Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Indonesia Dalam Sorotan PBB; NFRPB Beri Lampu Kuning

Papua menjadi Perhatian Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB). Sorotan Special Prosedures Mandate Holders (SPMH) Dewan HAM PBB tertanggal 22 Desember 2021 mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengklarifikasi dan memberi penjelasan mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, pengunaan kekerasan penyiksaan dan penindakan paksa dan berbagai kasus HAM di Papua.
Menyikapi surat tersebut, Rina P. Sumarsono, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementeriaan Koordinasi Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor UN-201/LN.00.03/02/2022 tertanggal 8 Februari 2022 Perihal Rakor Penyusunan Tanggapan Pemri atas Komunikasi Bersama SPMH PBB Mengenai Berbagai Kasus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Rapat Kordinasi (Rakor) lintas Kementrian itu akan dilaksanakan pada Senin, 14 Februari 2022 untuk menyusun berbagai kasus Pelanggaran HAM di kedua Provinsi tertimur Indonesia ini.

Sementara itu, Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) terus melakukan upaya diplomasi dan menyiapkan berbagai prosedur hukum sebagai syarat diakuinya eksistensi NFRPB seperti diberitakan di berbagai media cetak dan elektonik di Jqyapura belakangan ini, ramai mepublikasikan persiapan NFRPB menuju Perundingan Damai untuk Pengakuan dan Peralihan Kekuasaan Administrasi Pemerintahan dari NKRI kepada NFRPB.

Kami bangsa Papua memiliki hak absolut untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri (Merdeka) yang wajib di hargai oleh seluruh negara bangsa di dunia, jika Indonesia dulu melakukan perlawanan diplomasi maupun fisik terhadap Belanda untuk mengakui Kedaulatan Negara Indonesia, maka jalan yang sama bagi bangsa Papua untuk melakukan perlawanan diplomasi kepada Pemerintah Indonesia.
Kalau dulu Belanda membuka ruang Perundingan dengan Indonesia untuk mencari jalan terbaik mengatur mekanisme Pengakuan Kedaulatan, maka saat ini, Indonesia juga harus dan wajib membuka ruang perundingan damai dengan NFRPB untuk mengatur berbagai hal, seperti penduduk, properti dan lain-lain, kata Onesimus Banundi, Ketua Dewan Nasional Papua (DNP/DPRPB) NFRPB dalam Jumpa Pers tanggal 10 Februari 2022 di Sekretarian NFRPB.

Semoga Jalan Damai Menuju Kebaikan Bersama Tercapai sesuai harapan. Tuhan Allah Semesta Allam ikut berperkara.

Peace Papua Voice

Post a Comment for "Indonesia Dalam Sorotan PBB; NFRPB Beri Lampu Kuning"