Hukum Perang Internasional (Hukum Humaniter Internasional)

Hukum Humaniter atau dikenal juga dengan nama Hukum Perang atau Hukum Sengketa Bersenjata, mengandung asas-asas pokok yaitu asas kepentingan...

Hukum Humaniter atau dikenal juga dengan nama Hukum Perang atau Hukum Sengketa Bersenjata, mengandung asas-asas pokok yaitu asas kepentingan militer (military necessity), asas perikemanusiaan (humanity) dan asas kesatriaan (chivalry).  Ketiga asas ini selalu melandasi aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum humaniter.


Seorang ahli bernama Kunz menyatakan bahwa “laws of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the connect balance between, on the one hand, the principle of humanity and chivalry; and the other hand, military interest“.[1]

Jadi, walaupun Hukum Humaniter mengatur peperangan itu sendiri akan tetapi pengaturannya tidak dapat hanya semata-mata mengakomodir asas kepentingan militer dari pihak yang bersengketa saja, melainkan pula harus mempertimbangkan ke dua asas lainnya.
Demikian pula sebaliknya, aturan-aturan Hukum Perang tidak mungkin hanya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari peperangan itu tanpa mempedulikan aspek-aspek operasi militer. Tanpa adanya keseimbangan dari ke tiga asas-asas ini, maka mustahil akan terbentuk aturan-aturan mengenai Hukum Perang.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing asas tersebut :

A. Asas Kepentingan Militer (Military Necessity)

Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (belligerent) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang.[2]

Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (limitation principle) dan prinsip proporsionalitas (proportionally principle).

 a. Prinsip Pembatasan (Limitation Principle)

limitation1Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serlimitation1ta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (superfluous injury) dan penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering); dan lain-lain.

Pada ilustrasi di samping, penggunaan tank untuk menghancurkan sasaran militer diperbolehkan, karena merupakan senjata yang biasa dipakai atau senjata konvensional; sedangkan penggunaan racun, senjata beracun (kimia) pada latar belakang gambar [termasuk senjata biologi atau nuklir (senjata non-konvensional)] tidak dapat dibenarkan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer.



b. Prinsip Proporsionalitas (Proportionality Principle)

proportionality proportionalityAdapun prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung  yang dapat diperkirakan akibat dilakukannya  serangan terhadap sasaran militer.  Perlu ditegaskan bahwa maksud proporsional di sini BUKAN berarti keseimbangan.

Ilustrasi di samping dapat menggambarkan prinsip ini, di mana untuk mengancurkan dua orang musuh yang membawa senapan mesin, maka tidak perlu dikerahkan satu divisi kavaleri berupa tank-tank, karena hal tersebut tidak hanya dapat mematikan ke dua musuh tersebut, namun sekaligus juga dapat menghancurkan penduduk sipil dan objek-objek sipil di sekitarnya.

Prinsip pembatasan dicantumkan di dalam Pasal 22 dan 23 Hague Regulations (Lampiran dari Konvensi Den Haag IV, 1907, atau Regulasi Den Haag), yang berbunyi  “the rights of belligerents to adopt means  of injuring the enemy is not unlimited” atau hak dari Belligerents dalam menggunakan alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas (jadi maksudnya =terbatas). Adapun batasan-batasan tersebut, termasuk ke dalamnya penjabaran prinsip proporsionalitas, dicantumkan lebih lanjut secara rinci di dalam Pasal 23.

B. Asas Kemanusiaan (Humanity)

Berdasarkan asas ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan asas-asas kemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, [3] sebagaimana tercantum di dalam Pasal 23 ayat(e).

Berperang memerlukan persenjataan, itu sudah pasti. Yang menjadi masalah adalah bagaimana “menggunakannya secara manusiawi”. Pasti mungkin kita akan protes, bagaimana bisa?? Penggunaan senjata sudah pasti tidak manusiawi, senjata sudah tentu menimbulkan luka dan menyebabkan kematian. Lantas, apa yang dimaksud dengan Pasal ini?

