DIALOG, JAKARTA BIKIN KABUR MASALAH PAPUA
Socratez: Kami belum tahu pikiran pemerintah
(Jakarta) dialog tentang apa? Pemahaman Jakarta tentang Dialog itu beda.
Menurut kami, dialog itu yang konprehensif, difasilitasi pihak ketiga
yang netral
“Otsus Plus sudah ditolak, sekarang pemerintah pusat menawarkan
dialog bersama rakyat Papua. Tapi saya tidak tahu konsep dialog yang
dimaksudkan Jokowi karena dialog menurut orang Papua itu berbeda dengan
orang pusat,” kata Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH,
kepada sejumlah wartawan di ruang VIP Bandara Sentani, Kabupaten
Jayapura, Jumat.
Pemerintahan Republik Indonesia dibawah kepemimpinan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan dialog bersama masyarakat
Papua sebagai ganti ditolaknya Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus
Plus yang tidak masuk dalam Prolegnas Tahun 2015.
Menurut gubernur Enembe, Jokowi telah memanggil beberapa tokoh di
Papua untuk melakukan dialog bersama. Namun Enembe mengaku belum tahu
konsep dialog yang dimaksudkan presiden Jokowi.
“Dialog menurut orang Papua itu kan berbeda dengan orang di Jawa sana. Dialog menurut kami itu bersinggungan dengan option keluar dari NKRI ini. Nah konsep dialog orang Jakarta itu saya tidak paham,” katanya.
Terkait dengan dialog yang dimaksudkan pemerintah pusat nantinya akan
berkoordinasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), bukan dengan
Pemerintah Provinsi Papua. MRP yang bakal melakukan koordinasi semuanya,
mengingat MRP merupakan roda dan jiwa dari masyarakat Papua.
“Nanti dialog itu MRP yang akan atur karena MRP yang mempunyai Rakyat
Papua. Semua wakil rakyat Papua ada di dalamnya. Namun saya minta maaf
kepada rakyat Papua kalau bicara soal dialog saya berhenti sampai di
sini karena itu bukan ranahnya saya lagi. Perjuangan pemerintah Papua
adalah Otsus Plus karena di dalamnya sudah jelas hal itu terkait
kesejateraan rakyat dan kewenangan rakyat sebagai pemilik dari tanah
ini,” katanya.
Pintu untuk Otsus Plus sudah ditutup karena Pemerintah Provinsi Papua
telah berjuang untuk RUU Otsus Plus ini lebih dari satu tahun agar
masuk dalam Prolegnas tahun 2015. Namun pada kenyataannya RUU Otsus Plus
tidak masuk dalam prolegnas tahun ini, tetapi ditunda sampai dengan
tahun 2016 mendatang.
Dialog yang yang dimaksud Jokowi belum jelas. Artinya sebagian besar
orang Papua menginginkan dialog yang difasilitasi pihak ketiga yang
netral.
Menurut Ketua Persekutuan Gereja-gereja Babptis di Papua, Pendeta
Socratez Sofyan Yoman, pemahaman pemerintah pusat dengan orang asli
Papua (OAP) soal dialog berbeda. Pemerintah berpikir seolah-seolah
dialog yang dimaksud adalah soal kesejahteraan dan ekonomi.
“Kami belum tahu pikiran pemerintah (Jakarta) dialog tentang apa?
Pemahaman Jakarta tentang Dialog itu beda. Menurut kami, dialog itu yang
konprehensif, difasilitasi pihak ketiga yang netral,” kata Socratez per
telepon seluler kepada SULUH PAPUA di Kota Jayapura, Jumat sore.
Dialog mesti dilakukan secara komprehensif atau secara menyeluruh,
semisal terkait pelanggaran HAM, status politik, sejarah, kegagalan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adat Papua.
Menurut Socratez Yoman, berbicara tentang dialog, pemerintah justru
membuat kabur masalah Papua yang sebenarnya. Padahal dialog yang
dimaksudkan adalah dialog yang bermartabat, jujur, adil dan bermartabat
serta difasilitasi pihak ketiga atau negara yang netral.
Komando Pusat Pertahanan Papua Barat Tentara Pembebasan Nasional
Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Puron Wenda dan Komando Pegunungan
Tengah Papua Enden Wanimbo menilai pelaksanaan Otonomi Khusus yang
selama ini di Papua tidak berpihak pada masyarakat.
“Kita titip pesan kepada presiden yang selalu berikan tawaran UP4B,
Otonomi Khusus kepada Papua tapi kenyataannya sama sekali tidak
berhasil, tapi ini hanya untuk kepentingan pejabat Papua saja seperti
Gubernur, Bupati, Ketua DPR Papua Barat dan Papua. Jadi rakyat Papua
Barat itu menuntut Papua Merdeka,” kata Puron Wenda per sambungan telpon
di Wamena, Jumat.
Ia juga menyoroti soal kucuran dana Otsus yang jumlahnya triliunan
kepada Papua. Puron bahkan menuding jika dana triliunan rupiah itu hanya
untuk kepentingan pejabat Papua.
“Dana-dana itu stop saja. Presiden harus siapkan dana untuk dialog
saja. Nanti kita sudah merdeka baru kita bangun kesejahteraan dan bangun
rakyat Papua. Karena dana-dana kucuran itu tidak berhasil dan itu yang
buat kita perang selalu ada, karena ini TPN-OPM masih ada bertahan dan
lawan itu pembangunan tidak akan jalan,” kata Puron lagi.
“Kalau urusan bangun daerah Papua dari Sorong sampai Samarai itu
urusan kami orang Papua. Indonesia kalau mau bangun, bangun daerahnya
sendiri dan saya mau bilang rakyat kita perhatikan masing-masing,”
katanya lagi.
Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Republik Indonesia
(DPD-RI) Perwakilan Papua Barat, Mervin Sadipun Komber menegaskan perlu
adanya dialog untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi di
Papua.
Menurutnya, dialog Jakarta-Papua yang didorong oleh Jaringan Damai
Papua (JDP) merupakan salah satu solusi untuk menghentikan rentetan
peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dengan melibatkan berbagai
unsur terutama aspek adat dan budaya untuk melakukan rekonsiliasi
sebelum melakukan dialog tersebut.
“Saya pikir dalam melakukan rekonsiliasi antara internal suku-suku di
Papua mesti melibatkan semua pihak. entah pemerintah, dewan adat dan
lain-lain agar tatanan adat dapat diakomodir dalam undang-undang yang
akan dipakai dalam pembangunan daerah terutama SDM orang Papua,” kata
Komber seperti dilansir majalahselangkah.com, Kamis.
Dikatakan Komber, sejak ide dan upaya realisasi itu diwacanakan pada
tahun 2010, dialog Jakarta-Papua dianggap sebagai jalan terbaik untuk
mengakhiri kekerasan dan membangun kepercayaan antara pemerintah pusat
dan orang Papua karena di dalamnya akan membicarakan berbagai hal,
termasuk kasus pembunuhan, pemukulan serta bentuk kekerasan lain yang
muncul dalam bentuk stigma dimana warga Papua dianggap separatis serta
pembatasan kebebasan berekspresi.
Kekerasan demi kekerasan hanya menyisakan luka bagi orang Papua serta
kebencian terhadap pemerintah akan terus memuncak. Di mana pemerintah
pusat sampai saat ini berusaha mempertahankan Papua dengan kekuatan
militer yang kuat. (A/GRE/TTM/NAF/R2/LO1)
Sumber : SuluhPapua
Sumber : SuluhPapua
Post a Comment for "DIALOG, JAKARTA BIKIN KABUR MASALAH PAPUA"
Silahkan menanggapi melalui kolom ini dengan bahasa yang santun, link aktif berupa spam dan link p*rno, togel akan dihapus.