Header Ads

Seruan Aksi Nasional, Tolak Luhut dan HAM Bentukannya



AKSI DEMONSTRASI DAMAI YANG DIMEDIASI OLEH KNPB!
---------------------------------------------------------------------------

Hak Menentukan Nasib Sendiri [Self-Determination]
Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua

Wilayah dan Bangsa Papua dianeksasikan oleh Indonesia dengan cara yang penuh kecurangan, manipulatif, cacat hukum dan tak bermoral. PBB sebagai lembaga dunia yang harusnya menjamin masyarakat dunia ini pun terlibat Pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Papua Barat. Perundingan status wilayah dan politik Papua mulai dari konferensi Malino pada tanggal 16-24 Juli 1946, KMB di Denhaag Belanda hingga Perjajian New York 15 Agustus 1962 tidak pernah melibatkan Orang Papua. Tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumandangkan TRIKORA setelah 18 hari Papua mendeklarasikan Kemerdekaan, untuk membubarkan negara Papua Barat yang baru berumur 18 hari itu.

1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan administrasi walayah Papua Barat kepada pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan pelaksanaan PEPERA sesuai perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962. Dengan adanya penyerahan administrasi wilayah Papua Barat kepada pemerintah Indonesia, Indonesia mengirim militer dalam jumlah besar dan mobilisasi penduduk besar-besaran dari Jawa ke Wilayah Papua Barat dalam upaya pengkondisian hingga 1969. Terbukti hasil PEPERA dimenangkan oleh Indonesia. Dua tahun sebelum PEPERA 1969. Yaitu: Tahun 1967 terjadi Kontrak Karya Freeport Mc Moran Gold and Copper. Perusahaan tambang emas dan tembaga milik Imperialis Amerika dengan rezim Orde baru Soeharto. Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan PEPERA. Walaupun, dengan cara keji sekalipun, seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan sekalipun.

Kehadiran Indonesia tidak serta merta diterima oleh rakyat Papua Barat karena, rakyat Papua Barat menghendaki kemerdekaan sebagai sebuah negara. Kenyataan ini dibalas oleh Indonesia dengan berbagai operasi militer baik di daerah pesisir Papua maupun, daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua Barat dibunuh oleh militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi paska pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998, bahkan hingga saat ini.

Berdasarkan kenyataan itu, Aliansi Mahasiswa Papua menuntut kepada PBB, Amerika, Belanda dan Indonesia untuk bertanggung jawab, SEGERA! Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi Demokratis sesuai hukum dan mekanisme internasional yang berlaku. AMP Menolak Kedatangan Luhut Panjaitan dan Rombongan di Wilayah Teritori Papua Barat dengan Mengatasnamakan Tim Pencarian Fakta Buatan Jakarta karena, Penjajah Indonesia adalah Pelaku Pelanggaran HAM.

Perjuangan adalah milik kita bersama, “ko dan sa”. Tanpa ada perbedaan tingkatan, golongan, jenis kelamin, ras, agama, pekerjaan, dll. Ingat! Hari Rabu, 15 Juni 2016, kita Long Marc tujuan kantor DPRP. Titik kumpul kita; Mata Jalan Pos 7 [Sentani], Expo [Yoka-Buper], Putaran Taksi [P2-3], Lingkaran Abe [Padang Bulan, Abe, Kota Raja, Tanah Hitam, Abe Pante], Taman Imbi [Jpr, Dok II-IX]. 


BAGIKAN/SEBARKAN!!!
(Messi DT)

No comments

Silahkan menanggapi melalui kolom ini dengan bahasa yang santun, link aktif berupa spam dan link p*rno, togel akan dihapus.

Theme images by Petrovich9. Powered by Blogger.