Baca Selengkapnya: 7 Poin Siaran Pers Pemkab Dogiyai Terkait Kecelakaan dan Pengeroyokan yang viral

SIARAN PERS PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
MENGENAI KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENGEROYOKAN TERHADAP SOPIR TRUK DI KAMPUNG EKIMANI, DISTRIK KAMU UTARA, KABUPATEN DOGIYAI

Pada hari Minggu, 23 Februari 2020, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan pengeroyokan di Jalan Raya Trans Papua, di Kampung Ekimani, Distrik Kamu Utara, Kabupaten Dogiyai. Akibat kecelakaan dan pengeroyokan ini menyebabkan seorang pengendara motor atas nama DEMIANUS MOTE (37 tahun), warga Kabupaten Dogiyai, dan sopir truk atas nama YUS YUNUS (27 tahun) asal Polewali Madar, Sulawesi Barat meninggal dunia.

Kejadian ini telah menjadi viral dan mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Berkaitan dengan itu dan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah ini secara baik, jujur dan adil, saya selaku Bupati Dogiyai menyampaikan beberapa pernyataan sebagai berikut.

(1) Pemerintah Kabupaten Dogiyai atas nama PARA PELAKU penyeroyokan dan pembunuhan serta seluruh masyarakat Kabupaten Dogiyai menyampaikan TURUT BERDUKA CITA dan PERMOHONAN MAAF yang sebesar-besarnya kepada pihak KORBAN almarhum YUS YUNUS dan keluarganya dan kepada seluruh warga Polewali Mandar dan warga Sulawesi yang berada di Polewali Mandar, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nabire dan dimanapun berada. Kami berdoa semoga arwahnya diterima oleh ALLAH, Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkannya diberi penghiburan dan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Dan kami berharap semoga permohonan maaf kami dari lubuk hati yang terdalam ini dapat diterima.

(2) Pemerintah Kabupaten Dogiyai juga menyampaikan TURUT BERDUKA CITA atas meninggalnya almarhum DEMIANUS MOTE. Semoga arwahnya diterima oleh ALLAH, Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkannya diberi penghiburan dan kekuatan untuk menjalani hidup ini.

(3) Perlu diklarifikasi dan dipertegas mengenai satu hal yang simpang siur dan tidak benar, bahwa pengeyorokan dan pebunuhan terhadap sopir YUS YUNUS bukan sebagai upaya balas dendam atas kematian BABI, karena para pelaku yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap YUS YUNUS tidak mempersoalkan kematian babi. Tetapi hal ini karena tersulut emosi melihat kematian DEMIANUS MOTE yang DICURIGAI ditabrak oleh truk. Sehingga diharapkan untuk tidak mengembangkan dan menyebarluarkan isu seolah-olah nyawa babi dibalas dengan nyawa manusia. Sekali lagi saya pertegas bahwa ini tidak benar!

(4) Beberapa pihak mempunyai pemahaman dan kronologis yang berbeda-beda mengenai masalah ini, dan perbedaan itu menyebabkan tanggapan yang berbeda-beda pula. Untuk itu, agar masalah tidak menjadi simpang siur dan agar menjadi terang-benderang sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya, maka kami mempercayakan pihak berwajib (kepolisian) untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah ini. Dan diharapkan hasil penyelidikan secara baik dan benar itulah yang perlu dipercayai.

(5) Pemerintah Kabupaten Dogiyai tidak mengharapkan masalah ini membesar, meluas dan menyimpang dari kejadian yang sebenarnya. Perlu dipahami bersama bahwa masalah ini tidak ada kaitan dengan kepentingan politik, rasisme, agama, suku, kepulauan dan lainnya. Dan juga ini bukan masalah antara orang Dogiyai dengan orang Polewali Mandar atau masalah antara orang Papua dan orang non-Papua. Masalah ini murni kecelakaan lalu lintas dan kriminal. Karena itu dimohon untuk tidak mengaitkan masalah kecelakaan lalu lintas dan kriminal ini dengan masalah politik, rasisme, agama, suku, kepulauan, dan lainnya.

(6) Pemerintah Dogiyai MEMOHON semua pihak, terutama pihak korban dan pelaku untuk MENAHAN DIRI dan TIDAK MELAKUKAN AKSI BALAS DENDAM atas permasalahan ini. Semua pihak harus menyerahkan penyelesaian masalah ini melalui proses hukum.

