Segera Bebaskan 7 Tapol Papua Korban Kriminalisasi Pasal Makar | Siaran Pers

Segera Bebaskan 7 Tapol Papua Korban Kriminalisasi Pasal Makar | Siaran Pers
Siaran Pers
KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAM PAPUA
Nomor : 011-SK-KPHHP/VI/2020


PERBEDAAN (DISPARITAS) TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA 7 TAPOL PAPUA DI BALIKPAPAN DENGAN TAPOL PAPUA DI DAERAH LAIN MERUPAKAN FAKTA KRIMINALISASI PASAL MAKAR TERHADAP 7 TAPOL PAPUA

“Segera Bebaskan 7 Tapol Papua Korban Kriminalisasi Pasal Makar”


Dalam praktek sidang pembuktian 7 Tapol Papua di PN Balikpapan ditemukan banyak sekali persoalan mulai dari persoalan jaringan internet, masalah suara yang terkadang putus-putus atau tidak kedengaran dengan baik, pemberian waktu persiapkan saksi dan ahli yang berbeda antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, keterangan ahli Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai keilmuannya namun merasa yakin dengan pendapatnya dan kendala-kendala lain yang dikhawatirkan melanggar hak-hak terdakwa. Sesuai dengan Pasal 182 huruf a, KUHAP setelah sidang dengan agenda pembuktian dianggap selesai dilanjutkan dengan agenda tuntutan, pada prakteknya sidang tuntutan kepada 7 Tapol Papua yang disidangkan di PN Balikpapan berbeda hari dimana dengan agenda tuntutan kepada Buchtar Tabuni dan Irwanus Uropmabin dilakukan pada tanggal 2 Juni 2020 sementara sidang tuntutan kepada Agus Kossay, Stevanus Itlai, Ferry Kombo, Alexander Gobay dan Hengky Hilapok dilakukan pada tanggal 5 Juni 2020.

Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada 7 Tapol Papua terkait tuntutan penjara yang diberikan berbeda-beda, sebagai berikut : 1). Buchtar Tabuni dituntut 17 Tahun penjara, 2). Agus Kossay dituntut 15 Tahun Penjara, 3). Stevanus Itlai dituntut 15 Tahun penjara, 4). Alexander Gobay dituntut 10 Tahun Penjara, 5). Ferry Kombo dituntut 10 Tahun penjara, 6). Irwanus Uropmabin dituntut 5 Tahun penjara dan 7). Hengky Hilapok dituntut 5 Tahun penjara. Pada dasarnya tuntutan kepada 7 Tapol Papua di PN Balikpapan sangat berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Surya Anta Cs di Jakarta, tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Erik Aliknoe Cs di Manokwari, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kepada sayang mandabayan di Manokwari dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kepada Yoseph Laurens Syufi alias Siway Bofit Cs di Sorong.

Pada prinsipnya institusi kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2),  UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada prakteknya, seorang jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (4), UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berkaitan dengan tugas yang diemban oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum, maka eksistensi surat tuntutan (requisitoir) merupakan bagian yang penting dalam proses hukum acara pidana. Surat tuntutan (requisitoir)  dibuat  secara  tertulis dan dibacakan di persidangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP. Surat tuntutan (requisitoir) mencantumkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa dalam ruang sidang yang mulia.

Dengan berpijak pada prinsip diatas, setelah mendalami dasar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada 7 Tapol Papua serta menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan 7 Tapol Papua di PN Balikpapan kami selaku Penasehat Hukum 7 Tapol Papua menilai ada beberapa kejanggalan yang terkandung dalam dasar tututan Jaksa Penuntut Umum kepada klien kami. Secara garis besar ada 3 kejanggalan, yaitu :

1. Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan uraian dasar tuntutannya tidak mengunakan fakta hukum keterangan saksi, keterangan surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam ruang sidang;

2. Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan uraian dasar tuntutannya dengan menyebutkan keterangan ahli pidana padahal dalam persidangan 7 Tapol Papua Jaksa Penuntut Umum tidak perna menghadirkan Ahli Pidana dalam ruang sidang yang mulia untuk didengar keterangannya dan bahkan tidak perna sama sekali menyampaikan kepada hakim yang mulia perihal keterangan ahli pidana akan dibacakan dalam ruang sidang yang mulia sebagaimana terlihat dalam kasus Agus Kossay, Stevenus Itlai, Alexander Gobay, Ferry Kombo dan Hengky Hilapok;

3. Jaksa penuntut umum hanya mengandalkan keterangan ahli Bahasa, ahli psikologi politik dan ahli hukum tata negara dalam membedah unsur-unsur tindak pidana sesuai pasal yang didakwakan kepada 7 Tapol Papua padahal jelas-jelas secara keilmuan  ahli Bahasa, ahli psikologi politik dan ahli hukum tata negara tidak memiliki kwalifikasi untuk membedah unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana terlihat dalam tuntutan Buchtar Tabuni dan Irwanus Uropmabin.

