WEST PAPUA: REKONSILIASI DAN PERDAMAIAN PERMANEN

Baca Juga

WEST PAPUA: REKONSILIASI DAN PERDAMAIAN PERMANEN

Oleh Gembala Dr. Socratez S. Yoman

1. Pendahuluan

Pada awal tahun ini 2018, di kantor Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP)  dikunjungi setidaknya ada dua calon Doktor (mahasiswa S3) asal Indonesia yang sedang menempuh Pendidikan di Luar Negeri. Mereka wawancara saya tentang berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat dan bangsa West Papua. Saya sangat berterima kasih dan menghormati mereka karena ini bentuk kepeduliaan dalam semangat kemanusiaan, walau mereka berdua sangat berkepentingan untuk mendukung Program Doktoral mereka.

Salah satu dari kandidat Doktor ini bertanya kepada saya. Pak Gembala Yoman, apakah pemerintah Indonesia melalui presiden perlu meminta maaf secara terbuka atas kejahatan Negara selama ini terhadap rakyat Papua sebagai bentuk penyelesaian berbagai masalah di Papua?

Saya menjawab atas pertanyaan  cerdas ini. "Permintaan maaf terbuka itu tidak cukup dan memang butuh proses panjang menuju perdamaian permanen. Penyelesaian masalah harus menyentuh akar masalah West Papua."

2. Kebenaran dan Keadilan adalah syarat mutlak  perdamaian permanen

Rekonsiliasi dan Perdamaian abadi adalah cita-cita luhur,  kerinduan hati, harapan dan doa semua orang di planet ini. Tidak ada orang yang mau hidup dalam suasana yang penuh dengan ketegangan dan ketidaknyamanan.

Dalam konteks persoalan kemanusiaan di West Papua, memang hampir 56 tahun lebih  pemerintah Republik Indonesia/Negara telah melukai hati, pikiran, emosi, perasaan, pisikologi dan fisik rakyat dan bangsa West Papua.

Meminjam istilah Prof. Dr. Franz Magnis, "dalam kondisi luka busuk dalam tubuh Indonesia" seperti ini, tidak cukup dan tidak relevan penyelesaian persoalan konflik berkepanjangan ini hanya dengan pernyataan "permintaan maaf."

Penyelesaian persoalan kemanusiaan di West Papua untuk  rekonsiliasi & perdamaian permanen harus mengungkap seluruh kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan negara.

Harus ada rasa keadilan bagi keluarga korban. Harus ada rasa keadilan bagi rakyat dan bangsa West Papua. Rasa keadilan itu terwujud jika pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab membuka kasus kejahatan kemanusiaan di West Papua.

Contohnya: Siapa yang menculik dan membunuh Arnold Clemens Ap dari tahanan Polda West Papua dan dibuang Base G?

Mengapa tidak melindungi  Dr. Thomas Wanggai dan dibunuhnya dalam tahanan? Siapa pembunuh?

Mengapa pembunuh Theodorus (Theys) Hiyo Eluay tidak dipecat dan dihukum tapi diprmosikan Pangkat dan jabatan?  Siapa yang menculik dan menghilangkan Aristoteles Masoka sopirnya Theys Eluay? Dimana dibuang?

Siapa yang menembak mati Yustinus Murip dengan 8 orang rakyat sipil pada 2003 di Wamena?

Siapa yang membunuh Pdt. Elisa Tabuni di Tingginambut, Puncak Jaya pada 2004?

Siapa yang menembak mati  Jendral Kelly Kwalik, Mako Tabuni dan Yawan Wayeni?

Siapa yang menembak mati 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014?

Masih banyak lain lagi.

Jadi, untuk menciptakaan rekonsiliasi dan perdamaian permanen antara pemerintah Republik Indonesia dan rakyat West Papua membutuhkan persyaratan mutlak, yaitu: KEBENARAN & KEADILAN.

Uang Triliunan, pembangunan infrastruktur, kunjungan-kunjungan, bantuan-bantuan dalam bentuk apapun tidak mengobati dan menyembuhkan luka busuk dalam tubuh pemerintah Republik Indonesia dan tidak memulihkan penderitaan rakyat dan bangsa West Papua.

Silahkan berdebat.
Tuhan memberkati kita semua.

Ita Wakhu Purom, Minggu, 25 Maret 2018.

Silahkan menanggapi melalui kolom ini dengan bahasa yang santun, link aktif berupa spam dan link p*rno, togel akan dihapus.
EmoticonEmoticon