Rakyat Papua Menuntut Hukum Internasional Atas Pelanggaran HAM yang dilakukan indonesia


Press Release: 
Rakyat Papua Barat menuntut tindakan hukum internasional dari PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang tersistematis yang dilakukan oleh Indonesia

Badan Hukum internasional yang berkecimpung dalam hak asasi manusia, Prakken d'Oliveira telah mengajukan tuntutan hukum resmi kepada Dewan HAM PBB, sekaligus merinci serangkaian pelanggaran hak-hak asasi manusia yang luas dan terus menerus dilakukan oleh Negara Indonesia terhadap rakyat Papua Barat. Lihat: https://federalstateofwestpapua.org/

Amsterdam, Belanda, 25 Juni 2016

Yayasan Bantuan Hukum untuk Rakyat Papua Barat, dibantu oleh Badan Hukum ternama berbasis hak2 asasi manusia di Amsterdam, Prakken d'Oliveira, telah mengajukan tuntutan resmi ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, atas nama Pemerintah Republik Federal Negara Papua barat (Negara Republik federal Papua barat) dan Presidennya Forkorus Yaboisembut, serta atas nama sembilan belas warga yang tidak disebutkan namanya dari Papua barat.

Permintaan Atas Tindakan Hukum

Sebuah dokumen sejarah dan hukum yang komprehensif, telah menetapkan tuntutan terhadap beragam dan luasnya tindakan pelanggaran HAM yang diderita oleh rakyat Papua Barat mulai dari saat dianeksasi Papua Barat oleh Indonesia pada tahun 1963 sampai sekarang. Setelah lebih dari lima puluh tahun terjadinya pembunuhan dan kehancuran di Papua Barat, kini pengadu menyampaikan bahwa sudah waktunya bagi tindakan hukum internasional.

Pengadu mendesak PBB untuk secara resmi mengutuk Negara Indonesia karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia sistemik terhadap rakyat Papua Barat. Diharapkan bahwa Dewan HAM akan melakukan penyelidikan fakta dan hukum menyeluruh yang mengarah ke bagian dari resolusi PBB yang mengecam pemerintah Indonesia. Selain itu, para pengadu berusaha untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak Papua Barat dan Deklarasi Kemerdekaan yang diproklamirkan pada 19 Oktober 2011. Juga, para pengadu berusaha untuk secara resmi mengadakan negosiasi formal antara Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Negara Papua Barat, dan transfer dari kekuasaan administratif dari bekas penjajah kepada yang berikut (pemerintah).
Selain itu, PBB akan dipanggil untuk berfungsi sebagai mediator internasional.
Peluncuran Publik Kampanye Hukum

Adanya pengaduan tersebut akan menandai awal dari kampanye hukum yang berusaha untuk meningkatkan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan masyarakat Papua Barat, serta mengakhiri kebijakan yang sedang berlangsung atas pelanggaran HAM sistematis yang dilakukan oleh negara Indonesia.

Pada tanggal 25 Juni pukul 2:00 sore bertempat di Kerkgebouw De Voorhof,Nieuwegein, pengacara HAM Göran Sluiter dari Badan Hukum Prakken d'Oliveira memberikan presentasi tentang tuntutan hukum dan kampanye hukum selanjutnya kepada masyarakat Papua yang berdomisili di Belanda.

Terjemahan bebas.
 By Kekeni Kanakameri.
------------
www.federalstateofwestpapua.org 

Kalo suka, jang lupa klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Rakyat Papua Menuntut Hukum Internasional Atas Pelanggaran HAM yang dilakukan indonesia