Halaman

    Social Items

Visit Papuan Blog

Sekolah Darurat bagi Pengungsi Nduga di Wamena

Kasus Nduga telah genap dua bulan, namun penanganan terhadap pengungsi masih lemah.

”Anak, katanya ada pendataan anak sekolah untuk pengungsi di Wamena. Saya bawa anak-anak dari Mugi karena dengar ada kelompok relawan yang mau buat sekolah sementara di Wamena,” kata Patrina Mabul, perempuan paruh baya, ketika tim relawan tiba di Gunung Susu Wamena Selasa 28 Januari 2019. Mama Patrina Mabul langsung memeluk seorang relawan yang selama ini mendata anak sekolah. Ia dengan semangat menyebut nama 15 anak yang dibawanya dari Mugi.
Mama Patrina bersama 13 anak kelas 1 SD, 1 anak Kelas 3 SD dan 1 anak Kelas 4 SD tiba di Wamena pada 25 Januari. Ia diberi mandat oleh para orangtua di Distrik Mugi Kabupaten Nduga untuk membawa anak-anak ke Wamena. Perjalanan ini diawali ketika para orang tua yang mengungsi di hutan sekitar Mugi mendengar ada sekelompok anak muda sedang mendata para siswa untuk disekolahkan di Wamena.

”Kami dengar dari seorang warga Mugi yang mengungsi di Kuyawage bahwa ada relawan yang mendata anak sekolah untuk disekolahkan sementara di Wamena. Ketika para pengungsi di Kuyawage mendengar informasi pendataan siswa di Wamena, mereka utus satu orang untuk memberitahu kami yang ada di sekitar Mugi,” ungkap Mama Patrina sembari memperbaiki beberapa bagian honai yang lapuk.

Sebagian masyarakat Distrik Mugi sudah mengungsi ke Kuyawage, namun sebagian besar lagi masih bertahan di hutan dekat distrik Mugi. Jarak antara hutan tempat masyarakat berlindung dan perkampungan masyarakat sekitar belasan kilo meter. Masyarakat di Mugi mengungsi di hutan sejak adanya operasi pengejaran Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) pada 4 Desember 2018 lalu di wilayah Yigi, Yal, Dal, Mbua, Bulmuyalma, Mugi dan beberapa distrik sekitarnya.

”Kami bertemu utusan pengungsi dari Kuyawage itu di hutan karena kami juga selama ini tinggal di hutan. Lalu orang tua anak-anak meminta saya untuk membawa anak-anak ini ke Wamena supaya bisa sekolah,” ungkapnya dalam Bahasa daerah Nduga.

Meski tinggal di hutan, masyarakat dari kampung Dobobem Distrik Mugi selalu ke gereja pada hari Minggu. Ibadah setiap minggu dilaksanakan pada pukul 12.00 dan pada pukul 15.00, masyarakat kembali mengungsi ke hutan.

”Hanya Pendeta Hanok Kogoya yang masih tinggal di kampung karena jaga gereja. Masyarakat umumnya mengungsi di hutan dan hanya datang ke gereja pada jam 12 siang setiap hari Minggu,” cerita Mama Patrina.

Sejak peristiwa pembunuhan para karyawan PT Istaka Karya awal Desember lalu, masyarakat di berbagai di distrik di Nduga mengungsi ke Wamena, Lani Jaya, Asmat dan Timika. Sebagian masyarakat lainnya mengungsi ke hutan di sekitar kampung. Masyarakat yang mengungsi ke Wamena berjalan kaki melewati wilayah hutan dan tundra selama berhari-hari bahkan ada yang berminggu-minggu.

Tim evakuasi dan Kemanusiaan Pemda Nduga mengungkapkan bahwa ada dua belas distrik dari tiga puluh dua distrik di Kabupaten Nduga yang masyarakatnya sedang mengungsi. Amensti Internasional, ICP, dan ULMWP mengungkapkan bahwa ada 14 ibu hamil di antara para pengungsi. Satu di antaranya meninggal dunia karena melahirkan anak sendirian. Selain itu, tiga bayi meninggal dunia karena kelaparan dan kedinginan di hutan.

Sekolah Darurat


15 anak SD yang dibawa Mama Patrina akan disekolahkan untuk sementara waktu bersama anak sekolah lainnya yang mengungsi ke Wamena. Pastor Jhon Djonga, yang juga direktur Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP), mengungkapkan bahwa YTHP bersama beberapa pemuda Nduga telah mendata pengungsi asal Nduga yang ada di Wamena.

”Paling kurang ada tiga generasi emas yang hilang dalam sejarah Nduga karena adanya konflik yang terjadi tahun 1960-an, tahun 1977 dan peristiwa 1996 atau yang dikenal dengan Peristiwa Mapenduma Berdarah. Peristiwa itu menyebabkan pendidikan tidak berjalan bertahun-tahun. Tidak heran Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Nduga menjadi yang terendah di Papua,” jelas pastor Jhon.

Yayasan Teratai Hati Papua kemudian menginisiasi untuk mendata para siswa pengungsi Nduga yang ada di Wamena. Bersama beberapa anak muda Nduga, YTHP menemukan ada 290 siswa dari 10 SD, 5 SMP dan 2 SMA yang sekarang sedang mengungsi di beberapa titik di Wamena.

”Kami sudah jalan di 8 titik dari belasan titik tempat tinggal pengungsi yang ada di Wamena. Ada 290 siswa SD sampai SMA yang sudah kami data. Namun jika semua titik sudah didata, tentu jumlahnya lebih dari itu. Mereka ini berasal dari 10 SD, 5 SMP dan 2 SMA,” tambah pastor asal Flores yang telah tiga puluh tahun lebih melayani di Papua.

Dengan data yang ada, YTHP bersama para relawan asal Nduga melakukan advokasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga agar membuat kegiatan belajar mengajar darurat di Wamena.

”Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga menanggapi positif upaya kami ini. Bersama Dinas Pendidikan dan pihak Gereja Kingmi Weneroma, kami sepakat untuk membangun 15 tenda di halaman Gereja Kingmi Weneroma sebagai sekolah darurat untuk para siswa asal Nduga yang mengungsi di Wamena,” tambah peraih Yap Thiam Hien Award pada tahun 2009 atas kerja kemanusiaannya di Papua.

Janes Sampouw, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Nduga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan bupati Nduga untuk membuka sekolah darurat di Wamena. Pemda Nduga sendiri telah menyurati Pemda Jayawijaya untuk meminta izin terkait kegiatan belajar mengajar siswa asal Nduga di wilayah kabupaten Jayawijaya.

”Kami mengambil langkah untuk mengadakan pendidikan sementara  untuk menyelamatkan generasi emas Nduga. Pendidikan sementara itu untuk wilayah Wamena akan diadakan di gereja Weneroma” kata  Janes Sampouw di Wamena, kamis, 31/01/19.

Sekolah darurat dilaksanakan di Gereja Weneroma. Dinas pendidikan akan membangun tenda, menyiapkan perlengkapan sekolah seperti buku, balpoin dan papan tulis serta mengatur guru-guru yang akan mengajar di sekolah darurat tersebut.

”Selain di Wamena, kami akan turun juga di wilayah Lani Jaya dan Timika untuk mendata para siswa yang mengungsi di sana. Jika situasi belum aman, ujian nasional akan kami upayakan dilaksanakan di Wamena, Lani Jaya, Timika dan Kenyam,” tambah Janes Sampouw.

Lemahnya Penanganan Pengungsi


Kasus Nduga telah genap dua bulan, namun penanganan terhadap pengungsi masih lemah. Sampai saat ini, baru Pemda Nduga dan Tim Evakuasi dan Kemanusiaannya yang bergerak mengurus pengungsi. Pemprov Papua sendiri sudah membentuk tim dan turun ke wilayah konflik dan beberapa titik pengungsian.

”Sampai saat ini, kami belum melihat adanya penangan pengungsi yang konsisten dan serius. Bahkan dinas sosial kabupaten Nduga sendiri belum pernah kami lihat mengurus pengungsi. Demikian pun dinas pemberdayaan perempuan. Sementara dinas kesehatan kabupaten hanya turun ke lapangan bersama tim dari provinsi,” keluh Frantinus Nirigi, relawan kemanusiaan yang bergabung bersama YTHP untuk mendata dan melakukan advokasi kepada dinas pendidikan.

Frantinus menjelaskan bahwa sejak para pengungsi berdatangan hanya sekali dibuka pelayanan kesehatan di Ilekma, kabupaten Jayawijaya. Padahal ada beberapa orang yang sedang sakit dan membutuhkan penanganan medis.

“Kemarin (Sabtu 02/02/2019) kami baru mengurus seorang ibu yang sedang menderita sakit karena payudara kanannya luka besar. Selain itu, ada banyak pengungsi yang sedang sakit namun kebingungan harus berobat ke mana. Tetapi sampai sekarang, dinas kesehatan belum membangun posko kesehatan untuk pengungsi,” tambah Frantinus, pemuda asal distrik Mugi kabupaten Nduga.

Sementara itu, pemerintah pusat belum sekalipun menunjukkan kepedulian terhadap para pengungsi asal Nduga. Presiden Joko Widodo pun belum sekalipun berkomentar tentang kondisi para pengungsi Nduga.

Lemahnya penanganan pengungsi asal Nduga membuat kehidupan para pengungsi semakin sulit. Temuan YTHP bersama tim relawannya, paling sedikit setiap rumah menampung lima kepala keluarga. Selama ini, para pengungsi bertahan hidup dari hasil kebun warga asal Nduga yang sudah lama tinggal di Wamena ditambah beberapa bantuan makanan dari para pemuda di Wamena, sumbangan gereja-gereja dan BEM Universitas Cenderawasih.

”Warga sipil Nduga adalah bagian dari rakyat Indonesia. Harusnya pemerintah pusat tidak boleh diam dan membiarkan masyarakat menderita. Jika dibandingkan dengan kejadian di Karubaga Kabupaten Tolikara tahun 2015 lalu, pemerintah pusat dengan cepat menurunkan bantuan. Bahkan ada beberapa menteri yang langsung mendatangi para korban yang umumnya warga non asli Papua yang rumahnya terbakar. Sementara terhadap warga Nduga yang sudah dua minggu ini mengungsi, pemerintah Pusat belum juga memberikan bantuan apalagi untuk datang menemui para pengungsi,” jelas pastor Jhon Djonga.

Editor : Yoel M Indrasmoro
Sumber: http://www.satuharapan.com/read-detail/read/sekolah-darurat-bagi-pengungsi-nduga-di-wamena

Relawan Bangun Sekolah Darurat Untuk Pengungsi

Jayapura, Jumat, 15 / 02 / 2018 ; 10 : 26
Oleh : Albertho Boikaway
Papua Federal News
PFN

- Hukum dan keadilan harus ditegakan bagi Perdamaian dan Kesejahteraan / kemakmuran Rakyat.

Awal mula Negara dari Rakyat, dibentuk oleh Rakyat dan untuk mengusahakan kemakmuran Rakyat. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi adalah prinsip pemimpin dan negarawan yang mencintai hukum dan keadilan. Kepentingan umum menembus tirani - tirani suku, ras golongan agama, ideologi kelompok atau partai politik. Dalam penanganan akar Penyebab masalah Pertikaian panjang Indonesia dan Bangsa Papua ( kasus Papua Barat ), secara terang - terangan Pemerintah Republik Indonesia sudah dan sedang melawan Hukum dan Keadlian.

