Papua Masih Tertutup Bagi Jurnalis Asing
Tertangkapnya dua wartawan Prancis,
Valentine Bourrat dan Thomas Dandois, sekali lagi memberi alasan, Papua
masih tertutup bagi jurnalis asing. Kecaman atas ditahannya dua pekerja
pers tersebut terus saja mengalir.
![]() |
| Wartawan Prancis, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois. Foto majalahselangkah.com |
Salah satunya datang dari lembaga pegiat hak-hak jurnalis yang memonitor kebebasan media; Reporters Without Borders. Menurut mereka, kasus ini telah mencoreng wajah Indonesia sebagai negara demokrasi modern. Reporters Without Borders bahkan meminta agar masyarakat mengisi petisi yang menuntut pembebasan Bourrat dan Dandois.
Di Indonesia, kasus wartawan asing yang
ditahan karena pelanggaran visa jarang terjadi. Kalaupun ada, wartawan
yang melanggar umumnya dideportasi. “Wartawan asing yang meliput di
Papua memang harus mendapat izin khusus karena kebijakan keamanan di
Papua sebagai wilayah otonomi,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan.
Kekhawatiran pemerintah terhadap
keamanan di Papua, tak terelakan. Hal ini diakui oleh pengamat politik
Ikrar Nusa Bhakti. “Ya karena Indonesia khawatir, bahwa kemudian
persoalan Papua itu dapat menjadi persoalan internasional seperti dalam
kasus Timor-Timur,” ungkap Ikrar.
Di tempat lain, Ketua Dewan Pers Bagir
Manan meminta dua jurnalis Prancis yang diduga terlibat dengan kelompok
separatis di Papua untuk dideportasi. “Memang ada ketentuan untuk visa,
penyalahgunaan visa ditindak wilayah hukum administrasi saja. Dewan Pers
membatasi ini hanya permasalahan keimigrasian,” katanya.
Menurut Bagir, keduanya perlu
dibebaskan karena kepolisian tidak memiliki cukup bukti atas
keterlibatan mereka dengan kelompok kriminal bersenjata. Setelah
dibebaskan, langkah yang perlu diambil pemerintah adalah mendeportasi
mereka lantaran tidak menggunakan visa semestinya. “Bagi kami, setiap
wartawan berhak mendapatkan perlakuan sebagai jurnalis sesuai
perundang-undangan di Indonesia.”
Sebelumnya, dua jurnalis media televisi
ArteTV asal Prancis, Thomas Charles Dandois dan Marie Valentine
Bourrat, ditangkap atas dugaan memiliki keterlibatan dengan kelompok
bersenjata di Papua pada 6 Agustus 2014. Thomas dan Valentine diduga
memiliki keterkaitan dengan penembakan di Lanny Jaya, Papua, karena
sempat menemui masyarakat lokal sebelum peristiwa terjadi. Polisi juga
mendapatkan fakta bahwa keduanya hanya berbekal visa turis dalam
menjalankan tugas peliputan di Papua.
Sementara itu, Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) turut mengecam penahanan Dandois dan Bourrat. Ketua AJI
Eko Maryadi dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pers di Jakarta
mengatakan penahanan kedua jurnalis itu tidak sesuai dengan iklim
kebebasan pers yang didengungkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“AJI menilai aktivitas jurnalistik yang
dilakukan Thomas dan Valentine tidak salah karena Indonesia adalah
wilayah bebas, dan Papua tidak pernah dideklarasikan oleh pemerintah
Indonesia sebagai wilayah dengan kondisi tertentu,” kata Eko.
Menurut Eko, terdapat inkonsistensi
penanganan oleh otoritas Indonesia terkait kasus Thomas dan Valentine.
Karena sepanjang 2012-2013, ada tujuh jurnalis asing yang ditangkap di
Papua, namun mereka segera dibebaskan dan dideportasi.
Thomas dan Valentine ditangkap atas
dasar Pasal 122 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Imigrasi. “AJI
menggarisbawahi bahwa satu-satunya hal yang bisa dianggap kesalahan
adalah mereka masuk ke Papua dengan visa turis, bukan visa jurnalis.”
AJI juga menuntut pemerintah Indonesia
agar memperjelas proses pemberian izin peliputan jurnalistik secara
bebas di wilayah Indonesia, khususnya Papua. “Ini penting karena peran
media adalah untuk mendapatkan cerita yang tidak `one-sided story`
(cerita dari satu pihak),” kata Eko.
Kuasa hukum Thomas dan Valentine,
Aristo Pangaribuan dari Firma Hukum Lubis, Santosa dan Maramis,
mengatakan, tempat kedua jurnalis itu bekerja telah memberikan jaminan
tidak akan memproduksi dan mendistribusikan materi-materi yang sekiranya
dapat mendiskreditkan reputasi Indonesia di dunia internasional.
Kedutaan Besar Prancis di Indonesia
juga telah memberikan jaminan bahwa Thomas dan Valentine adalah jurnalis
dan tidak terlibat organisasi makar manapun, serta akan mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wartawan Prancis, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois. Foto www.bbc.co.uk
Dandois dan Valentine sebelum
ditangkap, disebut sedang melakukan tugas liputan yang diberikan rumah
produksi Memento dan kantor berita Arte TV, Perancis. Keduanya sedang
membuat film dokumenter berjudul ‘Papua New Guinea’ yang terkait dengan
pengambilan kondisi sosial dan budaya di Papua.
“Liputan ini akan menceritakan tentang
keadaan soasial dan kebudayaan masyarakat Papua secara umum. Film
dokumenter ini direncanakan akan ditayangkan dalam program mingguan Arte
Tv,” kata Aristo.
Untuk tujuannya tersebut, keduanya
meliput situasi dan pemandangan Kota Raja Ampat, Papua Barat. Kemudian,
melanjutkan peliputan mengenai situasi dan pemandangan di Kota Jayapura.
Mereka, lanjut Aristo, seharusnya
melakukan peliputan di wilayah Wamena dan sekitarnya. Termasuk mengenai
kejadian baku tembak yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB)
di Distrik Pirime. Namun, mereka justru ditangkap oleh Kepolisian tidak
lama setelah menemui masyarakat lokal atas dugaan keterlibatan dengan
kegiatan kelompok kriminal bersenjata.
“Kita sudah kirimkan bukti-bukti yang
menyatakan dia adalah jurnalis kepada Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya. Walau demikian, kedua wartawan
asing tersebut dikenakan dugaan penyalahgunaan fungsi visa.
Dilimpahkan ke Kejaksaan
Meskipun dikecam oleh berbagai pihak,
pihak berwenang Indonesia tetap memproses berkas perkara Thomas dan
Valentine. Berkasnya, kini sudah P21 alias dinyatakan lengkap. Keduanya
tinggal menunggu jadwal sidang.
Kepala Imigrasi Kelas 1 Jayapura, Gardu
D. Tampubolon, mengatakan setelah dinyatakan lengkap atau P21 oleh
pihak kejaksaan, selanjutnya tinggal menunggu persidangan. “Barang bukti
sudah lengkap,” kata Gardu.
Namun, sambil menunggu jadwal sidang,
untuk sementara kedua jurnalis Prancis tersebut akan dibawa kembali ke
Kantor Imigrasi dengan status sebagai tahanan titipan jaksa.
Dalam berkas tersebut, Thomas dan
Valentine didakwa melanggar Undang-Undang Imigrasi dengan ancaman
kurungan lima tahun dan denda Rp500 juta. Barang bukti yang telah
diserahkan ke JPU antara lain rekaman audio, video, laptop, dan telepon
genggam.
Juru Bicara Kepolisian Daerah Papua,
Komisaris Besar Pudjo Sulistyo, mengatakan kedua jurnalis asing itu
telah melanggar ketentuan dan perundang-undangan di Indonesia. “Warga
asing tidak boleh melakukan kegiatan tanpa izin di Indonesia, karena
setiap negara memiliki aturan sendiri. Apalagi ini berhubungan dengan
pemberontak yang mengancam kedaulatan negara, tentu salah.”
Mengenai desakan deportasi, Pudjo
mengaku tidak setuju. Menurut dia, deportasi hanya berlaku kepada warga
wasing yang habis izin tinggal. “Nah, ini kesalahannya bukan seperti
itu, tapi berhubungan dengan pemberontak. Jelas diproses hukum sesuai
yang berlaku di Indonesia,” katanya.
Minta Maaf
Thomas dan Valentine akhirnya meminta
maaf secara tertulis pada pemerintah Indonesia. Permintaan maaf tersebut
disampaikan melalui kuasa hukumnya Aristo Pangaribuan. “Mereka berjanji
untuk tidak menggunakan informasi apapun yang mereka peroleh di Papua
dan tidak akan melakukan liputan yang berbau propaganda,” kata Aristo.
Dikatakan Aristo, liputan Thomas dan
Valentine, intinya seputar keindahan di Raja Ampat, Papua Barat dan
Festival Lembah Baliem di Wamena. Selanjutnya, mereka juga meliput baku
tembak di Distrik Pirime yang melibatkan kelompok separatis. “Dalam
kasus ini, masih ada sanksi administratif, yakni memulangkan kedua
jurnalis tersebut,” kata Aristo.
(Jerry Omona/dari berbagai sumber)
Sumber : JeratPapua

Post a Comment for "Papua Masih Tertutup Bagi Jurnalis Asing"
Silahkan menanggapi melalui kolom ini dengan bahasa yang santun, link aktif berupa spam dan link p*rno, togel akan dihapus.