Klaim Sultan Groud Dan Pakualam Groud Menelan Korban Pelanggaran HAM Di Parangkusumo

KLAIM SULTAN GROUD DAN PAKUALAM GROUD
MENELAN KORBAN PELANGGARAN HAM DI PARANGKUSUMO

“Satuan Polisi Pamong Praja Menjalankan Perintah Panitikismo Untuk Pengusuran Paksa”


Pengusuran paksa pada tanggal 14 Desember 2016 oleh Pemeritah kab. Bantul merupakan tindakan sepihak yang ilegal yang tergolong dalam pelanggaran HAM. 

Dugaan pelanggaran HAM dimaksud didasari atas belum ada satupun aturan tentang pertanahan di DIY paska UUK diberlakukan pada tahun 2012. Fakta legal tersebut, secara langsung mempertanyakan legalitas surat panitikismo nomor 120/W&K/VII/2016 tertanggal 27 Juli 2016, perihal Penertiban Zona Gumuk Pasir di kecamatan kretek, kab. Bantul yang dijadikan legitimasi pengusuran. 

Sedangkan Surat Gubernur DIY Nomor 180-3557, tertanggal 12 April 2016, perihal penangganan gumuk pasir dikecamatan kretek, kab. Bantul yang dijadikan landasan penggusuran juga tidak dapat diberlakukan pasalnya hingga saat belum ada Perda Kabupaten Bantul Tentang RDTL yang menetapkan bahwa wilayah gumuk pasir yang wajib dilindungi.

Rekomendasi fakultas Geografi UGM terkait klasifikasi Zona Gumuk Pasir yang lahir berdasarkan pemintaan gubernur DIY saat pertemuan dengan kepala BIG dan Dekan Geografi tanggal 12 Agustus 2015 itu sendiri harus dipertanyakan legalitas kuwalitasnya sebab Fakultas Geografi UGM bukan petugas yang berwenang untuk menetapkan Zonasi. Atas dasar itulah membuktikan bahwa tindakan Sat Pol PP Kab. Bantul yang secara membabi buta meneror warga melalui rekayasa Surat Perigatan (SP) dan Blusukan di Rumah dan Tempat Kerja Warga Parangkusumo khususnya Cemoro Sewu (lokasi zona inti) merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan dan murni menunjukan pemanfaatan hukum demi kepentinga  tertentu. 

Secara tegas UUD 1945 telah menegaskan bahwa setiap warga negara sama didepan hukum (28D, UUD 1945), selanjutnya ditegaskan bahwa negara melalui pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan menghargai Hak Asasi Manusia Warga Negaranya (28I ayat (4), UUD 1945) terkait pembatasan HAM hanya dapat dilakukan hukum (28J ayat (2), UUD 1945). 

Atas dasar penegasan kostitusi diatas maka pertanyaannya adalah apakah surat panitikismo adalah Hukum ?, apakah Fakultas Geografi UGM adalah institusi yang berwenang untuk membuat Perda tentang RDTL ?. Dari dua pertanyaan itu, membuktikan kecacatan hukum atas tindakan satuan pol PP kab. Bantul selama ini. 

Dengan demikian maka kami menyatakan dengan tegas  :

1.    Mengutuk pelanggaran HAM melalui pengusuran paksa pada tanggal 14 Desember 2016 di cemoro sewu, kretek, Bantul  yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Sat Pol PP DIY dan Kabupaten Bantul yang telah mengorban hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (pasal 28B ayat (1) UUD 1945, hak atas tempat tinggal yang layak (pasal 28H ayat (1) UUD 1945, hak milik dan hak atas pekerjaan (pasal 28H ayat (4) UUD 1945) 27 warga cemara sewu;
2.    Mendesak Komnas HAM RI untuk segerah melakukan insvestigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi melalui pengusuran paksa pada tanggal 14 Desember 2016 dan mengambil upaya-upaya yang bermanfaat demi melindungi HAM 27 KK yang terlanggar;
3.    Menuntut Pemerintah Propinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Sat Pol PP DIY dan Kabupaten Bantul segerah bertanggungjawab atas Tindakan Pengrusakan Rumah 27 warga terdampak pada saat pengusuran paksa dilakukan pada tanggal 14 Desember 2016;



Related : Klaim Sultan Groud Dan Pakualam Groud Menelan Korban Pelanggaran HAM Di Parangkusumo