HUKUM dan KEADILAN bersifat universal, sehingga kategori - kategori proforsional untuk menempatkan masalah Papua Barat dalam kerangka berpikir elit politik Jakarta, maka secara perlahan namun pasti bahwa Rakyat Indonesia sedang digiring kepada tindakan untuk melawan HUKUM dan KEADILAN. Hak Asasi Manusia dari sisi pemenuhan kebutuhan ekonomi,pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana dan pra-sarana, memang adalah kewajiban pemerintah bagi rakyatnya, tetapi bukan itu akar penyebab tuntutan Papua Merdeka.

Sejauh mana Pemerintah Republik Indonesia memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi dan melawan Hukum dan Keadilan ? Dapatkah Pemerintah Indonesia mengalahkan Hukum dan Keadilan ? Perjuangan Rakyat Bangsa Papua dalam tuntutan Hak Politik Wilayah Kedaulatan untuk bernegara sendiri adalah dalam cara DAMAI yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makluk yang sangat MULIA. Persfektiv berpikir dan niat hati yang tulus untuk menyelesaikan pertikaian panjang antara Papua - Jakarta dari seorang Pemimpin Politik Rakyat Bangsa Papua yakni Presiden NFRPB Forkorus Yaboisembut, S.Pd belum mendapat respon yang searah dari Pemerintah Republik Indonesia.
Kebaikan dibalas kejahatan, cara - cara damai dibalas cara - cara tidak damai, ketulusan dibalas kelicikan. Beberapa ciri ini secara tegas membuat pemisahan yang tegas antara pihak - pihak yang melawan HUKUM dan KEADILAN dan pihak - pihak yang mendukung dan menerapkan HUKUM dan KEADILAN. Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa - bangsa adalah tanggung jawab semua pihak, secara sistemik berada dalam mekanisme United Nation ( PBB ). Jadi, PBB seharusnya melakukan suatu tindakan untuk menilai kesiapan Sumber Daya Manusia Papua dalam kemampuan menjalankan sebuah negara sendiri. Secara sepihak, Negara Federal Republik Papua Barat dapat mengkleim bahwa Rakyat Bangsa Papua sudah siap untuk bernegara sendiri.

Tetapi apakah Negara - Negara anggota PBB termasuk Indonesia dapat menerima ? Atau Majelis Umum PBB dapat menerima ? Pertanyaan - pertanyaan ini harus dibuktikan secara nyata, sesuai fakta lapangan. ( Boy )

/// Penulis adalah Wakil Sekertaris Negara Federal Republik Papua Barat
( Foto Dok Sek Neg FRPB : Situasi terakhir Presiden NFRPB menuju lokasi pelaksanaan Konggres III Rakyat Papua 19 Oktober 2011 )

Pemerintah Republik Indonesia Melawan Hukum dan Keadilan Untuk Kasus Papua Barat

Saat itu tanggal 14 Desember 1988 adalah hari yang membuat aku jatuh cinta untuk tetap konsisten dalam memperjuangkan cinta itu hingga matahari bersinar tampak gagah di atas lapangan Mandala Stadium, Port Numbay, Papua Barat. Aku melihat peristiwa yang sampai detik ini tidak bisa kulupakan, sebuah peristiwa yang membuat aku berada di sini, siang itu aku dan Bapa Dr. Thom Wainggai melihat peserta aksi yang menjadi para tahanan politik ditendang, dimaki dan disiksa oleh militer Indonesia. Bapa Thom melihat peristiwa yang menyedihkan itu dengan sabar dan bertanggung - jawab atas apa yang terjadi. Hal ini membuat aku bangga bahwa itulah arti cinta yang sesunguhnya bagi sebuah perjuangan. Bapa Thom seorang sosok pemimpin yang berani mati dan siap menghadapi konsekuensi hukum. Memperjuangkan sebuah kemerdekaan untuk rakyat Papua Barat yang mendiami tanah Melanesia, itulah misi kehidupan yang selalu aku jaga hingga senja hampir tiba dalam 30 tahun aku berjuang.
Photo Bersama Saat Dr Thom Wainggai masih mendekam dalam penjara Indonesia ( LP. Cipinang Jakarta

Hari ini, aku berada di kota New York setelah menghabiskan waktu 5 jam perjalanan dari Washington D.C, aku melepaskan lelahku di dalam bus, memandang keluar jendela, aku melihat pepohonan tetap hidup meski tanah sudah mulai retak kekeringan; aku berpikir, pohon itu bisa kuat menahan musim yang silih berganti, bahkan pohon rela untuk kehilangan daun, bahkan rantingnya berusaha kokoh menahan angin yang dingin, sungguh banyak pelajaran yang di berikan oleh alam tentang bagaimana cara untuk tetap tegak dan tegar walau kehidupan tidak selamanya indah..

Demikian juga pada perjuangan ini, seorang aktifis harus mampu menerjang badai kehidupan, siap berkorban dan bertanggung jawab meskipun di ancam kematian saat diinterogasi oleh pihak kepolisian Indonesia dan melewati proses peradilan dan kemudian dipenjarakan. Tentu saja hal ini membutuhkan kesiapan mental dan hati karena sebuah cita-cita bangsa Melanesia yang harus diperjuangkan dan pengalaman masuk keluar penjara pemerintah kolonial Indonesia sejak tanggal 14 Desember 2000 dan 14 Desember 2002 membuatku berpikir strategis.

Perjuangan kepemimpinan harus ada regenerasi yang berbasis di tanah air. Maka aku menyiapkan pertemuan-pertemuan strategis di perbatasan Papua New Guinea dan Papua Barat dan menyiapkan konsep anti kekerasan dan workshop sejak tahun 1998, 1999 dan tahun 2000, kemudian pada tahun 2002, aku melakukan lobbying ke Pacific Islands Forum yang dilaksanakan di wilayah Melanesia Pasifik.

