Pelanggar HAM di Papua, Gubernur Lukas: Militer dan Aparat

Ilustrasi: Korban Paniai Berdarah, Desember 2014. (Foto: KBR/Khatarina L.)

Jakarta- Gubernur Papua Lukas Enembe membenarkan banyaknya pelanggaran HAM dan pembunuhan warga Papua setiap tahun. Kata dia, pelakunya adalah aparat keamanan.

Kata dia, hal ini terus menerus terjadi lantaran negara terkesan melakukan pembiaran. Menurutnya, pemerintahan sekarang harus mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani masalah ini.

"Bukan dugaan, pembunuhan terjadi setiap tahun di sana. Bukan dugaan, benar dibunuh orang, dibunuh banyak, ini kelemahan kita, tidak pernah diselesaikan. Dibunuh tidak pernah diselesaikan, ini pelanggaran yang luar biasa terjadi bertahun-tahun. Jadi ini yang membuat ini jadi isu internasional, persoalan besar di Papua ini karena pelanggaran HAM yang luar biasa terjadi. (Pelaku?) Iya militer dan aparat. Siapa lagi punya senjata? Harus hentikan, satu nyawa manusia Papua mati, harganya mahal. Kita penduduknya kecil, dibunuh lagi, aduh tambah kecil lagi," kata Lukas Enembe di Hotel Pullman, Thamrin, Jumat (27/1/2017).

Lukas menganggap wajar fenomena menguatnya keinginan warga Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Selain masalah pelanggaran HAM, hal ini juga disebabkan pembangunan di Papua tidak pernah berjalan.

"Papua ini dari dulu ditinggalkan pembangunan, ini daerah yang tertinggal. Itu akibat ketidakpuasan dan seterusnya," imbuhnya.

Lukas mengeluhkan penolakan revisi UU Otonomi Khusus oleh pemerintah dan DPR.

"Ini akan berdampak lebih bahaya di Papua, karena konsep yang paling bagus yang kita ajukan ditolak oleh pemerintah," ucapnya.

Menurut Lukas, permasalahan Papua saat ini telah mendapat perhatian dunia dan menjadi masalah internasional. Ia mencontohkan gerakan seperti Petisi Global Free West Papua yang telah mendapat dukungan dari Parlemen Inggris.

Lukas menyebut, menguatnya aspirasi untuk Papua Merdeka ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Kata dia, kewenangan pemerintah daerah hanya melaksanakan pembangunan

"Jadi masalah Papua sudah menjadi masalah internasional. Kita di daerah tidak punya kewenangan, karena kita diberi tugas untuk membangun demi kesejahteraan Papua. kalau masalah luar negeri, politik, itu kewenangan pemerintah pusat,"  tuturnya.



Editor: Rony Sitanggang
Sumber: http://kbr.id