UTANG DAN KORUPSI MENGANTARKAN INDONESIA ULANGI KISAH BUBARNYA VOC DI MASA GLOBALISASI

Baca Juga


UTANG DAN KORUPSI MENGANTARKAN INDONESIA ULANGI KISAH BUBARNYA VOC DI MASA GLOBALISASI


"JADIKAN 2021 DAN 2022 TAHUN RAHMAT BAGI HAK POLITIK BANGSA PAPUA"

Oleh: Wissel Van Nunubado

PENDAHULUAN

Penjelasan mentri keuangan RI telah jelas menyebutkan bahwa utang dan korupsi menjadikan Indonesia berada dalam ancaman goncangan ekonomi besar. Ketergangan indonesia atas asing juga menambah deretan panjang cerita yang akan berujung pada goncangan ekonomi yang hebat dalam beberapa tahun mendatang.

Disaat yang bersamaan Prabowo juga mulai angkat bicara perihal bahaya ancaman bubarnya indonesia di tahun 2030. Sementara Pemerintah Indonesia sedang pusing tujuh keliling memikirkan kontrak karya dengan freeport pasca freeport menolak kesepakat divestasi saham ala indonesia sementara batas waktu renegosiasi tinggal satu tahun (2019).

Selain itu, disaat yang bersamaa UU Otsus bagi papua yang didanai oleh negara asing juga akan berakhir pada tahun 2021. Kondisi tersebut juga akan memuluskan deretan panjang upaya Pemerintah Indonesia untuk memikirkan dana untuk menambal semuanya sementara secara jelas Mentri Keuangan RI menyebutkan perihal utang luar negeri.

Dalam kondisi itu yang harus dilakukan oleh alat keamanan negara yaitu "menciptakan sebuah sikap dan opini yang dapat mengarahkan pandangan publik indonesia agar tidak mengetahui kondisi politik negara yang sesungguhnya". Pernyataan Menhankam RI beberapa waktu kemarin terkait siap perang melawan OPM merupakan bagian langsung dari pengalihan isu publik yang dimaksudkan diatas. Hal itu bisa disebutkan berdasarkan pada fakta mengapa tidak ada sikap tegas saat pernyataan perang oleh TPN-OPM ditahun-tahun yang lalu ?.

Kondisi ini mengingat saya pada satu syair lagu Mas Toni Q yang berjudul "Kongkalikong" berirama reggae dimana si raja reggae indonesia dalam sepenggal syairnya menyebutkan :

"dipurar, diputar-putar, kongkalikong-kongkalikong. Copat-copotan, saling tunjuk saling gigit. Copot, copotan saling copot. Smakin bosan kita dibuatnya, biar lupa akar masalahnya".

Pada prinsipnya, apapun opini publik dan tindakan alat keamanan negara pastinya akan dicatat sebagai pelanggaran HAM Berat sebab dalam konteks hak sipil politik negara diwajibkan mengambil sikap "pasif" jika negara bersikap aktif maka jelas masuk dalam skema Pelanggaran HAM.


SARANA PENAMBAH UTANG INDONESIA

Presiden RI dalam Peraturan Presidennya mempersilahkan BUMN meminjam dana pada lembaga pemilik modal di tingkat internasional. Hal ini, menunjukan kepada publik bahwa proyek infrastruktur nasional mayoritas sudah, sedang dan akan dibiayai mengunakan dana utang.

Ditengah kondisi itu, Pemerintah Indonesia mengusulkan divestasi saham kepada Freeport (meskipun Freeport sudah menolaknya per Agustus 2017), pertanyaannya adalah "dengan uang apa Indonesia akan membeli saham freeport ?". Pemberian 10% saham kepada pemerintah papua (tanggan panjang pemerintah pusat di daerah) yang selanjutnya diberikan kepada sebuah BUMD dan PT. INALUM (Perusahan Aluminium dan Pemasuk Listrik) tentunya melahirkan pertanyaan ?, Kok secapat itu pemerintah propinsi papua meresponnya, padahal sampai saat ini pemerintah pusat sendiri belum menjual 40% saham yang tersisah.

Sikap pemerintah propinsi papua mengambil dan memberikan 10% saham kepada dua perusahaan diatas sesungguhnya untuk kepentingan siapa ?. Jelas-jelas di depan mata PT. Freeport belum membayar denda Pajak Air. Selain itu, sudah sejak lama BPK telah menyebutkan adanya pelanggaran hukum lingkungan dan pelanggaran ijin yang dilakukan PT. Freeport Indonesia. Mengapa pemerintah papua tidak memilih menuntut pelunasan utang pajak air dan melaporkan PT. Freeport atas dasar temuan BPK ?. Daripada menjual 10% saham yang tidak jelas kepentingan siapa.

Sikap pemerintah papua diatas, menunjukan fakta yang wajib dipertanyakan, ada apa-apa dibalik itu semua yang pasti semua pihak mengetahui bahwa Kapolri perna merampas tugas Kejaksaan dan KPK dengan cara memangil Gubernur Papua sebagai saksi dalam didugaan kasus korupsi dana pendidikan (jelas-jelas dana otsus memiliki kekebalan hukum).

Terlepas dari itu semua yang jelas melalui pembelian 10% saham diatas, secara langsung menunjukan fakta ketidakmampuan pemerintah indonesia untuk membeli 50% saham PT. Freport yang disasarnya. Untuk wujudkan ambisinya, tentunya pemerintah indonesia akan utang lagi. artinya, akan terus mengendutkan kantong hutang luar negeri negara indonesia.

Sampai saat ini publik tahu bahwa Dana Otsus adalah dana yang disediakan oleh negara lain selanjutnya diserahkan ke pemerintah indonesia (pempus) yang diteruskan kepada pemerintah propinsi papua. Pertanyaannya adalah apa landasan hukum penyediaan dana otsus apakah berdasarkan hibah ataukah utang ?, jika hibah maka sungguh sangat diluar logika normal sebab prinsip hidup dijaman ini adalah "tidak ada makan siang gratis" sehingga yang pasti utang.

Dari uraian diatas sudah dapat diprediksi bahwa indonesia tidak akan terlepas dari jeratan hutang luar negeri dan bahkan besar kemungkinan pemerintah indonesia akan terus melakukan tindakan utang lagi.


NEGARA KORUPTOR REPUBLIK INDONESIA 

Gayus Tambunan saat ditangkap KPK secara terang-terang menawarkan dirinya menjadi "Justice Colaborator atau Sobat Keadilan" kepada presiden untuk membongkar sindikat koruptor di indonesia, namun usulan Gayus ditolak oleh presiden.

Gayus Tambunan usulkan ide tersebut dengan kesimpulan bahwa "dia adalah koruptor kelas teri, masih ada koruptor kelas paus".

Pernyataan "Ada beberapa koruptor kelas paus" yang disebutkan Gayus diatas memberikan sinyalmen kepada publik bahwa masih banyak "Koruptor Kelas Paus" yang masih bebas berkeliaran di indonesia dan akan terus melakukan kebiasaan korupsinya secara sebebas-bebasnya karena dilindungi oleh sistim atas dasar jabatannya serta kondisi KPK yang hanya satu di wilayah indonesia yang luas ini.

Kenyataan itu sangat nampak jelas di propinsi papua dan papua barat yang koruptornya bebas mondar-mandir keliling dunia namun tidak perna ditangkap dan diadili. Selain itu, BPK tidak perna menemukan bukti pengelapan dana negara dalam setiap agenda pemeriksaan keuangan setiap tahunnya (dalam kasus korupsi papua jangan-jangan BPK-nya juga ikut disuap dengan dana hasil korupsi).

Menurut data yang dihimpun oleh JATAM (jaringan tambang) Kalimantan disebutkan bahwa kasus korupsi banyak terjadi dalam pengolahan SDA dimana faktanya terjadi saat proses pemberian Ijin oleh Pejabat Publik sebagai bentuk pelunasan utang politik. Hal itu dibuktikan dengan adanya seorang kepala daerah di pulau kalimantan yang ditangkap dan ditahan KPK belum lama ini.

Berdasarkan kondisi itulah yang menjadi latar belakang penyebutan kepanjangan NKRI adalah "Negara Koruptor Republik Indonesia".



PENUTUP

Semoga syair lagu berjudul "Kongkalikong" berirama reggae diatas dapat menjadi alat penjaga kenetralan dalam melihat dan menganalisa seluruh gelegal pejabat publik negara indonesia yang sedang dirundung utang diatas sikap negara yang gemar melindungi para pejabat pemilik kebiasaan korupsi.

Harapannya semoga melalui syair tersebut diatas, secara khusus dapat meneguhkan kenetralan para pihak yang peduli dan konsen terhadap persoalan hak politik bangsa papua agar dapat berpikir untuk mencari peluang yang tepat untuk mewujudkan idealisme dukungannya terhadap nasib politik bangsa papua.

Pada intinya melalui uraian diatas telah menunjukan wajah  utang luar negeri indonesia dan koruptor yang terus melakukan praktek kebiasaan tindak pidana korupsi. Dari kedua hal diatas, secara otomatis mengarahkan indonesia pada kondisi yang mirip seperti VOC sebelum bubar dimana "utang mengikat VOC sementara pegawainya korup akhirnya VOC bangkrut dan bubar".

Kesimpulan itu dikuatkan dengan cerita Jared Diamod (Ilmuan Amerika Serikat Peraih Penghargaan Publitzer 1997) dalam pidatonya berkaitan dengan "Peradaban yang sebentar lagi punah" sebagai berikut :

"Ketika bangsa cina ingin hidup tenang, mereka membangun tembok cina yang sangat besar.Mereka berkeyakinan tidak akan ada orang yang sanggup menerobosnya karena tinggi sekali.
Akan tetapi 100 tahun pertama setelah tembok selesai dibangun. Cina terlibat tiga kali perang besar.
Pada setiap kali peperangan itu, pasukan musuh tidak menghancurkan tembok atau memanjatnya, tetapi cukup dengan menyogok penjaga pintu gerbang.
Cina di zaman itu terlalu sibuk dengan pembangunan tembok, tapi mereka lupa membangun manusia".

Mungkin cerita Jarend Daimon diatas dapat menunjukan cetak pikir bagi kita dalam menanggapi geopolitik indonesia yang sedang mengarah pada mengulangi kisah VOC di masa globalisasi.

Semoga 2021 dan 2022 menjadi tahun rahmat bagi nasib politik bangsa papua di muka bumi ini.



"Kritikanmu Adalah Pelitaku"