30 tahun kemudian, aku melanjutkan aktifitasku ke kota New York, adalah tanda bahwa cintaku pada perjuangan bangsa Melanesia akan terus diperjuangkan hingga keputusan PBB berpihak pada rakyat Papua Barat untuk merdeka dibawah Internasional Convention yang dianut oleh Organsiasi Dunia yang disebut PBB. Aku percaya, doa semua orang Papua Barat untuk sebuah kemerdekaan akan kita capai pada waktunya.

Perjuangan berlanjut....

By. Herman Wainggai

30 tahun, sebuah perjalanan cinta tanah Melanesia

Mari kita bahas dua kasus dugaan pencurian ini! Lukas Enembe diduga mencuri uang negara, dan satunya diduga mencuri hp lalu diinterogasi dengan ular. Terlepas dari pandangan publik yang beragam, kedua kasus ini adalah tindakan dehumanisasi, sebuah praktek kolonialisme Indonesia terhadap bangsa Papua. Mengapa?
Diskriminasi dan prasangka rasial itu sudah ada sejak pendudukan kolonialisme Indonesia di teritori West Papua. Orang Papua itu monyet (manusia setengah binatang); orang Papua itu pemalas, pemabuk, pencuri, kanibal, bodok, bau, dll. adalah ciri-ciri yang sudah dijustifikasi oleh penguasa dan rakyat kolonial Indonesia terhadap bangsa Papua.

Bayangkan bila ular dililitkan di badan Lukas Enembe lalu KPK memaksa Lukas Enembe mengaku mencuri uang negara. Tentu tidak, karena ada prasangka kelas sosial dan politik, dimana Lukas adalah Gubernur Provinsi Papua yang mewakili wajah negara kolonial Indonesia wilayah koloni. Lantas?

Tindakannya mesti, 1) skenario kegagalan OTT, 2) memenangkan opini Publik, 3) menangkap dan memenjarahkan Lukas Enembe. Agar diperoleh pembenaran publik bahwa orang Papua itu koruptor dan pantas tertinggal dan termiskin di Indonesia. Adalah upaya membela diri dari kegagalan penguasa Kolonial Indonesia (Jakarta) 'membangun'Papua.

Tapi tidak meninggalkan perspektif rasial yang dibarengi semangat mengkolonisasi bangsa Papua secara struktural, sistematis dan strategis. Karena wajah kongkritnya adalah tindakan biadab Polisi yang memaksa terduga mengakui kesalahan dengan ular di Wamena. Adalah perlakuan diskriminasi berdasarkan prasangka sosial.

Yang dibenarkan publik adalah soal curi. Struktur berpikir itu sesat (disesatkan penguasa dan media propagandanya). Nalar publik disumbat agar tidak menganalisa akar kejahatan yang bersumber dari penguasa kolonial Indonesia. Mereka yang kuasai ekonomi, membunuh SDM Papua, lalu menjual Miras, Aibon, Ganja. Yang memicu pencurian HP. Lalu caci maki dan menyiksa yang curi.

Jadi, kalau ada orang Papua yang merasa bangga hidup bersama negara Indonesia, perlu diselamatkan. Mesti cabut virus "kesadaran palsu"yang ada dalam otaknya. Kalau ada orang Papua yang hendak mencari keadilan hukum dan HAM dalam penguasa kolonial Indonesia, mesti install otak ulang. Jangan ajak rakyat mengemis harga diri dan martabatnya di Indonesa. Mereka tidak akan pernah kasih.

KPK, TNI/Polri dan Media-Media Indonesia adalah instrumen politik kolonial Indonesia. Mereka pegang kendali ekonomi politik di West Papua. Merekalah pencuri ulungnya. Curi kayu, emas, tembaga, nikel, minyak, dan segalanya dari Papua.

Lukas Enembe sebaiknya tunduk pada Jakarta. Jangan protes soal proyek Trans Papua milik TNI itu. Jangan protes Freeport. Jangan eksekusi/tutup bisnis Miras yang dipasok, dijual dan dilingdungi TNI/Polri. Jadilah budak setia Jakarta, agar bisa selamat dan aman dalam mencuri uang negara. ehh....atau?

Melawan kolonialisme Indonesia adalah jalan satu-satunya menyelamatkan Papua. Harga diri, martabat dan kehormatan bangsa Papua akan dihargai oleh bangsa-bangsa di dunia ini setelah Negara West Papua berdiri dan atur negerinya sendiri.

 -Dehumanisasi Papua itu Praktek Kolonialisme

By. Victor Yeimo

Tindakan Dehumanisasi, Praktek Kolonialisme Indonesia Terhadap Bangsa Papua. Mengapa?

Jakarta, CNN Indonesia -- Sedikitnya 35 orang eks pekerja PT Freeport Indonesia diangkut ke Polda Metro Jaya dengan dua mobil tahanan. Mereka sebelumnya menginap di depan Istana Merdeka selama seminggu.

Upaya pembubaran itu dimulai sejak pukul 20.00 WIB, usai aparat keamanan menangani aksi demo anggota Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina. Salah satu pekerja, Echi Rumabur menuturkan aparat meminta pekerja itu membubarkan diri dan meninggalkan kawasan Monas.

Dia menuturkan aparat kembali datang pada pukul 21.30 WIB meminta eks karyawan perusahaan tambang emas itu untuk meninggalkan tempat.

"Pada pukul 22:00 aparat membubarkan paksa dengan membawa ke mobil tahanan polisi," kata Echi ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (13/2).
Sejumlah buruh Freeport yang sudah seminggu menginap di depan Istana, ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya,
dan Tenda Perjuangan mereka dibongkar oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP).Jakarta, Rabu 13 Februari 2019. (CNNIndonesia.com/Andry Novelino)

Dia menuturkan 35 orang itu dibawa dengan dua mobil sedangkan alat-alat milik karyawan diangkut dengan bis. Saat berita ini diturunkan, puluhan orang itu masih berada di Polda Metro Jaya.

