Langgar Hukum Internasional, Israel Dikecam PBB
![]() |
| Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Foto: Ynetnews |
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin
Netanyahu dan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman kembali menyetujui
pembangunan permukiman baru.
Jumlahnya
fantastis, yaitu 2.500 rumah. Padahal, sebelum izin pembangunan
permukiman di Tepi Barat itu, Israel menyetujui pendirian 566 rumah di
Jerusalem Timur.
"Kami sedang membangun dan akan terus membangun," tulis Netanyahu di akun Twitter-nya.
Pengamat
pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina Peace Now
mengungkapkan, itu adalah izin terbesar yang pernah dikeluarkan sejak
pembicaraan damai Israel-Palestina pada 2013.
Pembangunan tersebut juga menunjukkan bahwa resolusi 2334 yang dikeluarkan PBB tidak bertaji.
Resolusi
tentang pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina yang
ditandatangani pada 23 Desember 2016 memang hanya berisi kecaman.
Tak ada hukuman jika Israel melanggar. Padahal, apa yang dilakukan Israel jelas-jelas melanggar hukum internasional.
Israel
berani memberikan izin besar-besaran tersebut setelah didukung Trump.
Pria yang dilantik pekan lalu itu mengakui, seluruh Jerusalem adalah
milik Israel.
Dia berencana memindahkan gedung Kedutaan Besar AS ke wilayah sengketa tersebut.
Trump
telah menunjuk David Friedman sebagai duta besar AS untuk Israel.
Berdasar media Israel Haaretz, Friedman pernah menjadi presiden kelompok
yang menamakan diri American Friends of Beit El Institutions.
Kelompok
itu berhasil mengumpulkan dana USD 2 juta (Rp 26,65 miliar) setiap
tahun untuk permukiman Beit El di wilayah pendudukan Israel di Tepi
Barat.
Sementara itu, Sekjen PBB
Antonio Guterres yang diwakili juru bicaranya, Stephane Dujarric,
mengecam keputusan Israel yang mengobral izin pembangunan permukiman
tersebut.
Dia menegaskan bahwa pembangunan itu bersifat ilegal. Tindakan Israel menjadi penghalang perdamaian dengan Palestina.
"Bagi Sekjen (Guterres, Red), tidak ada rencana B untuk solusi dua negara," ujar Dujarric.
Sekjen Palestine Liberation Organisation (PLO) Saeb Erekat meminta komunitas internasional bertindak.
Salah satunya, meminta pertanggungjawaban Israel atas ekspansi permukiman yang mereka bangun di tanah Palestina.

Post a Comment for "Langgar Hukum Internasional, Israel Dikecam PBB"
Silahkan menanggapi melalui kolom ini dengan bahasa yang santun, link aktif berupa spam dan link p*rno, togel akan dihapus.