Aksi Mogok Buruh Merupakan Sarana Kedaulatan Buruh Atas Pengolahan SDA

Aksi Mogok Buruh Merupakan Sarana Kedaulatan Buruh Atas Pengolahan SDA
 "Peluh Buruh Freeport Hidupkan Negara, Namun Negara Abaikan Nasib Buruh Freeport"


Ketika harga minyak sawit turun, Mentri keuangan mengatakan hasil produksi freeport menjadi tumpuan bagi masuknya kas negara dari sektor bea cukai. Meskipun demikian pihaknya tidak bisa prediksi besarannya.

Pada prinsip, sejak tanggal 25 April 2017, pemerintah membebaskan pengiriman hasil produksi freeport ke china dan india. sementara itu, berdasarkan data hasil produksi freeport sebelumnya dikirim ke beberapa negara seperti china, india, korea selatan, filipina dan lain-lain.

Data diatas membuktikan bahwa hasil keringat buruh freeport dinikmati oleh pemerintah indonesia, china, india, korea selatan, filipina dan lain sebagainya. kondisi itu membuktikan bahwa negara2 itu sanggat tergantung dengan hasil produksi buruh freeport. artinya jika buruh freeport mogok maka negara-negara diatas tidak akan mendapatkan hasil apapun.

Mengingat telah dibukakan pengiriman hasil produksi freeport ke 2 (dua) negara diatas serta adanya kunjungan Wapres AS yang telah menyepakati divestasi saham senilai 51% untuk indonesia sehingga untuk memuluskan kepentingan AS di papua sehingga presiden jokowi membuat agenda mendadak untuk mengunjungi papua pada tanggal 10 dan 11 Mei 2017 mendatang, salah satu agendanya adalah bertemu masyatakat adat dan pengusaha papua.

Sikap presiden diatas amat lucu sebab mengapa beliau tidak gunakan otoritasnya dan terlibat dalam konflik freeport vs pemerintah indonesia yang menjadikan buruh sebagai posisi tawar kedua pihak. mengingat pada waktu konflik berlangsung ada masyarakat adat yang menyerukan tuntutannya baik di jakarta maupun di papua. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hari ini Pemerintah melalui Resim Jokowi-JK sedang mewujudkan kesepakatan antara wapres AS dan Presiden indonesia yang dilakukan pada bulan april 2017 kemarin.

Fakta sikap negara diatas, secara langsung membuka kemungkinan dimana "Presiden ingin jadikan masyarakat adat dan pengusaha sebagai isu masuknya dalam rangka muluskan kesepakan pemerintah indonesia dan AS atas pengolahan SDA di papua khususnya freeport". Hal itu mulai terlihat jejak dari penegasan L.B. Panjaitan "masak permintaan saham untuk rakyat kok tidak dikasih" yang disampaikan usai dampingi presiden bertemu wapres AS bulan kemarin (April 2017). Serta, Pada kesempatan itu juga Mentri ESDM menjanjikan saham kepada masyarakat adat yang katanya akan dikelola oleh Pemprof papua. (Artinya skenarionya beralih dari buruh freeport ke masyarakat adat untuk wujudkan kepentingan pemerintah indonesia dan AS di papua).

Sementara itu, baru-baru ini ketika Mentri I. Jonan ditanyai terkait agenda mogok buruh freeport dan tuntutannya. Beliau mengatakan, "itu masalah buruh freeport degan manajemen freeport. pemerintah tidak tahu menahu". Sikap Mentri Jonan diatas sangat kontra dengan pernyataan-pernyataannya saat hangatnya konflik freeport vs pemerintah yang menjadikan isu PHK buruh sebagai alat tawar dalam perundingannya. Mungkin inilah yang dinamakan watak asli dari dari "habis manis sepah dibuang" atau "habis dapat 51% saham divestasi soal PHK Buruh freeport ditelantarkan".

Sekalipun sikap negara beralih ke pengusahan dan masyarakat adat. Bukan berarti buruh freeport tidak memiliki posisi tawar. kondisi ekonomi negara yang membutuhkan dana dari hasil bea cukai hasil pengiriman produksi freeport, pasca harga minyak sawit turun... sebagaiman keterangan Mentri keuangan diatas, telah menempatkan posisi buruh freeport pada tempat yang strategis. Untuk itu, harapannya para buruh freeport dapat menuntut lebih selain dari 3 (tiga) tuntutan pokok yg diusung para buruh freeport dalam aksi mogok ini. Tuntutan lebih yang dimaksudkan adalah MEREBUT ALAT PRODUKSI sebab jika BURUH BERKUASA ATAS ALAT PRODUKSI MAKA RAKYAT AKAN SEJAHTERAH.

