Adat Harus Ada Pada Posisi Strategis
JAYAPURA
- Buku dengan berjudul “Menggagas bentuk pemerintahan khusus di Papua
diluncurkan oleh Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, Jhon NR Gobay.
Peluncuran buku ini berlangsung di kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua
(ALDP), Bulan, Distrik Heram-Kota Jayapura, Sabtu (11/4).
Dihadiri
juga sekretaris umum Dewan Adat Papua Leonard Imbiri, Ondofolo dari
Sentani, Kabupaten Jayapura Ramses Wally, para aktivis LSM, tokoh agama,
perempuan dan pemuda serta mahasiswa asal Paniai yang ada di Kota
Jayapura.
Buku setebal 53 halaman dengan cover depan warna ungu dan
tengah berbentuk bulat berisikan gambar panah, anak panah berlatar
belakang gunung, danau dan rumah adat serta bintang ditulis tersebut,
diawali tulisan kata pengantar dari Hengky Kayame, Bupati Paniai
sebanyak tiga halaman yang ditulis langsung oleh John Gobay.
Kepada wartawan, Joh GR Gobay menyatakan, bahwa inti dari Buku
yang dituliskan itu untuk menyampaikan bahwa adat harus ada pada posisi
yang strategis. Sebab, adat menganut bentuk pemerintahan dari teori
Montesqieu.
“Kalau di Papua itu sulit dan tidak layak karena ada
sejumlah hal yang spesifik, di Papua dan negara-negara di Pasifik itu
yang jauh lebih tepat adalah adat diposisikan dengan ekskutif,
legislatif, yudikatif, jadi ada ‘four sistem political,” katanya.
Menurutnya,
Adat di Papua sangat nyata jikalau memiliki peran besar. Namun
sayangnya, pemerintah tidak memiliki sebuah badan yang secara serius
mengurus adat, padahal banyak masalah-masalah adat yang sangat penting
yang harus diselesaikan ditengah masyarakat.
John Gobay mengutarakan,
berbicara tentang hak-hak dasar maka itu hak adat dari pada Otonomi
Khusus yang berlangsung di Papua tapi kenyataannya tidak ada institusi
yang mengurus, MRP tidak mempunyai gigi untuk mengurus itu. Begitupula
DPRP sehingga itulah yang menjadi kesimpulannya untuk menulis buku
berjudul “Menggagas Bentuk Pemerintahan Khusus Papua”.
Ia
menjelaskan, Buku Kelima yang sudah diluncurkan itu, terdiri dari lima
Bab yakni, Bab pertama berjudul bagaimana memahami masyarakat adat Papua
yang terbagi pada tiga Sub Bab, Bab kedua; berjudul, pengalaman
penataan pemerintahan adat di Indonesia dengan empat sub bab, dan Bab
ketiga; berjudul kebijakan negara terkait masyarakat ada dengan empat
Sub Bab.
“Bab ketiga ini berjudul kebijakan negara terkait masyarakat
adat dengan empat sub bab, sedangkan Bab keempat dengan judul menata
pemerintahan berbasis adat di kampung dengan enam sub bab judul.
Sementara Bab kelima berjudul menata pemerintahan daerah bersama adat
berisi empat sub bab judul,” jelas dia.
Dia berharap buku yang sudah
diluncurkan tersebut, dapat dipakai sebagai bahan referensi, diskusi
baik di pemerintahan, akademisi, politisi, intelektual dan para generasi
muda dalam menata pemerintahan yang berwajah Papua di Tanah Papua. Ini
buku, merupakan buah dari pengalaman dan perenungan sebagai relawan
masyarakat adat Papua.
Buku dengan judul Menggagas bentuk
pemerintahan khusus di tanah Papua atau memposisikan adat dalam
pemerintahan itu untuk jilid pertama dicetak sebanyak 300 buku dan akan
dibagikan ke pihak eksekutif, yudikatif dan legislatif di Papua.
(Loy/don/l03)
Sumber : BintangPapua
Post a Comment for "Adat Harus Ada Pada Posisi Strategis "
Silahkan menanggapi melalui kolom ini dengan bahasa yang santun, link aktif berupa spam dan link p*rno, togel akan dihapus.