Kekuatan Hukum Pertahanan Kedaulatan Presidium NRN Dan Papua Barat

KEKUATAN HUKUM PERTAHANAN KEDAULATAN PRESIDIUM NEGARA RAKYAT NUSANTARA DAN PAPUA BARAT


Dalam UU NKRI tentang fungsi Pertahanan dan TNI yang menyebut bahwa Tugas dan Fungsi TNI adalah menjaga Pertahanan Kedaulatan NKRI dari ancaman yang datang dari dalam dan luar Negeri dengan berpegang pada Perintah Presiden dan DPR RI harus dipahami bahwa Rakyat dan Bangsa-Bangsa di Nusantara dan Papua Barat adalah Pemilik Kedaulatan Penuh.

Bahkan NKRI pun dibentuk sebagai Negara Boneka tetap berada jauh kedudukannya dibawah Pemilik Kedaulatan yang sah secara Hukum Adat dan Hukum Kepemilikan/Kedaulatan Rakyat dan Bangsa-Bangsa se Nusantara-Papua Barat.

Sehingga Presiden dan DPR RI juga tidak dapat menggunakan instrumen TNI nya untuk alat Kekuasaan Penindasan. Karena Hukum-Hukum Adat dan Hukum-Hukum Kepemilikan atas Kedaulatan Tanah Merdeka, JIKA DIAJUKAN DALAM TRAKTAT INTERNASIONAL DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENYERANG/ MENYERBU NKRI DENGAN DUKUNGAN MILITER DARI NEGARA-NEGARA YANG TELAH EKSIS UNTUK MEMPERKUAT KEDAULATAN RAKYAT, BANGSA-BANGSA NUSANTARA DAN PAPUA BARAT.

Karena Hukum-Hukum adat tersebut sudah ribuan tahun lebih dulu ada dalam tatanan pemilik kedaulatan atas tanah merdeka. Dan hukum-hukum adat tersebut tidak pernah melebur dengan HUKUM NKRI.
DAN KODIFIKASI HUKUM NKRI BERAKAR PADA HUKUM YANG DIBUAT DAN BERSUMBER DARI HUKUM VOC TELAH BATAL.
DIMANA VOC SEBAGAI PENJAJAH TELAH BUBAR.

Yudi Syamhudi Suyuti
Presiden NRN.

Related : Kekuatan Hukum Pertahanan Kedaulatan Presidium NRN Dan Papua Barat