(7) Pemerintah Kabupaten Dogiyai mendukung seluruh proses penyelidikan terhadap masalah ini, yang sedang dilakukan oleh pihak berwajibn (POLSEK Kamu, POLRES Nabire dan POLDA Papua). Diharapkan kepada semua pihak juga untuk mendukung proses hukum ini.

Demikian pernyataan yang dapat kami sampaikan dengan maksud agar masalah ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Terimakasih.

Kigamani, 28 Februari 2020

Bupati Dogiyai,

YAKOBUS DUMUPA, S.IP
***

)* Foto : Olah TKP Polres Nabire

Continue Reading

Sidang Putusan Terhadap 3 Aktivis Papua Ditunda Karena ini

Sidang putusan aksi antirasisme Deiyai ditunda pekan depan

Nabire, Jubi – Sidang putusan terhadap tiga terdakwa masing-masing Stevanus Pigai, Mikael Bukega, dan Yosias Iyai, di Pengadilan Negeri atau PN Nabire, Kamis (27/2/2020), ditunda sampai pekan depan, Senin (2/3/2020). Ketiga terdakwa ini terlibat dalam aksi antirasisme di Kabupaten Deiyai, pada 28 Agustus 2019.

“Sidang kita tunda Senin, minggu depan ya. Nanti pukul 15.00 [Waktu Papua],” ujar Ketua Majelis Hakim, Erenst Jannes Ulaen S.H. M.H., Kamis (27/2/2020), di PN Nabire.

Tiga terdakwa sedang meninggalkan ruang sidang di PN Nabire, Kamis (27/2/2020). – Jubi/Abeth You

Penundaan itu, kata Hakim Erenst, lantaran belum adanya satu hakim anggota, karena sedang berada di luar daerah.

“Hakim di Pengadilan Negeri Nabire ada empat, yang hadir hanya kami dua orang saja, sedangkan dua lainnya lagi tidak ada di sini,” kata dia.

Pengacara Hukum, Oktovianus Tabuni, mengatakan ketiga kliennya sudah berada di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nabire sejak 19 Februari 2020, karena batas waktu penahanan dari jaksa sudah habis. Sementara itu, enam terdakwa lainnya masih berada di Lapas Nabire sebagai tahanan Kejaksaan.

Tabuni menyatakan ketiganya dikeluarkan dari tahanan, karena didakwa dengan pasal yang ancaman hukumannya berbeda.

“Memang mereka ini ditangkap pada aksi yang sama. Tiga orang ini dikenai Pasal 160 tentang penghasutan, yang enam lainnya dikenai UU Darurat, dalam BAP jaksa disebutkan kepemilikan senjata, jadi berbeda. Sehingga mereka masih diproses hukum lagi, tapi saya harap semua pihak harus dukung dalam doa,” kata Tabuni.

Sekedar diketahui, status tahanan ketiga terdakwa berakhir karena tidak diperpanjang lagi. Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b. KUHAP masa penahanan terdakwa hanya dapat diperpanjang, apabila terdakwa diancam hukuman sembilan tahun penjara atau lebih.

Meskipun telah dibebaskan dari tahanan, para terdakwa masih harus menunggu putusan majelis hakim atas perkara mereka. Kalau mereka divonis bersalah dan dihukum lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, para terdakwa akan dipenjara hingga masa hukuman yang dijatuhkan hakim berakhir. (*)

Sumber: https://www.jubi.co.id/sidang-putusan-aksi-antirasisme-deiyai-ditunda-pekan-depan

Continue Reading

Lakukan Investigasi Polda Papua turunkan tim ke Dogiyai cek kebenaran pengeroyokan sopir truk

Polda Papua turunkan tim ke Dogiyai cek kebenaran pengeroyokan sopir truk

Jayapura, Jubi – Kepolisian Daerah Papua telah menurunkan tim khusus ke Kabupaten Dogiyai untuk melakukan investigasi. Mencari kebenaran kasus pengeroyokan yang dilakukan warga terhadap Yus Yunus (26) sopir truk di Jalan Trans sekitar Paniai, dekat pintu angin Dogiyai pada Minggu (23/2/2020).

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan apabila hasil investigasi membuktikan Yus Yunus tidak bersalah, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Saya pribadi cukup sesalkan dan prihatin atas kejadian itu, karena korban dicurigai melakukan tabrak lari. Apabila itu bukan, maka pelaku penganiayaan itu akan ditindak,” kata Paulus Waterpauw di Jayapura, Kamis (27/2/2020).

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Paulus Waterpauw saat diwawancarai wartawan – Jubi/Alex

Ia tekankan, seharusnya korban (sopir truk) tidak diperlakukan seperti itu, karena sudah dalam pengawasan dan perlindungan kepolisian. Di samping itu, harusnya mereka (kepolisian) mampu melindungi korban, makanya kami akan cek semua kebenaran di lapangan.

“Saya berharap apabila sudah dalam perlindungan kepolisian, tolong masyarakat pahami jangan memaksakan kehendak,”

“Kalau saya bayangkan saat itu anggota melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat, tentu akan ada jatuh korban juga, tapi itu kan tidak boleh. Mereka (masyarakat) juga harus menghormati dan menghargai kami, terutama anggota yang ada di lapangan. Perbuatan masyarakat ini kami akan proses juga karena dugaan saya itu salah alamat,” ujarnya.

Sebelumnya, melalui media sosial beredar video yang menerangkan bahwa Yus Yunus tidak bersalah dan seharusnya bisa diselamatkan oleh polisi.

Pemilik akun facebook Lala Mootz menceritakan, Yus Yunus merupakan pengemudi truk awalnya mengemudikan mobil di wilayah Monomani, Papua. Kemudian dari arah berlawanan dia melihat warga mengendarai motor dengan kencang lalu menabrak seekor babi, kemudian meninggal.

Melihat peristiwa kecelakaan itu, Yus Yunus kemudian segera melaporkan peristiwa itu kepada polisi. Dia juga sempat fotokan itu peristiwa waktu pergi melapor. Namun, massa datang dan melakukan penganiayaan terhadap Yus Yunus hingga tewas.

Versi lainnya, Yus dianiaya warga, setelah ada  pengendara sepeda motor dari arah Moanemani menabrak babi yang menyeberang jalan. Yus yang mengendarai truk dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan, banting stir ke kiri. Namun pengendara yang diketahui Damianus Mote terlindas ban truk hingga tewas di tempat.

Yus kemudian pergi melapor ke kantor Polsek Kamuu yang berjarak hampir 2 kilometer dari lokasi kecelakaan. Dia menemui  polisi dengan dibonceng oleh pengendara  ojek. Yus lalu kembali ke lokasi kejadian bersama aparat kepolisian. Lalu terjadilah pengeroyokan itu. (*)

Sumber: www.jubi.co.id

Continue Reading

Sikap Rakyat Papua tentang Evaluasi, Audit, Revisi Otsus!

Jadi prinsipnya, mau evaluasi dana Otsus atau mau revisi Otsus, rakyat Papua tidak ambil pusing. Itu urusan internal penjajah. Malpraktek segala kebijakan itu tidak ada hubungan dengan rakyat yang terus menuntut self-determination.

Rakyat yang terus mati, menjadi minoritas dan terdiskriminasi diatas sumber daya alam yang terus dirampok habis-habisan tidak ada hubungannya dengan penggunaan dana Otsus. Yang rakyat Papua tahu, semua itu merupakan praktek penjajahan dan eksploitasi yang tidak akan berhenti. Dan akan berhenti saat kolonialisme Indonesia hengkang dari wilayah Melanesia Barat, West Papua.

Karenanya, elit-elit Papua di DPRI, DPRP/B, MRP/B, Gubernur Papua/Barat, Akademisi Uncen/Unipa, dan semua elemen segera berhenti rekayasa (mengalihkan) konflik Papua yang terus berdarah-darah dengan evaluasi, audit, atau revisi Otsus. Sudah cukup Otsus berdarah-darah, jangan lagi melanjutkan untuk terus berdarah-darah.

Otsus berakhir solusinya bicara akar penyebab konflik yang terus berdarah-darah, bukan lagi kompromi elit oportunis darah penderitaan rakyat Papua. Kembalikan kepada rakyat Papua untuk menentukan masa depan hidupnya. Gelar solusi referendum untuk menentukan kehendak politik rakyat Papua yang belum terlaksana sejak aneksasi Papua oleh Indonesia.

Rakyat West Papua, segera konsolidasi diri, lintas suku, agama, kelompok, menuju mogok sipil nasional secara damai diatas tanah Papua untuk mencari solusi damai, demokratis dan final.

Victor Yeimo
Jubir KNPB

Continue Reading

Masyarakat di Distrik Apahapsili Menolak Rencana Pembangunan Koramil

MASYARAKAT 51 KAMPUNG DISTRIK APAHAPSILI KABUPATEN YALIMO MENOLAK PERENCANAAN PEMBANGUNAN POS KORAMIL DI APAHAPSILI.

Adanya Perencanaan membangun POS KORAMIL Di Distrik Apahapsili Mendapat Penolakan Oleh berbagai Komponen Masyarakat Kabupaten Yalimo terlebih khusus di Masyarakat Distrik Apahapsili Kab. Yalimo Papua. Pada tanggal, 24/2/2020.

Awalnya TNI Melakukan Negosiasi melalui Pemerintah setempat untuk mendapatkan legitimasi dan restui membangun POS TNI di Distrik Apahapsili. Hingga Belasan anggota TNI Digerahkan ke Distrik Apahapsili guna tinjau lokasi atau tempat strategis untuk membangun POS KORAMIL. 

Informasi telah diketahui oleh  masyarakat setempat. justru Masyarakat marah dan menolak secara Demonstran dalam forum keterbukaan Masyarakat Merasa Kehadiran Koramil tidak ada dampak Pengaruh Positif baginya justru mengganggu Psikologis dalam tatanan kehidupannya dan pembunuhan secara sistematis Masif dan teristruktur bagi keberlangsungan kehidupan  Masyarakat setempat bahkan akan adanya dampak-dampak buruk nantinya, masyarakat Apahapsili lantaran mempunyai sejarah yang kelam (pengalaman Buruk)  Tahun 1997 Dengan misi ABRI masuk Desa justru merusak kehidupan Masyarakat setempat. Pemerkosaan, menghamili gadis-gadis mudah, pemukulan, penyiksaan, Hingga tahun 2000 masuknya Polsek justru merusak moral anak bangsa, Acara goyang perdagangan miras, pelecehan seksual, Ajaran nonton bokeb kepada anak-anak usia produktif, SMP, SD, miris terlihat pengalaman buruk ini menjadi ancaman dan tantangan moralitas anak bangsa justru Pihak aparat yang merusak moral bangsa bukan mengayomi dan menjaga nilai dan norma-norma bangsa justru merusa citra bangsa.

Selain itu Pembunuhan penembakan bisa terjadi oleh karena kehadiran Militer di negeri itu. banyak terjadi kejanggalan problematik hal ini akan ada dampak signifikan dalam penguasaan secara luas di kabupaten yalimo.

Oleh karenanya Kesepakatan Masyarakat yang mempunyai hak ulayat Atas hak tanah, air, gunung,  dan hutan tidak memberikan Izin dengan penawaran bentuk apapun sebab mereka merasa kehadiran TNI/Polri tidak ada untungnya bagi mereka sama sekali tidak membutuhkan kehadirannya.

Tandasnya. Lanjut Mahasiswa Yalimo Juga tidak setuju kehadiran Pos KORAMIL Di Setiap Distrik Kabupaten Yalimo karena Yalimo bukan Daerah Rawan Konflik bukan tempat perampok atau teroris. Pemerintah pusat  justru mengamankan kepentingan ekonomi Kapitalisme oligarki melalui Jalan penghubung Jayapura-Wamena punyai potensi yang besar hingga Rencana membangun KORAMIL untuk mengamankan investasi saham penguas dan memperluas menguasai kekayaan Alam di negeri matahari itu dalam perebutan seibarat wanita cantik.

#Tolak_Pos_KORAMIL
#save_Manusia_Papua
#Selamatkan_Alam

Sumber: https://www.facebook.com/fredi.walianggen

Continue Reading

TPNPB Laporkan 2 Warga Sipil Terkena Tembakan

TPNPB Tembak Mati 2 Anggota Pasukan Keamanan Indonesia Dan Pasukan Keamanan Indonesia Tembak Warga Civil Di Keneyam-Ndugama

Siaran Pers KOMNAS TPNPB Per 27 Februari 2020

TPNPBNEWS
Perang Pembebasan Nasional oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat terus berlanjut, dan Perang akan berhenti ketika Papua Merdeka penuh dari Pendudukan Militer Kolonial Indonesia.

Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Wilayah Ndugama Bridgen Egianus Kogeya bertanggungjawab atas Penyerangan serta penembakan terhadap anggota Pasukan Keamanan Indonesia di Keneyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga pada tanggal 26 Februari 2020.

Laporan Kedua tentang Perang Di Keneyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga-Papua pada Tanggal 26 Februari 2020. 

Management Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat telah terima laporan kedua tentang Kontak Senjata di Keneyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga-Papua.

Laporan ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya yang mana telah Kami umumkan pada Tanggal 26 Februari 2020, dimana penyerangan telah dilakukan Oleh Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dibawah Pimpinan Komandan Operasi Pemne Kogeya.

Pada pukul 14:18 waktu Keneyam telah terjadi Kontak Senjata antara Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Komando Daerah Pertahanan III Ndugama dan Pasukan Keamanan Indonesia di ibu kota Kabupaten Nduga, di Kampung Ndugakule dekat Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) lama.

The  Innoncent Civilians of Papuan are were shot by Indonesian Security Forces in Keneyam, the Capital Town of Nduga Regency on February 26th 2020 (pic Document Papua intelligence Services)

The Indonesian Security Forces shot Papuan Civilians in keneyam, Capital Town of Nduga Regency on February 26th 2020 (pic Document PIS of West Papua National Liberation Army)

Dalam baku tembak tersebut anggota Pasukan Keamanan Indonesia (TNI-POLRI)  2 orang Tewas ditembak  dan yang satunya lagi menderita luka tembak, yaitu di bagian Paha dan  masih Luka-Luka.

Pemne Kogeya juga melaporkan bahwa yang lain belum bisa  indentifikasi, dan Untuk sementara anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) belum ada yang korban.

Dan laporan yang telah diverifikasi melaporkan bahwa Pasukan Keamanan Indonesia telah lakukan Penembakan yang membabi buta di sekitar kerumunan Warga Civil, dan akibatnya ada masyarakat yang tidak tahu apa-apa telah ditembak Oleh Pasukan Keamanan Indoneia.

Warga sipil telah tertembak karena mereka hendak lari, setelah mendegar tembakan. Warga civil yang panic dan berhamburan ini karena ketakutan atas serangan yang telah dilakukan oleh Pasukan TPNPB.

Warga Civil Orang Asli Papua telah ditembak Pasukan Keamanan Indonesia di Keneyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga Papua, pada tanggal 26 Februari 2020, (pic documen PIS TPNPB)

Selanjutnya dalam laporan mengatakan bahwa 2 orang  Warga Sipil kena tembak peluru oleh Pasukan Keamanan Indonesia (TNI-POLRI), dan warga sipil yang tertembak  tersebut di beda lokasi.

 Nama-Nama Korban

1. Yosman Wasiangge Umur 20 Tahun asal dari Distrik Mbua, dan peluru dari punggung belakang tembus masuk ke bagian perut; (Foto)
2. Wislina Tabuni, Umur 25 tahun, dan asal dari Distrik Mbua Tengah, dan peluru kena di leher.

Dilaporkan bahwa korban sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Keneyam, di Ibu Kota Kabupaten Nduga-Papua. Gambar Korban Warga Civil berupa  photo dilampirkan, silakan ikuti.

Demikian laporan langsung dari Komandan Operasi TPNPB Ndugama Pemne Kogeya dari ibu kota kabupaten Nduga, dan Manajemen Markas Pusat bertanggungjawab atas laporan ini.

Mengetahui
Panglima Kodap III Ndugama

Bridgen Egianus Kogeya
======}}}{{{=========

Dan diteruskan kepada semua journalis dari berbagai media di seluruh dunia oleh Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Tuan Sebby Sambom.

Continue Reading

Papua Bicara 02: Kolonialisme di Papua

Kolonialisme Indonesia di Tanah Papua. Itulah topik yang saya angkat dalam Papua bicara edisi kedua berikut ini.

Sebagai pengantar saya hendak ingatkan dua cuplikan sejarah apa yang dilakukan oleh elite papua ketika kolonial Indonesia dan Belanda baku ganti dan apa yang terjadi saat ini.

Karena terbatasnya dokumen tertulis saya angkat tulisan (kesaksian) kaka Henry Beryeri mengomentari diskusi sekitar penghormatan kepada Andy Ajamiseba, sebagai reaksi terhadap pertanyaan adik Marinus Young yang mempertanyakan kepada Sinode GKI.

Mirip dengan kisah di atas (era tahun 60an), saat ini kita saksikan perilaku elite papua yang dukung Jakarta versus yang lawan Jakarta. Orang gunung baik di Propinsi Papua dan Papua Barat ditempatkan sebagai yang lawan, karena mereka yang menjabat Gubernur, MRP dan DPR serta Bupati dimana mana. Mereka ini berani berdiri bersama rakyat menuntut keadilan sebagaimana terjadi dalam hadapi rasisme barusan ini.

Pada sisi lain, Pemerintah kolonial pasang Kajati, Pangdam dan Kapolda adalah semua orang asli Papua. Mereka ini ditugaskan untuk mengamankan program pemekaran Papua, operasi militer yang dimulai di Nduga kemudian di perluas di seluruh daerah gunung dan penambangan pasukan dan pemekaran kodim korem dsb di seluruh tanah papua dengan penambahan jumlah militer yang luar biasa belakangan ini. Selain mereka ini Jakarta juga angkat dan besarkan orang papua yang jiwanya kerdil dan karena tidak mampu rela jual saudara untuk raih jabatan publik.

Operasionalisasi dari agenda kolonial ini juga kita saksikan dalam dua peristiwa besar. Pertarungan konsep Otonomi Khusus antara mereka yang ikuti Jakarta punya mau dan lawan. Kedua sesudah tangkapi para aktivis kini target GUBERNUR LUKAS Enembe yang akan segera ditangkap dengan tuduhan korupsi, mirip gubernur Barnabas Suebu.

Sekali lagi yang akan lakukan agenda kolonial Ini adalah orang papua dengan imbalan pangkat dan jabatan. Papua makan Papua. Clean way dalam praktekkan kolonialisme.



Ini tulisan Henry Henry Beryeri:

Biasanya dalam Berita Duka tertulis telah “ Meninggal Dengan Tenang” Bapak/ Saudara Atau Ibu ini dsbnya. Kasihan Orang Sudah Meninggal lalu diributkan. Sebagai Manusia Kita semua akan lewat Lorong ini, Tiada yg akan Luput.

Membicarakan masalah Tanah. Sangat disayangkan bhw Keluarga Ayamiseba Tidak berkenan mendapat jasa tersebut karena atas Jasa TOKOH MERAH PUTIH bapaknya Dirk Ayamiseba diangkat Jadi Ketua DPRGR dan DPR Pertama.

Mereka Yang berjasa Merah Putih ini diberikan Modal Oleh Pemerintah Untuk Bangun PT, CV dan Usaha Lainnya.

Di Biak umpamanya Tokoh MP Yang Sama mendapat Tanah serta Properti yg Gratis termasuk Gedung Bank Papua Yang Ada Di Biak Kota. Gedung ini Dijual Oleh Ayamiseba lalu melarikan Diri. Para Tokoh Merah Putih Di Biak seperti Tarumaseli ( Ambon Biak), Kawer Tionghoa Sowek Biak, Om Eduard Rumbarar ( PT Tami Biak) dan Lukas Rumkorem. Semua ini diberikan Usaha dan Rumah Gratis.

Seandainya Keluarga Ayamiseba Tidak melarikan Diri, Pasti Lembaran Namanya tertera dalam Gedung Atau Bandara Di Manokwari seperti Stevanus Rumbewas Di Serui Atau Frans Kaisiepo Yang gambarnya tertera Di Lembaran Rp 10 Ribu Sekarang sebagai Pahlawan. Silas Papare umpamanya Bukan Orang Biak tapi atas Jasa Merah Putih Namanya dikenang dalam Sebuah Kapal Perang RI Silas Papare.

Sebagai Penghianat terhadap Pemerintah RI dan juga Orang Papua maka Jelas Tak Pantas diributkan sebagai Pahlawan. Biarlah jasanya dikenang dan Paitua Besar Yang ber semacam di Surga sana yg Hakimi. Kalau mau Jadi Pahlawan Atau Mambri, lawanlah Musuh NKRI Di dalam Tanah Papua, Bukan menjadi Manipulator Sejarah Penjajahan ini seperti Nick Jouwe yg Makan Uang Blanda kemudian kembali diinabobokan Penjajah RI. Yang Satu ini Makan Jasa Blanda, NKRI dan Memanipulasi Sejarah Perjuangan Orang Papua Barat Di Vanuatu.

Sumber: https://www.facebook.com/octovianus.mote/posts/10159253328507506

Continue Reading