Echi menuturkan pihaknya masih berkoordinasi dengan eks pekerja lainnya yang berada di dalam markas kepolisian tersebut.

Bertemu Jokowi

Perwakilan Freeport Indonesia Jerry Yerangga sebelumnya bertemu dengan Presiden Jokowi hari ini. Dia mengaku pihaknya meminta Presiden menindaktegas pelanggaran norma yang dilakukan Freeport Indonesia.

"Pelanggaran yang dilakukan Freeport itu ada kebijakan dari negara asing yang digunakan, padahal tak ada dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun kesepakatan bersama," ungkap dia, Rabu.

Pelanggaran yang menurut dia dilakukan Freeport Indonesia adalah furlough atau merumahkan pegawai tanpa batas waktu. Ia menyebut total pegawai yang dirumahkan saat ini mencapai 800 orang sejak 2017.

PT Freeport Indonesia angkat suara soal mantan pekerja perusahaan itu yang menginap di depan Istana Merdeka selama seminggu lebih.

Juru Bicara PT Freeport Riza Pratama mengatakan eks pekerja itu merupakan bagian dari 3.500 pekerja yang telah berakhir hubungan kerjanya. Diketahui, aksi menginap tersebut itu dilakukan untuk memprotes masalah yang terjadi antara perusahaan dengan karyawan.

Perselisihan itu bermula saat perusahaan tak bisa memasarkan konsentrat produksi tambang akibat larangan ekspor dan smelter yang belum beroperasi pada 2017.

Sehingga, kata Riza, perusahaan mengambil langkah-langkah efisiensi untuk mengurangi belanja modal dan biaya operasi perusahaan. Dampaknya, perusahaan pun mengakhiri penggunaan tenaga asing, kontraktor dan pekerja.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190213234751-20-369089/tenda-dibongkar-35-eks-pekerja-freeport-diangkut-ke-polda?

Tenda Dibongkar, 35 Eks Pekerja PT. Freeport 'Diangkut' ke Polda

Kupang - Ketenangan di Gereja Sonaf Neka Huilelot di Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendadak pecah. Penyebabnya adalah adanya deretan angka dan huruf pada hati ayam yang baru dipotong untuk dikonsumsi. Bagaimana ceritanya?

Peristiwa ini terjadi pada Senin (11/2/2019) sekitar pukul 11.00 Wita. Pendeta dan jemaat saat itu sedang melaksanakan rapat tahunan gereja dan akan ada jamuan makan.

Tiba-tiba salah seorang kaum ibu dari seksi konsumsi bergegas dari dapur menuju ruang gereja tempat rapat digelar. Dia menyampaikan ada tulisan aneh di hati ayam yang hendak dimasak. Semua orang lantas beranjak dari kursinya untuk melihat hati ayam tersebut.
Mereka semua kemudian terperanjat saat diperlihatkan sebuah hati ayam. Di hati ayam berwarna kemerahan tersebut terlihat deretan angka dan huruf berwarna hitam.

"Saya awalnya nggak percaya. Begitu kita ke sana lihat, semua kaget. Ibu-ibu yang masak di belakang bilang mereka sudah cuci berulang-ulang, itu tetap ada tulisan. Jadi sudah mereka lari ke depan dari pintu samping panggil kita," kata Ketua Unit Pembantu Pelayan Kaum Ibu Gereja Sonaf Neka Huilelot, Rosalin Radjakale, saat dihubungi detikcom lewat telepon, Selasa (12/2).

"Ada yang bilang (huruf dan angka di hati ayam) 10D2E01. Kalau yang katong lihat 10DSE01, terus ada angka 2020 di bawahnya. Ada yang bilang seperti bahasa Yunani. Masing-masing punya versi lah," sambungnya.

Seperti yang Rosalin katakan, dia awalnya kurang percaya. Dia sempat bertanya kepada tim konsumsi apakah sebelumnya ada yang meletakkan hati ayam itu di tempat tertentu sehingga huruf dan angka tercetak di hati ayam itu. Namun dengan yakin tim konsumsi menjawab, sejak ayam dibelah, sudah ada tulisan dan angka tersebut.

Menurut Rosalin, ada dua ekor ayam yang hendak dimasak untuk konsumsi rapat gereja. Namun, dari dua ekor ayam itu, hanya satu yang di hatinya ada tulisan dan angka. Hati ayam itu pun akhirnya disimpan. Dua ekor ayam tadi tetap dilanjutkan dimasak untuk dikonsumsi. Namun saat itu, menurutnya, hanya sebagian orang yang mau makan karena takut.

Rosalin mengatakan memang ada banyak penafsiran soal huruf dan angka di hati ayam ini. Ada yang mengaitkannya dengan pertanda baik, ada pula yang mengaitkan dengan bencana.

"Semua pakai versi masing-masing. Katong pikir dengar masing-masing punya pikiran gimana saya nggak tahu karena baru pertama terjadi. Ada yang bilang ada pertanda buruk, ada yang baik. Saya tidak tahu ini rahasia apa," ucapnya.

"Kita bawa saja dalam doa karena kita tidak tahu ini rahasia apa. Waktu itu, setelah kejadian tersebut, sebelum jamuan makan bersama sempat didoakan kejadian itu," sambung Rosalin.

Hati ayam itu pun akhirnya disimpan di kulkas karena tidak ada yang mau mengkonsumsi. Rencananya, hati ayam tersebut akan dikubur. (hri/idn)

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4425541/deretan-angka-di-hati-ayam-yang-bikin-gempar

Deretan Angka di Hati Ayam Bikin Gempar

From; Bomberay West Papua

Timika, 3 January 2019

Doa Syukur dan Ucapan Terima Kasih Kepada Pemerintah Vanuatu dan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB 
----------------------------
Timika, West Papua - Minggu, 3 Februari 2019 Komite Aksi ULMWP Wilayah Bomberay bersama rakyat bangsa Papua mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas penyerahan petisi 1,8 juta jiwa kepada Dewan HAM PBB.

