KontraS: Pembentukan DKN Upaya Bangkitkan Budaya Orde Baru

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar. (Foto: Dedy Istanto) JAKARTA, – Koordinator ...

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar. (Foto: Dedy Istanto)

JAKARTA, – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan bahwa KontraS menolak usulan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto terkait pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

Sebab, kata Haris penolakan ini terkait dengan tujuan pembentukan DKN untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM melalui musyawarah mufakat.
“Pembentukan DKN untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana pelanggaran HAM dengan cara musyawarah mufakat dan memandang proses penyelesaian di peradilan akan menyebabkan konflik dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia merupakan strategi Wiranto menghidupkan budaya Orde Baru yang tanpa pertanggungjawaban hukum terhadap tindak kejahatan,” kata Haris dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, hari Jumat (6/1).

Menurut Haris, Wiranto memiliki agenda terselubung dengan dalih mengunakan kata ‘kerukunan’, seolah-olah Wiranto ingin menunjukkan dirinya punya niat baik untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat masa lalu.

“Padahal gagasan pembentukan DKN terlihat jelas agenda cuci tangan, melanggengkan impunitas dan menghindari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu,” kata dia.
Haris menilai bahwa Wiranto adalah salah satu aktor yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Nama Wiranto disebutkan didalam laporan Komnas HAM; seperti peristiwa penyerangan 27 Juli, Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I dan II, Penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi 1997/1998, Biak Berdarah.

Dan yang tidak kalah penting adalah ketika namanya disebut-sebut di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah Mandate Serious Crimes Unit, yang menyatakan bahwa, Wiranto gagal untuk mempertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan gagalnya Wiranto dalam menghukum para pelaku.
“Wiranto juga tidak bisa begerak masuk dalam yurisdiksi internasional, salah satunya adalah Amerika Serikat (US Visa Wathc List) di tahun 2003. Pada masa Presiden KH Abdulrrahman Wahid atau Gus Dur, Wiranto juga dipecat dari jabatan Menko Polkam, karena dugaan keterlibatan Wiranto dalam kasus pelanggaran HAM yang berat,” kata dia.

KontraS juga mempertanyakan: sejak kapan Wiranto menjadi penafsir ilmu budaya bangsa? Kalaupun merujuk pada budaya untuk musyawarah dan mufakat, hal ini didasari pada budaya yang mana? Tindakan ini jelas semakin lucu, di berbagai persoalan perampasan tanah untuk investasi dan pembangunan, hukum dan budaya adat masyarakat nyaris tidak dilindungi.
“Sementara Wiranto menggunakan dasar budaya untuk kepentingan melindungi kejahatan Negara di mana beberapa di antaranya nama Wiranto diduga bertanggung jawab,” kata dia.

Selain itu, kata Haris perkara-perkara pelanggaran HAM masa lalu tidak bisa hanya diselesaikan melalui musyawarah. Penegakan hukum merupakan roh penting dalam pemenuhan hak-hak korban.
Pernyataan Wiranto yang menyebutkan tidak perlu penegakan hukum melecehkan konstitusi UUD 1945. Pasal 1 UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Wiranto menyelewengkan Amanat Reformasi, UU HAM No. 39/1999, UU Pengadilan HAM No. 26/2000, serta berbagai instrument hukum HAM lainnya yang telah dibuat oleh Pemerintah.
“Dalam konteks visi misi politik Presiden Joko Widodo, gagasan Wiranto bertolak belakang.  Presiden Joko Widodo, dalam Nawa Cita dan RPJMN, dan pidatonya pada peringatan hari HAM, tanggal 9 Desember 2014, dan tanggal 11 Desember 2015, menyatakan bahwa dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu ada dua jalan yang bisa dilalui, yaitu lewat jalan rekonsiliasi secara menyeluruh, dan lewat pengadilan HAM ad hoc,” kata dia.

Menurut Haris, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya mempertebal nilai-nilai kemanusiaan antara relasi pemerintah dan rakyat, termasuk juga menghadirkan keberaniaan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Jalan keluarnya adalah kita semua harus punya keberanian, sekali lagi punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur yudisial maupun non yudisial,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Haris usulan Wiranto tidak dapat diterima karena itu adalah inkonstitusional. Presiden harus menghentikan agenda terselubung dari Menkopolhukam.
“Presiden harus menunjukkan niat baik dan taat prosedur hukum untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM masa lalu,” kata dia.

Selain itu, kata Haris dalam momentum ini juga menguji keberanian Presiden Jokowi untuk mencopot Menkopolhukam, karena tidak sepatutnya pihak yang harusnya dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat justru dibiarkan atau bahkan didukung oleh Presiden untuk mengambil peran penyelesaian pelanggaran HAM.

“Jika dibiarkan, Presiden Jokowi secara sadar dan nyata berkontribusi melanggengkan impunitas dan tidak berdaya dibawah control actor-actor kekerasan dan pelanggaran HAM berat di masa lalu,” kata dia.

Dalam hal ini, kata Haris, Presiden Joko Widodo, segera mengambil sikap tegas untuk meminta Kejaksaan Agung melakukan penyidikan atas kasus-kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM.

“Sejalan dengan itu, Presiden dapat membentuk Komite Kepresidenan yang bertanggungjawab langsung dibawah kendali Presiden untuk membantu Presiden memperjelas skema penyelesaian melalui jalur yudisial dan non-yudisial sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden,” kata dia.

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto ‎mengatakan, Pemerintah segera membentuk Dewan Kerukunan Nasional. Dewan ini diakui Wiranto sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Wiranto, semangat pembentukan dewan ini dilakukan karena alasan penyelesaian masalah bangsa harus didahului melalui musyawarah mufakat untuk menghindari konflik.

“Lembaga-lembaga adat yang ada di seluruh negeri ini sebetulnya nafasnya itu, menyelesaikan konflik dengan musyawarah mufakat dengan cara damai, bukan dengan konflik,” kata Wiranto dalam jumpa pers di Kompleks Istana kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari Rabu (4/1).

