Korban Masyarakat Sipil Dalam Kontak Senjata di Timika, Fakta Kejahatan Perang di indonesia

Baca Juga


KORBAN MASYARAKAT SIPIL
DALAM KONTAK SENJATA DI TIMIKA MERUPAKAN FAKTA KEJAHATAN PERANG DI INDONESIA

"Adili Pelaku Kejahatan Kemanusiaan dan Kejahatan Perang"

KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 TENTANG PERBAIKAN KEADAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG LUKA DAN SAKIT DI MEDAN PERANG DARAT pada prakteknya berlaku sebagai landasan hukum perlindungan HAM bagi KELOMPOK MILITER YANG SEDANG KONTAK SENJATA.

Baca juga: Syarat Perang Berhenti: Ini tawaran TPNPB kepada indonesia 

Dengan demikian jika ada anggota militer dari kedua kebu ditembak dalam keadaan tidak siap maka jelas-jelas masuk dalam kategori Pelanggaran Hukum Perang diatas. Namun jika prakteknya ditembak dalam keadaan saling tembak kontak senjata maka sudah menjadi hal yang wajar sebagai resiko pilihan menjadi anggota militer.

Sementara PRINSIP-PRINSIP JOHANNESBURG TENTANG KEAMANAN NASIONAL, KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN AKSES TERHADAP INFORMASI berlaku sebagai landasan hukum perlindungan HAM bagi MASYARAKAT SIPIL yang berada sekitar wilayah kontak senjata.

Baca juga: TNI Undang Jubir TPNPB

Dengan demikian jika dalam keadaan perang ada masyarakat sipil yang ditembak atau dibatasi kebebasannya atau pengrusakan atau penjarahan benda milik masyarakat sipil maka anggota militer dan kelompoknya telah melakukan Pelanggaran HAM Berat yang masuk dalam kategori KEJAHATAN KEMANUSIAAN dan KEJAHATAN PERANG.
Berdasarkan penjelasan diatas jika dikontekstualkan dengan peristiwa perang antara militer indonesia dan militer TPN PB baik yang terjadi di akhir tahun 2017 dan saat ini (2018) dapat dianalisia mengunakan pendekatan kedua dasar hukum internasional diatas.

Pada praktenya dalam kontak senjata di timika Papua sudah menunjukan adanya pelanggaran kedua hukum internasional diatas sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa dalam kontak senjata telah terjadi KEJAHATAN PERANG sebagaimana dimaksud kedua hukum internasional dan dijamin dalam Statuta Roma yang belum diberlakukan di Indonesia dengan tujuan untuk melindungi Militer Indonesia atas tindakan kebiadaban Militer Indonesia di masa DOM pada jaman Rezim Orde Lama.

Baca juga: Perang Tembagapura, ini rilis TPNPB 

MARI LINDUNGI HAM DALAM KEADAAN KONTAK SENJATA DI TIMIKA DENGAN CARA MENYERET PENJAHAT KEMANUSIAAN DAN PENJAHAT PERANG KE MAHKAMA MILITER INTERNASIONAL

SERTA
MENDORONG INDONESIA MEMBERLAKUKAN STATUTA ROMA.

Catatan: Wissel Van Nunubabo