Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Menakar Syarat Bernegara Menuju Pemenuhan Hak Kemerdekaan bangsa Papua

Bercermin dari pengertian hak asasi manusia yang merupakan hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan hak yang dilindungi secara internasional dalam Universal Declaration Of Human Rights tentang hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kemerdekaan, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Serta definisi Pelanggaran hak asasi manusia yang menyebutkan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin  oleh undang-undang. 
Maka Pemerintah Indonesia telah melakukan Pelanggaran hak asasi manusia terhadap hak kolektif bangsa Papua untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri (merdeka).
Bertolak dari pengertian dan devinisi pelanggaran hak asasi manusia, maka Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) terus bekerja menakar syarat bernegara dari berbagai aspek, pembangunan,  hukum, politik, sosial budaya, keamanan,  fiskal dan SDM,  untuk mendapatkan Pengakuan Kemerdekaan Negara dari dunia Internasional  dan Pengakuan serta peralihan kekuasaan administrasi negara dari Negara Indonesia. Kata Ketua Dewan Nasonal Papua (DNP) Onesimus Banundi di tengah rapat istimewa DNP via telpon selulernya.

Kami adalah organisasi negara yang sah sesuai hukum internasional,  bukan organisasi masyarakat sipil,  oleh sebab itu kita perlu menyiapkan instrumen hukum sebagai prasyarat bernegara  dan berpemerintahan sendiri sesuai hukum internasional, imbu Manundi. 
Setelah syarat bernegara telah terpenuhi, maka dunia Internasional siap menyambut NFRPB di forum Internasional. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sudah harus memikirkan hal ini dengan baik untuk membangun masa depan kedua bangsa dan negara yang saling menguntungkan,  tutur Banundi  menutupi percakapan.

Peace Papua Voice
by, Abraham Goram

Post a Comment for "Menakar Syarat Bernegara Menuju Pemenuhan Hak Kemerdekaan bangsa Papua"