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum
Sumber: SATUHARAPAN.COM

COMMENTS

BLOGGER
Name

#LetWestPapuaVote,7,5 Hal,23,Aborigin,4,Aceh,16,Adat,7,Afrika,1,Air Terjun,1,Akademisi,3,Aksi,106,Aktivis,53,Aktual,4,Ambon,2,Amerika Serikat,18,Amnesti Internasional,5,Amnesty,1,AMP,82,Amungme,2,Anak Fakfak,5,Anak Kembar,2,Anak Papua,24,Analisa,2,Ancaman,10,Aneh,27,Aneksasi,18,Anglikan,1,Antaranews,7,Antarapapua,1,Antroplogi,1,Aparat,9,APEC,1,AprilMob,1,Arab Saudi,5,Arahmah,2,Aristokrasi,1,Arsip Rahasia AS,2,Arso,1,Arti Mimpi,1,Artikel,6,Artis,6,ASDP,1,ASEAN,2,Asia Pasifik,2,Asia Tenggara,2,Asian Games 2018,1,Asing,1,ASNLF,1,Asrama,3,Astronaut,1,AU,1,Auckland,2,Australia,38,Awards,1,Awepa,1,Ayat Alkitab,1,Ayub Waker,3,Badai,7,Bagan,1,Bagdad,1,Baghdad,1,Bakar Batu,1,Bakar Lilin,2,Balairungpress,1,Bali,3,Balim,1,Bandung,5,Bangsa Papua,108,BangsaMoro,1,Banjir,2,Barack Obama,3,Barcelona,3,BBC,5,BBM,2,Beasiswa,1,Beat Papua,2,Bebas,1,Bekasi,1,Belajar,2,Belanda,6,Bencana,2,Bendera,13,Beni Pakage,1,Benny Giay,3,Benny Wenda,10,Bentrok,3,Bentuk Negara,8,Berita,113,Berita8,1,Beritaekspres,1,Beritaenam,2,BeritAnda,1,Beritsatu,16,Biak,8,Bintang Kejora,15,Bintang Papua,34,Bintuni,1,Biodata,1,Biografi,1,Bisnis,1,Blokade,1,Blokir,3,BMP,4,BNPB,1,Bob Carr,1,Boikot,9,Bola,2,BOM,5,Bomberay,2,Borneo,4,Boston,3,BPS,2,Brasil,3,Brexit,1,Brimob,4,Brussels,1,Brutal,2,Buah Merah,1,Budaya,1,Bukti,1,Buku,4,Buku Papua,6,Bulan,1,Buronan,1,Buruh,3,Burung Cendrawasih,4,CahayaPapua,2,Cak Nun,1,California,1,Cambuk,1,Campaign,4,Capres,1,Catalonia,7,Catatan,164,Cendrawasih,1,Cepos,4,Cerita,4,Chechnya,1,China,3,Cita Citata,10,CitizenJurnalis,1,CNN,11,Computer,3,Contact,1,Cuaca,2,Culture,1,Curahan Hati,4,Curahan Hatiku,4,Daftar,2,Dailipost,1,Dana,1,Dana OTSUS,4,DAP,3,Dayak,1,Deiyai,11,Deklarasi,3,Dekolonisasi,4,Delegasi,2,Demokrasi,14,Demokrasi Kesukuan,2,Densus 88,1,Deplu,2,Depok,1,Deportasi,2,Detiknews,17,Dewan Adat,1,Dewan Gereja,2,Dewan HAM,7,Dewan Komite,1,Dialog,29,Diplomasi,1,Diplomat,8,Diskriminasi,2,Diskusi,2,Disnaker,1,Distrik Kokas,1,DNA,1,DNP,2,Doa,2,Doaku,2,Doberai,13,Dogiyai,2,Dokumenter,1,DOM,1,Dominion,1,Download,1,DP,2,DPD,1,DPR,8,DPRP,7,Dr.Thom Wainggai,2,Dubes,9,Duka,9,Dukungan,12,Edisi,1,Edo Kondologit,1,EdudaNews,1,Ekonomi,13,Eksekusi,24,Ekspor,1,El-Gibbor Ministry.net,5,ELSHAM,1,Emas,1,Emtv,1,entertainment,3,Epen Cupen,1,Eramuslim,1,Eropa,7,ESDM,2,Etnohistori,1,Facebook,20,Fakfak,48,Fakfak Picture,6,Fakta,3,Farhat Abbas,1,Fatwa,1,Featured,1,Federal Papua,12,Federasi,10,Fiji,10,Filep Karma,5,Filipina,2,Film,3,Filsuf,1,Flotilla,8,FNMP,1,Foker LSM,1,Forkorus Yaboisembut,3,FORMAT,1,Foto,4,FPI,3,FPM-TF,2,Freedy Numberi,1,Freeport,55,FRI-West Papua,33,FRI-WP,13,Front Pembela Islam,2,Fungsi Otak,1,Gadis,1,GAM,1,Gambia,1,Garam,1,GARDA BAWA,1,Garuda,3,Gatra,2,Gaza,1,Gempa,4,Gempar,6,Gender,1,Generasi Papua,22,Gereja,17,GIDI,3,GKI,1,Globalvoicesonline,1,Golkar,1,GPI,1,Gresik,1,Gresnews,1,GRPB,1,Gubernur,8,Guyana,1,Habelino,4,Habib Rizieq,3,Hacker,14,Hai Tanahku Papua,1,HAM,77,Hamah Sagrim,1,Hamas,2,Hanter,1,Hari Perempuan Sedunia,5,Harian Terbit,2,Herman Wainggai,8,Herman Wanggai,41,Hip Hop,3,Hipwee,1,HKBP,2,Hoax,1,Honiara,2,HPH,1,HRW,1,Hubert Mabel,1,Hukum,18,Hukuman Mati,7,HUT INDONESIA,12,HUT KNPB,5,HUT PAPUA,43,HUT PI,5,HUT RI,1,Hutan,2,Ibadah,2,Ibu,1,Idiologi,4,Idul Fitri,1,Ikan,1,Ilegal,2,Iman,1,Imigrasi,3,imparsial,1,Imperialis,1,India,2,Indonesia,360,Indonesianreview,5,Indopos,1,Indoprogres,4,Indoprogress,3,Info Papua,9,Inggris,10,Injil,4,Integrasi,1,INTEL,1,intelijen,2,Internasional,74,Internet,2,Interpol,1,Investasi,2,IPMAPA,10,IPWP,1,Irak,6,ISIS,25,Islam,1,Islamabad,1,Israel,10,Istilah,2,Italia,1,Itoday,1,Jacob Rumbiak,4,Jakarta,32,Jalan,2,Jambi,1,Jaringnews,1,Jawa,2,Jawapos,3,Jayapura,48,Jayawijaya,1,JDP,8,Je.Wenda,1,Jefry Wenda,1,Jenewa,6,Jenis Kekuasaan,3,Jenius,1,Jepang,3,Jerat Papua,2,Jerman,4,Jhon Kei,2,Jimmy Demianus Ijie,1,JK,1,Jogja Berduka,1,Jogjakarta,25,Jokowi,94,JPNN,15,Jubi,103,Jubir NRFPB,3,JURNAL3.COM,1,Jurnalis,7,JurNas,1,Kabar24,1,Kae,2,KAI,1,KAIMANA,5,Kajian,1,Kaleb,1,Kalimantan,3,Kamasan,10,Kampanye,3,Kanal Satu,1,Kantor,3,Kapolda,17,Kapolri,1,Kasih Tuhan,1,Kasus,16,kata Bijak,8,Kata Gambar,1,Kataku,17,Katolik,2,Kawan,1,KBR68H,1,Kebebasan,1,Kebersamaan,1,Kebijakan,3,Kebohongan,2,Kecelakaan,6,Kedaulatan,1,Kedubes,4,Keerom,1,Kejahatan,4,Kejenuhan,1,Kekerasan,26,Kematian,1,Kemenkumham,2,Kemerdekaan,4,Kendeng,3,Kepribadian,2,Kereta Api,4,Kerjasama,2,Kerusakan,1,Kesaksian,1,Kesehatan,4,Kewarganegaraan,1,Kingmi,1,KIP,1,Kisah Cinta,2,Kisah Perjuangan,5,Klasis,1,Kleptokrasi,1,KNPB,137,KNPB Konsulat Indonesia,3,KNPI,7,Kodam,1,Koleksi,1,Koloni,1,Kolonialisme,4,Kominfo,3,Komite Independen Papua,1,Komnas HAM,13,Komnas TPNPB,12,Komoro,2,KOMPAS,34,Kompasiana,4,Komunis,1,Konfederal,1,Konfederasi,3,Konflik,5,Kongres,7,Kongres Rakyat Papua III,11,Konservasi,1,Konsolidasi,1,Konspirasi,2,Konsulat,1,KONTRAS,6,Kopi,2,Koran Kejora,1,Korban,56,Korea Utara,3,Korowai,1,Korupsi,1,Koruptor,2,KP-FMK,1,KPP,1,KRI Bung Tomo,1,KRIMINAL,2,Kristen,2,Kronologi,4,KTP,2,KTT,3,Kudeta,1,KUHP,1,Kulonprogo,2,Kumparan,1,Kumpulan Jepretanku,1,Kunjungan,17,Kupang,1,Kurdi,2,Lagu Fakfak,1,Lagu Kebangsaan,3,Lambang,1,Laporan,4,Larangan,5,LBH,15,Leonie Tanggahma,1,Letter,3,Letusan,1,Liberalisme,2,Lifestyle,1,LIPI,4,Liputan6,12,Lirik