THE UNTOLD STORY Dari Sidang 9 Tapol Republik Maluku Selatan

Baca Juga

Demo Atjeh in Stockholm op 1 mei 2014 / Benang Raja, Bintang Fajar dan Bulan Bintang

Oleh : BH

Mon Saija yang biasa dibincangkan sebagai SS, sudah tiada.😢 Yg tinggal hanya pusara belaka. Namun, banyak orang tak tau apa yang terjadi di banyak kesempatan berlangsungnya Sidang Pengadilan Negeri Ambon mengadili SS dkk. Kala itu, di satu waktu sekitar Desember 2014, ketika giliran Tim Jaksa Penuntut Umum yang berjumlah lebih 5 personil itu, menghadirkan Saksi Ahli Hukum Pidana. Seorang wanita berinisial DH. Dia seorang Doktor Ilmu Hukum dengan spesialis Hukum Pidana Perikanan. Begitu yang terungkap ketika Ketua Majelis Hakim, Suko Harsono,S.H.,M.H.,asal Jawa, mengkonfirmasinya di dalam sidang. Tiba giliran TIM PENGACARA TAPOL HN25 diberi kesempatan bertanya, penulis adalah penanya pertama dari ke-6 TP. TAPOL.
Penulis : "tadi ketika saudari Ahli menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, saudari katakan bahwa saudari adalah ahli hukum pidana Indonesia. Betul begitu?"
AHLI : "ya".
Penulis : "sebagai ahli hukum pidana Indonesia, berarti ahli tahu tentang Indonesia. Menurut ahli, Indonesia itu apa"?
AHLI : "indonesia itu Negara".
Penulis : "kalau Indonesia itu Negara, dimanakah batas wilayah Indonesia pada 17 Agustus 1945, pada 27 Desember 1949, dan pada 1950?
AHLI : saudara pengacara punya jurusan Hukum Tata Negara. Sedangkan saya (ahli) Hukum pidana".
Penulis : "tadi ahli sudah tegaskan berulang kali bahwa saudari ahli hukum pidana Indonesia. Jadi saya tanya tentang Indonesia dari saudari. Bila saudari adalah ahli hukum Belanda, maka saya tidak tanyakan soal Indonesia dari saudari".
KETUA MAJELIS : "Saudari ahli tidak usah jawab. Saudara Penasihat Hukum, tanyakan yang lain saja".

PENULIS : "Saya keberatan terhadap cara Majelis memimpin sidang perkara ini dan keberatan membantu mengarahkan ahli. Yang pertama, bagaimana mungkin ahli inj bisa diakui keahliannya tentang hukum Indonesia, padahal dia tidak tau apa batas wilayah negara Indonesia? Kedua, bukankah unsur pasal yang didakwakan Jaksa, adalah sebagian atau seluruh wilayah suatu negara bernama indonesia yang katanya Jaksa Penuntut hendak ditundukkan dalam kekuasaan negara asing? Bagaimana bisa Ketua Majelis Hakim membatasi pertanyaan kami mengenai batas wilayah negara Indonesia itu?? Saya tetap keberatan terhadap pendapat Ketua Majelis, dan saya harus lanjutkan pertanyaan saya".

Sebelum penulis lanjutkan pertanyaan, penulis fokus pada suasana dalam ruang sidang. Semua hening. Tak ada suara ataupun gerakan apapun yang dapat timbulkan bunyi di ruang sidang siang itu. Rupanya semua peserta sidang, tak kecuali Jaksa dan pengunjung yang penuhi bangku-bangku panjang ruang sidang, semua terbawa pada perdebatan tadi. Perdebatan rasio legis dan rasio decidendi yang sudutkan Ketua Majelis Hakim secara terang2an di hadapan Jaksa Penuntut, pengunjung sidang dan terdakwa. Entah, apa yang ada do benak SS dan 8 kawan aktivis politik maluku merdeka saat itu. Tapi bagi penulis dan tim, itu pukulan awal telak bagi orang2 yang menganggap dirinya ahli hukum. Dan pukulan telak itu dipastikan sangat merusak konsentrasi saat itu. Sekaligus bisa mengusik kepercayaan Majelis Hakim terhadap reputasi keilmuan ahli tadi. Bukankah keterangan ahli bukan bukti mutlak bagi Hakim?

Dan tibalah kesempatan ketika kami ajukan bukti surat yaitu peta yang bersumber dari ahli berkebangaaan Amerika, yakni peta wilayah ex Hindia Belanda yang diklaim Jaksa dan Ahli tadi sebagai Indonesia. Peta itu membagi wilayah dari Sabang sampai Merauke menjadi tiga bagian wilayah negara. Pertama, wilayah RI, wilayah Negara Indonesia Timur dan wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS).
Sidang bersikeras tidak mengakui Negara Indonesia Timur, dimana Maluku Selatan menjadi bagian NIT. Padahal sejumlah peraturan mengakui eksiatensi negara NIT.misalnya pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri", yang menegaskan : "wilayah daerah bekas "Landschap Kota Ambon tidak sejati yang rendahan" tersebut dalam pasal 1 PERATURAN PRESIDEN NEGARA INDONESIA TIMUR tanggal 23-8-1948 No. 3/Pr.V./48 (Lembaran Negara Indonesia Timur No. 30 tahun 1948), dibentuk sebagai Daerah Ambon yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri".

Maka pengakuan hukum tersebut juga paralel dengan pasal 2 ayat (1) UUD REPUBLIK MALUKU SELATAN yang tegaskan : "Petuanan Republik Maluku Selatan meliputi seluruh petuanan dari jang dulu dinamakan Daerah Maluku Selatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dari PERATURAN PEMBENTUKAN NEGARA INDONESIA TIMUR (Stbld. 1946 No. 143)".
Jadi, masih mau percaya fakta, ataukah manusia setengah dewi yang tak paham indonesia pula????


Silahkan menanggapi melalui kolom ini dengan bahasa yang santun, link aktif berupa spam dan link p*rno, togel akan dihapus.
EmoticonEmoticon