FRONT NASIONAL MAHASISWA PAPUA( FNMP )SEMARANG DAN SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI PAPUA ( SMPP ) SALATIGA
Hakikat
penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan
manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara
hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan umum. HAM menurut UU No. 39/1999 di atas meliputi ,
Hak untuk hidup,Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak
mengembangkan diri, Hak keadilan, Hak kemerdekaan (kebebasan pribadi),
Hak rasa aman, Hak kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan,Hak
wanita dan anak Tetapi kenyataan yang terjadi di Papua Perlu kita
diketahui bersama bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Papua
sangatlah fatal, berbagai kejahatan yang dilakukan oleh Aparat TNI/PORLI
terhadap saudara-saudara kita yang di PAPUA makin hari- kehari makin
meningkat korban jiwa yang di lakukan oleh Mereka. Oleh sebab itu kita
sebagai Intelektual Bangsa Papua kita harus sadar dan menyuarakan
HAK-HAK kita,yang di tindas oleh TNI/POLRI Melihat dari pelanggaran HAM
yang terjadi terus menerus terjadi di Bumi Cenderawasih. Untuk itu kita
menyuarakan apapun yang terjadi di lingkungan masyarakat Papua
bertepatan dengan HARI HAM SEDUNIA jatuh tempo pada tanggal 10 Desember
Point
Inti dalam aksi adalah : Front Nasional Mahasiswa Papua Semarang dan
Solidaritas Mahasiswa Peduli Papua Sala Tiga . menuntut kepada TNI/POLRI
dan Pemerintah RI a.n ::
1. Stop tindakan Kekerasan terhadap Masyarakat Papua hanya karena merampas Kekayaan Alam Papua 2. Kami Mengutuk pelaku pelanggaran HAM di tanah Papua 3. Kami Menuntut segera mengadili actor pelanggaran HAM di Papua 4. Kami menuntut segera bebaskan TAPOL/NAPOL Papua yang dipenjara 5. Kami menuntut segera bebaskan pemantau HAM / Wartawan Internasional ditanah Papua 6. Segera buka ruang demokrasi bagi rakyat Papua 7. Negara bertanggungjawab atas seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Papua
Dalam orasi tersebut ada beberapa penyampaian perwakilan aspirasi suara mahasiswa:
sala
seorang Aktivis Piet Yobee Menyatakan: Mencermati kondisi hak asasi
manusia di Papua, sejak tahun 1960 – an sampai saat ini, belum ada
Penegakan hukum dan HAM, baik di Dunia Internasional, Nasional dan di
Tanah Papua. Di mana Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sangat melekat
pada manusia dan budaya masyarakat manusia itu sendiri. Hal ini
semuanya menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar baik di bidang
sipil, politik , ekonomi, sosial dan budaya. ini bukan bagian dari hak –
hak nasional right yang harus di batasi oleh Negara, baik lembaga
vertical dan horizontal yang dilakukan secara lansung dan tidak lansung
di Indonsia. Pemerintah Indonesia belum memenuhi prinsip-prinsip Negara
hukum bagi perlindungan, penghormatan dan pemajuan itu sendiri.
Pengrafivikasi instrumen-instrumen HAM Internasional yang diwajibkan
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB / United Nations ) masih menjadi
alat politik belaka yang setiap saat hanya memenuhi dan menutup rasa
malu bahwa Pemerintah Indonesia adalah bagian dari tata politik
rekonstruksi global, masyarakat internasional dan kepentingan politik
internasional lainnya.
1. dan juga Menurut aktivis/mahasiswa
papua Harun Magal Menyatakan: Alam dan Manusia Papua sendiri masih
menjadi bagian dari proses rekontruksi politik yang panjang dengan
melibatkan PBB, bangsa-bangsa, seperti Inggris, Jerman, Belanda, Jepang,
Amerika dan Indonesia dimasa lalu yang perlu diselesaikan karena sudah
terjadi pelanggaran HAM yang kompleks dan kritis, bahkan berulang-ulang.
Dimana dalam hal ini perlu Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua
harus diagendakan dan bahas secara khusus dalam komisi HAM di PBB, bukan
menjadi alasan politik nasional rights semata dari Pemerintah
Indonesia. Pada dasarnya Indonesia sendiri adalah wali pembangunan 25
(dua puluh lima) tahun sesuai dengan Perjanjian Roma, 30 September 1962
yang berakhir pada 1 Mei 1988. Status Papua terus diperpanjang sampai
dengan sekarang, termasuk Otsus 25 (dua puluh lima) tahun. Akomolasi
dan implikasi pembangunan yang berdampak pada kasus-kasus pelanggaran
HAM yang terjadi selama ini terjadi Tanah Papua, dimana telah menelan
banyak korban pelanggaran HAM, baik secara lansung dan tidak langsung
yang dilakukan oleh Negara Indonnesia dengan melibatkan PT. Freeport,
Perusahaan-Perusahaan Asing lainnya, Nasional dan Lokal terhadap Alam
dan Manusia Papua dimasa lalu, sekarang yang terus berkembang dalam
kompleks yang sangat tinggi dan kritis. Hak-hak rakyat papua yang
dirapas adalah tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya. Kerusakan
lingkungan hidup dan hilangnya sumberdaya pendukung lingkungan hidup,
terutama di Areal PT. Freeport masih sampai dengan sekarang.