Selain itu, buruh freeport semestinya juga bisa melirik pihak mana saja yang juga sedang berjuang menyangkut persoalan freeport entah tuntutannya "tutup freeport dan menyelenggarakan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua" maupun tuntutan "dipandang sebagai subjek hukum pemilik tanah adat".

Dalam memperjuangkan tuntutannya melalui aksi mogok buruh freeport diharapkan agar dapat menanamkan "prinsip kebebasan berdemokrasi dalam serikat pekerja itu sendiri". Hal itu didasarkan atas fakta semua organ buruh memiliki tuntutan pokok yang sama dan tentunya akan bekerja sama sebab semuanya alami penindasan yang sama baik oleh negara maupun perusahaan.

Untuk memberikan sedikit catatan efaluasinya dari perjuangan sebelumnya maka disebutkan beberapa kasus sbb : 1). Kasus SPSI mengusir SBSI saat pertemuan dengan manajemen freeport; dan 2). Kasus saat buruh freeport hendak mogok dan ada sebagian buruh freeport yang memilih tetap kerja.

Melalui kedua kasus diatas menunjukan adanya dua kubu dalam buruh freeport, kondisi itu sukses dimanfaatkan oleh pihak tertentu (yang belajar manajemen konflik) sebagai peluang untuk memberikan ultimatum "akan mengawasi serikat buruh yg melarang buruh lainnya untuk mogok", bahkan manajemen freeport sendiri mengatakan "mogok tidak berdasarkan hukum". artinya keduanya mengarah pada ancaman perpecahan dalam gerakan buruh freeport dimana hal itu disukseskan oleh sikap gerakan buruh freeport sendiri. Semoga dua kasus diatas dapat dijadikan pelajaran untuk melaksanakan aksi mogok kerjanya.

Pada prinsipnya "aksi mogok buruh" dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, jika ada pihak yg katakan aksi mogok tidak ada dasar hukum maka disarankan untuk baca UU HAM.

Akhirnya diucapkan selamat sukses kepada para buruh freeport yang sedang melakukan aksi mogok, percayalah bahwa perjuangan mogok buruh membuktikan bahwa "buruh telah menempatkan dasar perjuangannya pada kekuatan buruh sendiri".

Saya yakin perjuangan buruh freeport akan sukses karena kondisi ekonomi negara butuhkan hasil produksi buruh, untuk itulah tuntutan yang lebih tinggi menjadi sebuah keharusan.

JANGAN SEKALI KALI MENGANTUNGKAN NASIB KEPADA PEMERIBTAH DAN PERUSAHAAN karena keduannya sama-sama sebagai PENGHISAB KERINGAT BURUH DAN PENINDAS BURUH baik melalui sistim pengupahan dan sistim pencucian uang (PEMERINTAH) serta sistim manajemen (PERUSAHAAN).


AKSI MOGOK BURUH MERUPAKAN SARANA KEDAULATAN BURUH ATAS PENGOLAHAN SDA


Catatan Buat Masyarakat Adat Papua :

Dalam Konteks Tanah Adat di wilayah ekplorasi Freeport secara terang menunjukan bahwa PEMERINTAH dan PERUSAHAAN (FREEPORT) adalah Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Tanah Adat sebagaimana diatur pada pasal 385 KUHP.
Jangan mau iming-iming saham dari negara yang sepanjang sejaranya tidak perna menghargai, melindungi, menegakan Hak Asasi Masyarakat Adat Papua yang dijamin dalam UUD 1945



baca :

http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170503134911-85-211913/harga-cpo-anjlok-pemerintah-andalkan-bea-ekspor-freeport/

http://m.katadata.co.id/berita/2017/04/20/mike-pence-bahas-divestasi-freeport-dengan-jokowi-bukan-kalla

http://m.liputan6.com/bisnis/read/2939922/ribuan-pekerja-freeport-mogok-kerja-ini-tuntutannya

http://m.okezone.com/read/2017/05/03/320/1681878/pekerja-freeport-mogok-menteri-esdm-itu-bukan-urusan-saya

http://regional.kompas.com/read/2017/05/03/08080021/karyawan.freeport.mogok.kerja.sebulan.ini.komentar.polisi

Kalo suka, jang lupa klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Aksi Mogok Buruh Merupakan Sarana Kedaulatan Buruh Atas Pengolahan SDA