Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PERNYATAAN BERSAMA REFORMA AGARIA DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT PAPUA


PERNYATAAN BERSAMA REFORMA AGARIA DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT PAPUA



Pada tanggal 11 April 2018 yang lalu, Presiden Jokowi telah menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis sebanyak sebanyak 3.331 buah sertifikat [1]bagi kepada masyarakat di 10 kabupaten di Tanah Papua. Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari program nasional reforma agraria dalam pemerintahan Jokowi, yang disebut legalisasi asset. Penyerahan sertifikat tanah terjadi secara luas di Tanah Papua bertepatan dengan melalui kunjungan Presiden bahkan secara teknis maupun melalui telah dilakukan Badan Pertanahan Negara/Agraria dan Tata Ruang  (BPN/ATR) di daerah. Hal ini telah menimbulkan guncangan sosial dan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. ([1] Kabarpapua.co)

Kebijakan dan program reforma agraria di Tanah Papua dilakukan tanpa konsultasi yang luas, utamanya terhadap masyarakat adat sebagai pemilik tanah adat maupun organisasi masyarakat sipil di Papua.Penetapan objek reforma agraria atau Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dilakukan tanpa melibatkan keberadaan masyarakat adat dan tanpa menghormati hak-hak masyarakat adat setempat, termasuk mengabaikan konflik agraria yang belum terselesaikan.

Apa sebenarnya yang menjadi desakan serta target dalam kebijkana nasional dengan penerbitan sertifikat tanah dalam jumlah yang signifikan di tanah Papua. Kebijakan Tora dan Permen ATR No. 10 Tahun 2016 terkait dengan Hak Komunal, perlu di kaji ulang karena membingunkan dan terkesan ada upaya negara untuk reclaiming tanah-tanah masyarakat. Dari berbagai kebijakan ini, disinyalir memiliki Indikasi adanya proses-proses pemiskinan secara terstruktur, sistimatis dan masif. Hal ini sangat memngkinkan karena kehidupan orang Papua masih sangat tergantung pada alam (Tanah, Hutan dan SDA lainnya).

Proses-proses sertifikasi tanah yang kurang memperhatikan aspek prosedural telah mengakibatkan konflik vertikal maupun horisontal dan tidak pernah diselesaikan secara baik oleh pemerintah,  dikawatirkan dengan penerbitan sertifikat sebanyak ini akan terus menambah catatan konflik pertanahan di Papua seperti (Tanah-tanah transmigrasi, tanah peninggal Pemerintah Belanda, tanah HGU, HGB). ijin-ijin investasi yang cendrung meningkat, juga terindikasi menjadi bagian dari upaya negara untuk mempercepat proses  peralian hak dan status tanah-tanah adat kepada pihak lain.

Berdasarkan hasil riset dan investigasi, Kami menemukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang tergambarkan dalam  peta indikatif  TORA untuk program redistribusi asset berada dalam wilayah adat dan kawasan hutan yang masih merupakan tanah adat, dikuasai, dimilik dan dikelola masyarakat adats etempat. Demikian pula, tanah yang didaftarkan, dilegalisasikan dan dibagikan melalui kedatangan Presiden Jokowi maupun melalui BPN di daerah, masih berkonflik terkait penguasaan, pemilikan dan pelepasan hak antara masyarakat adat setempat dan individu tertentu, belum clear and clean. Terutama objek tanah yang berada di kawasan program nasional transmigrasi dan sawah baru.

Kami memandang program reforma agraria di Tanah Papua melalui legalisasi asset dan redistribusi  asset berpotensi menghapus sistem penguasaan dan pemilikan tanah komunal yang hidup dalam masyarakat, menjadi tanah milik pribadi, milik individu dan badan usaha tertentu.Privatisasi pemilikan hak tanah melalui kebijakan dan komersialisasikan mengancam hilangnya keberadaan dan hak masyarakat adat Papua, memiskinkan dan menghilangkan sistem sosial ekonomi masyaraka tadat Papua yang masih tergantung pada tanah dan kekayaan alam.

“Privatisasi” yang menguntungkan kepada individu dan badan usaha yang memiliki modal.Privatisasi dan monopoli tanah dan asset produksi lainnya pada individu dan badan usaha tertentu akan menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi dan gejolak sosial politik. Konflik antara masyarakat adat, pemerintah dan perusahan, maupun antara masyarakat sudah terjadi dikarenakan isu dan permasalahan-permasalahan tersebut diatas,

Melihat dari penjabaran diatas maka kami yang tergabung dalam Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) untuk Tanah Papua menyatakan :

Pertama: 
Terkait dengan TORA yang merupakan program pemerintah TOP DOWN karena dari perumusan, impelementasi dan monitoring tidak melibatkan organisasi masyarakat sipil.  Kami selalu berkaca bahwa  program nasional tidak selalu tepat diimplementasikan ditingkat local dengan kondisi social budaya (Papua) yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia

Untuk itu kami yang tergabung dalam Solidaritas Organisas iSipil (SOS) untuk Tanah Papua menyatakan :

Kedua:
TORA dikawasan Hutan dan telah dikonversi jadi areal usaha perkebunan dan hutan tanaman industry yang dilakukan dengan cara melanggar hukum, merugikan dan merampas hak masyarakat adat (Papua) harus dikembalikan kepada masyarakat adat setempat.

Ketiga: 
Program TORA cenderung adalah melakukan legalisasi asset dalam bentuk sertifikat dan tentu saja terdapat peluang terjadinya konflik tenuarial dan semakin ‘merongrong” tanah adat yang merupakan milik komunal sebagai akibat dilakukan sertifikasi tanah yang biasanya dimiliki secara perorangan.

Setelah penyerahan sertifikat pun, selalu dikatakan bahwa sertifikat dapat dijadikan jaminan ke pihak bank. Hal ini akan menyebabkan masyaraka tadat Papua terjebak nantinya posisi tanah-tanah tanah adat akan semakin mudah dijual belikan.


Keempat:
Kami menghimbau semua stakeholder di Tanah Papua untuk selalu mencermati, melihat dinamika program nasional dan melakukan analisa khususnya terhadap program TORA di Tanah Papua.

Solidaritas Organisasi Sipil Untuk Tanah Papua