Itu tiada lain disebabkan adanya asas kemanusiaan (humanity) yang menjadi landasan pembentukan ketentuan tersebut. Memang dalam peperangan, keterpaksaan untuk melakukan melukai musuh atau melakukan pembunuhan menjadi sesuatu yang SAH secara hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran (yakni kombatan) dan ditujukan kepada suatu sasaran yang memang merupakan sasaran militer (military objectives). Jika seorang prajurit dalam peperangan membunuh tentara musuh di medan pertempuran dengan M-16, maka itu adalah hal yang biasa. Akan tetapi, jika ia memakai M-16 berisi peluru “yang dikikir ujungnya”, maka cara tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Hukum Perang. Mengapa? bukankah musuhnya toh mati juga? (baca : korban tidak akan merasakan bedanya ditembak dengan peluru yang dikikir/tidak dikikir).

(1) contoh peluru dumdum
contoh peluru dumdum

Disinilah letak perlunya asas kemanusiaan di dalam melakukan metode berperang, yaitu tetap memperlakukan manusia secara manusiawi baik ketika peperangan berlangsung, dan bahkan setelah suatu pihak menjadi korban. Perlu ditegaskan bahwa penggunaan peluru yang “dikikir ujungnya”, akan menimbulkan efek ‘melebar’ di dalam tubuh sehingga mengakibatkan luka sobekan yang tidak beraturan dan mengakibatkan hancurnya jaringan tubuh manusia. Peluru yang demikian

                           (2) Peluru biasa & peluru dumdum


Peluru biasa & peluru dumdum
disebut pula “peluru dum-dum” (dum-dum bullets; karena diproduksi pertama kali di kota Dumdum, dekat Kalkuta, India), atau “peluru yang memiliki efek mengembang dalam tubuh” (expanding bullets), sehingga Hukum Humaniter sudah melarang penggunaan peluru jenis ini dalam Deklarasi III tahun 1809. Itulah sebabnya, Regulasi Den Haag melarang penggunaan alat dan cara berperang yang dapat menimbulkan ‘luka-luka yang berlebihan’ dan ‘penderitaan yang tidak perlu’. Jika membunuh dengan peluru biasa dapat mengakibatkan kematian seorang musuh; maka mengapa pula harus mengkikirnya sehingga jasad korban menjadi hancur dan tidak dapat dikenali? Itulah penderitaan yang tidak perlu…



C. Asas Ksatriaan (Chivalry)


Asas ini mengandung arti bahwa di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan Hukum Humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang.[4]

Asas kesatriaan tergambar di dalam hampir semua ketentuan Hukum Humaniter.  Sebagai contoh, mari kita lihat Konvensi Den Haag III (1907) mengenai permulaan perang (the commencement of hostilities). Berdasarkan Pasal 1 Konvensi III ini, ditentukan bahwa peperangan tidak akan dimulai tanpa adanya suatu peringatan yang jelas sebelumnya (previous and explicit warning), baik dalam bentuk pernyataan perang (declaration of war) beserta alasannya, atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (ultimatum with conditional declaration of war).

Nah, tentu secara logika aturan ini rasanya tidak masuk akal. Bukankah kelihatannya suatu pihak dapat memenangkan peperangan jika ia menyerang secara diam-diam ketika pihak musuh lengah atau secara mendadak tanpa pemberitahuan lebih dahulu? Namun pada kenyataannya, aturan Hukum Humaniter justru menentukan sebaliknya. Hal ini tidak lain adalah refleksi dari asas kesatriaan yang tercermin di dalam Konvensi Den Haag III.

Contoh lain dapat dilihat pada ketentuan Pasal 23 Lampiran Konvensi Den Haag IV yang disebut juga Regulasi Den Haag (Hague Regulations). Kita ambil salah satu contoh saja, yaitu Pasal 23 ayat(c) yang menetapkan bahwa seorang kombatan dari pihak negara yang bersengketa dilarang membunuh atau melukai musuh yang telah menyerah, atau yang tidak mampu melakukan perlawanan lagi.

Ketentuan ayat di atas, jika diperhatikan selintas, juga rasanya tidak masuk akal. Bukankah lebih mudah untuk memenangkan pertempuran jika pihak musuh dibunuh, dilukai atau dibuat ‘tidak berdaya’ selagi ia menyerah atau tak mampu lagi bertempur? Namun, ternyata aturan Hukum Humaniter menentukan sebaliknya.

