Kemerdekaan Papua Selamatkan Negara Republik Indonesia

Baca Juga

Papua Federal News:

Ada istilah, “ Pihak lain tidak mungkin menggangu kita, jikalau kita sendiri tidak membuka ruang atau memberi kesempatan.”

Tak jarang kita temui di media sosial bahkan media cetak terungkap pernyataan –pernyataan dari pihak Pejabat / para Menteri  Indonesia yang seakan menuding keterlibatan negara lain / pihak asing yang mendorong isu – isu pelanggaran HAM di Papua untuk kepentingan Politik Papua Merdeka. Dalam pandangan kepentingan integritas NKRI ( oleh : Pejabat Pemerintah, Akademisi, Tokoh Intelektual dan masyarakat umum ) menilai bahwa sedang terjadi propaganda isu yang dimainkan oleh inteligen asing ( CIA, FBI, KGB, Mossad, dll ) untuk pecah belah NKRI. Tudingan ini dapat benar, tetapi tidak dapat dibenarkan seratus persen ( 100% ) kalau kita perhadapkan situasi politik dan HAM di Indonesia pada hukum sebab akibat ( ada Api ada asap ). Khusus masalah Papua ;

1. Kita mencatat pernyataan seorang wakil Presiden pertama Indonesia, (alm ) Dr. Muhamad Hatta “ biarkan Papua menentukan nasibnya sendiri, karena mereka bangsa lain.” Perbedaan Papua sebagai bangsa lain atau bukan Indonesia itu fakta nyata yang tidak dapat dimanipulasi atau ditutupi dengan cara apapun. Dari ciri – ciri fisik, budaya, makanan, cara pergaulan, cara perkawinan, struktur sosial, sistem kepemimpinan sangat jauh berbeda dengan suku Jawa, Madura, Batak, Bugis, Makasar, dll.,yang secara nyata memiliki kesamaan dengan suku bangsa Melayu. Jadi Papua adalah Bangsa lain yang tidak dapat hidup bersama dengan suku bangsa Melayu terlebih khusus Indonesia.

2. Perbedaan Sejarah menuju suatu bangsa.  Bangsa Papua mempunyai jalan sejarah sejak awal sampai memasuki abad – abad dengan peradaban baru zaman ini. Dalam Kongres Rakyat Papua II tahun 2000 di Gor Cenderawasih Jayapura, Rayat memutuskan suatu agenda kerja yakni Pelurusan Sejarah Papua, yang kemudian diteliti dan tulis dalam sebuah buku oleh Prof. Drooglever. Dan buku ini telah memperkokoh monumen sejarah Papua sebagai bukti outentik yang tidak mungkin terbantahkan, bahwa Bangsa Papua mempunyai jalan ceritera sendiri.

3. Perbedaan sistem penguasaan tanah. Dalam pasal 29 UUD 1945, menyatakan bahwa : Air, Tanah dan Bumi adalah milik Negara untuk dipakai sebesar – besarnya bagi kemakmuran Rakyat. Bunyi dan isi undang – undang ini sangat bertentangan dengan sistem penguasaan tanah di Papua adalah milik Adat. Tidak ada sejengkal tanahpun di Papua yang tidak bertuan. Maka sudah dapat dipastikan bahwa selama OAP masih mendiami di atas tanah Papua, maka selama itu juga akan terjadi berbagai macam jenis Pelanggaran HAM.

Dengan tiga hal ini sudah dapat kita simpulkan bahwa jika Papua masih tetap dipaksakan untuk menjadi bagian dari NKRI, maka PILIHAN-nya adalah MENGAKUI KEMERDEKAAN PAPUA SEBAGAI  SEBUAH NEGARA BERDAULAT ATAU AMANDEMEN MENYELUH UUD 1945 kembali ke UUD  NEGARA INDONESIA SERIKAT / RIS. ( Boy )