Berdasarkan kejanggalan diatas, secara langsung menunjukan fakta dimana Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat tuntutan kepada 7 Tapol Papua sepertinya tidak mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa. Untuk diketahui bahwa Pada prinsipnya pedoman perumusan tuntutan dikeluarkan dengan maksud untuk mewujudkan tuntutan pidana :

1. Yang memenuhi rasa keadilan yang hidup yang berkembang di dalam masyarakat;
2. Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya;
3. Menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan sejalan, dengan asas bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak bisa dipisah- pisahkan;
4. Menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dengan berpegang pada poin 4, maksud pedoman perumusan tuntutan diatas serta disejajarkan dengan perbedaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 7 Tapol Papua di Balikpapan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 6 Tapol Papua di Jakarta, Manokwari dan Sorong menunjukan adanya fakta disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas secara terang-terang menunjukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tugas penuntutan terhadap 7 Tapol Papua tidak mengedapankan prinsip  penuntutan dilaksanakan secara merdeka sehingga melaluinya membuktikan secara langsung membuktikan bahwa “7 Tapol Papua adalah Korban Kriminalisasi Pasal Makar yang dilakukan secara struktural dan sistemik sejak ditetapkan menjadi tersangka hingga tuntutan sebagai terdakwa di PN Balikpapan oleh institusi penegak hukum di papua”. Dengan berlandaskan pada Prinsip Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur pada pasal 24 ayat (1), UUD 1945 kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua berharap agar Majelis Hakim pemeriksa perkara 7 Tapol Papua dapat bertindak untuk menyelamatkan  prinsip penuntutan dilaksanakan secara merdeka serta menghentikan fakta disparitas tuntutan pidana dalam kasus tindak pidana makar dan sekaligus memutuskan mata rantai Kriminalisasi Pasal Makar yang dilakukan secara struktural dan sistemik mengunakan sistim peradilan pidana oleh institusi penegak hukum di papua sejak 7 Tapol Papua ditetapkan menjadi tersangka hingga tuntutan di PN Balikpapan.
 
Berdasarkan uraian diatas, kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua secara tegas menyatakan kepada :

1. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia segera mengawasi, memantau dan menilai pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum 7 Tapol Papua yang telah merumuskan surat tuntutan kepada 7 Tapol Papua di PN Balikpapan tanpa mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa yang menimbulkan “disparitas tuntutan pidana dalam tindak pidana makar di Indonesia” sebagai bentuk implementasi Pasal 3 huruf a, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera menyelamatkan prinsip penuntutan dilaksankan secara merdeka dari ancaman pelanggaran prinsip penuntutan dilaksanakan secara merdeka yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum 7 Tapol Papua dalam merumuskan surat tuntutan tanpa mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa dengan cara melakukan pengendalian terhadap proses penuntutan perkara 7 Tapol Papua di PN Balikpapan sebagai bentuk implementasi wewenang pengendalian kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur pada pasal 35 huruf a, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Mahkamah Agung Republik Indonesia segera memutuskan mata rantai praktek kriminalisasi pasal makar mengunakan sistim peradilan pidana di papua sebagaimana yang dialami oleh 7 Tapol Papua korban kriminalisasi Pasal Makar sembari mewujudkan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan cara Mahkama Agung Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap proses persidangan 7 Tapol Papua korban kriminalisasi Pasal Makar di PN Balikpapan sebagai bentuk implementasi Pasal 39 ayat (1), UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 7 Tapol Papua di PN Balikpapan diharapkan mengedepankan Prinsip Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan untuk menyelamatkan sistim peradilan pidana dari kriminalisasi pasal makar yang sudah sering dilakukan oleh institusi penegak hukum di Papua dengan cara memberikan putusan bebas kepada 7 Tapol Papua Korban Kriminalisasi Pasal Makar mengunakan sistim peradilan pidana dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada 7 Tapol Papua yang dirumuskan tanpa mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya di sampaikan terima kasih.

Jayapura, 6 Juni 2020

Hormat Kami

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua


Emanuel Gobay, S.H., MH
(Kordinator Litigasi)


Narahubung :
082199507613 HAM Hukum KPH dan HAM Papua Makar Siaran Pers

One Peope One Soul

0 Response to "Segera Bebaskan 7 Tapol Papua Korban Kriminalisasi Pasal Makar | Siaran Pers"

Post a Comment

Catatan Untuk Para Jejaker
  • Mohon Tinggalkan jejak sesuai dengan judul artikel.
  • Tidak diperbolehkan untuk mempromosikan barang atau berjualan.
  • Dilarang mencantumkan link aktif di komentar.
  • Komentar dengan link aktif akan otomatis dihapus
  • *Berkomentarlah dengan baik, Kepribadian Anda tercemin saat berkomentar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel