KAPOLRI DAN KAPOLDA PAPUA SEGERA BEBASKAN 17 ANGGOTA KNPB TANPA SYARAT

Baca Juga


KAPOLRI DAN KAPOLDA PAPUA
SEGERA BEBASKAN 17 ANGGOTA KNPB TANPA SYARAT

“ADILI POLISI PELANGGAR KODE ETIK, HAM DAN PELAKU PENGRUSAKAN”

“selebaran yang tersebar di media sosial dan masyarakat itu bukan resmi dari KNPB pusat" Ones menyatakan organisasinya belum membentuk persiapan panitia deklarasi. Ia menyebutkan kelompok yang menamakan diri panitia persiapan negara Republik Papua barat yang akan menggelar deklarasikan pada tanggal 5 April 2018, bukan bagian dari organisasi yang ia pimpin".

Pernyataan Ones Nesta Suhuniap (Sekjen KNPB Pusat), diatas secara tegas termuat dalam media online Tabloidjubi.com yang diterbitkan pada hari selasa, 3 April 2018 dengan judul “KNPB bantah edarkan selebaran pembentukan panitia deklarasi”.

Melalui pernyataan tersebut, sudah jelas menunjukan bahwa KNPB tidak tahu menahu tentang agenda Pembentukan Panitia Deklarasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Daerah Papua dalam melakukan tindakan pengeledahan dan penangkapan yang diarahkan kepada anggota KNBP di sekertariat KNBP pada tanggal 4 April 2018 (hari ini) jelas-jelas merupakan “Tindakan Tanpa Landasan Hukum” alias ILEGAL.

Menurut informasi, Pada Hari ini pukul 10.30, terjadi penyisiran di Asrama Uncen yang dilakukan oleh Gabungan TNI/POLRI/BRIMOB & BIN sekitar unit 1-6 yang dilengkapi dengan senjata. Dalam pengeledahan itu pihak aparat menangkap 17 orang aktivis KNPB dan dibawah ke Mako Brimob Polda Papua. berikut nama-nama ke-17 orang dimaksud :
1. Ones Nesta Suhuniap. ( Sekjen KNPB Pusat)
2. Oten Gombo (Anggota KNPB Pusat)
3. Jendri Wanimbo (Anggota)
4. Frans Kamesok (Anggota)
5. Yosep Imbanop (Mahasiswa)
6. Gerson Heluka (Mahasiswa)
7. Ibu. Pangresia Yem (Delegasi)
8. Kristin Yeimo (Anggota )
9. Pilipus Oyangkay (Delegasi)
10. Niko Koip (Delegasi)
11. Ebetani Salla (Mahasiswa)
12. Uniba Yawen (Mahasiswa)
13. Jan Manggaprouw (Delegasi)
14. Linus Heluka (mahasiswa)
15. Larius Heluka (mahasiswa)
16. Yanis Soll (Mahasiswa)
17. Sebanus Wakla (Mahasiswa).

Berdasarkan tindakan ilegal tersebut, secara langsung membuktikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Daerah Papua c.q Satuan Gabungan Polisi dan Brimob Polda Papua secara terang-terang melanggar Pasal 1 anggka 17 KUHAP : penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 33 KUHAP : Tindakan penggeledahan, khususnya penggeledahan rumah, penyidik wajib menunjukan surat izin dari pengadilan negeri setempat dan berita acaranya dalam jangka waktu dua hari. Pasal 34 KUHAP : Jika dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dulu, penyidik harus menunjukan surat penggeledahan yang ditandatangani oleh kepala satuan atau penyidik sendiri atau penyidik pembantu.

Atas dasar pelanggaran KUHAP diatas, membuktikan bahwa Kepolisian Daerah Papua c.q Satuan gabungan Polisi dan Brimob Polda Papua secara terang-terang telah melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf (g) : “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Melaluinya sudah dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Daerah Papua Cq. Satuan gabungan Polisi dan Brimob Polda Papua yang melakukan pengeledahan dan penangkapan telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 6 huruf q yaitu : “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang “menyalahgunakan wewenang”.

Berdasarkan Tindakan Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia “Semakin Menambah Deretan Panjang Catatan Pelanggaran” Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang biasanya dilakukan oleh anggota kepolisian republik indonesia melalui kepolisian daerah papua Cq. Satuan gabungan Polisi dan Brimob ditanah papua. Secara khusus pada Pasal 8, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berikut :

Pasal 8
(1) Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia.
(2) Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya:
a. menghormati martabat dan HAM setiap orang;
b. bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;
c. berperilaku sopan;
d. menghormati norma agama, etika, dan susila; dan
e. menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.

Dengan berpegang pada tindakan Peraturan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas melalui tindakan penggeledahan dan penangkapan tersebut itu menunjukan bahwa Kepolisian Daerah Papua Cq. Satuan gabungan Polisi dan Brimob Polda Papua UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut :

1. Tindakan Pengeledahan Yang Tidak Prosedural

Pasal 31

(1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan orang yang mendiaminya, hal diperbolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang.

2. Tindakan Penangkapan Yang Tidak Prosedural
Pasal 34
Setiap orang, tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Selain itu, dalam “PENGELEDAHAN DAN PENANGKAPAN ILEGAL” yang jelas-jelas masuk dalam kategori “MENYALAGUNAKAN KEWENANGANAN” itu, pihak kepolisian daerah papua Cq. Satuan gabungan Polisi dan Brimob juga melakukan penggrusakan pintu, tindakan tersebut merupakan tindakan kejahatan yang dilarang oleh KUHP yang diistilahkan sebagai tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur pada pasal 170 KUHP sebagai berikut :

Pasal 170
(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Yang bersalah diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka ditegaskan kepada KAPOLRI Cq KAPOLDA PAPUA,
S E G E R A  :

1. MENGAKUI bahwa anak buahnya melakukan “TINDAKAN ILEGAL” dan “MENYALAGUNAKAN KEWENANGAN” dalam melakukan pengeledahan dan penangkapan 17 orang Aktivis KNPB di sekertariatan KNPB pada tanggal 4 April 2018;

2. MEMBEBASKAN TANPA SYARAT 17 orang Aktivis KNPB yang ditangkap secara sewenang-wenang pada tanggal 4 April 2018 di Sekertariat KNPB;

3. MENGADILI Anggota Gabungan Sabhara dan Brimob Polda Papua yang melakukan pelanggaran “Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia” sebagaimana diatur pada pasal 6 huruf q, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

4. MENGADILI Anggota Gabungan Sabhara dan Brimob Polda Papua pelanggaran Pelanggaran HAM sebagaimana diatur pada pasal 31 junto Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

5. MENANGKAP DAN MENYELIDIKI SERTA MENYERAHKAN KE PENGADILAN NEGERI JAYAPURA seluruh Anggota Gabungan Sabhara dan Brimob Polda Papua yang telah melakukan “TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN” sebagaimana diatur pada pasal 170 KUHP

6. MEMBERIKAN PENDIDIKAN KHUSUS kepada Seluruh Anggota Kepolisian dan Brimob Polda Papua tentang Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

SEGERA BEBASKAN 17 ANGGOTA KNPB TANPA SYARAT

(Wissel Van Nunubado)