PBB Bisa Intervensi Papua !

Marinus: Bila Terjadi Krisis Kemanusiaan di Papua

Ribuan massa Papua Merdeka
JAYAPURA – Pernyataan Tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) asal Kabupaten Kerom, Lambert Pekikir, bahwa saatnya masalah Papua harus diintervensi oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), nampaknya ditanggapi serius oleh Pengamat Hukum Internasional,
Hukum dan HAM asal FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung.

Ditegaskannya, PBB pada dasarnya sangat menghormati prinsip non intervensi terhadap sebuah negara.
Disini, PBB hanya bisa melakukan intervensi atas kedaulatan negara Indonesia atau negara manapun dalam kasus Papua, apabila di Papua terjadi krisis kemanusiaan yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup orang asli Papua.
“PBB hanya bisa melakukan intervensi bila kondisi demikinan terjadi di Papua,” ungkapnya kepada Bintang Papua via ponselnya, Jumat, (3/6).

Namun saat ini menurut hematnya, PBB sudah melanggar asas non intervensi karena PBB sudah mulai terlibat dalam masalah Papua, meskipun dalam volume yang minim.

Masalah Papua disampaikan oleh PM Vanuatu dalam Sidang Majelis Umum BBB Tahun 2013 lalu, Dewan HAM PBB di Jenewa setiap 5 tahun terakhir ini terus menyoroti isu HAM Papua.

“Ini semua merupakan contoh bentuk intervensi PBB dalam isu Papua,” katanya lagi.

Intervensi PBB kalau yang dimaksudkan Lambert Pekikir seperti intervensi PBB melalui badan UNTEA Tahun 1962-1963 di Papua, atau intervensi PBB dalam referendum Timor Leste Tahun 1999, baginya belum sampai menuju ke arah itu karena intervensi seperti itu hanya bisa terjdi ketika masalah Papua sudah masuk dalam Sidang Dewan Keamanan PBB dan mendapat Hak Veto dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Pro indonesia - habis aksi dibayar 100rb

Sebagai catatan, bahwa ada dua sidang utama di PBB, pertama, Sidang Majelis Umum PBB. Kedua, Sidang Dewan Keamanan PBB. Masalah Papua baru dimunculkan dalam Sidang Majelis Umum PBB, belum sama sekali muncul dalam Sidang Dewan Kemananan PBB, karena kedaulatan Negara Indonesia sangat dihormati oleh 15 Negara Anggota Dewan Keamanan PBB.

Lanjutnya, meskipun Anggota Dewan Keamanan PBB masih menghormati kedaulatan Negara Indonesia dalam issu Papua, bukan berarti masalah Papua akan sulit masukan dalam agenda Sidang Dewan Keamanan PBB.

Kalau pada 2 Juni 2016 demo anti KNPB oleh kelompok “paramiliter” berujung pada skenario yang mereka inginkan, dirinya bisa simpulkan dua hal yang akan terjadi. Pertama, Papua akan langsung ditetapkan sebagai dalam status keamanan darurat militer dan dengan status ini, militer akan memiliki kekuatan hukum untuk menghancurkan kelompok-kelompok pro demokrasi di Tanah Papua.

Kedua, sebaliknya kalau aksi demo ini menimbulkan konflik berdarah, maka tragedi Timor Leste menjelang referendum akan terulang kembali dan terlalu banyak yang harus menjadi korban. Puji Tuhan karena rakyat Papua tidak terprovokasi.

Terkait dengan itu, dirinya meminta supaya semua elemen masyarakat yang hidup diatas Tanah Papua untuk menjaga dan memelihara Papua Tanah Damai. Kekerasan sampai kapanpun tidak bisa menyelesaikan masalah.

“Sudah waktunya dialog nasional Pemerintah dengan OPM atau ULMWP digelar. Pemerintah Presiden Jokowi kalau masih berharap Papua bagian dari NKRI. Hentikan dan bubarkan kelompok-kelompok paramiliter atau milisi di Tanah Papua dengan segera,” pungkasnya. (nls/don)

Kalo suka, jang lupa klik "like/suka" di bawah ini:
Terimakasih atas kunjungan anda diblog ini, Silahkan like dan bagikan:

Related : PBB Bisa Intervensi Papua !

0 Komentar untuk "PBB Bisa Intervensi Papua !"

Silahkan Komentar :
Trims su berkunjung..... (y)

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: