Bahas Nasib Ratusan Pengungsi, Bupati Nduga, Yairus Gwijangge Akan Bertemu Presiden

WAMENA, iNewsid – Bupati Nduga Yairus Gwijangge berencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas nasib ratusan pengungsi dari kabupaten itu. Warga masih belum kembali ke Nduga pascapenembakan para pekerja jalan Trans Papua oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada awal Desember 2018.

Yairus mengatakan, para pengungsi yang belum kembali ke Nduga di antaranya anak-anak sekolah yang sementara berada di Kabupaten Jayawijaya.

“Pemerintah Nduga, gereja, dan sekolah berusaha melobi untuk bertemu presiden terkait pengungsi. Setelah mendengar jawaban presiden seperti apa, lalu akan putuskan mereka tetap sekolah di sini atau akan kembali ke Nduga,” kata Yairus di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa (19/3/2019).

Menurut Yairus, para guru, relawan pengungsi dan pihak gereja telah sepakat, ratusan anak-anak Nduga yang sementara berada di Jayawijaya tetap bersekolah di sana. Sementara rencana ke depan masih menunggu kepitusan pemerintah.

“Presiden setuju atau tidak setuju, kami akan sesuaikan setelah kami mengetahui presiden maunya seperti apa. Kami mengikuti,” ujarnya.

Menurut bupati, sementara ini para siswa Kelas XIII mengikuti ujian sekolah sehingga tidak bisa dipindahkan. Mereka harus tetap mengikuti ujian di Jayawijaya. “Sementara ujian sudah dimulai, jadi kita tidak minta pindahkan lagi. Tetap lanjutkan ujian di sini,” katanya.

Sementara Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menyebutkan, pemerintah daerah sudah menyediakan gedung sekolah untuk digunakan sementara oleh anak-anak pengungsi Nduga di Jayawijaya.

“Jadi fasilitas sekolahnya kami siapkan, tinggal guru dan murid dari Nduga menggunakan sekolah ini,” ujarnya.

Jhon menambahkan penggunaan sekolah itu akan dibagi. Siswa dan guru dari Jayawijaya menggunakan sekolah dari pagi hingga siang hari. Setelah mereka pulang, siswa dan guru pengungsi dari Nduga menggunakan sekolah tersebut untuk kegiatan belajar mengajar.

Sumber:https://www.inews.id/daerah/papua/bahas-nasib-ratusan-pengungsi-bupati-nduga-akan-bertemu-presiden/491497

Kedutaan Jerman dan ULMWP berduka untuk korban banjir

Kedutaan Jerman dan Benny Wenda berduka untuk korban banjir

Jayapura, Jubi – Duka atas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten dan Kota Jayapura turut disampaikan Dr. David Tantow, penasehat pengembangan kerjasama Kedutaan Besar Jerman di Jakarta dan ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda  di London.

Disela-sela kunjungan kerjanya di pemerintah provinsi Papua, Tantow mengatakan turut berduka terhadap bencana yang menimpa masyarakat Papua.

“Kami merasa berduka, dan kami tahu pemerintah Indonesia melalui Presiden juga sudah memberikan perhatian yang besar untuk masalah ini,” kata David usai melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah Papua, di Jayapura, Senin (18/3/2019).

Salah satu rumah terdampak banjir bandan di Kabupaten Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin

Ia mengatakan, pemerintah Jerman memang belum bisa memberikan bantuan untuk masyarakat yang tertimpa musibah, namun pihaknya yakin melalui kerjasama di sektor lingkungan hidup, kehutanan, dan tata kelola lingkungan hidup akan bisa mendukung pencegahan bencana yang sama di masa depan.

“Sejak 2017, pemerintah Jerman telah melakukan MoU mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam kerjasama tersebut sudah termasuk didalamnya beberapa daerah lainnya seperti Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Terpisah, melalui keterangan persnya kepada Jubi, Selasa (19/3/2019), Benny Wenda mengungkapkan kepedihannya atas bencana bertubi-tubi yang mendera rakyat Papua. “Rakyat West Papua saat ini menghadapi krisis kemanusiaan ganda: krisis yang disebabkan oleh operasi militer dan krisis akibat perubahan iklim,” ujarnya.

Dia menyampaikan bela sungkawa dan simpati kepada korban meninggal dan mereka yang kehilangan rumah, kebun, ternak-ternak dan lainnya karena banjir.