Oleh karena itu, seandainya saja tidak diterapkan asas kesatriaan dalam pembentukan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter, maka sudah hampir pasti peperangan akan berlangsung dengan sangat brutal dan keji. Jika sudah ada aturannya saja perang masih menyisakan kekejian, maka … bagaimanakah pula jadinya jika perang berlangsung tanpa aturan…?



Sumber :

[1]Kunz, Joseph, The Changing Law of National, 1968, hal 873, sebagaimana dikutip dalam Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 34.
[2]Dictionary of Military and Associated Terms, US Department of Defence, 2005, dapat diakses pada http://usmilitary.about.com/od/glossarytermsm/g/m3987.htm
[3]Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hal. 11.
[4] Ibid.
5. Repost: https://bysteveneyon.wordpress.com/2014/04/14/hukum-humaniter-internasional-hukum-perang-internasional/

COMMENTS

BLOGGER
Name

#LetWestPapuaVote,7,5 Hal,28,Aborigin,4,Aceh,17,Adat,7,Afrika,1,Air Terjun,1,Akademisi,3,Aksi,107,Aktivis,54,Aktual,4,Al Jazeera,3,Alam Papua,2,Ambon,2,Amerika Serikat,25,Amnesti Internasional,5,Amnesty,1,AMP,99,Amungme,2,Anak Fakfak,5,Anak Kembar,2,Anak Papua,24,Analisa,2,Ancaman,10,Aneh,27,Aneksasi,19,Anglikan,1,Antaranews,7,Antarapapua,1,Antroplogi,1,Aparat,9,APEC,1,AprilMob,1,Arab Saudi,5,Arahmah,2,Aristokrasi,1,Arnold Clemens Ap,1,Arsip Rahasia AS,2,Arso,1,Arti Mimpi,1,Artikel,6,Artis,7,ASDP,1,ASEAN,2,Asia Pasifik,2,Asia Tenggara,2,Asian Games 2018,1,Asing,1,Asmat,6,ASNLF,1,Asrama,3,Astronaut,1,AU,1,Auckland,2,Australia,41,Awards,1,Awepa,1,Ayat Alkitab,1,Ayub Waker,3,Badai,7,Bagan,1,Bagdad,1,Baghdad,1,Bakar Batu,1,Bakar Lilin,2,Balairungpress,1,Bali,4,Balim,1,Bandung,6,Bangsa Papua,111,BangsaMoro,1,Banjir,2,Barack Obama,3,Barcelona,3,BBC,5,BBM,2,Beasiswa,1,Beat Papua,2,Bebas,1,Bekasi,1,Belajar,2,Belanda,7,Bencana,2,Bendera,16,Beni Pakage,1,Benny Giay,3,Benny Wenda,12,Bentrok,3,Bentuk Negara,8,Berita,115,Berita8,1,Beritaekspres,1,Beritaenam,2,BeritAnda,1,Beritsatu,16,Biak,10,Bintang Kejora,15,Bintang Papua,34,Bintuni,2,Biodata,1,Biografi,1,Bisnis,2,Blokade,1,Blokir,3,BMP,4,BNPB,1,Bob Carr,1,Boikot,9,Bola,3,BOM,8,Bomberay,2,Borneo,4,Boston,3,Bougainville,1,BPS,2,Brasil,3,Brexit,1,Brimob,4,Brussels,1,Brutal,2,Buah Merah,1,Budaya,1,Bukti,1,Buku,6,Buku Papua,8,Bulan,1,Buronan,1,Buruh,6,Burung Cendrawasih,4,CahayaPapua,2,Cak