“Decolonizing the Papuans’ Mind”: Sukuisme dan Nasionalisme

Advertisemen
Banyak akademisi dan aktivis Papua Merdeka melihat diri sendiri dan dunianya dalam kacamata yang sengaja dititipkan orang pihak asing demi kepentingannya. Hasilnya nasionalisme Papua dan diskursus kesukuan dalam nasionalsme diwarnai oleh segala stereotype buatan para penjajah. Apalagi orang Papua sudah dididik dalam pendidikan modern, ditambah pendidikan NKRI.
Akibtanya kita Masyarakat Adat melihat diri kita sebagai oknum dan pihak yang seperti dilihat para oleh penjajah. Kita tidak sadar, ada sebuah rekayasa pemikiran telah terjadi hampir setengah abad lamanya di Tanah Papua. Itulah rekayasa pemikiran orang Papua terhadap dirinya, terhadap dunianya dan terharap sesamanya. Rekayasa yang paling jelas buat orang Papua ialah menyebut orang Papua sebagai orang Indonesia. Rekayasa lain, dan yang lebih parah ialah “melihat diri sendiri dalam kacamata para penjajah”.
Sama dengan seekor sapi atau kuda, yang dipakaikan kacamata hijau di matanya, lalu rumput kering disajikan kepadanya, dengan campuran kimia, maka sang kuda/ sapi akan menganggapnya rumput hijau, dan akan memakannya habis. Anda tahu apa yang bisa terjadi kalau tanpa kacamata? Dia akan tahu bahwa rumput itu kering, tidak-layak makan baginya.
Sukuisme dalam Nasionalisme Papua adalah sebuah tantangan baru, yang kita hadapi. Untuk memahaminya, kita harus melepaskan kacamata penjajah, mengenakan kacamata sendiri dan mengilhaminya.
Masyarakat Adat Papua ialah masyarakat yang berjuang di era pascamodern dan Masyarakat Adat Papua di pulau New Guinea memiliki suku-suku zaman batu yang masih tersisa sampai abad ke-21 ini. Ini bukan hanya sejarah orang Papua, tetapi ini fakta sejarah umat manusia. Lihat tulisan Jared Diamong, “The World Until Yesterday”, yang menjelaskan panjang-lebar siapa dan bagaimana orang Papua, dalam sistem ekonomi, sosial, budaya, dan demokrasi.
Dari modal dasar itu, pembangunan negara-bangsa dalam konteks zaman-batu menjadi tantangan sekaligus peluang. Kalau kita pandai, maka kita dapat manfaatkan demi keuntungan kita hari ini dan terutama untuk anak-cucu kita di masa depan. Tetapi kalau tidak, kita pasti akan menganggap “kesukuan” sebagai sejarah, dan memeluk “nasionalisme” sebagai bidadari “bule”, yang perlu kita nikmati sepanjang sejarah bangsa Papua dan ras Melanesia.
Kalau kita pandai, kita akan menjadikan modal “suku” dan “kesukuan” sebagai bangunan sosial orang Papua/ Melanesia yang menjadi basis utama proses demokrasi, kegiatan pemerintahan, dan modal pembangunan. Tentu saja, ingredient “suku” dan “kesukuan” dalam demokrasi dan pembangunan tidak dimiliki oleh kebanyakan society di dunia di era pascamodern ini. Modal suku dan kesukuan bangsa Papua akan menjadi sebuah teropong bagi umat manusia untuk melihat diri mereka sendiri, sejarah mereka sendiri, identitas dan realitas diri mereka sendiri, lewat eksistensi bangsa Papua di era pascamodern, di dalam negara Republik West Papua.
***

Kata “modernisasi”, “nasionalisme”, “negara-bangsa”, “politik”, “demokrasi” dalam kacamata penjajah, sama dengan “ketiadaan suku dan adat”, “kepunahan masyarakat adat”, “perubahan dari hal-hal berafiliasi dengan suku dan adat kepada afiliasi dengan agama, ideologi dan partai politik dan dengan sistem pemerintahan negara-bagnsa.”
Kata “suku” dan “kesukuan” juga sudah lama dikelompokkan ke dalam konotasi seperti tidak maju, tidak obyektif, perang suku, kekerasan, kejahatan, kanibalisme, kekafiran, jahat, hitam, tidak beragama, dan sebgainya.
Oleh karena itu, dalam kacamata penjajah ini, kemunculan kata “adat” dan “suku” dalam wacana pemerintahan, politik, pembangunan, demokrasi selalu saja dianggap sebagai semua counter-productive. Kata mereka, “Kalau bicara kesukuan, berarti sama dengan bicara perang suku, keterbelakangan, pemikiran kerdil dan sempit, serta tidak nasionalis,” dan seterusnya. Dari pandangan ini terlihat jelas, kita melihat diri kita dalam kacamata pemberian kaum penjajah.
Kampanye Papua Merdeka juga selama ini dihentikan oleh NKRI dengan alasan utama “Orang Papua masih perang suku, orang Papua masih terbelakang, mereka tidak bisa mengatur diri sendiri, mereka butuh NKRI untuk membentu orang Papua maju”, dan sejenisnya. Perihal “suku” dan “kesukuan” menjadi modal dasar kampanye mereka. Semua kampanye politik mereka dibangun atas basis “orang Papua masih belum bisa, karena mereka masih di dalam suku, masih sukuis, masih perang suku”. yaitu warna pandangan penjajah terhadap kaum terjajah.
By the way, penjajahan di seluruh dunia dipicu oleh ajaran Kalvinis Kristen Protestan, bermarkas besar di Jerman, yang memandang orang-orang Masyarakat Adat sebagai kaum kafir, yang tidak beradab, yang melihat kemiskinan terjadi karena kurang iman dan kurang kerja-keras, dan yang mengatakan penginjilan kepada kaum kafir adalah sebuah kewajiban moral dan Amanat Agung Yesus Kristus, yang harus ditunaikan orang Kristen kalau mengharapkan Yesus datang cepat-cepat ke Bumi, menjadi Raja di atas Segala Raja.
Memandang orang non-barat dan masyarakat adat sebagai orang kafir yang harus bertobat, orang ketinggalan zaman yang harus menjadi modern merupakan “drive” utama dari proyek modernisasi, yang di dalamnya ada demokrasi.
***

Sekarang tersedia dan terbuka lebar peluang bagi bangsa Papua secara khusus dan masayarakat adat di seluruh dunia pada umumnya, dengan berbagai pengalaman penderitaan bangsa dan masyarakat adat lain di dunia, termasuk di Indonesia, Papua New Guinea, Amerika Serikat, dan Australia untuk memikirkan masa depan kita di era pascamodern ini, dari berbagai aspek. Kita berpeluang untuk melihat sejarah umat manusia dari semua aspek, dalam potret 3-D dan bahkan 4-D, sehingga kita mampu melihat sejarah kita umat manusia dalam konteks global dan menyeluruh, dari sisi wilayah geografis dan rentang waktu.
Dari banyak buku kita tahu mengapa Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk, alasan apa Uni Eropa dibentuk, apa sebabnya terjadi BREXIT dan apa masa depan berbagai Uni dan Perserikatan yang ada di dunia saat ini. Kita juga sudah tahu apa latar-belakang pembentukan PBB, Uni Eropa, ASEAN, MSG, PIF dan sebagainya.
Kita akan kaget, mendapatkan bukti bahwa faktor “ras”, “suku” dan “nasionalitas” menjadi unsur utama yang meletakkan fondasi dari semua lembaga seperti ini, walaupun bangunan di atasnya dicat dengan berbagai warna-warni dan nama seperti demokrasi, pluralisme, perdamaian, kemajuan ekonomi, dan sebagainya. Di satu sisi para penjajah membangun tanpa menyebutkan namanya, berdasarkan identitas sosial-budaya, di sisi lain para kaum terjajah diperintahkan untuk segera mungkin melupakan identitas-nya dan berbaur ke dalam kesatuan bangunan sosial-budaya yang tidak punya akar, tidak bernyawa, seperti nasionalisme Indonesia, Pancasila, dan sebagainya.
***

Dalam proses “decolonizing West Papua” dari NKRI dan pengaruh barat, kita pertama-tama perlu “decolonize” pemikiran: paradigma berpikir dan titik-total pemikiran kita tentang diri kita sendiri”. Kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti:
  • Di mana akar nasionalisme Papua saya: Apakah ada di dalam diri saya secara individu, secara keluarga, secara marga/ klen, secara suku?
  • Apa manifestasi nasionalisme Papua saya dalam kehidupan berbangsa Papua?
  • Apakah “kesukuan” dan “nasionalisme” bertolak-belakang, ataukah saling membangun satu sama lain?
  • Apakah “kesukuan” berarti anti atau kontra nasionalis?
  • Negara West Papua dibangun di atas “nasionalisme Papua” yang seperti apa? Apa konsep “nasional” dalam nasionalisme Papua? Apakah kita bangun negara West Papua sama persis dengan NKRI: ada Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Desa? Kalau begitu mengapa harus terlepas dari NKRI, padahal apa yang NKRI punya kan sama saja dengan yang mau dibangun Negara West Papua? Apa bedanya?
  • Apa manfaat Negara West Papua bagi  (1) Orang Papua; (2) Ras Melanesia; (3) Masyarakat Adat sedunia; (4) NKRI; (5) Melanesia; (8) Negara-negara Anggota PIF; (9) Negara-Negara Anggota PBB? (10) bagi kehidupan di Planet Bumi?
Sumber: Papuapost
Advertisemen