Tugu Pepera 1969 di Kota Jayapura

Jayapura, Jubi- Monumen Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dibangun di samping  Jayapura Mall. Pertama kali dibangun pada 1969 usai pelaksanaan Pepera 1969, berdampingan dengan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Jayapura. Setelah Kabupaten Jayapura dimekarkan dan bangunan DPRD Kabupaten Jayapura dibongkar,  hanya Monumen Pepera 1969 yang bertahan sampai sekarang ini.

Saat Jubi mengunjungi Monumen, Rabu(22/10), di sana tertulis bahwa  Tugu Pepera diresmikan pada 16 September 1969 oleh Presiden Republik Indonesia kedua Jenderal Besar Soeharto.

Monumen ini sudah menjadi bagian dari benda cagar budaya  yang harus dilindungi, langsung  di bawah pengawasan  Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Papua. Hanya saja, tidak semua warga mengetahui sejarah Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969 yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan panjang.

Socratez Sofyan Yoman dari Lembaga Rekonsiliasi Hak-hak Asasi Masyarakat Koteka(Lerhamkot) Papua Barat dalam buku berjudul PEPERA 1969 di Papua Barat Tidak Demokratis menyebutkan, tiga dokumen penting terkait Papua dan PEPERA.

Pertama,  hasil PEPERA 1969 yang terdapat pada dokumen PBB di New York dan Geneva(Swiss) dengan kode Annex I dan Annex II, A/7723. Kedua, hasil-hasil perdebatan sengit yang terjadi dalam sidang Umum PBB, karena hasil PEPERA 1969 di Papua yang dilaprokan perwakilan PBB Dr Fernando Ortiz Sanz sangat berlawanan dengan laporan pemerintah Indonesia. Ketiga,  draf Resolusi Sidang Umum PBB berkaitan laporan hasil PEPERA 1969 yang dilaporkan perwakilan PBB.

Hal itu berbeda dengan laporang Pemerintah Indonesia dalam buku Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat, 1969, yang menulis bahwa misi Ortiz Sanz adalah untuk membantu pemerintah RI dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan New York dan dengan participationt diartikan to be present atau menyaksikan pelaksanaan tersebut. Tetapi, yang berwenang memutuskan ialah Pemerintah RI yang memegang sole responsibilty, tanggung jawab tunggal dalam pelaksanaan itu.

Dalam proses pelaksanaan PEPERA misi Ortiz Sanz dapat ikut hadir atau menyaksikan baik dalam komunikasi dengan DPRD Kabupaten maupun dalam proses pembentukan Dewan Musyawarah PEPERA dan akhirnya dalam Musyawarah PEPERA itu sendiri.(Dominggus A Mampioper)

Sumber : Jubi