Pemohon Visa Wajib Serahkan Password Medsos
Belum surut polemik kebijakan Muslim
Ban, pemerintahan Presiden AS Donald Trump kembali mengeluarkan aturan
yang terkait keimigrasian.
Kini
dengan dalih yang sama yakni keamanan AS, Departemen Keamanan Dalam
Negeri bakal meminta para pemohon visa melampirkan password alias kata
sandi media sosial (medsos) mereka.
’’Yang segera kami wujudkan adalah penegasan. Yakni, beberapa syarat tambahan pada tahap pemeriksaan (imigran atau pengungsi, Red),’’ kata Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly dalam hearing Komite Keamanan Dalam Negeri House of Representatives (setingkat DPR).
’’Yang segera kami wujudkan adalah penegasan. Yakni, beberapa syarat tambahan pada tahap pemeriksaan (imigran atau pengungsi, Red),’’ kata Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly dalam hearing Komite Keamanan Dalam Negeri House of Representatives (setingkat DPR).
Dalam
pertemuan Selasa lalu (7/2) itu, dia mengungkapkan bahwa target utama
kebijakan departemennya masih tetap tujuh negara blacklist Trump.
Kelly
menyatakan, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman
merupakan contoh negara dengan sistem keamanan yang lemah.
Karena itu, untuk mencegah lolosnya individu radikal dari negara-negara tersebut, AS memperketat pemeriksaan.
Bukan
hanya dokumen, tetapi juga latar belakang masing-masing individu.
’’Kami sangat mungkin melacak media sosial mereka dengan meminta
password,’’ tegasnya.
Rencananya,
Departemen Keamanan Dalam Negeri menginstruksi seluruh kedutaan besar AS
di seluruh dunia untuk meminta kata sandi media sosial dari para
pemohon visa.
Mulai Facebook, Twitter, dan Instagram. Dengan demikian, Washington bisa mengecek aktivitas para pemohon visa di jagat maya.
Termasuk, melacak situs apa saja yang paling banyak diakses si pemohon visa.
Lewat cara itu, menurut Kelly, AS akan lebih mudah mendeteksi perilaku tidak wajar para pemohon visa.
’’Itu
hanya salah satu mekanisme yang kami usulkan demi mencegah masuknya
orang-orang radikal ke negara ini. Itu bisa menjadi alternatif untuk
menangkal teroris atau menjauhkan AS dari segala bentuk teror,’’ jelas
mantan petinggi korps Marinir tersebut.
Begitu
mendeteksi ketidakwajaran pada media sosial si pemohon visa, kedutaan
besar AS berhak langsung menolak permohonan individu tersebut.
Bahkan, individu itu bisa masuk ke dalam daftar orang-orang yang diawasi Washington.
Kendati
paparannya sudah sangat terperinci, Kelly menyatakan bahwa rencana
tersebut belum akan menjadi kebijakan departemennya. Dia masih menunggu
masukan dari para legislator.
Para
pakar dan organisasi HAM langsung memprotes Kelly. Mereka menganggap
skrining ala Departemen Keamanan Dalam Negeri itu berlebihan.
’’Identitas online seseorang adalah
akses menuju data melimpah tentang orang tersebut. Baik itu ekspresi
yang dia unggah di dunia maya maupun informasi sensitif lainnya. Itu
akan memengaruhi relasi individu tersebut dengan orang lain dan
komunitas tertentu,’’ terang mereka.
Jika
mekanisme yang bertentangan dengan prinsip dasar HAM itu tetap
diterapkan, AS pun harus siap-siap mendapat perlakuan yang sama dari
negara lain.
’’Itu akan membuat
bangsa-bangsa lain menerapkan mekanisme yang sama. Karena itu, jangan
kaget jika suatu saat nanti warga AS wajib menuliskan kata sandi akun
Facebook mereka jika ingin berkunjung ke tempat lain,’’ ujar sumber
Agence France-Presse.
Namun, Kelly
tidak menganggap semua itu sebagai kendala. Tokoh 66 tahun tersebut
menegaskan bahwa semua pemohon visa yang punya tujuan baik tidak akan
keberatan memberitahukan kata sandi media sosial mereka pada kedutaan
besar AS.
’’Apabila memang ingin masuk AS, mereka pasti akan mau bekerja sama. Tapi, jika tidak, ya silakan batal saja,’’ ungkapnya.
Sementara
itu, daftar teror Gedung Putih yang disampaikan Trump setelah
mengunjungi markas Central Command Senin (6/2) menuai protes. Rosie
Ayliffe menyatakan, 78 insiden yang diidentifikasi Washington sebagai
aksi teror itu tidak akurat.
Sebab,
ada beberapa insiden yang sama sekali tidak berkaitan dengan terorisme.
Termasuk insiden yang merenggut nyawa putrinya, Mia Ayliffe-Chung.
Tahun
lalu Mia yang berusia 21 tahun menjadi korban penikaman. Trump
memasukkan insiden yang menewaskan dua backpacker asal Inggris tersebut
sebagai aksi teror.
’’Dalam investigasi awal pun, polisi
sudah langsung mengesampingkan unsur teror dalam insiden yang merenggut
nyawa Mia dan temannya, Tom. Insiden itu tidak berkaitan dengan Islam
radikal atau terorisme,’’ tegasnya dalam surat terbuka.
Ayliffe mengungkapkan, satu-satunya fakta yang merujuk pada Islam hanyalah ucapan pelaku sebelum beraksi.
Saat itu, Smail Ayad, si pelaku, meneriakkan ’’Allahu akbar’’ sebelum menikam dua korbannya hingga tewas.
’’Tidak
ada motivasi lain yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Itu murni
pembunuhan. Aksi kriminal,’’ terang Ray Rohweder, detektif yang
menangani kasus pembunuhan Mia dan Tom. (AFP/Reuters/Sputnik/hep/c5/any)
Sumber: Jpnn.com

Post a Comment for "Pemohon Visa Wajib Serahkan Password Medsos"
Silahkan menanggapi melalui kolom ini dengan bahasa yang santun, link aktif berupa spam dan link p*rno, togel akan dihapus.