Header Ads

100 Kegagalan Jokowi Dalam 2 Tahun Masa Pemerintahan


Oleh : Salamuddin daeng (pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno)

GAGAL DALAM DIPLOMASI INTERNASIONAL

  1. Tidak menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945 dan Trisakti dalam berbagai perundingan internasional secara konsisten.
  2. Gagal melindungi kepentingan nasional dalam berbagai perundingan internasional.
  3. Pemerintah Jokowi menjadikan pertemuan internasional seperti G20, OPEC, ASEAN, sebagai ajang memburu utang dan investasi, bukan memperjuangkan kedaualatan negara dan kehormatan bangsa.
  4. Memasukkan Indonesia sebagai bantalan bagi krisis keuangan china. Pemerintah Jokowi mengambil bagian dalam proyek politik jalur sutera China.
  5. Pemerintah Jokowi menjadikan ekonomi Indonesia sebagai pasar produk cina, mulai dari produk UKM, hingga produk infrastruktur dan produk pasar keuangan China.
  6. Pemerintah Rencana membawa Indonesia ke dalam perjajian Trans Pacifik Partnership (TPP) yang mengancam masa depan BUMN dan industri nasional
  7. Gagal memperjuangkan kepentingan nasional dalam ASEAN Economic Community (AEC) yang mengakibatkan indonesia menjadi sasaran invasi China dalam yang masuk melalui skema Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)
  8. Gagal memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam kesepakatan UNFCCC tentang perubahan iklim. Target penurunan emisi yang dijanjikan Jokowi kepada dunia internasional akan menjadi pukulan berat bagi sektor energi dan industri nasional.
  9. Pemerintah melakukan pemborosan anggaran dengan kunjungan ke luar negeri ditengah kondisi kemiskinan masyarakat. Sementara kunjungan tersebut tidak membuahkan hasil.

GAGAL MENJAGA STABILITAS MAKRO EKONOMI

  1. Gagal mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok yang tidak menentu yang merugikan konsumen dan masyarakat Indonesia
  2. Kenaikan harga harga atau Inflasi sangat tinggi tidak sebanding dengan kenaikan upah dan pendapatan yang diterima oleh sebagian besar masyarakat indonesia.
  3. Gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat seprti harga minyak, listrik, tranfortasi, yang menjadi penyumbang inflasi yang besar.
  4. Pemerintah memperparah penurunan daya beli masyarakat dengan menghilangkan berbagai bentuk subsidi.
  5. Pemerintah membiarkan tingkat suku bunga kredit investasi, modal kerja dan kredit konsumsi yang sangat tinggi yang menyebabkan sektor produktif terkuras.
  6. Pemerintah gagal menciptakan iklim perpajakan yang sehat. Pemberlakukan tax amnesty telah menciptakan ketidakpastian dalam masalah perpajakan.
  7. Pemerintah gagal menjaga stabilits harga energi. Harga energi dimainkan seperti yoyo demi pencitraan pemerintah. Padahal harga energi memiliki pengaruh kuat terhadap inflasi.
  8. Gagal dalam menjaga stabilitas moneter, yang ditandai dengan flugtuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berdampak pada ketidakpastian usaha di dalam negeri.
  9. Pemerintah gagal mengendalikan pemerintah daerah yang selama ini menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi nasional. Banyaknya perda dan pungutandaerah telah menimbulkan keresahan di kalangan dunia usaha.


GAGAL MELAKUKAN PEMULIHAN EKONOMI

  1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus merosot. Masyarakat lebih banyak berjaga jaga atas resiko masa depan ekonomi yang semakin sulit. Sehingga menahan diri untuk investasi maupun konsumsi.
  2. Pemerintah gagal dalam meningkatkan minat investasi. Defresiasi yang tinggi dalam nilai mata uang menyebabkan orang memelihara liquitas dalam mata uang asing. Jokowi gagal dalam membangun kepercayaan pasar untuk melalkukan investasi sektor riel.
  3. Gagal menjadikan sektor infrastruktur dalam rangka menggerakkan sektor industri, keuangan dan perdagangan nasional.
  4. Penurunan kinerja perdagangan indonesia, penuruanan penjualan property dan penjualan kendaraan bermotor. Padahal sektor ini adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi selama ini.
  5. Penurunan ekspansi kredit baik kredit property, kredit kendaraan bermotor maupun kredit konsumsi terjadi sepanjang dua tahun pemerintahan Jokowi.
  6. Peningkatan kredit bermasalah terbesar pada sektor pertambangan dengan nilai non performing loan yang sangat tinggi. Pemerintah jokowi tidak melakukan langkah apapun untuk memulihkan kondisi ini.
 
GAGAL MEMBANGUN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

  1. Gagal meningkatkan kapasitas petani baik dalam hal peningkatan luas lahan, modal produksi maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian indonesia.
  2. Gagal menjalankan proyek bagi bagi lahan pertanian kepada petani sebagaimana yang dijanjikan saat pemilihan presiden 2014 lalu.
  3. Gagal meningkatkan produksi dan produktifitas petani yang ditunjukkan oleh menurunnya hasil produksi pertanian.
  4. Gagal dalam menekan biaya produksi petani yang ditunjukkan oleh meningkatnya harga bibit, pukuk dan sarana produksi pertanian lainnya.
  5. Gagal menjamin stabilitas harga hasil panen petani agar memberikan keuantungan bagi petani. Harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani justru jatuh pada saat panen. Di era pemerintahan jokowi harga hasil pertaian petani adalah yang paling buruk.
  6. Gagal meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan.
  7. Gagal membangun kemandirian masyarakat pedesaan dalam menyediakan kebutuhan pokok mereka secara mandiri. Pendapatan masyarakat pedesaan tergerus oleh mahalnya harga barang barang hasil industri.
  8. Gagal meningkatkan kapasitas dan kemampuan peternak dalam keahlian, penguasaan tehnologi, modal dan sarana produksi lainnya.
  9. Gagal menjaga stabilits harga daging  pada tingkat yang menguntungkan peternak.
  10. Gagal menyediakan mekanisme subsidi, insentif dan bentuk bentuk pemberdayaan terhadap peternak lokal.
  11. Gagal meningkatkan produksi ternak nasional yang ditujukan dengan meningkatnya impor sapi dan daging sapi. Bahkan pemerintah tekah melakukan impor dari negara yang masih terjangkit penyakit hewan menular yang membahayakan keselamatan bangsa.
  12. Gagal meningkatkan kapasitas dan kemapuan nelayan baik dalam keahlian, dan penguasaan tehnologi, modal dan peralatan yang dimilikinya.
  13. Gagal memajukan sektor perikanan, perkapalan, dan budidaya perikanan yang ditandai dengan menurunkan kemampuan nelayan dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka.
  14. Gagal meningkatkan pendapatan nelayan, dikarenakan tingginya bisaya produksi dan harga energi yang harus dibayarkan oleh nelayan.
  15. Gagal meningkatkan produksi perikanan, yang ditandai dengan meningkatnya impor hasil perikanan ke Indonesia yang menguras devisa negara.

 GAGAL MEMBANGUN INDUSTRI NASIONAL

  1. meningkatnya de industrialsiasi nasional yang ditujukan oleh semakin melemahnya kontribusi sektor industri terhadap produk domestik broto
  2. pemerintah gagal melindungi industri nasional dari persaingan dengan perusahaan perusahaan swasta dan BUMN asing.
  3. Pemerintah gagal melindungi industri dasar nasional seperti industri besi baja, industri petrokimia, dari gempuran asing.
  4. Perusahaan perusahaan nasional yang bergerak disektor ektraktif jatuh ke tangan asing, baik perusahaan tambang, migas, perkebunan dan kehutanan. Dalam hal ini terjadi proses asingisasi.
  5. Pemerintah gagal menyediakan pasokan energi yang memadai bagi pembangunan industri dasar seperti masalah kelangkaan pasokan gas, batubara dan sumber energi lainnya.
  6. Pemerintah gagal menyelamatkan ketahanan energi yang merupakan modal dasar dalam membangun industri nasional.
  7. Pemerintah gagal dalam menyelamatkan sumber daya alam Indonesia sebagai modal dasar pembangunan industri. Kekayaan alam Indonesis masih dikuras untuk kepentingan ekspor.
  8. Pemerintah memperalat BUMN dalam mengejar utang luar negeri terasuk BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan industri. Akibatnya BUMN manjadi jalur distribusi barang impor
  9.  Pmerintah gagal menjadikan ambisi mega infrastruktur sebagai pasar bagi industri nasional namun justru menjadi bahan baku dan barang jadi impor.
  10. Meningkatnya utang Badan Usaha Milik Negara ke pasar keuangan untuk membiayai ambisi mega proyek pemerintahan jokowi telah memperparah kondisi keuangan BUMN. Jika BUMN gagal bayar utang nantinya, maka BUMN akan jatuh ke tangan asing.

 GAGAL MEMBANGUN KAPASITAS BURUH/PEKERJA NASIONAL

  1. pemerintah gagal membangun kapasitas buruh atau pekerja baik dalam penguasaan ilmu pengetahunan dan teknologi. Pemerintah sama sekali tidak mengambil peran dalam membangun sektor perburuhan.
  2. Pemerintah gagal dalam menjamin adanya transfer tehnologi sebagimana yang dijanjikan oleh investor asing. Dalam dua tahun pemerintahan Jokowi tidak ada langkah langkah ke arah tersebut.
  3. Kesempatan kerja yang semakin menyempit dikarenakan rendahnya pertumbuhan usaha usaha nasional.
  4. Gagal menjadikan mega proyek yang dijamin dengan APBN seperti MRT, LRT, Kereta Cepat, listrik 35 ribu megawatt sebagai alat untuk menciptakan kesemapatan kerja. Proyek yang menggunakan modal asing tersebut menggunakan bahan baku impor dan tenaga kerja asing sehingga justru menciptakan kesempatan kerja di luar negeri dan mengambil alih kesempatan yang seharusnya diperoleh oleh rakyat.
  5. Pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat dikarenakan banyaknya industri yang gulung tikar akibat pelemahan ekonomi.
  6. Pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan buruh. Upah buruh yang cenderung menurun dikarenakan inflasi yang tinggi, pajak yang tinggi dan suku bungayang tinggi. Buruh/pekerja tidak dapat menikmati sama sekali pertumbuhan ekonomi.
  7. Banyaknya tenaga kerja dari luar khususnya China yang mengambil alih lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

 GAGAL DALAM MEMAJUKAN PERDAGANGAN

  1. ekspor indonesia mengalami pelemahan dan pemerintah tidak berbuat apa apa dalam mendorong peningkatan ekspor.
  2. Impor mengalami pelemahan dikarenakan melemahnya industri dalam negeri, namun pemerintah tidak melakukan apa apa dalam membantu industri nasional. Surplus neraca merdagangan bukan disebabkan oleh peningkatan kapasitas ekonomi namun disebabkan oleh pelemahan ekonomi.
  3. Neraca transaksi berjalan indonesia mengalami defisit, artinya pengeluaran internasional lebih besar dari penerimaan internasional
  4. Neraca pendapatan primer mengalami defisit yang sangat besar. Pemerintah tidak melakukan apa apa dalam mengatasi arus keluar uang hasil keuantungan investasi internasional di Indonesia.
  5. Peningkatan pangan impor dikarenakan kegagalan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional.
  6. Peningkatan impor minyak dan gas akibat kegagalan pemerintah dalam membangun industri migas nasional.
  7. pemerintah gagal memaksimalkan pasar dalam negeri dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan orientasi selama ini ke pasar ekspor dalam hal bahan mentah belum berubah.
  8. Peerintah sama sekali tidak memberikan proteksi atau perlindungan melalui subsidi, pembatasan impor, bea masuk impor yang tingggi dalam rangka melindungi usaha usaha dan produk produk yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia.
 