“Inilah satu lagi episode dalam hampir 60 tahun kepedihan yang diderita masyarakat saya,” ujar Wenda.(*)

Sumber:https://www.jubi.co.id/kedutaan-jerman-dan-benny-wenda-berduka-untuk-korban-banjir/

Aksi Solidaritas Mahasiswa Papua dan FRI-WP di SULUT untuk Nduga - West Papua

AKSI DARI SOLIDARITAS MAHASISWA PAPUA DI SULAWESI UTARA BERSAMA FRONT RAKYAT INDONESIA FOR WEST PAPUA (FRI WP) PEDULI KEMANUSIAAN UNTUK NDUGAMA WEST PAPUA

Sehubungan dengan situasi dan kondisi Masyarakat sipil Nduga West Papua dalam situasi emergensi or genosida oleh militer Republik Indonesia (RI), yang dari tanggal 01 Desember 2018-14 Maret 2019 sudah dan telah mengungsi dari masyarakat sipil Nduga west Papua.

Sehingga sikap pernyataan kami adalah:

01. PBB harus intervensi langsung di Ndugama west Papua.

02. Negara Indonesia tolong membuka ruang untuk jurnalis asing masuk ke Papua, khususnya di Nduga west Papua.

03. Kami bukan meminta kepada negara Indonesia atas komando Presiden Joko Widodo bukan, tarik militer dari Nduga west Papua tetapi kami minta hanya membuka ruang demokrasi untuk kami menyampaikan aspirasi kami kepada mata dunia Internasional.

04. Kami tahu Indonesia itu pelaku sehingga tidak akan mengakui kesalahan tetapi kami meminta agar utusan PBB harus ada di tanah Papua, di Nduga west Papua.

05. Media milik Indonesia membolak-balik fakta di muka nasional dalam negeri maupun di muka dunia Internasional di luar negeri.

06. Kami bukan meminta ke Jakarta jalan trans papua, pembangunan, ekonomi, kesejahteraan dan semua iming2 atas kepentingan negara Indonesia di atas tanah Papua, hanya mempertahankan Papua barat sebagai harga mati-matian ke dalam bangkuan Indonesia tetapi?.

07. Kami hanya meminta "(REFERENDUM)" di atas tanah Papua secara demokratis atau bermartabat sesuai dengan hukum Internasional atau milik PBB dan juga, hukum milik Indonesia bahwa: Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia ini harus di hapuskan khususnya di atas bumi "(Papua)" karena tak prikeadilan dan kemanusiaan yang ada atas dunia ini, khususnya kami di atas bumi west "(Papua)".

#Sadar, bersatu dan lawan.
#Hidup rakyat Nduga west Papua
#Papua Merdeka

SALAM REVOLUSI....!

Manado, 16-Maret/2019

Sumber:Asso Hunen

Dugaan Penebangan Hutan Ilegal; Banjir Bandang di Sentani

Banjir Bandang di Sentani dan Dugaan Penebangan Hutan Ilegal

Pemerintah harus memastikan tidak ada aktivitas penebangan hutan ilegal di wilayah pegunungan.

Banjir bandang yang melanda Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua menuai tanda tanya sejumlah kelompok masyarakat soal penyebab terjadinya bencana yang menewaskan puluhan orang itu. Pasalnya banjir itu tidak hanya membawa air tapi juga potongan-potongan kayu hutan dari pegunungan.

Ketua Dewan Adat Papua Paul Finsen Mayor mencurigai munculnya kayu-kayu gelondongan dalam banjir bandang berasal dari aktivitas penebangan hutan ilegal di atas Pegunungan Cyloop. "Jangan-jangan di sana ada penebangan liar. Soalnya sampai merusak pesawat. Jangan sampai kita tidak tahu, ada penebangan liar di atas," kata Finsen kepada Tirto, Minggu (17/3/2019).

Finsen meminta ada investigasi lebih lanjut soal penyebab banjir bandang. Ini penting untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang karena peruskan alam yang dibiarkan. "Tetapi hal ini harus dipastikan lagi, perlu ada penyelidikan yang resmi. Tapi dugaannya seperti itu, karena ada gelondongan kayu yang turun itu," ujarnya.

Ia juga mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi wilayah terlebih dulu sebelum memulai pembangunan. Sebab saat ini di wilayah perbukitan yang ada di Sentani menjadi destinasi wisata dan berpadu dengan pemukiman masyarakat.

"Kalau di zaman Belanda, Jayapura sebagai ibu kota Netherland New Guinea, mereka melakukan penelitian dulu sebelum membangun perumahan dan sarana prasarana umum. Di saat Indonesia masuk ini, pembangunannya sembrono," ujarnya.

Direktur Walhi Papua Aiesh Rumbekwan juga heran dengan kehadiran kayu-kayu gelondongan dari atas pegunungan saat banjir bandang terjadi. Ia menduga kayu-kayu dari hasil penebangan liar. "Karena nampak dari beberapa jenis pohon yang hanyut ke kota, itu pohon yang sebenarnya bukan karena longsor. Mungkin ada, sejauh ini ada juga yang seperti sudah ditebang," ujarnya.

Aiesh mengatakan akan mempersiapkan tim untuk meninjau langsung kondisi yang terjadi di atas Sentani.

Ia juga akan coba membangun komunikasi dengan pejabat setempat untuk membahas penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sana. Aiesh mengatakan perbukitan Sentani yang kini di jadi pemukiman bukan wilayah yang direkomendasikan untuk menjadi hunian.

"[Kami ingin] memastikan zona-zona tertentu itu tidak boleh ada pemukiman ataupun penebangan skala kecil. Karena kalau tidak, hanya menunggu waktu saja [bencana terjadi]," pungkasnya

Seorang anak bermain air di antara sampah rumah tangga di Danau Sentani,
Jayapura, Papua, Jumat (11/1/2019). ANTARA FOTO/Gusti Tanati

Korban Banjir Bandang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir bandang yang terjadi di Sentani juga pernah terjadi pada 2007 lalu. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nughro mengabarkan sampai dengan Minggu (17/3/2019) pukul 10.15 WIB jumlah korban meninggal akibat banjir bandang mencapai 58 orang. Belum termasuk puluhan korban luka dan kerusakan harta benda.

"TIM SAR gabungan masih melakukan evakuasi dan belum semua daerah terdampak dijangkau karena tertutup pohon, batu, lumpur dan material banjir bandang," ujar Sutopo melalui pesan singkat, Minggu.

Banjir bandang Sentani juga mengakibatkan rusaknya sejumlah infastuktur warga dan pemerintah setempat. Terdapat 9 rumah rusak di BTN Doyo Baru, jembatan Doyo dan Kali Ular ikut rusak, 150 rumah di BTN Bintang Timur Sentani terendam, bahkan 1 pesawat di Lapangan Terbang Adventis Doyo Sentani ikut rusak juga.

Melihat dampak kerusakan akibat banjir bandang, Sutopo menduga penyebabnya akibat longsor di bagian hulu yang kemudian menerjang bagian hilir. Hal demikian menjadi karakteristik banjir bandang di Indonesia.

"Diawali adanya longsor di bagian hulu kemudian membendung sungai sehingga terjadi badan air atau bendungan alami," paparnya.

Karena volume air terus bertambah, menurutnya hal tersebut yang membuat bendungan alami tersebut jebol dan menumpahkan air ke bawah dengan membawa material seperti kayu gelondongan, pohon, batu, dan lumpur.

Sumber: https://tirto.id/banjir-bandang-di-sentani-dan-dugaan-penebangan-hutan-ilegal-djGZ

Facebook, Instagram, WhatsApp Tumbang di Beberapa Negara Bukan Serangan DDoS

Pengguna tak bisa mengakses beberapa fitur di platform Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Dream - Akses Facebook dan Instagram di beberapa negara di dunia tengah bermasalah. Kondisi kesulitas mengakses dua sosial media terbesar juga terjadi pada aplikasi perpesanan Whatsapp yang masih berada di bawah Facebook.

Meski masih masuk ke halaman utama, beberapa pengguna platform sosial media ini mengaku kesulitan mengirimkan pesan lewat fitur Messenger Facebook. Mereka juga sulit mengunggah feed dan beberapa fitur lain dari Facebook.

Masalah serupa terjadi pada Instagram dan WhatsApp. Bahkan fasilitas VR milik Facebook dilaporkan mengalami gangguan serupa.

Gangguan ini mungkin tak terasa pada sebagian pengguna. Namun dilaporkan TheVerge, pengguna di Paraguay, India, Bangladesh, Argentina, dan banyak negara lain mengalami gangguan mengirim pesan sejak siang kemarin.

Laman Downdetector melaporkan kerusakan parah terjadi pada pengguna platform sosial media ini di Brasil.

Kesulitan juga dialami Dream saat mencoba menggunakan fitur instastory Instagram. Unggahan Dream memang berhasil termuat namun sempat dua kali mengalami kegagalan.

Masalah serupa juga terjadi ketika Dream mencoba membuat postingan di laman Facebook. Beberapa kali unggahan Dream tak terpasang di wall akun Facebook.

Sementara untuk WhatsApp, Dream relatif tidak mengalami masalah. Beberapa percakapan pribadi maupun grup masih bisa terkirim.

Dari laporan DownDetector, masalah kesulitan akses platform ini terjadi pada pengguna di beberapa kota di Amerika Serikat, sebagian di Amerika Latin termasuk Peru, India, dan Filipina.

Bukan Diserang DDoS

Facebook dalam pernyataan resminya yang dicuitkan lewat akun Twitter @facebook, mengakui kalau layanannya bermasalah. Mereka pun meminta maaf dan berjanji akan mengatasi masalah ini secepatnya.

Tak cuma itu, raksasa media sosial milik Mark Zuckerberg ini juga meluruskan penyebab tumbangnya layanan mereka bukan dikarenakan serangan siber.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

— Facebook (@facebook) 13 Maret 2019

“ Kami sadar kalau sejumlah pengguna bermasalah masuk ke Facebook lewat aplikasi. Kami berusaha untuk memperbaikinya secepat mungkin,” ujar Facebook.

“ Kami kini fokus bekerja memperbaiki isu ini sesegera mungkin. Namun, kami juga ingin memberikan konfirmasi kalau isu ini tidak berhubungan dengan serangan DDoS,” tandasnya.

Sumber:www.dream.co.id/techno

Thousands of West Papuans Displaced By Escalating Violence

At least 2,000 Papuans have been displaced by escalating violence in Indonesia’s Nduga regency, says the United Nations Human Rights Council. The West Papua National Committee also known as KNPB presented a report to the Council in Geneva which highlighted excessive use of force.

“Joint military and police operation started last December in Nduga region and use of excessive force. More than 2,000 people have become internally displaced persons (IDPs), houses were burned down and more than 25 civilians were dead.” Moreover, there are reports of more than 400 students and 80 teachers being displaced by the violence in the Central Highlands regency.

The Committee’s spokesperson Victor Yeimo made the Council aware that the Indonesian military forces have violated the Papuan’s human rights and asked the Council to encourage Indonesia to allow a UN visit. Yeimo also called on the member states to block Indonesia from applying for a seat in the Council until it addressed the human rights concerns.

 “When we hold public discussions, they disperse us. When we gather peacefully, they say we are illegal organization. When we want to pray, they charge us with treason and destroy our homes. They isolate us from foreign media and humanitarian workers,” Yeimo said.

The Indonesian military maintains that its decision to deploy an additional 600 combat soldiers to the region last week was only to safeguard the state construction work and protect civilians from Papuan rebels. 

Source: https://www.devdiscourse.com/article/politics/443721-thousands-of-papuans-displaced-by-escalating-violence

Sidang Dewan HAM PBB Angkat Isu Papua; Ini Tanggapan Pemerintah Indonesia

Sidang Dewan HAM PBB Angkat Isu Papua

Rangkaian kegiatan sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (HAM PBB) ke-40 mengangkat isu Nduga dan minoritas Papua. Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, menggambarkan nasib warga Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak aneksasi Indonesia pada 1969 silam.

"Kekayaan alam kami dicuri, sehingga kami menjadi yang termiskin dengan harapan hidup terendah di Indonesia, meski tanah kami adalah salah satu tanah terkaya sumber daya alamnya di dunia," ujar Victor dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM PBB yang tertulis dalam keterangan resmi pada, Rabu (13/3/2019).

Tidak hanya itu, disoroti pula efek dari operasi gabungan kepolisian dengan militer yang sudah menewaskan 25 warga sipil dan ditelantarkannya ribuan pengungsi akibat operasi tersebut. Selain itu, dijadikannya tiga warga Papua sebagai tersangka makar karena menyelenggarakan acara adat 'bakar batu' dan ibadah juga turut disorot dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Victor meminta dukungan negara-negara lain untuk mendorong Indonesia mengundang PBB guna berkunjung ke tanah Papua. "Kami meminta pemerintah Indonesia untuk menghargai dan memenuhi hak atas penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat," tegas Victor. (baca rilisnya: Pers Rilis Isu Papua di Sidang Dewan HAM PBB ke-40

Sejak mendapatkan status otonomi khusus pada 2001 lalu, pendekatan kesejahteraan menjadi prioritas pemerintah terhadap Papua. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus pada pengembangan infrastruktur dan perbaikan konektivitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Sepanjang 2015-2019, pemerintah menargetkan penyelesaian Trans Papua sepanjang 1.066 kilometer. Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer di Provinsi Papua Barat dan Papua ditargetkan tembus pada 2019.

