Komisi I DPRP Minta Presiden Jokowi Berikan Kesempatan PIF

Ilustrasi Suasana Rapat Paripurna ke VI DPR Papua, Jumat (9/9/2016) – Jubi/Arjuna
 Jayapura, Jubi – Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM, Hubungan Luar Negeri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kesempatan kepada Pasific Island Forum (PIF) mengirim tim ke Papua untuk melakukan investigasi terhadap berbagai dugaan pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih.

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, permintaan itu disampaikan komisinya dalam forum resmi, paripurna ke V DPR Papua dengan agenda laporan komisi di ruang sidang DPR Papua, Kamis (8/9/2016) malam dengan pelapor Tan Wie Long.

“Dalam laporan Komisi I, kami berpendapat penembakan warga sipil di Paniai, 8 Desember 2014 dan banyak dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua yang hingga kini belum satupun yang terselesaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat mencari perlindungan dan penyelesaian hak-hak mereka kepada PIF seperti yang dilansir dalam pemberitaan berbagai media,” kata Kadepa kepada Jubi, Jumat (9/9/2016).

Menurutnya, Komisi I DPR Papua meminta Presiden Jokowi mengijinkan Tim Investigasi Pelanggaran HAM PIF datang ke Papua untuk melihat kondisi HAM di Papua, sekaligus melihat secara langsung kemajuan pembangunan yang telah dicapai di Papua.

“Ini sangat membantu pemerintah Indonesia. Jangan dilihat dari sisi politik saja, akan tetapi perlu melihat juga sisi kemajuan pembangunan,” ucapnya.

Katanya, Komisi I DPR Papua juga meminta segera dibentuk tim independent penyelesaian masalah HAM di Papua yang personilnya bukanlah orang-orang dalam pemerintahan ataupun TNI/POLRI. Alasannya, Tim Ad Hoc yang dibentuk Komnas HAM RI untuk kasus Paniai, maupun Tim HAM dari kementerian untuk mengusut dan menginvestigasi penyelesaian pelanggaran HAM di Papua terkesan gagal.

“Setelah dibentuk hingga kini, Tim Ad Hoc Paniai belum jelas apa yang dihasilkan. Bahkan dua anggotanya sudah mengundurkan diri. Ini karena banyak kepentingan dalam tim,” katanya.

Ia juga menyatakan belasungkawa kepada dua korban warga sipil asal Jawa Barat, Dian Kusuma (41 tahun) dan Ade Suhanda (25 tahun) yang berprofesi sebagai konsultan dan ditemukan tak bernyawa di perbatasan antara Distrik Mugi dan Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga beberapa hari lalu. Kedua korban diduga meninggal akibat dibunuh.

“Cara-cara seperti ini tak benar. Ini yang terus pihak dari luar Papua menganggap situasi Papua tak aman. Siapapun pelakunya harus bertanggungjawab,” imbuhnya.

Sementara Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Pasifik mendorong para pemimpin Pasifik untuk mendukung keterlibatan PBB dalam kasus rakyat dan bangas Papua Barat.

Ini salah satu poin kunci dari perwakilan OMS yang diajukan selama pertemuan dengan Forum Troika Pacific Islands Forum (PIF). Troika forum adalah forum yang melibatkan Ketua PIF sebelumnya, Ketua PIF saat ini dan Ketua PIF mandatang. Ketua saat ini, Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill tidal hair dalam pertemuan tersebut karena belum tiba di Ponhpei, Negara Federasi Micronesia. Ia diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, Rimbink Pato.

Kepada Jubi, usai pertemuan dengan forum Troika, Ketua Pacific Islands Association of NGO (PIANGO), Emele Duituturaga mengatakan, ia bersama rekan-rekan NGO se Pasifik menyampaikan kepada pemimpin PIF tentang proses-proses di PBB yang tersedia untuk mengadvokasi kasus Papua Barat.

“Kami melihat proses-proses di PBB mungkin bisa menjadi salah satu jalur untuk menyelesaikan kasus Papua Barat. Hingga kini publik di Pasifik dan Melanesia hanya berpikir kasus Papua Barat adalah isu di Melanesia saja. Inilah yang membedakan advokasi sebelumnya dan saat ini untuk Papua Barat yang dilakukan beberapa negara dan NGO di Pasifik.,” kata Emele.

Sebagai salah satu dari enam perwakilan OMS Pasifik yang ditunjuk untuk bertemu forum Troika, Emele juga mendorong pemimpin PIF untuk mensponsori Papua Barat masuk dalam daftar dekolonisasi dan berbicara pada Sekretaris Jenderal PBB untuk menunjuk utusan khusus dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Lupesoliai Neioti mengkonfirmasi perwakilan OMS mengangkat isu Papua Barat dalam pertemuan dengan Forum Troika. Namun ia mencatat, isu Papua Barat terdiri dari dua isu.

“Pertama adalah soal Hak Asasi Manusia. Isu ini bisa kita angkat dalam situasi seperti saat ini. Tapi soal penentuan nasib sendiri, ada proses yang harus kita ikuti,” kata Neoti. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Kalo suka, jang lupa klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Komisi I DPRP Minta Presiden Jokowi Berikan Kesempatan PIF