Lagu,14,LITP,1,LMA,2,LNG,1,Logistik,1,London,5,Longsor,1,LP3BH,8,LPSK,1,LSM,1,Luar Negeri,67,Mahasiswa,81,MAI,4,Majalah Selangkah,3,Makanan,1,Makar,18,Makasar,4,Maklumat,3,Mako Tabuni,1,Malam Kudus,1,Malang,3,Malasya,1,Malaysia,8,Malu,1,Maluku,8,Malware,1,Mama,2,Mamberamo,1,Mambunibuni,1,Manado,8,Manajemen,6,Manajemen Konflik,3,Mandat,1,Manifest,1,Manila,1,Manokwari,55,Mansinam,2,Manusia,1,Markus Haluk,2,Markus Yenu,2,Marshal Island,1,Marthen Goo,2,Mascho-Piro,1,Massa,1,Mata kuliah Ilmu Politik,3,Mataram,1,Materi,1,Mayday,6,Mbaham,1,Media,10,Mediasi,2,Medsos,10,MeePago,1,Megawati,1,Melanesia,8,Melbourne,5,Melindo,4,Memori,1,Mendopma,1,Menkeu,1,Menkominfo,1,Menkopolhukam,3,Menlu,5,Menpora,1,Merauke,15,Merdeka,6,Merdeka.com,4,MetroNews,13,Mifee,1,Militer,17,Militerisme,3,Militeristik,2,Mimika,2,Mimpi,1,Misteri,4,Mobokrasi,1,Monarki,1,MOP,11,Motivasi,14,Motivasi Dan Dasar Cinta,4,MPR,1,MRP,2,MSG,52,Muhamadiyah,2,MUI,1,Mural,1,Musik,7,Musisi,4,Mutiara Hitam,1,My Photos,24,Nabire,11,Naftali Edoway,1,Nama,2,Napalm,1,NAPAS,6,Narkoba,11,Nasional,5,Nasionalis NKRI,3,Nasionalis Papua,15,Natal,9,Natalius Pigai,2,Navi Pillay,1,Negara,6,Negara Gagal,3,Negara Kesatuan,3,Negara Konfederasi,2,Negara Papua,47,Negara Rakyat Nusantara,55,Negara Serikat,1,Nelayan,1,Neolib,1,New York,7,New Zealand,2,news,1,NFRPB,72,Nobel,2,Nomor1,1,Novel,1,Nowela,1,NRN,57,NTT,2,Nusantara,7,Nusantaratimes,1,NYIA,1,OAP,8,Oase,1,Octoviaen Gerald Bidana,1,Oikoumene,3,Okezone,14,Oklokrasi,1,Olah Raga,3,Olah Vokal,1,Oligarki,1,Ombak,1,Onestep-news,1,Operasi,2,Operasi Militer,2,Opini,112,OPPB,1,Orasi,1,Organisasi,14,Ormas,1,Otak,1,OTK,1,Otonomi,1,Otsus,7,Otsus Plus,9,Pabrik,1,Padang,1,Paguyuban,1,Pahlawan,1,Pajak,1,Pakar,2,Pala,1,Palestina,9,Palingkeren.com,1,Palsu,7,Palu,1,Pamer Voice,4,Pancasila,3,Pandanganku,44,PANGDAM,1,Panggilan,1,Panglima,3,Paniai,12,Panitia Natal 10,1,Panji,1,PAP,1,Papua,293,Papua Barat,3,Papua Bersatu,3,Papua Menggugat,5,Papua Merdeka,63,Papua New Guinea,5,Papua Post,16,Papuan,3,Parlemen,1,Parlemen Rakyat Daerah,8,Parlementer,2,Partai Lokal,2,Pasifik,16,Paskah,1,Pastor,2,PASTOR JOHN DJONGA,1,Pastor Neles Tebay,7,Patriot,1,PBB,65,PBHI,1,PDP,1,Pdt. Socratez S. Yoman,17,Pejuang,4,Pekabran Injil,6,Pelajar,1,Pelanggaran,20,Pelantikan,4,Pelopor,1,Pemakaman,2,Pembacokan,1,Pembajakan,2,Pembakaran,10,Pembangunan,5,Pembebasan,2,Pembubaran,1,Pembunuhan,13,Pemekaran,7,Pemerintahan,7,Pemilih,1,Pemilu,2,Pemimpin,14,Pemimpin Terlama Di Dunia,1,Pemuda Papua,1,Penangkapan,81,Penculikan,4,Pencuri,2,Pendatang,2,Pendeta,3,Pendidikan,3,Penduduk,3,Peneliti,2,Penelitian,1,Penembak