Komite Aksi ULMWP Wilayah Bomberay bersama rakyat bangsa Papua, Allah Bangsa Papua, Nenek Moyang-Leluhur bangsa Papua, tulang belulang dan para pejuang West Papua di Wilayah Adat Bomberay serta segenap komunitas makhluk hidup di atas Tanah Papua khususnya di Wilayah Adat Bomberay mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Vanuatu, dan kepada Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB.

Berikut adalah pernyataan sikap politik kami:

1). Kami seluruh rakyat bangsa Papua Daerah Timika mengucapkan terima kasih kepada negara dan pemerintah Vanuatu bersama ULMWP membawa petisi 1,8juta jiwa kepada Dewan HAM PBB di Jenewa-Swiss.

2). Kami seluruh rakyat bangsa Papua mengucapkan terima kasih kepada Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB yang menerima petisi 1,8 juta jiwa bangsa Papua.

3). Komite Aksi Wilayah Bomberay bersama rakyat bangsa Papua meminta utusan Dewan HAM PBB langsung ke West Papua, dan tidak melalui Jakarta.

"Komite Aksi ULMWP Wilayah Bomberay" bersama seluruh rakyat Bangsa Papua Daerah Timika.

#LetWestPapuaVote #ReferendumForWestPapua


Silahkan ikuti info lainnya di: https://www.facebook.com/Papua.BZK/posts/795713780808811

Doa Syukur dan Terima Kasih Kepada Pemerintah Vanuatu dan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB

DOA SYUKUR & UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PEMERINTAH VANUATU DAN KOMISARIS TINGGI HAM PBB
-----------------------------
Port Numbay, West Papua - 3 Februari 2019, kami rakyat West Papua menggelar Doa Bersama dalam rangka Syukuran dan ucapan Terima Kasih atas penyerahan Petisi Referendum West Papua Kepada PBB, (25/1).

Doa ini kami gelar sebagai ungkapan syukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas perjuangan West Papua, khususnya dalam mengumpulkan tanda tangan Petisi Referendum di seluruh West Papua untuk mendapatkan kemerdekaan. Ucapan syukur dan terima kasih kami bangsa Papua kepada Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya.
Berikutnya, kami rakyat West Papua bersama Nenek Moyang Leluhur kami, Tulang-belalang dan para Pahlawan setra Alam semesta segenap komunitas makhluk bangsa Papua mengucapkan terima kasih kepada :

1). Negara Republik Vanuatu yang tak henti-hentinya memperjuangan aspirasi bangsa Papua, telebih khusus yang beberapa waktu yang lalu (25/1) telah memfasilitasi ULMWP menyerahkan Petisi Referendum West Papua secara resmi kepada PBB. Tak ada ungkapan yang lebih selain ucapan terima kasih dari hati yang dalam oleh kami rakyat bersama Moyang leluhur kami. Kami berdoa agar Tuhan selalu menyertai pemerintah dan rakyat Vanuatu.

2). Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet yang telah menerima Petisi Referendum West Papua. Kami bangsa Papua bersama moyang leluhur kami berdoa, agar Tuhan terus memberkati KT HAM PBB dalam tugas-tugasnya sebagai pemimpin dunia pada kesempatan selanjutnya.

Doa ucapan syukur serta terima kasih ini juga kami sampaikan kepada semua orang di dunia yang telah mendukung dan mendoakan perjuangan West Papua.

Bangsa Papua akan terus berjuang bersama keluarga Melanesia, Mikronesia serta Polinesia dan pada umumnya seluruh keluarga Oceania agar kami West Papua dapat Merdeka (independence) memperoleh kedaulatan penuh secara hukum dan politik terlepas dari NKRI.

Atas perhatiannya, kami menyampaikan berlimpah terima kasih.

Damai Tuhan Beserta!

UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA

BAZOKA LOGO
Kepala Biro Politik

#LetWestPapuaVote
#ReferendumForWestPapua

Berikut Dokumentasi foto:




 Info lainnya bisa ikuti dialamat ini: https://www.facebook.com/Papua.BZK/posts/795713780808811

Begini Respon Rakyat Papua Terhadap Vanuatu dan Komisioner PBB

Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu menolak berbagai tuduhan yang dilontarkan Indonesia soal penyelundupan tokoh separatis Papua Benny Wenda dalam pertemuan di Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada 25 Januari lalu.

Regenvanu membenarkan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda secara resmi terakreditasi dalam delegasi Vanuatu ke pertemuan PBB di Jenewa pada 25 Januari 2019 lalu.

Regenvanu mengatakan, "Pemerintah Vanuatu selalu mempertahankan pendiriannya dan dukungan di balik penentuan nasib sendiri untuk gerakan Papua Barat," demikian seperti dikutip dari DailyPost.vu, Jumat (1/2).

"Vanuatu baru-baru ini menegaskan kembali komitmennya dan merayakan pembentukan gerakan ULMWP dengan menjadi tuan rumah pertemuan di sini (Port Vila) beberapa tahun yang lalu, serta memberikan tanah untuk kantor ULMWP," kata Regenvanu.
Ketua ULMWP Benny Wenda (kedua dari kiri) dan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet (ketiga dari kiri) di kantor badan HAM PBB di Jenewa pada 25 Januari 2019 . ©ULMWP

Menteri Luar Negeri menekankan status posisi pemerintah Vanuatu adalah tetap membantu rakyat Papua Barat dalam perjuangan mereka untuk melakukan dekolonisasi.

Pemerintah RI sebelumnya melayangkan protes ke Vanuatu karena menyelundupkan separatis Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyampaikan, Indonesia telah mengirim nota protes diplomatik resmi kepada Vanuatu terkait penyelundupan tokoh separatis Papua, Benny Wenda dalam pertemuan di Dewan HAM PBB di Jenewa pada 25 Januari lalu.

