Akankah MRP/MRPB Memberikan Harapan Hampa bagi OAP ?

Akankah MRP/MRPB Memberikan Harapan Hampa bagi OAP ?
Pesta demokrasi lima tahunan dalam pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah secara serentak telah mendapatkan kepastian pelaksanaannya. Keputusan Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada bulan Desember.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja virtual antara Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Budiman.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Desember 2020 merupakan opsi pertama dari tiga opsi yang ada selain Maret 2021 dan September 2021.

"Jadi kita telah sepakat terhadap opsi pertama untuk melaksanakan pilkada pada Desember 2020," ujar Doli dalam rapat tersebut, Rabu (27/5).

Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman mengatakan tidak mungkin lembaganya memundurkan jadwal tahapan lanjutan Pilkada serentak 2020 dari bulan Juni menjadi Juli, jika pencoblosan dilaksanakan pada 9 Desember.

"Apakah tahapan lanjutan Pilkada memungkinkan diundur menjadi Juli? Kalau pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember 2020, maka tidak memungkinkan, karena KPU sudah membuat simulasinya," ujar Arief. Menurut Arief, sesuai dengan simulasi yang dibuat KPU RI, tahapan lanjutan pilkada paling lambat harus dimulai pada 15 Juni 2020.

Dengan jadwal yang sudah sangat dekat tersebut, negara demokrasi ini kembali memberikan ruang kepada setiap warganegara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan wakil Bupati diseluruh wilayah Indonesia Termasuk di tanah Papua.

Sebagai wilayah yang diberikan Otonomi Khusus, Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki kewajiban untuk memproteksi Hak-Hak dasar masyarakat Papua, termasuk juga hak Politik Orang Asli Papua khususnya dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hal ini perlu untuk diingatkan menimbang keputusan soal hak OAP dalam Pilkada adalah usulan langsung dari masyarakat asli Papua yang diwakili oleh masyarakat adat. Tidak hanya itu, pemenuhan hak OAP merupakan amanat UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pasal 28 ayat 3 secara rinci menjelaskan, rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Ayat 4 memuat instruksi agar partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partai politiknya masing-masing.

Sikap Politik MRP dan MRPB juga tertuang dalam Keputusan bersama Nomor 03/MRP/2020 ; No. 04/MRPB/2020 tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Orang Asli Papua dalam Rekrutmen Politik terkait Pencalonan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/wakil Walikota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Mungkinkah keputusan lembaga kultur yang diberikan hak dan kewenangan untuk memproteksi Hak-hak Politik Orang Asli Papua ini dapat di respon oleh Negara? Atau sebaliknya Keputusan lembaga kultur ini hanya merupakan keputusan politik yang memberikan harapan hampa bagi Orang Asli Papua? Kita lihat sebentar lagi.

Sumber: https://jagapapua.com/article/detail/2991/akankah-mrpmrpb-memberikan-harapan-hampa-bagi-oap Jaga Papua MRP MRP-PB

One Peope One Soul

0 Response to "Akankah MRP/MRPB Memberikan Harapan Hampa bagi OAP ?"

Post a Comment

Catatan Untuk Para Jejaker
  • Mohon Tinggalkan jejak sesuai dengan judul artikel.
  • Tidak diperbolehkan untuk mempromosikan barang atau berjualan.
  • Dilarang mencantumkan link aktif di komentar.
  • Komentar dengan link aktif akan otomatis dihapus
  • *Berkomentarlah dengan baik, Kepribadian Anda tercemin saat berkomentar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel