Header Ads

Surat Presiden Papua untuk Presiden Indonesia, bukan untuk Barisan Merah Putih

Semenjak kongres rakyat papua III, struktur  Negara dan perangkat kenegaraan sudah dipulihkan. Papua Barat secara resmi dan sepihak menyatakan diri sebagai bangsa dan Negara merdeka terlepas dari kesatuan republic Indonesia.

Dan Negara Papua yang dipulihkan itu dikenal dengan nama Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB). Sesuai hasil Kongres III  Presiden Forkorus Yaboisembut. SPd dan Edison Waromi sebagai Perdana Menteri.

Dengan beberapa tahapan dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan bangsa Papua. Mekanisme internasional yang diikuti, salahsatunya dengan melalui proses perundingan dengan mengirimkan surat kepada pemerintah republic Indonesia agar duduk bersama dimeja perundingan untuk membicarakan  persoalan Papua. Papua telah diklaim  sepihak oleh Indonesia semenjak 1961an silam melalui tiga komando rakyat yang dikumandangkan Soekarno.

Surat pertama pada masa pemerintahan Sosilo Bambang Yudhoyono tak pernah direspon, dan selanjutnya dimasa Joko Widodo, Dikutip dari jawapos :  Surat kedua akhirnya kembali dilayangkan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) kepada Presiden Jokowi setelah surat pertama tak mendapatkan balasan.

Surat tahap kedua ini dikatakan menjadi surat terakhir yang menawarkan perundingan dengan pemerintah Indonesia sebelum pihak NFRPB menempuh jalur diplomasi yang lebih tinggi yakni sidang mahkamah internasional.

"Ini sifatnya sekalian memohon diri dari tahapan negosiasi dengan Pemerintah Indonesia untuk menuju ke Mahkamah Internasional. Surat pertama sudah disampaikan sejak jamannya Presiden SBY dan kini Presiden Jokowi namun hingga kini belum ada jawaban," kata Komandan Kepolisian NFRPB, Elias Ayakeding yang didampingi sejumlah anggota NFRPB di Prima Garden Abepura, Kamis (20/7).

Dan untuk surat tahap kedua ini dikatakan pihak NFRPB sekalian mohon diri karena jika tetap tak ditanggapi maka pihaknya lansung membawa persoalan Papua ke Mahkamah Internasional sesuai dengan aturan piagam PBB pasal 35 ayat 2.

"Saya minta agar negara-negara anggota PBB mengambil sikap toleransi (tidak diskriminatif) terhadap hukum bangsa-bangsa tentang aneksasi wilayah negeri Papua Barat (mantan wilayah kolonial Netherlands New Guinea) dan Unilateral Declaration of Independence (UDI) Bangsa Papua di Negeri Papua Barat, 19 oktober 2011 di Jayapura sebagai dasar huhum terbentuknya NFRPB," tulis Forkorus.

Setelah surat kedua dilayangkan, ada satu tokoh dari Papua yang dikenal  sebagai salahsatu peserta pepera yang menangapi. Beliau juga merupakan salahsatu orang yang anti dengan Papua Merdeka. Siapa dia? Yah Ketua Barisan Merah Putih, Ramses Ohee;  pernyataan beliau juga dimuat di Jawapos.

Padahal surat dari presiden Papua ditujukan untuk presiden Indonesia dan bukan untuk ketua barisan merah putih. Memang setiap orang boleh berbeda pendapat dan setiap pendapat itu haruslah dihargai tetapi yang menjadi persoalan jika penyampaian pendapat itu tidak disertai dasar yang jelas.

Berikut beberapa kutipan ketua barisan merah putih yang dikutip dari jawapos:  "Saya juga baru dengar soal kelompok NFRPB ini, namun sebagai orang tua di Papua, saya mau sampaikan bahwa Papua hadir dan menjadi bagian dari NKRI adalah kehendak Tuhan. Saat itu ada 1.026 putra Papua mengikuti dewan musyawarah Pepera bersama PBB mulai 12 Juli - 2 Agustus 1969 dan hasilnya kami menyatakan bagian dari NKRI, lalu apa yang mau dipersoalkan," ujar Ramses di kediamannya.

(note: dari 1026 peserta, ada 1 suara yang memilih Papua Merdeka link ini |||  lihat video / Pengalaman Pepera dibawah ini: )
Selanjutnya beliau juga menambahkan: Namun jauh-jauh hari, kata Ramses, Papua juga sudah terlibat dalam bersatunya Indonesia. Yakni, lewat moment sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dimana dua wakil Papua, Porey dan Orpa yang merupakan kedua orang tuanya.

"Jadi sebelum ada Pepera, kami juga telah memiliki komitmen untuk bersatu dengan Indonsia. Kami tak bisa dipisahkan dengan apapun dan pernyataan ini telah diabadikan di PBB," tegasnya.

Menarik untuk kita lihat bersama, benarkah ada orang Papua atau wakil papua yang ikut dalam sumpah pemuda itu?  Daftar hadir peserta atau yang mengikuti sidang, ataupun sumpah pemuda itu tidak ada nama dan wakil dari Papua. Silahkan baca tulisan ini tentang Siapa wakil Papua di Sumpah Pemuda

PBB sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa, ketika mayoritas rakyat Papua terus menuntut untuk merdeka, faktanya Timur Timor, yang dianeksasi oleh Indonesia dapat memperoleh kemerdekaannya pada 1999, lagi-lagi pernyataan pak Ramses tidak sesuai.

Bagian terakhir dalam pemeberitaan itu juga dituliskan, Ramses menegaskan, upaya siapapun dari kelompok manapun yang ingin memisahkan Papua dari NKRI, akan sia-sia. Pasalnya, kata Ramses, Papua menjadi bagian dari NKRI tak lepas dari restu Tuhan. Selain itu, PBB yang dulu menjadi saksi untuk para tokoh Papua meminta menjadi bagian dari NKRI masih PBB yang sama dan tak ada PBB yang lain.

Ahhh yang benar saja? Bukankah jika restu Tuhan maka indonesiapun tidak akan merdeka dari belanda, demikian pula bangsa-bangsa yang lain. Indonesia merdeka pun mengikuti proses yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Papua juga sama, pasti akan sampai pada perjuangan akhirnya, diakui sebagai sebuah Negara Merdeka.


Ref: http://www.jawapos.com/read/2017/07/21/145643/ingin-berpisah-dari-nkri-ini-surat-kedua-nfrpb-yang-ancam-jokowi

http://www.jawapos.com/read/2017/07/25/146423/tegas-ini-peringatan-tokoh-papua-soal-ancaman-nfrpb-ke-jokowi

http://phaul-heger.blogspot.co.id/2014/10/siapa-wakil-papua-di-sumpah-pemuda.html

Terimakasih Sudah Membaca serta Kunjungan anda disini

Kalau suka, silahkan klik "like/suka" di bawah ini:
Powered by Blogger.