebagai pos gabungan TNI-Polri’ hingga diberitakan di puluhan media elektronik maupun cetak lokal, nasional, dan internasional. Fakta ini otomatis menggugurkan klaim Tergugat bahwa tindakan sewenang-wenangnya dilakukan tidak dengan maksud untuk memiliki.

“Padahal kemarin Pak Kapolres Mimika gembar-gembor telah berhasil menjadikan sekretariat KNPB sebagai pos aparat gabungan. Inilah konsekuensi dari negara hukum. Kini karena terpepet oleh langkah hukum ini, Pak Kapolres jadi harus menelan ludahnya sendiri karena tindakan sewenang-wenang tersebut memang sejak awal tidak ada dasar hukumnya,” ujar Veronica Koman, kuasa hukum penggugat.

Terkait argumen Tergugat yang berlindung di balik dalil ‘perintah jabatan’ sehingga terbebas dari hukum, Veronica menambahkan, “kalau sesuai prosedur ya betul perintah jabatan. Tapi ini kan tindakan melanggar hukum yang melampaui kewenangannya yang dibatasi oleh undang-undang. Blunder. Jadi tidak pantas bawa-bawa ‘perintah jabatan’.”

Adapun gugatan PMH ini bukan pengulangan dari kasus praperadilan sehingga tidak melanggar asas ne bis in idem. Dalil yang dipersengketakan di praperadilan adalah terkait hal-hal yang bersifat prosedural formil. Sedangkan dalil dalam gugatan PMH ini adalah bagaimana Tergugat telah melanggar hukum dan berbuat kesalahan yang telah merugikan Penggugat.

Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua,

Veronica Koman

SEDIKIT CERITA MENGENAI MOSES WEROR

Waktu kecil sebagai seorang anak kecil, Moses Werror bermimpi melihat dunia. Di atas pasir putih yang membentang di rumah kecilnya di pulau Moor di Papua Barat, ia akan membuat sketsa garis-garis untuk bermaian menggambar kapal. Dia bermimpi suatu hari sebuah kapal akan membawanya pergi untuk mengunjungi negara lain.

Angan - angan ini muncul saat terjadi perebutan kekuasaan antara indonesia dan belanda mengenai Irian Barat sebagai akibat dari terjadinya perang dunia kedua. Perjuangan orang Papua mengenai Papua Barat yang berpemerintahan sendiri berhadapan dengan negara-negara kuat dan perusahaan multinasional karena kepentingan akan sumber daya Papua.

Werror adalah Pimpinan Operasi Papua Merdeka (Gerakan Papua Merdeka.

Di bawah pemerintahan Belanda, Werror dilatih sebagai guru. Namun, dia tahu bahwa dengan menjadi guru dia tidak akan melihat dunia,sehingga dia berpikit untuk menjadi pelaut,agar dengan menjadi pelaut bisa nelihat Dunia,sehingga ia mendaftar di Nautical College di Hollandia (sekarang Djayapura) dan pada tahun 1956 dia lulus sebagai pelaut.

Kemudian di bekerja di sebuah perusahaan pelayaran, namun kapalnya hanya kapal pesisir yang melayani pelabuhan setempat. Pada Januari 1958, setelah berdebat dengan salah satu petugas kapal, dia meninggalkan kapal di Sorong. Dan memutuskan untuk pergi ke Indonesia untuk mengejar pendidikan dan memenuhi impian masa kecilnya. Untuk memenuhi keinginannya, bersama dua orang temannya menggunakan sampan kecil, berlayar ke Indonesia dengan cara pindah dari satu pulau ke pulau lain, dan mereka tiba di pulau Maluku. Kaku Mereka ditangkap oleh intelijen Belanda, ditahan selama seminggu. Kemudian mereka dikirim ke sebuah pulau yang dihuni oleh orang-orang Papua Barat. Dati tempat itu Dia berjalan ke kota Ambon dan mendaftar di sekolah menengah umum Negeri ,sekolah disitu, hanya makan nasi dan ikan,” Saat itu dia tidak bisa bahasa indonesia sehingga sulit di sekolah.

Pada 1961 ia mengikuti ujian, dari sekitar 3.000 siswa dia lulus pada urutan 93 dari 3000,dengan Ijasah yang dia dapat ia naik kapal barang ke, Jakara karena ingin belajar ilmu politik di Universitas.jakarta dia kesulitan tempat tinggal dan karena dia bertemu dengan beberapa tentara orang Irian Barat dia tinggal bersama mereka.
"Saat itu Orang-orang Papua Barat sedang mempersiapkan diri untuk kemerdekaan dari Belanda sehingga ia bergabung dengan gerakan Papua Barat di Jakarta. Dia menjadi juru bicara dan perwakilan bagi para siswa untuk tujuan mereka.Daan saat ini pertama kali dia melihat bendera Papua Barat,".
Saat itu Perjuangan untuk masa depan Papua Barat Merdeka semakin intensif. Saat itu Belanda ingin Papua Barat menjadi negara yang terpisah namun orang Indonesia menginginkan menjadi bagian dari negara mereka.
Sebelum 1960-an, hubungan antara AS dan Indonesia memburuk karena dukungan AS untuk pemberontakan di Sumatra dan Sulawesi Utara . Namun Setelah John Kennedy menjadi Presiden pada tahun 1961, AS melakukan upaya memperbaiki hubungan dengan Indonesia.
Dengan demikian, ia mulai mendukung ambisi Indonesia untuk rebut Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. AS berpaling dari bekas sekutu perang nya Belanda yang ingin Papua Barat menjadi negara yang terpisah. Pada bulan Maret 1962, AS menyatukan Belanda dan Indonesia untuk negosiasi yang disimpulkan lima bulan kemudian menghasilkan Perjanjian New York. Perjanjian tersebut menyerukan penentuan nasib sendiri, diundangkan dalam apa yang disebut 'tindakan pilihan bebas', untuk dilaksanakan enam tahun setelah Indonesia mengambil kendali administratif atas Papua Barat. Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh Majelis Umum PBB dan mulai berlaku dalam waktu enam bulan.
Selama masa inilah, Pemerintah Indonesia memilih delegasi untuk melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Delegasi beranggotakan 100 orang itu terdiri dari orang Papua Barat.
Dalam rombongan ini Moses Weror Ke Amerika bukan karena Politik tapi untuk memenuhi impian melihat dunia. Karena dia masih orang kampung dia merasa bangga bisa ke Amerika melalui Singapura, Jepang, Hawaii dan ke New York, dan di Amerika mereka ditampung di Plaza Hotel, di 5th Avenue. Mereka dikasih pelayanan yang luar biasa , pelayanan kelas satu, menginap di hotel-hotel mewah dan berpesta setiap malam. Werror mengunjungi Holywood, Disneyland, dan Washington.
Namun, ketika dia kembali ke Jakarta Tidak ada orang yang menemuinya di bandara dan tidak ada rumah untuk dikunjungi.
Mulai saat itu Pemerintah Indonesia menganggap Werror adalah aset bagi mereka dan mereka merekrutnya untuk dilatih sebagai diplomat. Dia ditempatkan di kamar hotel dengan semua biaya dibayar.
Pada 1962 ia dikirim ke Australia untuk bekerja di kedutaan Indonesia di sana namun Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya mempercayainya.

Pada tahun 1964, Werror menikahi istrinya seorang perempuan Papua Barat dari Pulau Biak.
Setelah lima tahun di Australia, ia dipanggil kembali ke Jakarta , padahal para pejuang kemerdekaan Papua Barat mulai mengintensifkan kampanye mereka melawan militer Indonesia yang mengendalikan Papua Barat ketika waktu semakin dekat untuk 'tindakan pilihan bebas',
Di Jakarta, Werror memulai kegiatannya untuk mendorong kemerdekaan Papua Barat. Dia bertemu dengan perwira Amerika dalam mempromosikan perjuangan Papua Barat dan untuk mencari bantuan dan dukungan dari AS. Ini menjadi pekerjaan utamanya - menggunakan pelatihan diplomatiknya untuk berkampanye dan mempromosikan perjuangan negaranya untuk kemerdekaan secara internasional.