Jitu,1,Penembakan,53,Pengalamanku,1,Pengamat,5,Pengantar Ilmu Politik,5,Penggusuran,3,Pengungsi,2,Penjajahan,9,Penulis,1,Penyiksaan,3,Pepera,12,Perang,16,perasaanku,1,Perawan,1,Perbatasan,4,Perdamaian,1,Perdasus,1,Perempuan,18,Peringatan,2,Peristiwa,2,Perjanjian,6,Perjuangan,7,Pernikahan,2,Pers,6,Persatuan,1,Perserikatan Negara,1,Persipura,4,Persipuramania,3,Perundingan,4,Pesan Group,3,Pesawat,6,Petisi,22,PGI,1,PH,1,Phaul Heger,18,Photo,2,Photo Gabungan,4,Photo Jepang,1,Photo Kongres,1,Photo Papua,12,PIA,1,Picture,35,Picture Papua,20,Pidato,7,PIF,9,Pikiranku,5,PIlar Demokrasi,1,Pilgub,2,Pilpres,7,Pinang,1,PKI,2,PKMFP,2,PKS,1,Plutokrasi,1,PMKRI,1,PNG,30,PNPB,1,PNWP,9,Pohon Natal,4,Pojoksatu,1,Polandia,1,Polisi,30,Politik,2,Politik Rakyat,3,Politisi,1,Polri,9,Populisme,1,Pornografi,1,Port Moresby,4,Port Numbay,11,Port Vila,7,Portalkbr,3,Pos,1,Posko,3,POSTER,1,Postingan,102,PPR,1,Prabowo,2,Prakata,1,Prancis,3,PRD,16,Prediksi,1,Preman,4,Presiden,12,Presidensil,2,Profil Negara Papua,3,Profile,2,Program Ke Kampung,1,Proklamasi Papua,12,Protektorat,1,PRPPB,16,PS,2,PSSI,1,Puisi,41,Puisi Cinta,21,Puisi Cinta Dan Perasaan,8,Puisi Duka,1,Puisi Kebahagiaan,3,Puisi Kehidupan,5,Puisi Kerinduan,2,Puisi Kritik,1,Puisi perasaan,3,Puisi perasaanku,3,Puisi Perjuangan,8,Puisi Perpisahan,1,Pulang,1,Pulau,2,Pulau Manus,1,Puncak Jaya,5,Puncak Papua,1,Quaker,1,R4,1,Radar Sorong,20,RadarTimika,5,Radio Australia,2,Radio Streaming Papua,1,Radionz,1,Raja Ampat,1,rakyat Papua,4,Ramalan,1,Ranting Patah,2,Rappler,2,Ras Papua,2,Rasis,7,Ratu,1,Referendum,18,Refleksi,4,Reformasi,1,Rekayasa,3,Rekomendasi,1,Renungan,11,Represif,1,Republik Papua,7,REPUBLIKA,6,Resolusi,1,Revolusi,1,Revolusi Budaya,4,Revolusi Papua,1,Rex Rumakiek,1,Riau,3,RMS,9,Rohingnya,1,Roma,1,Roma Agreement,4,RSP,1,RSUD,1,Rupiah,2,Rusia,2,Rutan,1,RUU,3,Sabah,1,Sabun,1,Sagu,1,Sains,3,Saireri,4,Saksi,1,Salatiga,3,Saleh Partaonan Daulay,2,Samoa,2,Sampul Facebook,4,Sandal Jepit,1,Sandera,2,Sarawak,2,Sastra,1,Sawit,1,SBY,1,SDA,1,SDM,1,Sebby Sambon,1,Sejarah,9,Sejarah Indonesia,12,Sejarah Injil Di Papua,2,Sejarah NKRI,7,Sejarah Papua,24,Seks,1,Selpius Bobi,1,Semangat,1,Semangat Papua,2,Semarang,7,Semen,3,Seminar,8,Senator,5,Seni,5,Seni Rupa,1,Senjata,3,Sentani,5,Seruan,35,Serui,9,Seruu.com,1,SETARA,1,Setwapres,2,Sharia,1,SHDRP,1,Shio,1,Siaran Pers,3,Sidang,7,Sifat,1,Sikap,2,Sinar Harapan,2,Sindonews,13,Singapura,1,Sistem Pemerintahan,7,Situbondo,1,Situs,3,Siwalima,1,Skenario,2,SKP-HAM,1,Slanks,1,Smelter,5,SMPP,1,SODELPA,1,Solidaritas,11,Solidaritas Perempuan Papua,5,Solo,1,Solomon,9,SONAMAPPA,1,Sorong,20,Sorotan,1,Sosialisasi,1,Spam,1,Spanyol,4,SPM,3,SPM-PB,2,Sports,4,Sri