Retno menjelaskan nota protes dikirim ke Port Vila. "Pemerintah Vanuatu tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia dengan mendukung gerakan separatis Papua," jelasnya dikutip dari Antara, Jumat (1/2).

Berkenaan dengan komentar yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, Menteri Regenvanu mengatakan salah satu cara yang dilakukan Vanuatu untuk mengatasi ini adalah dengan memungkinkan perwakilan dari gerakan ULMWP untuk masuk dan menjadi bagian dari delegasi Vanuatu ketika menghadiri pertemuan PBB, dan terutama di mana Vanuatu mengadakan pertemuan dengan Komisaris HAM PBB.

"Ini adalah kesempatan bagi ULMWP untuk mengangkat masalah Papua Barat dengan PBB, karena pada dasarnya itu adalah urusan yang belum selesai untuk PBB dan ada sangat sedikit jalan yang orang Papua Barat dapat gunakan untuk membawa perjuangan mereka ke perhatian atau terus membawa perjuangan mereka menjadi perhatian Komunitas Internasional sehingga Vanuatu akan terus membantu mereka dalam melakukan ini," kata Regenvanu.

"Vanuatu tidak menganggap gerakan Papua Barat atau ULMWP sebagai gerakan yang berbeda atau sebagai gerakan separatis, yang oleh pihak Indonesia telah dicap dan dianggap sebagai kasus wilayah, yang tidak pernah didekolonisasi dengan baik oleh PBB," tambahnya.

Regenvanu menegaskan setiap kali Vanuatu memiliki delegasi ke pertemuan PBB, itu adalah proses bagi Vanuatu dan negara-negara lain untuk menyerahkan catatan akreditasi yang mencantumkan semua anggota delegasi yang akan menjadi bagian dari delegasi resmi.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Judul: Ini Jawaban Vanuatu Soal Selundupkan Tokoh Separatis Papua di PBB
Sumber: Liputan6.com [pan]

Ini Jawaban Vanuatu Terkait Tuduhan Indonesia di PBB

PRESS RELEASE BY THE TPNPB ON ATTACKED AND SHOTING OF INDONESIAN MILITARY MEMBERS IN MAPENDUMA DISTRICT NDUGA PAPUA

TPNPB was responsible for the attack accompanied by the shooting of members of the TNI who carried out the deployment of military forces in the District of Mapenduma, Nduga Regency, Papua Province.

Today Monday, January 28th, 2019 the TPNPB-OPM courier reported directly from Ndugama that at the Nduga Regency pioneer airfield, I witnessed itself the Indonesian military carrying out the most sophisticated Military Warfare Supporting Equipment.

The Indonesian military dispatched war equipment in Mapenduma district-Nduga, which also engulfed two helicopters belonging to the police. Delivery of this war equipments through the Timika route to Ndugama.

We said that the round trip helicopter was twice this morning on January 28th, 2019. To prove it, see the photo below.

Then this afternoon Mr. Regent Nduga with the delegation took down the street in Mapnduma District, Nduga-Papua Regency, it turns out that from morning until noon at around 11:00am in Mapnduma it was already on standby One be it TNI or TPNPB.

When the Regent ascended to Mapenduma to bring food and Indonesian Military members picked up the Regent's entourage, suddenly members of the TPNPB under the leadership of KODAP III Regional commander Maj. Gen. Egianus Kogoya and Commander of field Operation Peme Kogeya left the headquarters and immediately carried out attacks on the Indonesian Military.

In this attack, TPNPB had succeeded in shooting dead one member of the Indonesian military and one more member of the TNI wounded.

The victim was immediately evacuated and sent to the Mimika district by plane by the Indonesian military, and by means under terror of the  pilot and the muzzle and also the regent in the Indonesian military. The District Head of Nduga Yairus Gwijangge was also evacuated to Timika on the same plane, with threats. This is a TPNPB Courier report that can be trusted and responsible.

Therefore the TPNPB National Command through the Spokesperson issued a press release to be known by all parties that TPNPB was responsible.

And also need to know that TPNPB will not stop war for opponents of TNI and Polri Members who come to Papua, because for the  TPNPB there is no place for Indonesian Military and Police to carry out illegal activities throughout the West Papua territory.

Because TPNPB-OPM stood up and fought to save the Papuan nation and people from occupation by the colonial government of the Republic of Indonesia.

Thus, broadcasting this press conference TPNPB National Command issued officially from the Central Headquarters to become a concern by all parties.

Reported by TPNPB Courier
and forwarded by JUBIR TPNPB Mr. Sebby Sambom

 IN Malay INDONESIAN 

 SIARAN PERSS TPNPB ATAS PENYERANGAN DAN PENEMBAKAN ANGGOTA TNI DI MAPENDUMA NDUGA PAPUA

 TPNPB bertanggungjawab atas Penyerangan disertai penembakan terhadap anggota TNI yang melakukan pendoropan pasukan militer di Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua.
Hari ini senin tanggal 28 Januari 2019 Kurir TPNPB-OPM melaporkan langsung dari Ndugama bahwa di lapangan terbang perintis Kabupaten Nduga saya menyaksikan sendiri dimana militer indonesia melakukan Pendoropan peralatan perang militer, yagn paling canggih.

Militer Indonesia melakukan pengiriman alat perang di kabupaten Nduga melalui dua unit helikopter milik polri. Pengiriman alat perang ini melaui jalur timika sampai ke Ndugama. Kami pantau bahwa Helikopter pulang-pergi sudah dua kali pagi ini tanggal 28 Januari 2019. Untuk membuktikannya silakn lihat photo dibawah.