Jokowi juga menerapkan program bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga yang dijadikan standar nasional demi menurunkan harga BBM di Papua. Tidak hanya itu saja, transfer dana dari pemerintah juga terus meningkat untuk kedua provinsi Papua. Pada 2016 lalu, pemerintah mengalokasikan dana pembangunan sebesar 85,7 triliun rupiah untuk Papua dan Papua Barat. Di luar itu, kedua provinsi juga memperoleh dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur.

Dubes RI Untuk PBB: Isu HAM Papua Tak Laku di Dewan HAM PBB

Pemerintah Indonesia membantah seluruh paparan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diutarakan oleh perwakilan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, dan Veronika Koman, dalam sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Rabu (13/3/2019) lalu.

Mereka menyatakan isu yang dibawa KNPB justru tidak laku dan kalah dari masalah lain yang dibahas. Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, menyatakan sejumlah paparan Victor terkait isu Papua kalah dari isu HAM terkini. Yakni seperti soal LGBT, persekusi etnis Uighur di Xinjiang, Cina, konflik di Kashmir hingga Sahara Barat karena didukung oleh LSM yang lebih banyak.

"Mengingat banyaknya NGO (LSM) yang berbicara mengenai masalah-masalah HAM di negara lain (sekitar 130-150 NGO terdaftar untuk berbicara) pada mata acara 4 DHAM, pernyataan-pernyataan Veronika Koman dan Victor Yeimo tersebut sangat miskin pendengar dan perhatian," kata Hasan pada Kamis (14/3). Menurut Hasan, pemerintah terus memperhatikan pembangunan dan peningkatan promosi HAM di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, pemerintah juga mendorong praktik demokrasi dan hubungan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

"Namun sangat disayangkan, pemerintah dihadapkan dengan LSM yang rendah kredibilitasnya. LSM ini justru mempertajam perbedaan dan mengejar publisitas dengan menyudutkan pemerintah," ucap Hasan. "Bahkan ketika negara seperti Indonesia berkomitmen menegakkan demokrasi dan telah mengupayakan yang terbaik untuk memperbaiki situasi HAM di lapangan," lanjut Hasan.

Dalam sidang itu, Victor Yeimo yang merupakan Ketua KNPB dan Veronika Koman menggambarkan nasib warga Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak 1969. Hal itu terjadi setelah operasi militer trikora, yang mereka anggap sebagai bentuk penjajahan oleh pemerintah Indonesia. Victor juga menyinggung tindakan represif aparat keamanan Indonesia kepada masyarakat Papua dalam sidang itu, termasuk konflik di Nduga beberapa waktu lalu.

Hasan membenarkan isu Papua diangkat dalam salah satu sesi sidang Dewan HAM PBB pada Rabu (13/3) di Jenewa. Isu tersebut disebut cukup mendapat perhatian bukan oleh negara, melainkan oleh tiga LSM atas nama Fransiscan Internasional (FI), Vivat Internasional (VI) dan Geneva for Human Rights (GHR). Hasan menyebut Victor dapat berbicara di forum itu atas nama GHR. Dia menegaskan Victor tidak memiliki organisasi di Jenewa sehingga tak memiliki kapasitas untuk berbicara sebagai pribadi atau kelompoknya.

Hasan menyebut dalam sidang itu Victor hanya bisa berbicara dengan meminjam nama LSM yang sudah memiliki akreditasi di Ecosoc consultative status. Meski begitu, Hasan menegaskan Indonesia tetap menyampaikan pembelaan terhadap pernyataan Victor dalam sidang tersebut. Hasan menjelaskan pada Februari lalu sejumlah LSM internasional, termasuk FI dan Dewan Gereja Dunia, telah mengunjungi Papua. Namun, dia menyatakan KNPB tidak menyinggung soal itu dan malah memanipulasi informasi untuk keuntungan sendiri.

Sumber:
-https://breakingnews.co.id/read/sidang-dewan-ham-pbb-angkat-isu-papua
-https://breakingnews.co.id/read/ri-isu-ham-papua-tak-laku-di-dewan-ham-pbb