Kepentingan Ek-Pol-BisHanKam AS Vs China

Kepentingan Ekonomi-Politik-Bisnis&Pertahanan Keamanan Amerika Serikat Versus China di Asia-Pasific
Oleh: WPapuani

Asia Pasifik merupakan wilayah yang mencakup pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara, Australia di dekat Laut Pasifik, Negara-negara di laut Pasifik (Oceania) dan beberapa pulau yang termasuk ke dalam teritori Amerika seperti Guam dan Marianas Utara. Sesungguhnya, wilayah ini sudah menjadi perhatian Amerika Serikat sejak masa Perang Dingin. Di mana, Amerika mencoba menanamkan pengaruhnya di kawasan tersebut selama Perang Dingin berlangsung, sekaligus membendung kekuatan dan pengaruh Uni Soviet di kawasan tersebut.

I. Amerika Serikat  
Kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik sudah terlihat sejak awal berlangsungnya Perang Dingin. Di mana baik Negara Amerika Serikat maupun Uni Soviet mencoba menanamkan dan memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Ketika terjadi Perang Korea (1950-an) dan Perang Vietnam (1950-an dan 1970-an) pun, terlihat jelas bahwa kedua Negara adidaya tersebut memiliki andil yang cukup besar dalam peperangan tersebut. 
Kepentingan Amerika Serikat untuk hadir dan menanamkan pengaruhnya di Asia Pasifik dapat terlihat juga dari upayanya menjalin hubungan yang serius dengan China, baik dalam kerangka kerjasama ekonomi maupun diplomatik. Selain, hubungannya dengan China, Amerika Serikat pun menjalankan kerjasama ekonomi dan kebudayaan dengan Taiwan. 


Sejak adanya normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan China pada 16 Desember 1978, maka tercipta situasi politik yang pro Barat dan relatif stabil. Hal tersebut merupakan keuntungan bagi Amerika Serikat. Sehingga, Amerika Serikat berupaya untuk memelihara kondisi ini. Dengan kondisi yang stabil dan pro Barat tersebut, (di mana Uni Soviet akan sulit memasukkan agenda politik dan ideologinya), maka Amerika Serikat akan dengan mudah melancarakan agenda kepentingan ekonomi, politik maupun militernya. 

Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Amerika Serikat menjadi masyarakat post-industrial dan mengalami defisit perdagangan. Kondisi perekonomian Amerika Serikat pun goyah karena perang yang berkepanjangan. Karena kondisi tersebutlah, fokus perhatian Amerika Serikat beralih dari Asia Pasifik ke Timur Tengah. Timur Tengah menjadi penting dan fokus perhatian bagi kebijakan Amerika Serikat selanjutnya karena Amerika Serikat memperoleh miliaran barel minyak dari Timur Tengah. Jadi, kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah tersebut lebih kepada kepentingan perbaikan ekonominya melalui minyak Timur Tengah.
Namun, ketika China muncul sebagai new emerging power dan great economic power di tatanan dunia global pada umumnya dan di kawasan Asia pada khususnya, Amerika Serikat kembali mengalihkan fokus perhatiannya pada kawasan Asia Pasifik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara signifikan di kawasan tersebut, menyebabkan Amerika Serikat berupaya hadir dan kembali menanamkan pengaruhnya, baik secara ekonomi, politik maupun militer. 

Kembalinya Amerika Serikat di tengah-tengah dinamika kawasan Asia Pasifik tidak hanya didasari pada kemunculan China semata. Jika kita melirik kondisi perekonomian Amerika Serikat yang collapse di tahun 2008, sehingga mengalami krisis ekonomi yang panjang, maka kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik ini pun akan bermotif pada kepentingannya untuk melakukan pemulihan atas kondisi perekonomiannya setelah dihantam krisis ekonomi 2008.
 
Peta Kawasan Asia-Pasific
Asia Pasifik merupakan suatu kawasan dengan jumlah penduduk yang amat besar. Sekitar 50-60% total penduduk dunia tinggal di kawasan ini. Dapat dibayangkan bahwa Asia Pasifik menyumbang 50-60% dari market share dunia, angka yang sangat tinggi tentunya. Negara-negara yang berada di kawasan tersebut pun memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah dari hasil pertanian dan perkebunan, tambang dan mineral hingga energi. Posisinya yang sentral dan strategis dalam jalur perdagangan dunia pun juga menjadi daya tarik utama. Tidak heran jika kini Amerika Serikat melirik potensi ekonomi di kawasan ini. 

Dinamika hubungan internasional sekarang ini semakin dinamis, terlebih lagi dengan kehadiran para new emerging powers seperti China. Kehadiran Negara tersebut seakan menjadi momok yang menyeramkan bagi Amerika Serikat, mengingat selama ini, hanya Amerika Serikat-lah yang memegang kekuasaan di masa status quo paska perang dingin berakhir. 
Kawasan Asia Pasifik yang begitu luas dengan posisi strategis, mengandung sumber-sumber daya alam yang melimpah serta populasinya yang besar merupakan daya tarik bagi Amerika Serikat bagi pemenuhan kepentingannya, baik kepentingan ekonomi, politik maupun keamanan. 
Asia Tenggara pun termasuk ke dalam kawasan Asia Pasifik. Di mana posisinya yang berada di persimpangan konsentrasi industri, teknologi, kekuatan militer di Asia Timur laut ke utara, sub-kontinental dan sumber-sumber minyak di Timur Tengah ke Timur, dan Australia ke selatan. Jalur laut Asia Tenggara pun sangat penting bagi pergerakan Angkatan Bersenjata AS dari Pasifik Barat ke Samudera Hindia dan Teluk Persia.
Populasi yang besar merupakan pangsa pasar bagi produk dan industri jasa Amerika Serikat. Kawasan ini juga merupakan tujuan investasi yang menggiurkan. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Samudra Pasifik merupakan titik penting dalam sistem perdagangan dunia.

