Ajakan Dialog Plt Gubernur Papua Langgar Tugas, Wewenang Serta Asas Kepastian Hukum Dan Asas Profesionalitas

Baca Juga

AJAKAN DIALOG PLT. GUBERNUR PAPUA LANGGAR TUGAS DAN WEWENANG SERTA ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS PROFESIONALITAS

"DPRP SEGERA HENTIKAN JURUS AJI MUMPUNG PLT. GUBERNUR PAPUA"

Oleh : Wissel Van Nunubado

PENDAHULUAN

Sikap kesediaan Plt. Gubernur Papua untuk Dialog dengan KNPB dan ULMWP secara langsung menunjukan ambisi politik dari seorang Soedarmo yang memanfaatkan jabatan Plt. Gubernur Papua.Hal itu didasarkan pada tugas dan wewenangan seorang Gubernur sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 junto UU Nomor 2 Tahun 2015 junto UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang tidak menyebutkan perihal Dialog sebagai tugas dan kewenangan Plt. Gubernur.

Sikap Plt. Gubernur papua diatas jelas-jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana dijamin dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Atas fakta tersebut menunjukan bahwa Plt. Gubernur Papua secara pribadi memiliki misi politik yang bakal bertentangan dengan salah satu tugas Plt. Gubernur, yaitu "memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat". Apalagi penunjukan Plt. Gubernur Propinsi Papua jelas-jelas untuk mengawal pemilukada tahun 2019 malah Plt. Gubernur Papua bermain politik yg riskan terjadi konflik.

Dengan melihat sikap Plt. Gubernur Papua yang demikian sewajibnya Mentri Dalam Negeri segerah mengambil sikap segera untuk mengantikan Pejabat Publik yang sudah tidak taat asas umum pemerintahan yang baik itu sebelum terjadi hal yang bertentangan dengan tugas-tugas selayaknya Plt. Gubernur sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sikap KNPB dan ULMWP dalam menanggapi ajakan yang tidak profesional dari seorang Plt. Gubernur Papua dengan sikap tegas sembari mengajak masyarakat papua agar tidak terprovokasi dengan sikap itu. Wajib diacungi jempol karena melaluinya menunjukan fakta KNPB dan ULMWP justru menjalankan Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas dengan tujuan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat papua yang seharusnya dijalankan oleh Plt. Gubenur Papua.

Mungkin sang Plt. Gubernur Papua merasa persoalan politik papua dan aceh mirip sehingga beliau menganggap dapat sukseskan manajemen konflik sebagaimana yang diwujudkan di Propinsi Aceh lalu yang berujung pada lahirnya perjanjian helsinky yang telah mengubur dalam-dalam fakta pelanggaran HAM Berat yang sampai saat ini belum pernah dipertanggungjawabkan oleh Negara Indonesia. Nah kalau dialog seperti itu yang didorong Plt. Gubernur Papua maka jelas tidak memiliki landasan hukum di Negara Hukum Indonesia artinya jelas bahwa Plt. Gubernur Papua melanggar Asas Kepastian Hukum.

Agar dapat menunjukan fakta pelanggaran asas dan hukum yang dilakukan oleh Plt. Gubernur Papua diatas maka akan diuraikan secara terperinci pada bagian selanjutnya.


AJAKAN DIALOG PLT. GUBERNUR PAPUA DILUAR TUGAS DAN KEWENANGANNYA

Secara umum tugas dan wewenang Kepala Daerah diatur pada pasal 64 ayat (1) - ayat (7), UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah junto UU No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2014 junto UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk diketahui bahwa secara khusus menyangkut tugas dan kewenangan Plt. Gubernur diatur pada pasal 9, Permendagri No 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

Pasal 9

1. Pelaksana tugas gubernur, pelaksana tugas bupati dan pelaksana tugas walikota mempunyai tugas dan wewenan :
a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundan-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil, bupati dan wakil dan walikota dan wakil yang definitif serta menjaga netralisasi PNS;
d. menandatanggani perda APBD dan perda tentang organisasi perangkat daerah setelah mendapatkan persetujuan dari mentri;
e. melakukan pengisian dan pergantian pejabat berdasarkan perda perangkat daerah setelah mendapatkan persetujuan dari mentri.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana tugas gubernur, pelaksana tugas bupati, pelaksana tugas walikota bertanggungjawab kepada mentri.

Sesuai dengan ketentuan diatas menunjukan bahwa tidak ada satupun kalimat pun tentang "dialog" atau bahkan kalimat yang dapat  mengarah pada dialog yang  disebutkan sehingga dapat disimpulkan bahwa ajakan dialog oleh Plt. Gubernur merupakan tindakan diluar tugas dan kewenangannya. Artinya tindakan ajakan dialog adalah tindakan ilegal dan murni sebagai inisiatif politik pribadi yang memanfaatkan jabatan plt. gubernur papua alias mengukan rumus Aji Mumpung.


AJAKAN DIALOG PLT. GUBERNUR PAPUA LANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS PROFESIONALITAS

Sebagai seorang yang menjabat jabatan Plt. Gubernur Papua sehingga secara otomatis diistilahkan sebagai "pejabat publik". Dengan menyandang status Pejabat Publik maka pastinya semua asas umum pemerintah yang baik sebagaimana diatur Pasal 3, UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN wajib dipatuhi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Melalui ajakan dialog yang ilegal oleh Plt. Gubernur Papua kepada KNPB dan ULMWP menunjukan bahwa Plt. Gubernur Papua melanggara Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Hal itu dapat disebutkan karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perihal dialog.

Selain itu, melalui ajakan dialog pula menunjukan bahwa Plt. Gubernur Papua melanggar Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Hal itu disebutkan karena secara profesional Plt. Gubernur bukan berprofesi sebagai mediator.

Dari kedua fakta pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik diatas menunjukan bahwa Plt. Gubernur Papua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diwilayah atministrasi propinsi papua  dilakukan secara asal-asal dan kental akan muatan ekonomi politik.


PENUTUP

Dari uraian diatas secara jelas menunjukan bahwa Plt. Gubernur Papua telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya sehingga berdampak pada pelanggaran asas kepastian hukum dan asas profesionalitas dalam agenda dialog dengan KNPB dan ULMWP yang diutarakan Plt. Gubernur Papua beberapa waktu lalu.

Fakta diatas merupakan bukti bahwa Plt. Gubernur Papua secara pribadi terlepas dari jabatan Pltnya pastinya memiliki misi politik yang kurang baik bagi papua sehingga dikhawatirkan akan terjadi pemanfaatan jabatan Plt. Gubernur Papua untuk mewujudkan misi politiknya.

Dengan demikian diharapkan kepada DPRP agar dapat mengunakan kewenangan monitoring dan pengawasan untuk memangil Plt. Gubernur Papua dan meminta pertanggungjawaban atas tawaran Dialog yang dimaksudkan selanjutnya karena tindakan tersebut jelas-jelas bukan sebagai tugas dan kewenangan Plt. Guburnur Papua justru melaluinya melanggar Asas Umum Pemerintah Yang Baik sehingga diharapkan DPRP mengirimkan surat kepada Mentri Dalam Negeri untuk mengantikan Plt. Gubernur Papua.

Selain itu, terhadap Plt. Gubernur Papua yang telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik wajib diberikan sangksi sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai bentuk konsekwensi atas pelanggaran hukum dan asas yang telah dilakukan.

Selanjutnya bagi siapapun yang akan ditunjuk menjadi Plt. Gubernur Papua dapat fokus untuk menjalankan Tugas dan Wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak lagi mengunakan Jurus Aji Mumpung (mumpung Plt. Gubernur, mumpung miliki kewenangan, mumpung berkuasa atas APBD sehingga wujudkan misi politik sesuka hati).

Akhirnya ditegaskan kepada Negara Indonesia dan tangan panjangnya di Papua yaitu Plt. Gubernur Papua wajib menghargai, menhormati dan berterimakasi kepada KNPB dan ULMWP yang sudah mengajarkan taat peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik di Negara Hukum Indonesia.


DPRP SEGERA HENTIKAN JURUS AJI MUMPUNG PLT. GUBERNUR PAPUA


Tulisan ini sebagai tanggapan atas Pernyataan Plt. Gubernur Papua dlm berita media on line dibawah ini  http://tabloidjubi.com/artikel-15764-pemprov-papua-siap-berdialog-dengan-ulmwp-dan-knpb.html?

Silahkan menanggapi melalui kolom ini dengan bahasa yang santun, link aktif berupa spam dan link p*rno, togel akan dihapus.
EmoticonEmoticon