Kemudian tadi siang Tuan Bupati Nduga dengan Rombongan bawa turun bama di Distrik Mapnduma, Kabupaten Nduga-Papua, ternyata dari pagi sampai dengan siang kurang lebih pukul 11.00 di Mapnduma sudah siaga satu Baik itu TNI maupun TPNPB.

Ketika Bupati naik ke Mapenduma untuk membawa bahan makanan dan anggota Militer Indonesia menjemput rombongan Bupati, tiba-tiba anggota TPNPB dibawah pimpinan panglima KODAP III Mayjen Egianus Kogoya dan Komandan Operasi Pemne Kogeya keluar dari markasnya dan langsung lakukan serangan terhadap Militer Indonesia.

Dalam penyerangan ini, TPNPB telah berhasil Menembak mati satu orang anggota militer dan satu orang anggota TNI lagi luka luka. Korban langsung di kirim ke kabupaten Mimika dengan menggunakan Pesawat oleh militer Indonesia, dengan cara dodong Pilot dengan moncong senjata dan juga Bupati pun di dodong olrh militer Indonesia.  Bupati Kabupaten Nduga Yairus Gwijangge juga ikut di evakuasi ke Timika dengan pesawat yang sama, dengan penuh ancaman.  Ini adalah laporan Kurir TPNPB yang dapat di percaya dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu TPNPB Komando Nasional melalui Juru Bicara mengeluarkan siaran pers guna dapat diketahui oleh semua pihak bahwa TPNPB bertanggungjawab.

Dan juga perlu ketahui bahwa TPNPB tidak akan berhenti perang untuk lawan Anggota TNI dan Polri yang datang ke Papua, karena bagi TPNPB tidak ada tempat untuk Militer dan Polisi Indonesia beraktivitas illegal di seluruh wilayah teritori West Papua.

Karena TPNPB-OPM berdiri dan berjuang untuk selamatkan Negeri dan Rakyat bangsa Papua dari penjajahan oleh Pemerintah Kolonial republik Indonesia.

Demikian, siaran perss ini TPNPB Komando Nasional mengeluar secara resmi dari Markas Pusat guna menjadi perhatian oleh semua pihak.

Dilaporkan oleh Kurir TPNPB dan
diteruskan oleh JUBIR TPNPB Tuan Sebby Sambom





Siaran Pers TPNPB Terkait Penyerangan dan Penembakan di Mapenduma - Nduga - Papua

Dibeberapa wilayah lain Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengalami hal tidak mengenakan, seperti di Wilayah Timika, Kantor KNPB dan PRD diambil alih oleh pihak aparat indonesia, begitu pula di wilayah Merauke, pembakaran Kantor Sekretariat KNPB, Sorong, Fakfak,  hingga Penggerebekan Kantor KNPB Pusat dan lain sebagainya. Namun tidak sedikitpun menyurutkan niat dan semangat pemuda-pemudi Bangsa Papua yang tergabung didalamnya. Sosialisasi agenda organisasi yakni Mogok Sipil Nasional terus dilakukan. KNPB Masih ada dan tetap Eksis, Sosialisasi Mogok Sipil Nasional Jalan Terus.
 
Pada jumat 18 januari 2019 Komite Nasional Papua Barat Wilayah Balim dan Wilayah Mamberamo Tengah didampingi langsung dari Komisaris Diplomasi KNPB Pusat melakukan sosialisasi Mogok Sipil Nasional di sektor KNPB Wodlo, sektor KNPB Yalengga, sektor KNPB Ilirigha, sektor KNPB Manda, sektor KNPB Meagaima, sektor KNPB Omarekma, dan Sektor KNPB Walak Ilugua di Wodlo_Danggena.

#Hidup KNPB !
#Hidup rakyat tertindas West Papua !
#Free West Papua !

Berikut Dokumentasi Saat Sosialisasi Mogok Sipil Nasional:












 Sumber: KNPBnews | https://www.facebook.com/profile.php?id=100004453112560

KNPB Masih Eksis, Sosialisasi Mogok Sipil Nasional Jalan Terus

KNPB Pakpak, 5 Aktivis KNPB Wilayah Pakpak dipulangkan dari Polres Fakfak

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak polres pak pak terhadap aktivis KNPB pakpak terkait pemasangan papan nama Kantor KNPB & PRD Wilayah pakpak dan bendera KNPB yang dinaikan di tiang bendera.

Pemeriksaan atau interogasi selama tujuh jam dimulai dari pukul 12.00 WP sampai dengan pukul 19.00 WPB.

Dalam pemeriksaan tersebut ada unsur pemaksaan dari pihak polres terhadap badan pengurus KNPB Pakpak.

Unsur pemaksaan tersebut yaitu:

1).Badan Pengurus KNPB segera membongkar Papan Nama Kantor KNPB & PRD Wilayah pakpak.

2). Segera melepaskan atau membongkar tiang bendera KNPB.

3). Adapun batas waktu yang diberikan oleh pihak Polres Fakfak selama dua hari terhitung mulai dari besok.

Setelah lalui proses interogasi Badan Pengurus KNPB dan PRD Daerah Pakpak dipulangkan pada hari ini juga, 22 Januari 2019 pukul 19.00WP.
Kemudian rakyat beserta pengurus melakukan foto bersama di kantor KNPB dan PRD daerah Pakpak.


Demikian info sementara.

Yang menjadi catatan yang perlu kita perhatikan bersama adalah,
Tiga poin unsur pemaksaan atau tekanan dari pihak polres pakpak yang diatas.

Mohon Pantauan & Advokasi dari Semua Pihak!!

#KNPBSalamRevolusi
#KnpbLawan
#e88

Sumber: KNPBnews | https://www.facebook.com/profile.php?id=100004453112560

5 Aktivis Dipulangkan; Ada 3 Unsur Pemaksaan; KNPB Pakpak Diminta Bongkar Papan Nama Kantor dan Lepas Tiang Bendera

Subscribe to: Posts (Atom)