Lanka,1,Sri Paus,5,SSKM,3,Status Facebook,4,Stigma,1,Stiker,1,Stop Miras,4,Struktur Negara,3,Student,1,Suaka,1,Suara,2,Suara Pembaruan,3,Suara Rakyat,4,Sudan Selatan,1,Sukhoi,1,Sukoharjo,1,Suku,2,SUKU MBAHAM,2,Suku Pedalaman,1,Suku Primitif,1,Sulawesi,2,Sulpap,1,Sultan,2,Suluh Papua,7,Sumpah Pemuda,3,SUP,7,Supiori,1,Surabaya,6,Surakarta,1,Surat,15,Sùrat,1,Suriah,4,Suva,3,Sydney,3,Syria,1,Syukuran,1,Tabrakan,2,Tagor,1,Tahanan,5,TALIBAN,2,Tambang,4,Tambrauw,2,Tami,1,Tanah Papua,2,Tapanews,2,Tapol,10,Teatrikal,1,Teknologi,4,Telkomsel,1,Tembagapura,7,Temp,1,Tempo,15,Tentara,2,Teori,1,Terasing,1,Ternate,1,Teror,3,Teroris,3,Terpidana,2,Tewas,1,Texax,1,Thaha Alhamid,1,The Comens,5,Tidore,1,Tim 7,2,Timika,38,Timnas Papua,1,Timokrasi,1,Timor Leste,4,Tionghoa,1,Tips,7,Tips Kesehatan,11,Tips-Tips Komputer,11,Tips-Tips Motivasi,9,Tirani,1,Tjahjo Kumolo,1,TMP,1,TNI,28,Tokoh,5,Tokoh-Tokoh,27,Toleransi,2,Tolikara,12,TP,1,TPN/OPM,87,Tradisi,1,Tragedi,2,Transmigrasi,5,TribunNews,17,Trikora,9,TRONDHEIM,1,TRWP,9,TTS,1,Tuduhan,1,Tugu,1,Turki,2,Tuvalu,1,TV Papua,1,TVONE,1,Twitter,1,Uang,1,Ucanews,4,UFO,2,Uganda,1,UGM,2,Ulang Tahun,1,ULMWP,67,UNCEN,8,Undangan,3,Unesco,3,UNGA72,14,Uni,1,Uni Eropa,2,UNICEF,1,UNPO,1,UNTEA,1,UP4B,9,USAID,1,Uskup,3,Utikini,2,UU,2,UURWP,1,Valentin’s Day,5,Vanuatu,23,Vatikan,2,Venezuela,1,Veronica Koman,1,Victor Yeimo,9,Vidio,52,Vietnam,1,Virus,3,Visa,1,Visa Papua,1,Vivanews,13,Voanews,7,Wagub,1,Waisai,1,Wall Facebook,13,Wamena,5,Wapres,2,Warta Papua,1,Wartawan,8,Washington,12,Washingtonpost,1,Wasior Berdarah,1,Wawancara,7,WCC,1,Wellington,2,West Papua,32,West Papua Media,1,Western Sahara,1,Willem Wandik,3,Wissel Van Nunubado,4,WNA,1,WNP,1,Wondama,1,wor,1,WORLD,71,WPAN,1,WPNA,8,WPNCL,4,WPNLA,2,WPNYC,1,WPRA,3,WTO,1,WWF,1,Yahudi,1,Yahukimo,1,Yalimo,1,Yaman,2,Yapen,1,Yason Ngelia,3,Yerusalem,2,yogyakarta,67,Yorrys Th. Raweyai,1,Yunani,1,Yusak Pakage,1,
ltr
item
West Papua Blogger: KontraS: Pembentukan DKN Upaya Bangkitkan Budaya Orde Baru
KontraS: Pembentukan DKN Upaya Bangkitkan Budaya Orde Baru
https://1.bp.blogspot.com/-FlDaP7In4B8/WHMjVQ4QF4I/AAAAAAAAPKM/CSN_CosmVj8i2hQOum-9ws6ADyrO8AtUwCLcB/s640/kontras.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-FlDaP7In4B8/WHMjVQ4QF4I/AAAAAAAAPKM/CSN_CosmVj8i2hQOum-9ws6ADyrO8AtUwCLcB/s72-c/kontras.jpg
West Papua Blogger
http://phaul-heger.blogspot.com/2017/01/kontras-pembentukan-dkn-upaya.html
http://phaul-heger.blogspot.com/
http://phaul-heger.blogspot.com/
http://phaul-heger.blogspot.com/2017/01/kontras-pembentukan-dkn-upaya.html
true
3552930492203703242
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy