Pemerintah Indonesia Didesak Lindungi Pembela HAM di Papua

Abepura, Jubi –  Nasional Papua Solidaritas (Napas), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Komite Persiapan Federasi Mahasiswa Kerakyatan (KP-FMK) menyayangkan sikap institusi POLRI, Kepolisian Daerah Papua dalam menangani kasus yang berkaitan dengan pembela HAM.

Dua minggu terakhir ini,para aktivis di bawah payung organisasi di atas   mengaku telah menerima informasi terkait dengan upaya kriminalisasi oleh pihak kepolisian Polda Papua terhadap Gustaf Rudolf Kawer dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal [OTK] terhadap Anum Siregar, yang mana keduanya aktif bekerja sebagai pekerja HAM di Papua.

Para aktivis HAM mencatat,  setidaknya tiga tahun terakhir sejak 2011, tidak ada lagi  ruang yang aman, terbuka, dan kondusif bagi aktivitas-aktivitas publik masyarakat sipil Papua dalam bentuk protes dan demonstrasi.

Aksi-aksi unjuk rasa publik dilarang ataupun dipersulit proses
perijinannya. Tertutupnya ruang demokrasi ini semakin menyulitkan aktivitas para pembela HAM dalam melakukan pekerjaanya dengan baik di Papua.

Padahal secara politik, tidak ada status keamanan khusus yang diberikan pemerintah pada Papua, seperti darurat militer atau sejenisnya. Sehingga tindakan-tindakan aparat hukum yang berlebihan terhadap masyarakat sipil adalah hal-hal yang tidak bisa ditoleransi.

Dua kasus yang menimpa para pekerja HAM di Papua terakhir ini menambah daftar panjang bukti bahwa Papua diperlakukan berbeda dalam jaminan terhadap hak berdemokrasi. Berikut adalah informasi terkait 2 [dua] kasus tersebut sebagai berikut:

1. Kasus Kriminalisasi terhadap Gustaf Rudolf Kawer, dimana kasus ini bermula ketika Gustaf Rudolf Kawer yang merupakan kuasa hukum Penggugat, melakukan komunikasi dengan pihak Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN] Jayapura agar menunda proses persidangan dengan alasan bahwa Gustaf sedang melakukan pendampingan di saat yang bersamaan di Pengadilan Negeri [PN] Jayapura. Permintaan tersebut ditolak oleh pihak Panitera dengan alasan bahwa sidang akan tetap dilanjutkan untuk pembacaan putusan.

Terkait dengan penolakan tersebut, Gustaf akhirnya mendatangi PTUN dan meminta agar Majelis Hakim yang berada di ruang sidang untuk menunda membacakan putusan dengan kalimat “Agar Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan pembacaan putusan dan menghargai permohonan kami, saya telah memohon untuk menunda mengapa kalian tidak hargai, mengapa dalam/pembuktian tergugat memohon untuk ditunda kalian bisa tunda, giliran kami kenapa tidak bisa?” Permintaan itu tidak didengar hakim. Hakim yang menyidangkan perkara tetap pada pendiriannya, dan mempersilakan Gustaf untuk keluar dari ruang persidangan. Atas perintah tersebut, Gustaf memilih untuk keluar dari ruang persidangan.

Atas peristiwa tersebut, Majelis Hakim dalam perkara tersebut kemudian melaporkan Gustaf Rudolf Kawer ke Polda Papua terkait dengan sangkaan “Pengancaman dan penghinaan terhadap pejabat negara dalam melaksanakan tugas.

Terkait dengan hal tersebut, perlu kami ingatkan bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 14, 15 dan 16, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gustaf sebagaimana yang dijelaskan dalam aturan tersebut dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gustaf, masih dalam batas – batas membela kepentingan klien, yang mana tindakan tersebut tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata

2. Kasus Kekerasan terhadap Sdri. Anum Siregar, kasus ini bermula ketika Anum Siregar yang merupakan pengacara dari Sdr. Areki Wanimbo yang merupakan tokoh dewan adat Lani Jaya, yang ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2014 oleh Polres Jayawijaya terkait dengan tuduhan tindak pidana makar. Terkait dengan hal tersebut Anum selaku kuasa hukum dari Areki Wanimbo mempraperadilankan Kapolres Jayawijaya terkait dengan proses penangkapan dan penahanan.

Menurut sejumlah organisasi dan LSM itu, sebagaimana informasi dalam proses praperadilan, tepatnya tanggal 16 September 2014, sekitar pukul 19.30 Wit pasca dilakukannya sidang praperadilan di Pengadilan Negeri [PN] Wamena, terjadi peristiwa penikaman oleh Orang Tak Dikenal [OTK] terhadap Anum Siregar, yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian pundak kiri korban. Selain melukai korban, tas korban yang berisi beberapa dokumen – dokumen catatan proses persidangan dan kartu identitas milik korban. Terkait dengan peristiwa di atas, beberapa rekan korban telah memberikan informasi peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, namun tidak ada tindaklanjutnya.

Berdasarkan 2 [dua] peristiwa diatas, mereka menilai bahwa terdapat
ketidakberimbangan dalam proses merespon kasus, yang dilakukan oleh POLRI selaku aparatur penegak hukum, khusnya terkait dengan jaminan perlindungan terhadap pembela HAM dalam melakukan kerja – kerjanya. Kami menilai bahwa pihak kepolisian justru terlihat responsif dalam merespon kasus kriminalisasi terhadap Gustaf Rudolf Kawer, yang dilaporkan Majelis Hakim PTUN Jayapura atas tuduhan tindak pidana kejahatan terhadap Penguasa Umum, sementara pihak POLRI malah terlihat lamban memproses pengungkapan peristiwa kekerasan yang menimpa Sdri. Anum Siregar yang sedang melaksanakan kerja –kerjanya sebagai pembela HAM.

Terkait dengan hal – hal diatas, LSM itu mendesak kepada pihak Pemerintah dan POLRI, khususnya Kepolisian Daerah Papua, untuk:

Pertama, Pemerintah Indonesia agar memberikan jaminan perlindungan bagi para pembela HAM di Tanah Papua dalam melaksanakan kerja – kerjanya, sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam ‘Universal Periodic Review’ pada 2012 terhadap pemerintah Indonesia, serta memberikan kepastian atas lingkungan yang aman untuk mendukung kerja – kerja Pembela HAM termasuk jaminan untuk melakukan investigasi independen dan tidak parsial atas tindak kekerasan terhadap Pembela HAM dan memastikan adanya proses hukum;

Kedua, Polda Papua agar menghentikan proses kriminalisasi terhadap Gustaf Rudolf Kawer, mengingat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Gustaf masih dalam batas – batas pembelaan terhadap kepentingan klien sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Advokat;

Ketiga, Polres Jayawijaya untuk segera menindaklanjuti informasi yang telah disampaikan oleh rekan korban, dan melakukan pengusutan untuk mengetahui motif tindak kekerasan yang dilakukan terhadap Sdri. Anum Siregar, hal ini penting untuk memastikan adanya jaminan kepastian hukum bagi korban secara adil, dan memastikan tidak ada *conflict interest * pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus ini, dengan posisi Anum Siregar yang tengah mengajuan Praperadilan terhadap Kapolres Jayawijaya

Keempat, Polda Papua harus memastikan jaminan perlindungan keamanan terhadap Pembela HAM di Papua secara maksimal, karena kerja – kerja ini/dijamin dalam sejumlah instrumen hukum, dan kerja – kerja tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong penegakan hukum dan HAM khususnya di Papua.

Jakarta, 19 September 2014 CP:
Zely Ariane 0815.8126.673
Federika Korain 0812.1343.1522
Arif Nur Fikri 0815.1319.0363

Sumber : Jubi (http://tabloidjubi.com/2014/09/23/pemerintah-indonesia-didesak-lindungi-pembela-ham-di-papua/)