Namun, setelah beberapa saat keadaan mulai menjadi terlalu panas dan Werror dan keluarganya pulang ke Nabire. Namun, kunjungan mereka di Nabire singkat, ketika ia dipanggil kembali ke Jakarta oleh militer Indonesia. Karena curiga dengan niat mereka, Werror malah pergi ke Djayapura dengan alasan bahwa ia masih memiliki urusan yang tidak lengkap untuk hadir di sana.

Menjelang tahun 1969 tanggal untuk pilihan bebas mendekat, dilakukan Demonstrasi besar di Jayapura Werror terlibat intelijen militer mencarinya dan dia menyembunyikan diri karena dalam aksi itu Werror mengatakan kepada para demonstran untuk menjadi kuat dan bersatu, untuk menentang kekerasan namun harus tegas pada permintaan mereka untuk kemerdekaan. Namun Ketika ia berbicara tentang demonstrasi, militer Indonesia menangkapnya.
Bersama dengan para pemimpin lainnya, lengan dan kaki mereka dirantai dan dijebloskan ke penjara di Jayapura. Mereka melewati pengadilan militer. Sebagai seorang diplomat, Werror memiliki keuntungan karena mengenal banyak pejabat Pemerintah Indonesia, dan seorang simpatisan menyelipkan surat di penjara yang memperingatkannya untuk tidak pergi ketika militer datang untuk menjemputnya.Ketika truk militer datang untuk menjemputnya dan yang lainnya, dia menolak. Kemudian dia mengetahui bahwa yang lainnya terbunuh.

Setelah seminggu dia dibebaskan tetapi Werror curiga bahwa dia sedang diincar sehingga Dia pergi ke kepala polisi yang dia kenal secara pribadi un staf mereka di Djayapura. Dia diberi pekerjaan yang baik, dan rumah. Istrinya ingin mereka tenang. Namun, Werror tidak pernah merasa aman dan memutuskan mereka harus meninggalkan Djayapura.
Pada Agustus 1971, di balik kegelapan, ia dan keluarganya menyeberang dengan perahu ke Papua Nugini, tiba di Vanimo.
Setelah tinggal di kamp-kamp pengungsi, ia akhirnya pindah ke tinggal di Madang.

Benny Pakage
Sumber: https://www.facebook.com/beni.pakage/posts/2417834101573514

Selamat jalan ke Surga bapak Moses Weror. Anak bangsa semua turut berduka atas kepergianmu. Setapak jalan yang kau tinggalkan ini kami akan teruskan menelusuri hingga ujung jalan yang kau dambakan.(AG)

MILITARY OPERATIONS IN NDUGA DISTRICT 2018-2019

WEST PAPUA:

MILITARY OPERATIONS IN NDUGA DISTRICT 2018-2019

By. Dr. Socratez S. Yoman

1. Introduction

We must admit honestly and openly convey it. The Indonesian government is indeed a cruel and brutal modern colonialist or real in front of our eyes, nose and face who are occupying, colonizing, oppressing and destroying the people and people of West Papua by using the power of the State, the Indonesian National Army.

Cruelty, brutality, atrocities and crimes of humanity that demean human dignity as God's image and likeness must be resisted. Demons and Satan with human faces who are masked in the name of security and national interests must be opposed. We must not be spectators for this atrocity. By faith, it is very sinful and ethically very wrong if we allow this State crime to take over the lives of God's people on their ancestral lands.

The report released by Koran Tempo on the 8-14 April 2019 edition provides a clear picture of the Indonesian government's atrocities and cruelty through TNI forces.

The report from the Tempo newspaper, which was interviewed by Second Lieutenant Deddy Santoso, which operates in Yigi District as follows:

"Yigi District is so quiet. There are no signs of life in the northern region of Nduga district, Papua. The Honai-honai is leaping, the fields are deserted. There are no residents passing by. Their livestock, pigs and chickens are also not seen hanging around. the first hill that became the entrance to Yigi, dozens of TNI personnel occupied four houses belonging to PT Istaka Karya, a company that built the Trans Papua road / bridge in the Nduga region, and the district had long been abandoned by residents, besides the Yigi District, Dal, Bulmu, Yalma and Gunung districts. Tabo has been occupied by the TNI. "

prajurit-tni-bersiap-menaiki-helikopter-menuju-Nduga-di Wamena-Papua- tribun

In the report of Koran Tempo, Commander of Military Operations in Nduga, Kol. Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar and Battalion Commander in Nduga District, Major Deri Indrawan in the same vein that the TNI has mastered Dal, Bulmu, Yalma and Mount Tabo Districts.

This report has become clear to all of us that there is a massive military operation in N Regency. This is a crime against humanity committed by the State.

2. Is there also a gold field in Nduga?

It does not make our logic just because the 17 employees of PT Istaka Karya who were shot dead by the Free Papua Organization (OPM) on December 2, 2018 there was a massive military operation on the orders of the Indonesian president, Ir. Joko Widodo is questionable.

Why is it only because of the victims of the 17 people, the Indonesian military operations on a large, broad and massive scale using helicopters and 600 TNI troops in Nduga district?

The result of Indonesian military operations caused violence and state crime before the naked eye. Nearly 19 civilians were shot dead, including a senior pastor from the region.

The people as landowners were expelled by the TNI and they fled to the forests and to other areas that were felt safe. Their houses are empty. Their gardens are not well maintained. Health is not well taken care of. Education for children is a mess and as a result children have lost their future.

It seems that the State has a veiled mission to expel Nduga natives as indigenous landowners and vacate the territory using the TNI. The country's hidden mission is that in the future the Indonesian colonial government will open a gold mine in the Nduga region.

Previously, the State had to evict, even if necessary, to eliminate and destroy the indigenous population.

It could be, the Trans Papua road built by the TNI in Kab. It is also supposed to be for the mobilization of heavy equipment to operate gold mines in the earth's belly Ndugama.

3. The TNI Business Land in East Timor and Aceh Has Been Lost

So far, the TNI's land to strengthen the enclaves is three regions. East Timor (now: Timor Leste), Aceh and West Papua. These three territories the generals always manage as conflict areas so that there is additional income, promotion and promotion.

Two regions, East Timor and Aceh have disappeared and now live in West Papua. So, the readers of this article should not be surprised, the Commander of the XVII Cenderawasih did not want to withdraw the TNI troops who were operating in Kab. Nuga also for two reasons: TNI is working on the Trans Papua road and is still chasing OPM in the forest.

Whatever the reason, military operations that sacrifice small people and are expelled from their ancestral lands constitute humanitarian crimes and gross violations of human rights.

----------

Ita Wakhu Purom, April 8, 2019

Author: President of the Communion of Papuan Baptist Churches.

OAP Ikut Memilih dan Dipilih Dampak Pemaksaan Politik Kolonialisme indonesia

Bangsa Papua hargai demokrasi formal rakyat Indonesia melalui Pemilu. Termasuk menghargai rakyat Indonesia yang akan memilih untuk tidak memilih (golput). Kita rakyat West Papua hanya akan ikut serta dalam sistem demokrasi negara West Papua yang sedang kita perjuangkan.

Alasannya jelas, rakyat Indonesia telah memiliki hak politik melalui kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sementara kami rakyat West Papua yang masih dijajah belum memiliki status politik yang sah dibawa hukum international. Kita masih berjuang untuk penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis.

Kalau ada orang Papua yang ikut serta dipilih dan memilih, saya pastikan itu hanyalah dampak pemaksaan politik kolonialisme yang hegemonik. Itu bukan indikator utama legitimasi Indonesia di West Papua. Ini hanyalah efek domino dari situasi rakyat koloni menghadapi realitas ketertindasan.

Artinya, pemilu Indonesia tidak akan menghilangkan cita-cita bangsa Papua untuk merdeka keluar dari kolonialisme Indonesia. Sementara penguasa Indonesia yang masih melihat West Papua sebagai proxy pencitraan dan exploitasi SDA tidak akan berhasil meng-indonesianisasi bangsa Papua.

Pemilu tidak akan merubah fakta bahwa rakyat West Papua sedang habis musnah. Kapitalisasi dan militerisasi wilayah West Papua secara masif terus berlangsung. Karenanya, Pemilu juga tidak merubah fakta konsolidasi kekuatan rakyat West Papua menuju agenda Mogok Sipil Nasional (MSN) sebagai puncak perlawanan rakyat Papua melawan kolonialisme Indonesia.

MSN itu agenda rakyat semesta Papua, yang harus dipersiapkan dengan tahapan mobilisasi yang strategis dan terpimpin. Tidak asal-asalan. MSN adalah puncak kesadaran rakyat Papua yang dilaksanakan melalui aksi damai dan bermartabat. Sebagai jalan merebut revolusi demokratik yang sejati.

Fokus MSN

By. Victor Yeimo

Polisi Amankan Aksi Massa Yang Tidak Puas Atas Kematian Korban Perkelahian di Distrik Mandobo

Polres Boven Digoel – Kapolres Boven Digoel AKBP Yohanes Afri Budi SR, SIK bersama anggota amankan jalanya pemakaman jenazah Korban Meninngal Dunia kasus perkelahian atas nama FD, Mandobo, Umur 15 Tahun Jln .Kampung Timur Kampung Persatuan Distrik Mandobo, Selasa (02/03/2019).

Laporan anggota Babhinkamtibmas yang berada dirumah duka bahwa keluarga korban dan masa mulai berkumpul di JL.Trans Papua depan Warung makan 22 Jln.Trans Papua yang melakukan pemblokiran jalan depan Bank BNI dan Simpang Tanah Kodim dengan membakar kayu dan ban bekas

Kapolres bersama Kabag Ops Kompol Yohanis Bisai mencoba menenangkan Massa untuk laksanakan pengurusan Jenazah dulu beberapa Masyarakat melakukan Orasi di depan Bank BNI selanjutnya begeser dekat rumah duka dan melakukan Bakar kayu dan Ban bekas tokoh Agama Pastor Pios Retoob dan anggota LMA Maret Klaru Boven Digoel mencoba menenangkan keluarga Korban.

Kapolres menjelaskan kalau masalah ini sudah di tangani oleh pihak Kepolisian jadi masyarakat harap tenang dan tidak melakukan hal-hal yang anarkis.

“Saya menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap tenang jangan mudah terprovokasi dengan berita bohong yang sedang beredar di medsos atau Oknum yang ingin memanfatkan moment ini untuk membuat situasi tidak nyaman mari kita semua Jaga Persatuan dan Kesatuan di Kabupaten Boven Digoel ini, kasus perkelahian yang dilakukan oleh Oknum, pihak Kepolisian sudah tangani kita ikuti Proses hukum yang sedang berjalan,” ucap Kapolres

Penulis : Hariyanto
Editor : Sosra Antoni
Publish : Wiwin S
Sumber:https://www.facebook.com/poldapapuaofficial/posts/2351597888458545

5 Poin Pernyataan Sikap Forum Boven Digoel Bersatu (FBDB)

Pernyataan Sikap Masyarakat Dari Ke-5 Suku Besar Kabupaten Boven Digoel Dalam Menyikap Kasus Penganiayaan 4 Pemuda Asli Papua Yang dilakukan Masyarakat Pendatang hingga seorang Pemuda Meninggal Dunia.

Forum Boven Digoel Bersatu (FBDB) 

Kami masyarakat ke-V suku besar Wambon, Muyu, Auyu, Kombai, dan Korowai menyatakan bahwa :

1. Hadirkan pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, ketua Dpr, dan ketua ikatan keluarga toraja (ikt) serta harus bertanggungjawab pada kejadian pembunuhan ini, sebab kejadian seperti ini sudah terjadi berulangkali dan saat ini adalah yg ke-4 kali.

2. Menolak suku toraja dan segera meninggalkan tanah leluhur kami, Tanah Boven Digoel.

3. Waktu pemulangan mulai hari ini sampai 40 hari.

4. Jika hal ini tdk ditanggapi maka, kami masyarakar dari ke-V suku besar Wambon, Muyu, Auyu, Kombai, dan Korowai akan melakukan swiping atau melakukan tindakan balasan.

5. Jika kejadian ini terjadi lagi maka, pernyataan ini akan berlaku bagi semua warga pendatang yg ada di boven digoel

Sekian pernyataan ini kami buat dan mulai berlaku hari ini

Tanah Merah, 2 April 2019.

Disetujui atau yg bertanggungjawab (paraf)
1. LMA boven digoel (Maret Klaru)
2. Ketua LMA Wambon (Karolus Ninggan)
3. Ketua LMA Muyu (Yohanes Kewerot)
4. Ketua LMA Auyu ( Egedius Suam)
5. Ketua LMA Kombai (Jakobus Weremba)
6. Ketua LMA Korowai (Adonia Yalenkatu)
7. Forum Boven Digoel Bersatu (Fbdb)
8. Ketua Ikatan Keluarga Toraja (Yohanes Take)
9. Bupati Boven Digoel (Benediktus Tambonop)
10. Wakil Bupati Boven Digoel (Chaerul Anwar)
11. Ketua DPR Boven Digoel (Ayub Santi)

Sumber informasi : Forum Boven Digoel Bersatu (FBDB)

Kronologinya:

Megawati: Kalau Golput Jangan Jadi WNI; Bagaimana dengan OAP ?

Megawati: Kalau Golput Jangan Jadi Warga Negara Indonesia (CNN Indonesia | Senin, 01/04/2019 04:35 WIB )

"Itu artinya tidak punya harga diri, kalau mau golput jangan jadi warga negara Indonesia," kata Megawati, Minggu (31/3).

Bagaimana dengan Orang Asli Papua ?

Orang Asli Papua / OAP sejak Kongres III Rakyat Papua 17 - 19 Okktober 2011 statusnya ( Harga Dirinya ) sudah jelas bukan lagi sebagai Warga Negara Indonesia. Jadi tidak perlu takut, Gol Put atau tidak ikut memilih, tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam memperburuk sistem Demokrasi dan PEMILU Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2019.

Tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mewajibkan OAP ikut serta dalam PEMILU RI tahun 2019. Mengapa ?
1) Deklarasi Universal Hak - Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 menjadi Jaminan penyataan diri ( self identiti ) sebagai bangsa berdaulat ;
2) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor : 1514 thn. 1960 tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri ( Self Determmination ) dan ;
3) Pandangan Hukum Mahkama Internasiaonal ( ICJ ) tanggal 16 Oktober tahun 1975, tentang 3 jalan menuju kemerdekaan.

Penegasan Ny. Ketua Umum PDI-P sebenarnya untuk Warga Negara Republik Indonesia. Bukan untuk OAP, sebab, status politk perjuangan Papua telah bergeser dari OBJEK ke SUBJEK hukum. Artinya tahun 2011 telah terjadi Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Negara Papua. Persoalan selanjutnya adalah menunggu waktu Indonesia memberi PENGAKUAN dan mengatur peralihan kuasa Pemerintahan. ( Boy )

Editor : Albertho Boikaway / Wakil Sekertaris NFRPB