GAGAL DALAM MENJAGA STABILITAS FISKAL

  1. perencanaan APBN yang tidak obyektif dan ambisius yang mengakibatkan seluruh target dan sasaran APBN tidak sesuai dengan apa yang direncanakan.
  2. Target penerimaan pajak tidak tercapai dalam dua tahun terakhir yang ditandai dengan penerimaan pajak yang rendah dan sama dengan tahun tahun sebelumnya.
  3. Pemerintah melakukan manipulasi penerimaan tax amnesty. Dalam proyek tax amnesty pemerintah dikatakan bahwa ada penerimaan uang tebusan sebesar Rp 97 triiun, namun pada sisi lain pemerintah menyatakan penerimaan pajak tahun ini sama dengan tahun kemarin. Ini aneh.
  4. Program tax amnesty telah menghilangkan potensi penerimaan pajak pemerintah yang seharusnya. Berbeda jika pemerintah melakukan penguatan sistem dan database pajak.
  5. Melebarnya defisit dalam APBN dikarenakan target pembiayaan yang ambisius untuk penyertaan modal negara dalam pembangunan infrastruktur
  6. Meningkatnya utang luar negeri dalam jumlah yang sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
  7. Meningkatnya cicilan utang pokok, buyback obligasi negara, tingginya bunga utang yang menyedot keuangan negara dalam jumlah yang relatif besar dibandingkan pengeluaran dalam rangka pembangunan
  8. Tidak adanya langkah untuk melakukan renegosiasi utang luar negeri untuk meningkatkan kemampuan fiskal dalam rangka membangun perekonomian nasional
  9. Penggunaan seluruh utang luar negeri dan utang dalam negeri untuk membayar bunga dan cicilan utang pokok dan utang jatuh tempo.
  10. Peemerintah melakukan banyak pemborosan dengan melakukan busukan blusukan yang tidak jelas hasilnya. Dalam catatan pemerintah paling banyak melakukan blusukan ke NTB dan papua, namun kedua daerah itu kondisi ekonominya semakin buruk.
  11. Pemerintah menjadi masyarakat umum sebagai sasaran pengurasan pajak, memburu para artis yang memiliki follower banyak,  rencana memajaki sektor informal, dll.  Sistem pajak pemerintahan Jokowi menjadi teror bagi masyarakat.
  12. Pemerintah memeras cukai tembakau dan menjadikan petani tembakau dan industri rokok sebagai bantalan utama APBN. Sisi lain sektor tembakau mengalami diskriminasi yang luas. Pemerasan terhadap industri tembakau akan melemahkan industri ini dalam persaingan internasional.
 
GAGAL MEMBANGUN PENDIDIKAN

  1. Gagal membangun sistem pendidikan nasional sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 dan cita cita pendiri bangsa.
  2. Kurikulum pendidikan semakin jauh dari kultur, nilai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, semakin jauh dari Pancasila dan semangat gotong royong.
  3. Melepaskan secara penuh pendidian pada mekanisme pasar yang mengakibatkan sektor pendidikan dikuasai oleh kapitalis dan menjadi ajang cuci otak dalam rangka memasok pemikiran neoliberal
  4. Pendidikan menjadi ajang bisnis untuk mengeruk keuantungan semata. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam rangka mengontrol bisnis pendikan sehingga tercipta keadilan bagi seluruh rakyat untuk memperoleh hak yang sama dalam meraih pendidikan yang layak dan berkualitas.
  5. Biaya pendidikan yang semakin mahal mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga universitas. Terjadi inflasi pendidikan yang sangat tinggi  dan tidak terjangkau oleh lapisan masyarakat bawah.
  6. Terjadi dikriminasi yang luas diantara anggota masyarakat, diantara orang kaya dan orang miskin terkait dengan akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas.
 