Nun,1,Caledonia,1,California,1,Cambuk,1,Campaign,4,Capres,1,Catalonia,8,Catatan,193,Cendrawasih,1,Cepos,4,Cerita,4,Champions,1,Chechnya,1,China,3,Cita Citata,10,CitizenJurnalis,1,CNN,15,Computer,3,Contact,1,Cuaca,2,Culture,1,Curahan Hati,4,Curahan Hatiku,4,Daftar,2,Dailipost,1,Dana,1,Dana OTSUS,4,DAP,3,Dayak,1,Deiyai,13,Deklarasi,3,Dekolonisasi,4,Delegasi,3,Demi Nawipa,1,Demokrasi,15,Demokrasi Kesukuan,2,Densus 88,1,Deplu,2,Depok,1,Deportasi,2,Detiknews,18,Dewan Adat,1,Dewan Gereja,3,Dewan HAM,8,Dewan Komite,1,Dialog,31,Diplomasi,1,Diplomat,8,Diskriminasi,4,Diskusi,4,Disnaker,1,Distrik Kokas,1,DNA,1,DNP,2,Doa,2,Doaku,2,Doberai,14,Dogiyai,3,Dokumenter,1,DOM,1,Dominion,1,Download,1,DP,2,DPD,1,DPR,8,DPRP,8,Dr. Phil Erari,2,Dr.Thom Wainggai,2,Dubes,9,Duka,10,Dukungan,12,Edisi,1,Edo Kondologit,1,EdudaNews,1,Ekonomi,13,Eksekusi,24,Ekspor,1,El-Gibbor Ministry.net,5,ELSHAM,1,Emas,2,Emtv,1,entertainment,3,Epen Cupen,1,Eramuslim,1,Eropa,7,ESDM,2,Etnohistori,1,Facebook,26,Fakfak,49,Fakfak Picture,6,Fakta,4,Farhat Abbas,1,Fatwa,1,Featured,1,Federal Papua,14,Federasi,10,Fiji,10,Filep Karma,5,Filipina,2,Film,3,Filsuf,1,Flotilla,8,FNMP,1,Foker LSM,1,Forkorus Yaboisembut,3,FORMAT,1,Foto,4,FPI,3,FPM-TF,2,FPR,1,Freedy Numberi,1,Freeport,65,FRI-West Papua,38,FRI-WP,14,Front Pembela Islam,2,Fungsi Otak,1,Gadis,1,GAM,1,Gambia,1,Garam,1,GARDA BAWA,1,Garuda,3,Gatra,2,Gaza,1,Gempa,5,Gempar,7,Gender,1,Generasi Papua,22,GERBANGDUTAS,1,Gereja,19,GIDI,3,GKI,1,Globalvoicesonline,1,Golkar,1,GPI,1,Gresik,1,Gresnews,1,GRPB,1,Gubernur,10,Guyana,1,Habelino,4,Habib Rizieq,4,Hacker,16,Hai Tanahku Papua,1,HAM,80,Hamah Sagrim,1,Hamas,4,Hanter,1,Hari Perempuan Sedunia,5,Harian Terbit,2,Herman Wainggai,8,Herman Wanggai,41,Hip Hop,2,Hipwee,1,HKBP,2,Hoax,1,Honiara,3,Honorer,1,HPH,2,HRW,3,HTI,1,Hubert Mabel,1,Hukum,26,Hukuman Mati,7,HUT INDONESIA,12,HUT KNPB,5,HUT PAPUA,43,HUT PI,5,HUT RI,1,Hutan,5,Ibadah,3,Ibu,1,Idiologi,5,Idul Fitri,1,Ikan,1,Ilegal,5,Iman,1,Imigrasi,3,imparsial,1,Imperialis,1,India,3,Indonesia,397,Indonesianreview,5,Indopos,1,Indoprogres,4,Indoprogress,3,Info Papua,9,Inggris,12,Injil,4,Integrasi,2,INTEL,1,intelijen,3,Internasional,96,Internet,2,Interpol,1,Investasi,2,IPMAPA,10,IPWP,1,Irak,6,ISIS,25,Islam,2,Islamabad,1,Ismail Asso,3,Israel,18,Istilah,2,Italia,1,Itoday,1,Jacob Rumbiak,4,Jakarta,35,Jalan,2,Jambi,1,Jaringnews,1,Jawa,2,Jawapos,3,Jayapura,49,Jayawijaya,1,JDP,9,Je.Wenda,1,Jefry Wenda,1,Jenewa,6,Jenis Kekuasaan,3,Jenius,1,Jepang,3,Jerat Papua,2,Jerman,4,Jhon Kei,2,Jimmy Demianus Ijie,1,JK,1,Jogja Berduka,1,Jogjakarta,25,Jokowi,103,JPNN,15,Jubi,104,Jubir NRFPB,3,JURNAL3.COM,1,Jurnalis,10,JurNas,1,Kabar24,1,Kae,2,KAI,1,KAIMANA,5,Kajian,1,Kaleb,1,Kalimantan,3,Kamasan,10,Kampanye,3,Kanal Satu,1,Kantor,3,Kapitalis,1,Kapolda,17,Kapolri,1,Kasih Tuhan,1,Kasus,18,kata Bijak,8,Kata Gambar,1,Kataku,17,Katolik,3,Kawan,1,KBR68H,1,Kebebasan,2,Kebersamaan,1,Kebijakan,3,Kebohongan,2,Kecelakaan,6,Kedaulatan,1,Kedubes,7,Keerom,1,Kejahatan,4,Kejenuhan,1,Kekerasan,30,Kematian,2,Kemenkumham,2,Kemerdekaan,5,Kendeng,3,Kepribadian,2,Kereta Api,4,Kerjasama,3,Kerusakan,1,Kesaksian,1,Kesehatan,6,Kewarganegaraan,1,Kingmi,1,KIP,1,Kisah Cinta,2,Kisah Perjuangan,5,Klasis,1,Kleptokrasi,1,KNPB,139,KNPB Konsulat Indonesia,3,KNPI,7,Kodam,1,Koleksi,1,Koloni,1,Kolonialisme,4,Kominfo,5,Komite Independen Papua,1,Komnas HAM,14,Komnas TPNPB,15,Komoro,2,KOMPAS,34,Kompasiana,4,Komunis,1,Konfederal,1,Konfederasi,3,Konflik,6,Kongres,7,Kongres Rakyat Papua III,11,Konservasi,1,Konsolidasi,1,Konspirasi,3,Konsulat,1,KONTRAS,7,Konvensi Jenewa,1,Kopi,2,Koran Kejora,1,Korban,59,Korea Selatan,1,Korea Utara,5,Korowai,3,Korupsi,1,Koruptor,2,KP-FMK,1,KPP,1,KRI Bung Tomo,1,KRIMINAL,2,Kristen,2,Kronologi,4,KTP,2,KTT,3,Kualisi Ham,2,Kudeta,1,KUHP,1,Kulonprogo,2,Kumparan,1,Kumpulan Jepretanku,1,Kunjungan,20,Kupang,1,Kurdi,2,Lagu Kebangsaan,3,Lambang,1,Laporan,6,Larangan,5,LBH,19,LBH Jatim,1,LBH Papua,1,Leonie Tanggahma,1,Letter,3,Letusan,1,Liberalisme,2,Lifestyle,1,Liga,1,LIPI,6,Liputan6,12,Lirik Lagu,14,LITP,1,LMA,2,LNG,1,Logistik,1,London,5,Longsor,1,LP3BH,9,LPSK,1,LSM,1,Luar Negeri,68,Mahasiswa,87,MAI,4,Majalah Selangkah,3,Makanan,1,Makar,18,Makasar,4,Maklumat,3,Mako Tabuni,1,Malam Kudus,1,Malang,9,Malasya,2,Malaysia,8,Malu,1,Maluku,8,Malware,1,Mama,2,Mamberamo,1,Mambesak,1,Mambunibuni,1,Manado,10,Manajemen,6,Manajemen Konflik,3,Mandat,1,Manifest,1,Manila,1,Manokwari,57,Mansinam,2,Manusia,1,Markus Haluk,3,Markus Yenu,2,Marshal Island,1,Marthen Goo,2,Mascho-Piro,1,Massa,1,Mata kuliah Ilmu Politik,3,Mataram,1,Materi,1,Mayday,8,Mbaham,1,Media,11,Media Asing,2,Mediasi,2,Medsos,11,MeePago,1,Megawati,1,Melanesia,9,Melbourne,5,Melindo,4,Memori,1,Mendopma,1,Menkeu,1,Menkominfo,2,Menkopolhukam,4,Menlu,5,Menpora,1,Merauke,16,Merdeka,6,Merdeka.com,4,MetroNews,13,Mifee,2,Militer,18,Militerisme,4,Militeristik,2,Mimika,2,Mimpi,1,Misteri,4,Mobokrasi,1,Monarki,1,MOP,11,Motivasi,14,Motivasi Dan Dasar Cinta,4,MPR,1,MRP,3,MRP-PB,2,MSG,53,Muhamadiyah,2,MUI,3,Mural,1,Musik,7,Musisi,4,Mutiara Hitam,1,My Photos,24,Nabire,11,Naftali Edoway,1,Nama,2,Napalm,1,NAPAS,6,Narkoba,11,Nasional,8,Nasionalis NKRI,3,Nasionalis Papua,16,Natal,9,Natalius Pigai,8,Nauru,1,Navi Pillay,1,Nduga,4,Negara,7,Negara Gagal,3,Negara Kesatuan,3,Negara Konfederasi,2,Negara Papua,48,Negara Rakyat Nusantara,55,Negara Serikat,1,Nelayan,1,Neolib,1,New York,7,New Zealand,5,news,1,NFRPB,75,Nobel,2,Nomor1,1,Novel,1,Nowela,1,NRN,57,NTT,2,Nusantara,7,Nusantaratimes,1,NYIA,1,OAP,8,Oase,1,Octoviaen Gerald Bidana,1,Oikoumene,3,Okezone,14,Oklokrasi,1,Olah Raga,3,Olah Vokal,1,Oligarki,1,Ombak,1,Onestep-news,1,Operasi,2,Operasi Militer,2,Opini,114,OPPB,1,Orasi,1,Organisasi,14,Ormas,1,Otak,1,OTK,1,Otonomi,1,Otsus,7,Otsus Plus,9,Pabrik,1,Padang,1,Paguyuban,1,Pahlawan,1,Pajak,1,Pakar,2,Pala,1,Palestina,12,Palingkeren.com,1,Palsu,7,Palu,1,Pamer Voice,4,Pancasila,4,Pandanganku,44,PANGDAM,1,Panggilan,1,Panglima,3,Paniai,13,Panitia Natal 10,1,Panji,1,PAP,1,Papua,299,Papua Barat,3,Papua Bersatu,3,Papua Menggugat,5,Papua Merdeka,64,Papua New Guinea,6,Papua Post,16,Papuan,3,Parlemen,3,Parlemen Rakyat Daerah,8,Parlementer,2,Partai Hijau Australia,1,Partai Lokal,2,Pasifik,20,Paskah,1,Pastor,2,PASTOR JOHN DJONGA,2,Pastor Neles Tebay,7,Patriot,1,PBB,68,PBHI,1,PDP,1,Pdt. Socratez S. Yoman,34,Pejua,1,Pejuang,5,Pekabran Injil,6,Pelajar,1,Pelanggaran,23,Pelantikan,4,Pelopor,1,Pemakaman,2,Pembacokan,1,Pembajakan,2,Pembakaran,10,Pembangunan,6,Pembebasan,2,Pembubaran,1,Pembunuhan,13,Pemekaran,7,Pemerintahan,7,Pemilih,1,Pemilu,2,Pemimpin,14,Pemimpin Terlama Di Dunia,1,Pemuda Papua,1,Penangkapan,85,Penculikan,4,Pencuri,3,Pendatang,2,Pendeta,3,Pendidikan,4,Penduduk,3,Peneliti,2,Penelitian,1,Penembak Jitu,1,Penembakan,54,Pengalamanku,1,Pengamat,5,Pengantar Ilmu Politik,5,Penggusuran,3,Pengungsi,2,Penjajahan,12,Penulis,1,Penyiksaan,3,Pepera,12,Perang,20,Perang Dunia III,1,perasaanku,1,Perawan,1,Perbatasan,4,Perdamaian,2,Perdasus,1,Perempuan,19,Peringatan,2,Peristiwa,3,Perjanjian,6,Perjuangan,7,Pernikahan,2,Pers,6,Persatuan,2,Perserikatan Negara,1,Persipura,4,Persipuramania,3,Perundingan,4,Pesan Group,3,Pesawat,8,Petisi,23,PGI,1,PH,1,Phaul Heger,19,Phoenix,1,Photo,2,Photo Gabungan,4,Photo Jepang,1,Photo Kongres,1,Photo Papua,12,PIA,1,Picture,35,Picture Papua,20,Pidato,8,PIF,9,Pikiranku,5,PIlar Demokrasi,1,Pilgub,2,PILKADA,2,Pilpres,7,Pinang,1,PKI,2,PKMFP,2,PKS,1,Plutokrasi,1,PMKRI,1,PNG,32,PNPB,1,PNWP,9,Pohon Natal,4,Pojoksatu,1,Polandia,1,Polisi,32,Polisi Nasional Papua,1,Politik,2,Politik Rakyat,3,Politisi,1,Polri,9,Populisme,1,Pornografi,1,Port Moresby,4,Port Numbay,11,Port Vila,7,Portalkbr,4,Pos,1,Posko,3,POSTER,1,Postingan,102,PPR,1,Prabowo,2,Prakata,1,Prancis,3,PRD,16,Prediksi,1,Preman,4,Presiden,12,Presidensil,2,Profil Negara Papua,3,Profile,2,Program Ke Kampung,1,Proklamasi Papua,14,Protektorat,1,PRPPB,16,PS,2,PSSI,1,Puisi,41,Puisi Cinta,21,Puisi Cinta Dan Perasaan,8,Puisi Duka,1,Puisi Kebahagiaan,3,Puisi Kehidupan,5,Puisi Kerinduan,2,Puisi Kritik,1,Puisi perasaan,3,Puisi perasaanku,3,Puisi Perjuangan,8,Puisi Perpisahan,1,Pulang,1,Pulau,2,Pulau Manus,1,Puncak Jaya,5,Puncak Papua,1,Quaker,1,Qureta,2,R4,1,Radar Sorong,20,RadarTimika,5,Radio Australia,2,Radio Streaming Papua,1,Radionz,1,Raja Ampat,1,rakyat Papua,4,Ramalan,1,Ranting Patah,2,Rappler,2,Ras Papua,2,Rasis,15,Ratu,1,Referendum,20,Refleksi,5,Reformasi,1,Rekayasa,3,Rekomendasi,1,Renungan,11,Represif,1,Republik Papua,8,REPUBLIKA,7,Resolusi,1,Revolusi,1,Revolusi Budaya,4,Revolusi Papua,1,Rex Rumakiek,1,Riau,3,RMS,10,Rohingnya,1,Roma,2,Roma Agreement,4,RSP,1,RSUD,1,Rupiah,2,Rusia,5,Rutan,1,RUU,3,Sabah,1,Sabun,1,Sagu,1,Sains,3,Saireri,4,Saksi,1,Salatiga,3,Saleh Partaonan Daulay,2,Samoa,2,Sampul Facebook,5,Sandal Jepit,1,Sandera,2,Sarawak,3,Sastra,1,Sawit,2,SBY,1,SDA,3,SDM,1,Sebby Sambon,1,Sejarah,10,Sejarah Indonesia,12,Sejarah Injil Di Papua,2,Sejarah NKRI,7,Sejarah Papua,25,Seks,1,Selpius Bobi,1,Semangat,1,Semangat Papua,2,Semarang,7,Semen,3,Seminar,10,Senator,5,Seni,5,Seni Rupa,1,Senjata,4,Sentani,5,Seruan,39,Serui,9,Seruu.com,1,SETARA,1,Setwapres,2,Sharia,1,SHDRP,1,Shio,1,Siaran Pers,16,Sidang,7,Sifat,1,Sikap,2,Sinar Harapan,2,Sindonews,15,Singapura,1,Sistem Pemerintahan,7,Situbondo,1,Situs,3,Siwalima,1,Skenario,2,SKP-HAM,2,Slanks,1,Smelter,5,SMPP,1,SODELPA,1,Solidaritas,13,Solidaritas Perempuan Papua,5,Solo,1,Solomon,11,SONAMAPPA,2,Sorong,21,Sorotan,2,Sosialisasi,1,Spam,1,Spanyol,5,SPM,3,SPM-PB,2,Sports,4,Sri Lanka,1,Sri Paus,6,SSKM,3,Status Facebook,4,Stigma,1,Stiker,1,Stop Miras,4,Struktur Negara,3,Student,1,Suaka,1,Suara,3,Suara Pembaruan,3,Suara Rakyat,4,Sudan Selatan,1,Sukhoi,1,Sukoharjo,1,Suku,2,SUKU MBAHAM,2,Suku Pedalaman,1,Suku Primitif,1,Sulawesi,3,Sulpap,1,Sultan,2,Suluh Papua,7,Sumpah Pemuda,3,SUP,7,Supiori,1,Surabaya,13,Surakarta,1,Surat,16,Sùrat,1,Suriah,4,Suva,3,Sydney,3,Syria,1,Syukuran,2,Tabrakan,2,Tagor,1,Tahanan,5,TALIBAN,2,Tambang,4,Tambrauw,2,Tami,1,Tanah Papua,3,Tapanews,2,Tapol,10,Teatrikal,1,Teknologi,7,Telkomsel,1,Tembagapura,9,Temp,1,Tempo,15,Tentara,2,Teori,1,Terasing,1,Ternate,1,Teror,4,Teroris,8,Terpidana,2,Tewas,1,Texax,1,Thaha Alhamid,2,The Comens,5,Tidore,1,Tim 7,2,Timika,39,Timnas Papua,1,Timokrasi,1,Timor Leste,4,Timur Tengah,2,Tionghoa,1,Tips,7,Tips Kesehatan,11,Tips-Tips Komputer,11,Tips-Tips Motivasi,9,Tirani,1,Tjahjo Kumolo,1,TMP,1,TNI,29,Tokoh,11,Tokoh-Tokoh,28,Toleransi,2,Tolikara,12,TP,1,TPN/OPM,93,Tradisi,1,Tragedi,2,Transmigrasi,5,TribunNews,17,Trikora,9,TRONDHEIM,1,TRWP,9,TTS,1,Tuduhan,1,Tugu,1,Turki,2,Tuvalu,2,TV Papua,1,TVONE,1,Twitter,2,Uang,1,Ucanews,4,UFO,2,Uganda,1,UGM,2,Ulang Tahun,1,ULMWP,71,UNCEN,9,Undangan,3,Unesco,3,UNGA72,14,Uni,1,Uni Eropa,2,UNICEF,1,UNPO,1,UNTEA,1,UP4B,9,USAID,1,Uskup,3,Ustad Fadlan Garamatan,2,Utikini,2,UU,3,UURWP,1,Valentin’s Day,5,Vanuatu,25,Vatikan,2,Venezuela,1,Veronica Koman,1,Victor Yeimo,10,Vidio,54,Vietnam,1,Virus,3,Visa,1,Visa Papua,1,Vivanews,13,Voanews,7,Wagub,1,Waisai,1,WALHI,1,Wall Facebook,13,Wamena,5,Wapres,2,Warta Papua,1,Wartawan,11,Washington,12,Washingtonpost,1,Wasior Berdarah,7,Wawancara,7,WCC,1,Wellington,5,West Papua,77,West Papua Media,1,Western Sahara,1,Willem Wandik,3,Wissel Van Nunubado,28,WNA,1,WNP,1,Wondama,1,wor,1,WORLD,73,WORLD CUP,1,WPAN,1,WPNA,8,WPNCL,4,WPNLA,2,WPNYC,1,WPRA,3,WTO,1,WWF,1,Yahudi,1,Yahukimo,1,Yalimo,1,Yaman,2,Yapen,1,Yason Ngelia,3,Yerusalem,3,yogyakarta,74,Yorrys Th. Raweyai,1,Yunani,1,Yusak Pakage,1,
ltr
item
West Papua Blogger: Hukum Perang Internasional (Hukum Humaniter Internasional)
Hukum Perang Internasional (Hukum Humaniter Internasional)
https://3.bp.blogspot.com/-q4OgniWO6ww/WhT2f52BbzI/AAAAAAAAR-s/vc6ytoHYYLMcwkmeKn29EMxyRmx13uwuACLcBGAs/s1600/limitation1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-q4OgniWO6ww/WhT2f52BbzI/AAAAAAAAR-s/vc6ytoHYYLMcwkmeKn29EMxyRmx13uwuACLcBGAs/s72-c/limitation1.jpg
West Papua Blogger
https://phaul-heger.blogspot.com/2017/11/hukum-perang-internasional-hukum.html
https://phaul-heger.blogspot.com/
https://phaul-heger.blogspot.com/
https://phaul-heger.blogspot.com/2017/11/hukum-perang-internasional-hukum.html
true
3552930492203703242
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy