Untuk Kegiatan 1 Desember 2018 Di Jayapura, ULMWP Sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan tanggal 27 November 2018. Polisi tidak jalankan UU No 9 Tahun 1998 dan Perkap No 8 Tahun 2009

"Larangan Perayaan 1 Desember 2018, Bukti Negara Indonesia melangar UU No 21 Tahun 2001 junto UU No 9 Tahun 1998 junto UU No 39 Tahun 1999 junto UU No 12 Tahun 2005"

Sudah menjadi rahasia publik bahwa pembentukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi papua didasari atas ‘telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua’. Terkait Penduduk asli di Provinsi Papua yang dimaksudkan adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri.

Dalam batang tubuh UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua memberikan arahan untuk dilakukan “klarifikasi sejarah” sebagaimana termuat pada pasal 46, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dengan mengacu pada ketentuan klarifikasi serta penghargaan terhadap hak-hak dasar maka pada tanggal 27 November 2018, Markus Haluk selaku Direktur Eksekuti ULMWP di Papua menerbitkan surat bernomor : 001/EK/-ULMWP/XI/2018, perihal : surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala kepolisian daerah papua Cq Kepala Intelkam Polda Papua dalam rangka memperingati 57 Tahun Perayaan Lahirnya Embrio Bangsa dan Negara West Papua (01 Desember 1961 – 1 Desember 2018) dengan cara mengadakan Ibadah Pemulihan Bangsa Papua. Anehnya surat pemberitahuan yang diterbitkan ULMWP mengunakan prinsip-prinsip dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum itu dibalas pihak berwenang dengan menerbitkan Surat Nomor : B/88/XI/YAN.2.2/2018/Dit Intelkam, Perihal : Jawaban Surat Tidak diterbitkannya STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) tertanggal 30 November 2018.

Sikap pihak kepolisian diatas secara langsung bertentangan dengan prinsip pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga Negara yang dijamin dalam dasar menimbang huruf l, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

Berdasarkan fakta tersebut secara langsung meninjukan bahwa Negara Indonesia melalui institusi kepolisian republik Indonesia di wilayah hukum polda papua selama 17 tahun UU OTSUS diberlakukan secara sistematik dan structural telah melakukan pelenggaran UUD 1945 junto UU Nomor 9 Tahun 1998 junto UU Nomor 39 Tahun 1999 junto UU nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. Selain itu, secara khusus pihak kepolisian secara terang-terang melanggara Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi standard dan pokok-pokok hak asasi manusia dalam tugas-tugas kepolisian republik Indonesia.





Sumber: LBH Papua / https://www.facebook.com/lbh.papua.3/posts/319340965570657

*Ket Foto: Info 36 kawan2 yang masih di Tahan di Porlesta Jayapura sadah di Pulangkan Jam 01: 45. Trimakasih untuk kawan Pengacara dari PAHAM dan LBH Papua.