GAGAL MEMBANGUN KESEHATAN MASYARAKAT

  1. Pemerintah melakukan liberalsiasi kesehatan yang ditandai dengan berkurangnya peran negara dalam sektor kesehatan, berkurangnya subsidi dan tidak adanya peran negara dalam menyediakan tenaga dan fasilitas kesehatan secara merata, murah di seluruh wiayah Indonesia.
  2. Pemerintah meakukan privatisasi lembaga kesehatan termasuk memberikan keleluasaan kepada modal asing untuk menguasai rumah sakit secara mayoritas di Indonesia.
  3. Melakukan komersialisasi kesehatan dengan memperluas dan meningkatkan peran swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan, binis obat obatan, vaksin dan seluruh peralatan kesehatan lainnya.
  4. Meningkatnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Rata rata pengeluaran kesehatan masyarakat Indonesia sudah mencapai 70% dari pendapatan mereka (survey sebuah perusahaan asuransi terkemuka).
  5. Pemeritah gagal menjamin keamanan, keselamatan dan masa depan tenaga kesehatan. Bukti nyata adalah keresahan para bidan yang menuntut kepastian masa depan dari pemerintah.
  6. Terjadi diskriminasi yang luas dalam bidang kesehatan terkait akses mayarakat terhadap kesehatan yang berkualitas. Industri kesehatan menghina orang miskin dan memuliakan orang kaya.

GAGAL MENYEDIAKAN PERUMAHAN UNTUK RAKYAT

  1. Hilangnya tanggung jawab negara dalam menyediakan perumahan bagi rakyat. Hajat hidup rakyat akan perumahan diserahkan kepada pengembang /developer dan dijadikan ajang untuk mengakumulasi keuantungan.
  2. Pemerintah menyuburukan liberlisasi sektor perumahan rakyat, melalui pembukaan investasi swasta dan asing. Akibatnya lahan, atau tanah dibawah penguasaan atau dominasi pengembang. Penguasaan lahan skala besar telah menjadi modus pengembang dalam meningkatkan hegemoni mereka.
  3. Pemerintah menyuburkan finansialisasi perumahan akibatnya sektor perumahan indonesia jatuh ke tangan perusahaan financial global mealui para taipan nasional.
  4. Pemerintah menyburkan spekulasi dalam sektor perumahan yang mengakibatkan terjadinya gelembung harga rumah dan apartemen secara tidak wajar.
  5. Pemerintah membiarkan harga perumahan dan apartemen melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat.
  6. Pemerintah membiarkan terjadinya over suplai rumah dan ruang  perkantoran sebagian besar masyarakat miskin tidak memiliki rumah.
  7. Subsidi APBN sektor perumahan tidak dinikmati oleh kalangan masyarakat bawah, namun justru dinikmati oleh perusahaan keuangan, bank dan asuransi. Kredit perumahan telah menjadi ajang penghisapan yang sangat kejam.
  8. Meningkatmya jumlah masyararajat yang tidak memiliki rumah akibat tidak tersedianya kemampuan untuk membeli dan mendapatkan rumah.

GAGAL MENGATASI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

  1. Indonesia merupakan negara anggota G20 atau negara dengan PDB terbesar di dunia yang rakyatnya paling miskin. Tapi pemerintahnya berlagak seperti negara maju. Pro pencabutan subsidi, pro pembukaan pasar.
  2. pemerintah gagal menurunkan tingkat kemisinan dengan menggunakan suner daya anggaran APBN yang cukup besar.  Jumlah penduduk miskin terus meningkat dari tahun.
  3. Pemerintah gagal mengatasi kedalaman kemiskinan yang semakin parah yang dibuktikan dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin menuju sekarat.
  4. Pemerintah gagal mengatasi masalah ketimpangan ekonomi yang semakin parah. Koefisen gini rasio Indonesia sebesar 0,42. Bahkan DKI jakarta sebesar o,43. artinya semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Atau berarti kekayaan ekonomi nasional hanya dikuasai segelintir orang.
sumber: www.repelita.com

No comments

Silahkan menanggapi melalui kolom ini dengan bahasa yang santun, link aktif berupa spam dan link p*rno, togel akan dihapus.

Theme images by Petrovich9. Powered by Blogger.