PERNYATAAN BERSAMA REFORMA AGARIA DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT PAPUA
PERNYATAAN BERSAMA REFORMA AGARIA DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT PAPUA
Pada tanggal 11 April 2018 yang lalu,
Presiden Jokowi telah menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis sebanyak sebanyak
3.331 buah sertifikat [1]bagi kepada masyarakat di 10 kabupaten di Tanah Papua. Penyerahan
sertifikat ini merupakan bagian dari program nasional reforma agraria dalam pemerintahan
Jokowi, yang disebut legalisasi asset. Penyerahan sertifikat tanah terjadi secara
luas di Tanah Papua bertepatan dengan melalui kunjungan Presiden bahkan secara
teknis maupun melalui telah dilakukan Badan Pertanahan Negara/Agraria dan Tata
Ruang (BPN/ATR) di daerah. Hal ini telah
menimbulkan guncangan sosial dan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. ( [1]
Kabarpapua.co)
Kebijakan dan program reforma agraria di
Tanah Papua dilakukan tanpa konsultasi yang luas, utamanya terhadap masyarakat adat
sebagai pemilik tanah adat maupun organisasi masyarakat sipil di
Papua.Penetapan objek reforma agraria atau Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
dilakukan tanpa melibatkan keberadaan masyarakat adat dan tanpa menghormati hak-hak
masyarakat adat setempat, termasuk mengabaikan konflik agraria yang belum terselesaikan.
Apa sebenarnya yang menjadi desakan serta
target dalam kebijkana nasional dengan penerbitan sertifikat tanah dalam jumlah
yang signifikan di tanah Papua. Kebijakan Tora dan Permen ATR No. 10 Tahun 2016
terkait dengan Hak Komunal, perlu di kaji ulang karena membingunkan dan
terkesan ada upaya negara untuk reclaiming tanah-tanah masyarakat. Dari berbagai
kebijakan ini, disinyalir memiliki Indikasi adanya proses-proses pemiskinan
secara terstruktur, sistimatis dan masif. Hal ini sangat memngkinkan karena
kehidupan orang Papua masih sangat tergantung pada alam (Tanah, Hutan dan SDA
lainnya).
Proses-proses sertifikasi tanah yang kurang
memperhatikan aspek prosedural telah mengakibatkan konflik vertikal maupun
horisontal dan tidak pernah diselesaikan secara baik oleh pemerintah, dikawatirkan dengan penerbitan sertifikat
sebanyak ini akan terus menambah catatan konflik pertanahan di Papua seperti
(Tanah-tanah transmigrasi, tanah peninggal Pemerintah Belanda, tanah HGU, HGB).
ijin-ijin investasi yang cendrung meningkat, juga terindikasi menjadi bagian
dari upaya negara untuk mempercepat proses peralian hak dan status tanah-tanah adat
kepada pihak lain.
Berdasarkan hasil riset dan investigasi, Kami
menemukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang tergambarkan dalam peta indikatif TORA untuk program redistribusi asset berada dalam
wilayah adat dan kawasan hutan yang masih merupakan tanah adat, dikuasai,
dimilik dan dikelola masyarakat adats etempat. Demikian pula, tanah yang
didaftarkan, dilegalisasikan dan dibagikan melalui kedatangan Presiden Jokowi maupun
melalui BPN di daerah, masih berkonflik terkait penguasaan, pemilikan dan pelepasan
hak antara masyarakat adat setempat dan individu tertentu, belum clear and clean. Terutama objek tanah yang berada di kawasan program
nasional transmigrasi dan sawah baru.
Kami memandang program reforma agraria di
Tanah Papua melalui legalisasi asset dan redistribusi asset berpotensi menghapus sistem penguasaan dan
pemilikan tanah komunal yang hidup dalam masyarakat, menjadi tanah milik pribadi,
milik individu dan badan usaha tertentu.Privatisasi pemilikan hak tanah melalui
kebijakan dan komersialisasikan mengancam hilangnya keberadaan dan hak masyarakat
adat Papua, memiskinkan dan menghilangkan sistem sosial ekonomi masyaraka tadat
Papua yang masih tergantung pada tanah dan kekayaan alam.
“Privatisasi” yang menguntungkan kepada individu
dan badan usaha yang memiliki modal.Privatisasi dan monopoli tanah dan asset
produksi lainnya pada individu dan badan usaha tertentu akan menimbulkan ketimpangan
sosial ekonomi dan gejolak sosial politik. Konflik antara masyarakat adat,
pemerintah dan perusahan, maupun antara masyarakat sudah terjadi dikarenakan isu
dan permasalahan-permasalahan tersebut diatas,
Melihat dari penjabaran diatas maka kami yang
tergabung dalam Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) untuk Tanah Papua menyatakan
:
Pertama:
Terkait dengan TORA yang merupakan program
pemerintah TOP DOWN karena dari perumusan, impelementasi dan monitoring tidak melibatkan
organisasi masyarakat sipil. Kami selalu
berkaca bahwa program nasional tidak selalu
tepat diimplementasikan ditingkat local dengan kondisi social budaya (Papua) yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya
di Indonesia
Untuk itu kami yang tergabung dalam Solidaritas
Organisas iSipil (SOS) untuk Tanah Papua menyatakan :
Kedua:
TORA dikawasan Hutan dan telah dikonversi
jadi areal usaha perkebunan dan hutan tanaman industry yang dilakukan dengan
cara melanggar
hukum, merugikan dan merampas hak masyarakat adat (Papua) harus dikembalikan
kepada masyarakat adat setempat.
Ketiga:
Program TORA cenderung adalah melakukan
legalisasi asset dalam bentuk sertifikat dan tentu saja terdapat peluang terjadinya
konflik tenuarial dan semakin ‘merongrong” tanah adat yang merupakan milik komunal
sebagai akibat dilakukan sertifikasi tanah yang biasanya dimiliki secara perorangan.
Setelah penyerahan sertifikat pun, selalu dikatakan
bahwa sertifikat dapat dijadikan jaminan ke pihak bank. Hal ini akan menyebabkan
masyaraka tadat Papua terjebak nantinya posisi tanah-tanah tanah adat akan semakin
mudah dijual belikan.
Keempat:
Kami menghimbau semua stakeholder di Tanah
Papua untuk selalu mencermati, melihat dinamika program nasional dan melakukan analisa
khususnya terhadap program TORA di Tanah Papua.
Solidaritas Organisasi Sipil Untuk Tanah Papua