3.
dan Menurut Koordinator FNPM Otis tipagau Menyatakan dalam orasinya:
Kasus pelanggaran HAM Abepura Berdarah, 7 Desember 2000, Akan Menjadi
Studi Kasus Bagi Semua Kasus-Kasus Pelanggaran HAM lainnnya di Papua”
dalam hukum di Indonesia, yaitu Biak Berdarah 1999; Wasior 13 Juni 2001;
Wamena Berdarah, 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003; Pembunuhan Theys
Eluay dan penghilangan Nyawa Aristoteles Masoka, 10 November 2001,
Penembakan terhadap Opinus Tabuni 9 Agustus 2008 yang hingga kini Polda
Papua belum mengungkap siapa pelakunya; pembunuhan terhadap Melkianus
Agapa di Nabire oleh Polisi pada 2009; penembakan beberapa warga Papua
pendulang emas di pembuangan tailing di PT Freeport 2006;
Yang
baru sekarang adalah stigmanisasi Separatis dan Makar yang diberikan
oleh pihak aparat Keamanan kepada Rakyat Papua, seperti penagkapan
sewenang-wenang, pengejaran dan penghasutan untuk membatasi gerakan HAM
dan Demokrasi di Tanah Papua. Ini dapat terlihat dalam beberapa kasus
terakhir ini, seperti Filip Karma, Yusak Pakage, Selfius Bobi dan
Kawan-kawan, Buktar Tabuni, Seby Sambon dan Kawan, Musa, Diaz, Yance
MTE. Dimana juga kedatangan TNI dan Polisi ke Papua yang terus
meningkat, baik pasukan organik maupun non-organik dengan diberengi oleh
penambahan kodam-kodam baru di Papua dengan alasan pengamanan. Yang
paling parah lagi semua berjalan dalam Otsus yang tidak jelas yang
berbagai pemekaran wilayah, 3 (tiga) kodam di Papua dan kepulangan
pengungsii dari PNG. Kepulangan pengungsi dari PNG tidak melalui
prosedur Hukum Internasional, terutama pengunsi Tahun 1984 yang
diserahkan oleh PBB melalui UNHCR di Isawen kepada Pemerintah PNG pada
tahun 1992 yang nasibnya tidak jelas sampai sekarang. Pengamanan ini
juga berdimensi kepada pengurasan SDA, baik logam dan non logam dari
Alam Papua sehingga ketika rakyat yang memiliki hak ulayatnya akan
berbenturan dengan aparat keamanan yang menyebabkan pelanggaran HAM,
baik ringan dan berat. Dimana bentuk-bentuknya adalah Perampasan Tanah,
Pencurian kayu (Ilegal Loging), Pencurian Ikan (Ilegal Fishing),
Pencurian Tambang. Seperti yang sudah dilakukan oleh PT. Freeport, BP
LNG Tangguh di Bintuni,dan lain-lain. Penambangan liar lainnya seperti
di Degewo, Paniai yang dibiarkan(by omission) oleh Negara yang turut
melibatkan kepentingan militer, polisi dan pejabat-pejabat tinggi di
Pusat dan Daerah.
4. sambungan dari Benny Gobay menyampaikan
Dalam orasinya tersebut: Pemerintah tidak mampu memberdayakan orang asli
Papua yang malah sistem ekonomi dikuasai oleh orang non-Papua yang
mengakibatkan proses diskriminasi semakin meningkat pada tatanan
kehidupan rakyat Papua apalagi 72,72% rakyat Papua hidup dibawa garis
kemiskinan. Sungguh kejamnya Negara atas hak hidup rakyat Papua, seakan
rakyat Papua tidak memiliki nilai kemanusiaan, seakan rakyat Papua bukan
manusia yang hak hidupnya harus diperhatikan. Penyempitan ruang pangan
lokal asli papua, sehingga masyarakat mengalami ketergantungan dengan
beras raskin yang gizinya sangat rendah. Ini adalah kelalaian/ GAGALNYA
Pemerintah untuk membengun Sumb erdaya mannusia di Tanah Papua. hanya
mimpi buruk membagunan tanah papua... SYALOM
MARI KITA MENGAKHIRI PENDERITAAN INI LAWAN PEMBRUTALAN PEMBANTAIAN, PEMBUNUHAN, PENANGKAPAN, & SEGALA MACAM SISTEM NKRI.
SAMPAH
ReplyDelete