Sehingga Kepentingan ekonomi Amerika Serikat di kawasan ini adalah market share yang besar, baik untuk mendistribusikan produk-produk Amerika Serikat maupun untuk industri jasa dan investasi. Terlebih lagi setelah Krisis 2008, Amerika Serikat memusatkan perhatiannya di kawasan asia pasifik, terutama di bidang ekonomi untuk memulihkan perekonomiannya. 

Strategi AS di Asia Tenggara

Dua kepentingan besar Amerika adalah mengamankan jalur laut dan pos pergerakan militer untuk membendung Cina.
Apa perlunya Amerika Serikat yang secara geografis letaknya sangat jauh dari kawasan ASEAN, hadir dalam KTT ASEAN? Pasti ada udang di balik batu! Tidak lain dan tidak bukan adalah menjaga kepentingan hegemoninya di kawasan ini. Mengapa? Posisi Asia Tenggara yang terbentang di persimpangan dua jalur laut terbesar di dunia. Pertama: jalur timur-barat yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Kedua: jalur utara-selatan yang menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Australia dan New Zealand serta pulau di sekitarnya. 
Pasukan AS di Darwin, Australia

Tiga “pintu masuk” kawasan Asia Tenggara—Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok—merupakan titik penting dalam sistem perdagangan dunia. Pintu tersebut menjadi sama pentingnya dengan jalur laut yang melintasi kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan. Selat Malaka merupakan selat yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, sekaligus sebagai jalur terpendek yang terletak di antara India, Cina dan Indonesia. Oleh karena itu, selat ini dianggap sebagai “check points” Asia.  


Secara garis besar ada dua kepentingan Amerika Serikat di Asia Tenggara.
Pertama: Asia Tenggara membuka garis laut karena sebagian besar perdagangan dunia melewati Selat Malaka. Kedua: Asia Tenggara penting sebagai pos untuk pergerakan kehadiran militer Amerika Serikat di Pasifik Barat dan Samudera Hindia.
 

Asia Tenggara secara geopolitik sangat krusial tidak hanya untuk kepentingan nasional Amerika Serikat tapi juga secara global. Jalur laut yang melintasi kawasan Asia Tenggara mempunyai fungsi yang vital bagi ekonomi Jepang dan Republik Korea, Cina dan Amerika Serikat sendiri.
  
Selat Malaka, yang melintasi Singapura, Indonesia dan Malaysia, merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Lebih dari 50.000 kapal per tahunnya transit di Selat Malaka. Padahal lebar selat ini hanya 1,5 mil dengan kedalaman 19,8 meter. Diperkirakan setiap hari sekitar 10.000 kapal masuk ke Singapura yang melintasi Selat Malaka, di antaranya 4.000 kapal dagang dari Indonesia. Kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka ini merupakan sepertiga bagian dari perdagangan dunia. Dan  berdasarkan catatan Energy Information Administration (EIA), minyak bumi yang dibawa kapal-kapal tanker via Selat Malaka adalah 11 juta barel per hari.


Letak Asia Tenggara yang sangat strategis berdasarkan jalur ini tentu saja menempatkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang sangat penting baik dari sisi ekonomi maupun keamanan. Oleh karena itu, Amerika Serikat memiliki sejumlah kepentingan untuk akses bebas dan terbuka di jalur di Asia Tenggara, baik untuk kepentingan ekonomi (prosperity) maupun militer (national security).

Kebangkitan pengaruh China di Asia Tenggara yang terus menguat baik secara ekonomi, politik maupun militer memberikan tantangan yang signifikan secara ekonomi, militer dan politik tidak hanya bagi Asia Tenggara, tetapi secara tidak langsung merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Yang terdekat adalah tantangan ekonomi yang dihadapi ASEAN. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi China membuat China terdorong untuk melakukan investasi di negara-negara berkembang seperti kawasan ASEAN. Hal ini tentu saja menjadi persaingan bagi Amerika Serikat yang merupakan mitra penting perdagangan dan investasi ASEAN. 
 

Jumlah penduduk yang besar, kondisi sosial-budaya yang beragam, sistem pemerintahan yang cenderung lemah, serta krisis ekonomi yang masih belum pulih adalah gambaran kondisi aktual yang dialami sebagian besar negara Asia Tenggara. Semua ini secara tidak langsung memengaruhi kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Baca juga: Kepentingan Amerika di Laut China Selatan

II. C h i n a

Pada abad 21 ini, China muncul menjadi new emerging power di tatanan dunia global pada umumnya dan di kawasan Asia Pasifik pada khususnya menjadi salah satu faktor pemicu mengapa Amerika Serikat kembali memberikan fokus perhatiannya di kawasan tersebut, setelah sekian lama fokus perhatiannya tertuju di kawasan Timur Tengah. 
China
Kebangkitan pengaruh China di kawasan Asia Pasifik terus menguat baik secara ekonomi, politik maupun militer. Setelah perang dingin berakhir kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik terus berkurang tetapi sebaliknya, kekuatan dan pengaruh China semakin menguat. Kehadiran China ini, menjadi ancaman bagi Amerika Serikat baik dari segi ekonomi, politik maupun militer. Hal ini di karenakan oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi China yang mendorong China untuk menanamkan investi di Negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik dan kawasan-kawasan lainnya. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan dan kekuatan ekonomi China, maka secara rasional China pun akan berupaya meningkatkan kekuatan dan kapabilitas militernya dan hal ini menjadi momok ancaman bagi Amerika Serikat. 
China terus melakukan modernisasi militer dan merubah fokusnya ke kawasan selatan, di mana secara khusus meningkatkan kekuatan angkatan lautnya dalam rangka fokus di laut China selatan sebagai perhitungan politis atas perebutan wilayah spartly dan paracel di oleh beberapa Negara di Dunia, dan China terus berusaha menancapkan pengaruhnya yang menjadi ajang persaingan eksistensi dengan Amerika Serikat. 
Mengapa? Jika China terus mengupayakan hegemoninya di kawasan Asia Pasifik maka hal ini akan mengancam kebebasan pelayaran di Laut China Selatan, sehingga membuat Amerika Serikat merasa terancam baik secara ekonomi, politik maupun militer. Atas dasar inilah, Amerika Serikat mulai mengambil kebijakan militer dengan melakukan penggelaran pasukan di Darwin, Australia, melakukan kerjasama perluasan militer dengan Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan mengaktifkan kembali kerjasama keamanan dengan Filipina. Hal itu dilakukan untuk membendung kehadiran dan pengaruh China di kawasan Asia Pasifik, sehingga tidak terjadi hegemoni tunggal di kawasan tersebut.
Amerika Serikat berupaya masuk, hadir dan mendominasi kawasan tersebut dengan segala cara. Akhir-akhir ini pemberitaan mengenai kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik semakin gencar terdengar. Hal tersebut memang benar dilakukan oleh Amerika Serikat. Misalanya saja, kini Amerika Serikat berencana melakukan perluasan kerjasama keamanan dengan Negara-negara Australia, Jepang dan Korea Selatan yang cenderung akan mirip dengan kondisi pada masa perang dingin dan Amerika Serikat pun sedang berupaya menggelar penggelaran armada di beberapa Negara di Asia Tenggara. 
Bahkan, pemimpin Negara Amerika Serikat secara tegas menyatakan bahwa “sebagai Negara dengan perekonomian terbesar di dunia AS ingin tetap mempertahankan dan memperkuat kehadiran serta perannya dalam mengembangkan kawasan ini. Jangan pernah ada keraguan lagi di abad ke-21 ini di Asia Pasifik, Amerika Serikat akan ada di dalamnya.” 
China semakin memperkuat kehadiran militernya di perairan Asia Pasifik. Maka, terjadi kesepakatan untuk meningkatkan kehadiran Militer Amerika Serikat di Australia. Hal ini dilakukan karena sejumlah Negara di Asia Pasifik khawatir dengan semakin meningkatnya kekuatan militer dan dominasi China di perairan pasifik. Upaya ini dilkukan dengan landasan bahwa upaya penjagaan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik ini adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi.
Ambisi Amerika Serikat baik untuk kepentingan ekonomi, politik maupun militer semakin terlihat dengan turut bergabungnya Amerika Serikat dalam East Asian Summit ke-6 yang diselenggarakan 19 November 2011 lalu di Bali. Selain itu, Amerika Serikat pun berencana mengaktifkan kembali pangalan militernya di Filipina dan Amerika Serikat pun akan menyiagakan kapal perang di Negara tersebut. Tidak hanya Filipina ternyata, Amerika Serikat pun sedang mempersiapkan armada kapal perang baru di Malaysia dan Singapura. Armada kapal-kapal perang tersebut akan di fokuskan ke Laut China Selatan yakni di perairan yang menjadi area sengketa. Dan juga Amerika Serikat juga telah melakukan penggelaran pasukan di Darwin, Australia yang berjumlah 2500 pasukan militer. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menggeser fokus kebijakan luar negerinya ke kawasan Asia Pasifik karena melihat peta politik dan konstruksi yang ada sekarang sebagai upayanya mempertahankan pengaruhnya di dunia pada umumnya dan di kawasan Asia Pasifik pada khususnya.

Perdagangan China di Asia-Tenggara

Globalisasi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dibendung lagi. Di mana sudah tidak ada lagi kendala untuk melakukan mobilisasi baik dalam bentuk produk, jasa, buruh maupun modal. Trend globalisasi ini menghasilkan sebuah fenomena free trade yang lebih massive lagi. Di mana negara-negara semakin memiliki keleluasaan dalam menjalin kerjasama perdagangan. 

China Map

Kerjasama perdagangan yang dilakukan tidak hanya sebatas kepada negara-negara tetangga yang memiliki kedekatan geografis atau negara-negara yang masih berada dalam satu kawasan yang sama. Misalkan perdagangan yang dilakukan oleh China dan Filipina, meskipun kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut berlandaskan atas kerjasama ASEAN-China. 

Sejak di sepakatinya kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN-China sejak 2010 dan mulai di laksanakan pada 1 Januari 2011, kerjasama perdagangan bilateral antara China dan Filipina mengalami peningkatan dibandingkan dengan kerjasama perdagangan yang dijalin sebelumnya.

III. Indonesia

a. Peran Indonesia dalam mengamankan Kepentingan AS


Dalam Mengamankan Kepentingan AS di Asia-Pasifik sekaligus utk mengantisipasi lajunya Ekpansi China, Amerika harus memiliki mitra yang kuat di kawasan tersebut. Indonesialah pilihan AS, sebagai negara keempat terbesar di dunia, berpenduduk Muslim terbesar di dunia, eksportir minyak dan gas terbesar di kawasannya, namun juga Indonesia merupakan titik tumpu ASEAN.
Selain Kepentingan Ekonomi AS, kebutuhan akan energipun sangat besar, dan Indonesia merupakan salah satu sumber pemenuhan kebutuhan tersebut. Perusahaan-perusahaan  migas multinasional Amerika beroperasi di Indonesia. Tidak ada alasan bagi Amerika Serikat untuk tidak memperhitungkan Indonesia dalam hal ini.
Peta Investasi Asing Indonesia
Dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia menjadi pemain kunci dalam keterikatan Amerika Serikat terhadap Dunia Islam. Ketika Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk meyakinkan dunia bahwa “war against terrorism” bukan sebuah perlawanan terhadap Islam, maka dukungan negara yang mayoritas berpenduduk Muslim moderat seperti Indonesia menjadi sangat penting. Terbukti dalam pertemuan APEC di Honolulu, Hawai, Sabtu (12/11/2011) lalu, di hadapan CEO Summit, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut Indonesia sebagai negara Muslim moderat terbesar dan akan mempertahankan Islam moderat. 
Pemerintah Indonesia pun kepanjangan tangan Amerika dalam menghadang kebangkitan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Dengan dukungan dana Amerika, pemerintah Indonesia kini menggelar program deradikalisasi.

USAID Sebagai Perpanjangan Tangan Kepentingan Pemerintah Amerika Serikat - (Kasus Bantuan Kemanusiaan di Aceh 2005-2007)
Bermula pada pasca Perang Dunia II ketika Amerika mengucurkan bantuan ke Eropa melalui Marshal Plan dan Empat Poin Program. Sebagai Presiden Amerika Serikat pada 1949, Harry S Truman dalam pidatonya mencetuskan empat poin:
  1. Amerika akan mendukung PBB dan berperan dalam pengambilan keputusan.
  2. Amerika akan melanjutkan program perbaikan ekonomi dunia.
  3. Amerika akan melindungi kemerdekaan dan kedamaian penduduk seluruh dunia dan agresi.
  4. Amerika akan mencanangkan program modernisasi dan investasi capital.
USAID
Sebagai derivasi dari empat poin tersebut, maka di buatlah Undang-Undang Bantuan Luar Negeri pada 1961, Pemerintah Amerika Serikat menandatangani undang-undang tersebut dan USAID kemudian di bentuk oleh eksekutif. Maka sejak itu, USAID telah menjadi agen utama pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang baru pulih dari bencana, mencoba keluar dari kemiskinan, dan terlibat dalam reformasi demokratis. USAID berada langsung di bawah kendali Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, namun memiliki kewenangan sendiri seperti Bappenas di Indonesia. Sedangkan sumber dana USAID berasal dari Kongres (DPR) yang berasal dari pajak rakyat Amerika Serikat dan bahkan berasal dari 1-1,5 persen GDP rakyat Amerika Serikat. Namun, rakyat Amerika sendiri tidak mengenal USAID.
USAID didirikan pada 1961 dan berpusat di Washington dan gagasan pembentukan USAID merupakan suatu bagian dari Undang-Undang tentang bantuan luar negeri Amerika yang telah di setujui pada 1961.
Karakteristik USAID yang perlu di garisbawahi di sini adalah fakta bahwa tak peduli apakah Pemeritantah Amerika sekarang dikuasai oleh partai demokrat atau partai republik, USAID tetap eksis karena merupakan senjata Amerika dalam menyalurkan bantuan dana bagi negara negara berkembang demi kepentingan Politik, Ekonomi Bisnis AS dikemudian hari.
Karakteristik USAID Sebagai Penyalur Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat
Mengelola bantuan kemanusiaan dan ekonomi bagi negara-negara asing merupakan Misi USAID.

Amerika dan Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi pada 1950, dan Amerika telah memberikan bantuan dana sebesar:
  1. US$ 80 juta untuk bidang umum dan US$ 67 juta untuk membantu perbaikan akibat perang di Indonesia, Akhir 1961, misi USAID di Indonesia adalah membantu pemerintah mengatasi masalah perkembangan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat;
  2. Pada 2005, setahun setelah tsunami Aceh, Amerika kembali membantu Indonesia memulihkan pelayanan pemerintah di Aceh Besar dan mengembalikan warga ke rumah masing masing;
  3. 30 Juni 2005, USAID menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait bantuan dana sebesar US$ 4 juta dalam bentuk bantuan teknis untuk masyarakat.
usaid
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah membuat suatu rencana aksi pembangunan kembali komunitas yang hancur akibat tsunami pada 26 Desember 2004. Atas permintaan pemerintah daerah, USAID kemudian menanggapinya dengan meluncurkan Program Dukungan Bagi Pemerintahan Lokal/Local Governance Support Program (LGSP) selama 2 tahun untuk membantu pemerintah Aceh Besar meningkatkan kapabilitas dalam menjalankan rencana rekonstruksi.
 
Pertemuan tersebut dihadiri oleh William McKinney, perwakilan pemerintah Amerika untuk rekonstruksi Aceh dan Philip Schwehm, Direktur Program LGSP. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diwakili oleh Walikota Zain Aziz dan Pejabat Sementara Gubernur Aceh dan Wakil Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Azwar Abubakar.
 
Sekedar informasi, LGSP bertujuan meningkatkan ketrampilan teknis pegawai pemerintah daerah dan para pemimpin dewan dalam menerapkan rencana aksi, sekaligus menjamin partisipasi penuh masyarakat dalam proses rekonstruksi.
Prioritas Utama USAID adalah meningkatkan kapabilitas rekonstuksi tata ruang dan perumahan sehingga warga dapat segera membangun kembali secepatnya. Sampai saat ini USAID telah memberikan dana bantuan lebih dari US$ 53 juta sebagai bagian dari paket bantuan Amerika Serikat untuk pemulihan dan rekonstruksi di Aceh dan Sumatera Utara sebesar US$ 4 juta.
Sisi yang menarik untuk dicatat dari fakta-fakta tersebut di atas, pelaksanaan bantuan luar negeri USAID kepada Indonesia tidak terlepas dari kepentingan nasional yakni negara donor Amerika Serikat. Kepentingan nasional juga tidak lepas dari kebijakan luar negeri negara tersebut.

Karena itu, kebijakan luar negeri yang dibuat pemerintah Amerika dengan sendirinya juga ikut mendukung pemberian bantuan luar negeri Amerika (USAID) melalui LGSP kepada Indonesia.

Seberapa rawan sebenarnya bantuan luar negeri Amerika dalam mengendalikan arah kebijakan strategis Indonesia? Menurut temuan di berbagai literature bahan bacaan, bantuan luar negeri Amerika dalam berbagai bentuknya seperti bantuan ekonomi, militer, pinjaman, hibah, dan lain lain, akan selalu menampakkan dua ciri utama penjajahan:
  1. Pemaksaan dominasi
  2. Eksploitasi.
Sehingga Pentingnya Indonesia bagi Amerika dengan jelas terumuskan melalui pidato Edward Master, Duta Besar Amerika untuk Indonesia, di depan American Chamber of Commerce pada 27 Januari 1980:

“Indonesia sangat penting dari segi keamanan. Negara ini terletak secara strategis di antara Australia dan daratan Asia. Ia terbentang di antara jalur-jalur laut yang menggabungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia yang bersahabat, stabil dan sehat secara ekonomis menjamin perairan penting ini selalu tetap terbuka untuk negara-negara di kawasan ini bagi siapa semua itu adalah garis hidup Eropa dan Timur Tengah.”
 
Pidato tersebut tetap merupakan landasan politik luar negeri Amerika Serikat hingga kini. Karenanya bantuan luar negeri dengan bentuknya, harus dibaca sebagai salah satu alat kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tak terkecuali bagi Indonesia. Termasuk dalam konteks LGSP di Aceh yang diluncurkan oleh USAID.
Motif Ekonomi Pemerintah Amerika Serikat: Kuasai Minyak dan Gas
Dalam jangka panjang, bantuan Amerika lewat USAID harus melayani keberadaan Amerika di provinsi Aceh tersebut, sebagai bagian dari kelangsungan sistem kapitalistik Amerika di dunia.
Seberapa strategis Aceh bagi kepentingan strategis perekonomian Amerika?
Tambang
Provinsi Aceh kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, di pantai barat-selatannya kaya akan endapan mineral ekonomis dan batubara. Sedangkan pantai timur-utaranya mengandung ladang minyak dan gas raksasa, saat ini Aceh memiliki 121 barel juta cadangan minyak. Selain itu, Aceh juga memiliki 5 miliar kubik cadangan gas yang berpotensi di sepanjang garis daratan dan lautan pantai utara timur. Cadangan gas blok A di Kabupaten Aceh Utara di sini ditemukan pada struktur Julok Rayeuk, Alur Siwah, Alur Rambong dengan perkiraan cadangan sebesar 560 miliar kaki kubik. Terdapat juga 10,9 juta barel condensate.
Hampir 90 persen dari area produksi Hydro Carbon saat ini terletak di darat, terletak dari Aceh Tamiang ke Aceh Utara. Sebelumnya Badan Pengkajian  dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang melakukan survey geologi dan geofisika kelautan, juga menemukan cadangan gas migas yang amat besar perairan timur laut Pulau Simeulue, Aceh. Bahkan diperkirakan yang terbesar di dunia yakni 320,79 miliar barel. Meski volume tersebut belum tentu sepenuhnya di isi oleh hidrokarbon, namun potensi ini menggambarkan candangan yang dimiliki Aceh memang cukup besar. dan tak heran jika sejak 1978, Amerika melalui PT Exxon Mobil sudah berada di Aceh.
Tambang
Bagi Amerika, keuntungan dari PT Exxon Mobil di Aceh cukup besar dan dapat menghasilkan 3,4 juta ton per tahunnya. Maka situasi yang kondusif di Aceh sangat dibutuhkan. Salah satunya, terciptanya perdamaian antara GAM dan RI.

Dalam konteks inilah, bantuan luar negeri Amerika di Aceh melalui USAID dan program LGSP, harus dibaca sebagai bagian dari strategi Gedung Putih untuk mengamankan investasinya di Aceh.
Baca juga:

USAID dan Jaringan NGO Sebagai Satelitnya di Aceh.

Terkait bantuan USAID, ada 10 LSM lokal yang mendapat bantuan dari USAID yaitu:
  • Forum LSM
  • Kontras Aceh
  • Koalisi NGO HAM Aceh
  • BIMA (Bina Masyarakat)
  • Katahati Institute
  • Aceh Peace Research Center(APRC)
  • Flower Aceh
  • Walhi Aceh
  • Yayasan Sepakat Aceh
  • Bitra Aceh
Bantuan tersebut ada yang sifatnya langsung dar USAID, ada pula yang melalui perantaraan lembaga lain yang mendapatkan mandat dari USAID untuk menyalurkan dana. Dengan bantuan tersebut, Amerika bisa memperkuat jaringan hingga ke daerah-daerah lewat NGO-NGO lokal yang menjadi mitra mereka. Dengan demikian akses mereka akan sangat mudah mendapatkan informasi tentang kondisi politik di daerah tersebut. Semua informasi tersebut pada giliranya akan menjadi alat bargaining  bagi pemerintah Amerika dalam menerapkan kebijakannya di Indonesia.

Misalnya dalam kasus Aceh, sejak konflik dulu Amerika banyak membantu NGO lokal lewat dukungan dana untuk menjalankan program di masyarakat. Imbalannya, NGO lokal itu harus mensuplai informasi kepada USAID sebagai pihak donor tentang perkembangan yang terjadi di daerah tersebut. Isu di daerah tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah Amerika Serikat dalam mendikte pemerintah Indoenesia. 

Dengan kata lain, di setiap negara di mana Amerika Serikat memiliki komitmen kerjasama ekonomi, dan di situlah USAID akan memainkan perannya dalam menggalang kekuatan dari kelompok LSM dan masyarakat sipil. Salah satu mekanisme control untuk bantuannya itu adalah dengan menggalang jaringan di kalangan NGO atau masyarakat sipil.
Caranya adalah lewat pemberian dana program melalui USAID. Namun pada dasarnya NGO penerima dana dari USAID ini akan dijadikan sebagai jaringan pemerintah Amerika Serikat. NGO itu akan dijadikan penyuplai informasi tentang berbagai persoalan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk masyarakat Aceh.

Antara Freeport (Amerika) , Papua , dan Pelanggaran HAM 

Freeport

PT. Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang yang sahamnya di miliki oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.(AS) sebanyak 81,28 %, Pemerintah Indonesia sebanyak 9,36% dan PT.Indocopper Investama sebanyak 9,36%. Publikasi dari Mining Internasional, sebuah majalah perdagangan internasional, menyebutkan bahwa PT. Freeport Indonesia ini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui pertambangan Erstberg (sejak tahun 1967) dan pertambangan Grasberg (sejak tahun 1988) yang berlokasi di Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Adapun bahan tambang yang di hasilkan dari penambangan yang di lakukan di Papua ini antara lain tembaga, emas, perak, molybdenum, rhenium, dan akhir-akhir ini ditemukan uranium (bahan dasar pembuat nuklir).

Dari presentasi kepemilikan saham tersebut, telah jelas sekali bahwa Indonesia memiliki bagian saham yang sangat kecil dibandingkan dengan kepemilikan saham Amerika. dan Ini merugikan Indonesia, karena dengan demikian sebanyak 81,28% SUMBER DAYA ALAM RAKYAT di miliki oleh asing/ Amerika. Padahal, sangat jelas sekali bahwa, dalam UUD 1945 Pasal 33, (Ayat 2, 3 dan 4) seharusnya SUMBER DAYA ALAM tersebut dikuasai Negara dan dikelola untuk KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT di INDONESIA.
Pasal 33 UUD 1945:
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Area Tambang - Freeport
PT. Freeport Indonesia mulai masuk ke Papua dan melakukan penambangan sejak tahun 1971. Mereka melakukan penambangan di sepanjang daerah Amungsal (Tanah Amugme), di mana di daerah tersebut masih terdapat warga suku Amugme yang tinggal dan menetap di sana. Warga suku Amugme kemudian dipindahkan ke wilayah kaki pegunungan, dan di bukalah tambang Ertsberg. 

Pemindahan warga suku Amugme tersebut tentu merugikan bagi mereka di kemudian hari, karena limbah pertambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dibuang ke perairan pegunungan tersebut, serta dataran rendah basah yang berada di sekitar daerah pegunungan itu. Mereka dipindahkan (bisa kita bilang secara paksa) kemudian di beri kesusahan dengan bahaya limbah pertambangan oleh PT. Freeport, apakah itu manusiawi? Padahal mereka tidak menikmati keutungan penambangan seperti yang dinikmati oleh para pemilik Freeport, terutama Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Jelas sekali bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Freeport ini menyalahi konstitusi UUD 1945, Pasal 33, terutama ayat 2, 3 dan 4.

Ketika tambang Ertsberg ini habis masa open-pit nya pada tahun 1989 sehingga Freeport membuka tambang baru, yaitu tambang Grasberg yang izin produksinya dikeluarkan oleh Ginandjar Kartasasmita, Menteri Pertambangan, pada tahun 1996.
James R. Moffett, pemimpin PT. Freeport Indonesia membina jalinan persahabatan dengan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya yang pastinya untuk mengamankan bisnis pertambangan yang bernilai milyaran dolar tersebut.
Berdasarkan laporan New York Times,  Desember 2005, PT. Freeport Indonesia mengaku telah membayar TNI untuk mengusir para penduduk setempat di wilayah pertambangan mereka dengan uang sejumlah US $ 20 juta terhitung sejak 1998 hingga 2004.

Area PT.Freeport
Surat-surat dan dokumen-dokumen yang diterima New York Times,  di sebutkan bahwa, sejak tahun 1997, Kementrian Lingkungan Hidup sudah seringkali memberi peringatan kepada Freeport karena, PT. Freeport ini telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

Perhitungan dari PT. Freeport sendiri menunjukkan bahwa penambangan yang mereka lakukan telah menghasilkan limbah/bahan buangan sebesar 6 milliar ton. Sebagian besar limbah tersebut dibuang di pegunungan sekitar lokasi pertambangan atau ke sungai-sungai dekat Taman Nasional Lorentz (sebuah hutan hujan tropis yang diberi status khusus oleh PBB).

Laporan riset yang dilakukan oleh Parametrix, sebuah perusahaan konsultan Amerika, di berikan kepada New York Times oleh Kementrian Lingkungan Hidup, tercatat bahwa hulu sungai dan daerah dataran rendah basah yang di banjiri limbah tambang Freeport tidak cocok lagi menjadi tempat habitat makhluk hidup akuatik.

Masyarakat Amugme
Namun, Ketika New York Times (berkali-kali) meminta ijin untuk mengunjungi daerah pertambangan tersebut, kepada Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia, semua permintaannya tersebut ditolak.
Dokumen-dokumen Freeport yang diterima oleh New York Times, menunjukkan bahwa Freeport memberikan uang sebanyak US $ 20 juta untuk Jenderal, Kolonel, Mayor, Kapten Militer, polisi serta unit-unit militer.
Freeport membangun infrastruktur militer, barak, kantor-kantor pusat, ruang makan, jalanan, serta memberikan 70 buah jenis Land Rover dan Land Cruiser yang diganti setiap tahunnya untuk militer Indonesia di Papua.
Freeport melakukan mekanisme pengamanan di daerah pertambangannya. Beberapa di antaranya dilakukan dengan membangun fasilitas dan infrastruktur militer serta pembentukan badan-badan khusus. PT. Freeport Indonesia pun telah membentuk suatu badan khusus, yakni Emergency Planning Operation (Perencanaan Operasi Darurat) untuk menangani hubungan baru Freeport dengan militer Indonesia. Di mana dalam badan tersebut, ada seorang bekas agen CIA, atase militer di Kedubes Amerika yang berada di Jakarta serta dua orang mantan perwira militer Amerika.
Perencanaan Operasi Darurat, mulai melaksanakan tugasnya dengan melakukan pembayaran secara berkala setiap bulannya kepada para Komandan TNI di Papua, sedangkan pembayaran kepada para Polisi dilakukan oleh Security Risk Management Office (Kantor Pengelolaan Risiko Keamanan).
Data-data dan dokumen New York Times diperoleh dari seorang sumber yang di rahasiakan dan Global Witness, sebuah LSM yang mengeluarkan laporan Paying for Protection (Bayaran Perlindungan) mengenai hubungan Freeport dengan militer Indonesia, pada bulan Juli 2011.

Chris Ballard, ahli antropologi Australia, pernah bekerja untuk Freeport, dan Abigail Abrash, aktivis HAM dari Amerika, memperkirakan 160 orang telah dibunuh oleh tentara miilter (TNI) pada tahun 1975-1997, di daerah pertambangan Freeport.

Jika kita mendengar dan melihat pemberitaan yang akhir-akhir ini disiarkan mengenai penembakan dan tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, misalnya saja, pemberitaan tentang terbunuhnya Petrus AjamSeba, seorang buruh di Freeport dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TNI terhadap masyarakat Papua, tidak terlepas dari masalah pelanggaran HAM semata, tetapi keterkaitannya dengan kepentingan bisnis global, kepentingan bisnis para invenstor PT. Freeport Indonesia, terutama yang memiliki saham terbesar di perusahaan tersebut. Baca : Opini
Deradikalisasi, Densus 88 & BNPT : Alat Kepentingan Amerika di Indonesia
Sudah menjadi rahasia umum, lahirnya Densus 88 tidak lepas dari tangan Amerika. Detasemen khusus milik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia ini dibentuk dan didanai pada awalnya oleh Amerika, Australia, dan Belanda paska ledakan bom di Bali.
Detasemen yang dibentuk pada 30 Juni 2003 ini masuk dalam paket proyek Amerika bagi Indonesia yakni JCLEC (Jakarta Centre for Low Enforcement Cooperation). Menurut salah satu petinggi Polri, paket proyek itu berupa pelatihan dan pembangunan secara fisik bagi detasemen itu.
Detasemen 88
Tidak diketahui secara pasti besarnya bantuan itu secara total. Yang pasti tidak ada bantuan yang tidak mencari pamrih. Kata orang Barat: "no free lunch" alias tidak ada rnakan siang gratis. Sebab bantuan pasti ada embel-embelnya.

Jumlah yang agak jelas datang dari Australia. Harian The Age dan Sydney Morning Herald menyatakan, dana 40 juta dolar AS dikucurkan Australia untuk pendirian JCLEC. Dan setiap tahun negara itu mengucurkan dana sebesar 16 juta dolar AS. Di laman JCLEC tercatat, Australia sejak 2004 melipat gandakan bantuannya untuk JCLEC menjadi 20 juta dolar AS per tahun, terutama untuk program kontraterorisme.


Bisa jadi bantuan Amerika jauh lebih besar lagi nilainya. Soalnya, Amerika menurunkan pasukan elitenya, CIA, dan FBI untuk melatih anggota Densus 88. Tiap tahun pun Amerika menyumbang untuk detasemen yang anggotanya berjumlah 400 orang tersebut. Kantor berita Reuters pada 18 Maret 2010 mengutip dokumentasi Deplu AS, sejak tahun 2003 negara itu aktif membiayai program kontraterorisme di sejumlah negara lewat Antiterorism Assistance Program (ATA). Dalam laporannya ke Kongres AS pada 2005, misalnya, ATA mengucurkan dana 5,4 juta dolar AS untuk Densus 88.


Tidak berhenti di situ, Amerika pun ikut andil dalam mendikte pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Undang-undang Anti Terorisme. Termasuk pula di dalamnya, Amerika memaksa pemerintah Indonesia untuk menangkap Ustadz Abu Bakar Baasyir karena dianggap sebagai gembong terorisme nomor satu di Indonesia namun tidak pernah terbukti di pengadilan.


Masih dalam rangkaian global war on terrorisme (GWOT), pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tak lepas dari proyek kerja sama pemberantasan terorisme Amerika. Badan yang awalnya hanya Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang berada di bawah Menko Polhukam kemudian berubah seolah menjadi yang begitu kuat karena tugasnya mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan serta melaksanakan kebijakan di bidang terorisme.
Dalam pembentukan orga¬nisasinya, badan yang dipimpin oleh Ansyaad Mbai ini merekrut pare petinggi di Densus 88 Mabes Polri. Sebagian di antaranya adalah orang orang yang patut diduga kuat anti Islam.
BNPT
Sepak terjang Densus 88 dan juga BNPT kalau dicermati secara mendalam, sama persis dan sebangun dengan misi Amerika dalam GWOT. Lihatlah bagaimana Amerika bisa membunuh siapa saja orang yang diduga teroris tanpa melalui proses hukum yang ada, kendati mereka selalu menyanjung supremasi hukum.
Amerika bahkan sudah biasa mencap organisasi yang mengusung ide-ide yang bertentangan dengan HAM dan demokrasi sebagai organisasi teroris. Setiap tahun Amerika merilis daftar organisasi teroris di seluruh dunia. Sebagian besar adalah organisasi Islam. Malah HAMAS pun pernah masuk dalam daftar teroris sebelum kelompok tersebut mengikuti pemilu Palestina.
Program GWOT ini di ikuti harnpir oleh seluruh negara di dunia, sebab Amerika pernah rnengancam negara lain yang tidak ikut program ini sebagai negara teroris. Maka tidak aneh bila pola-pola yang dipakai di seluruh negara sama karena berasal dari satu mentor, yakni Amerika.
Kian hari kian kelihatan, siapa yang dimaksud teroris oleh Amerika. Tidak hanya mereka yang melakukan aksi kekerasan, tapi termasuk pula mereka yang memiliki pandangan lain yang bertentangan dengan pandangan Amerika. Dan arah dari semua itu adalah Islam dan orang-orang yang ingin menegakkan kembali negara yang diatur oleh ideologi Islam.
Cap demi cap, apakah teroris, radikalis, fundamentalis, dan sejenisnya senantiasa disematkan kepada gerakan Islam yang konsisten dengan ajaran agamanya. Bahkan, Muslim Rohingya yang sedang berusaha membebaskan diri mereka dari penindasan kaum Budha dan rezim militer Myanmar pun kini disebut teroris oleh pemerintah Bangladesh.

GWOT itu terus dipertahankan sedemikian rupa dengan berbagai konspirasi. Mereka menggunakan media massa guna mendukung aksi penanggulangan/
pemberantasan terorisme sehingga aksi-aksi mereka kelihatan luar biasa.

GWOT
Di Indonesia sendiri berbagai aksi Densus 88 penuh kejanggalan sering kali terjadi. Dalam kasus terakhir di Solo, Indonesian Police Watch (IPW) menyatakan ada tiga kejanggalan dalam penyergapan terhadap orang orang yang disebut sebagai teroris oleh polisi Solo pada 31 Agustus 2012.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, menjelaskan kejanggalan pertama pada pistol yang disita dari tertuduh teroris yang terbunuh adalah jenis Bareta dengan tulisan "Property Philipines National Police". Padahal, sebelumnya Kapolresta Solo menyebutkan senjata yang digunakan menembak polisi di Pos Pengamanan (Pospam) Lebaran adalah jenis FN kaliber 99 milimeter (mm). "Pertanyaannya apakah orang yang ditembak polisi itu, benar-benar orang yang menembak polisi di Pospam Lebaran atau ada pihak lain sebagai pelakunya," katanya.

Kedua, ia menambahkan Bripda Suherman, anggota Densus 88 tewas akibat tertembak di bagian perut. "Ini menunjukkan anggota Densus 88 dalam bertugas yang bersangkutan tidak sesuai dengan "Standart Operational Procedure" (SOP) yang harus memakai rompi anti peluru," katanya. Pertanyaannya apakah benar pada 31 Agustus 2012 malam itu, ada operasi Densus 88. "Jika ada kenapa anggota Densus 88 bisa teledor bertugas tidak sesuai SOP," katanya.

Ketiga, beberapa jam setelah penyergapan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rnemerintahkan Kapolri segera meninjau tempat kejadian perkara (TKP). Sikap ini tidak pernah ada sebelumnya. Namun kejanggalan itu dibantah oleh polisi.

Dalam kasus Solo ini mantan Komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis, (BAIS), Laksamana TNI, Purnawirawan, Mulyo Wibisono rnengungkapkan, tiga bulan sebelum terjadinya teror Solo, telah terjadi pertemuan secara tertutup di markas Kopassus Kartosuro antara Direktur Penindakan BNPT Brigjen (Pol) Petrus R Golose dengan jajaran Dandim, Komandan Kopassus Grup 2, Kapolres se-Solo Raya dan dan perwakilan dari Detasemen Khusus (Densus) 88 antiteror. "Apa gunanya pertemuan itu kok tiba-tiba ada teror," katanya.

Beberapa bulan sebelumnya, Densus 88 menembak mati dua orang di Cawang, Jakarta Timur, karena diduga teroris. Anehnya, identitas kedua orang itu sendiri tak diketahui. Polisi sendiri pun bingung siapa orang tersebut.

Detasemen 88 Operation
Di awal September lalu, seorang aktivis dakwah di Jakarta dipaksa mengakui senjata yang ditemukan oleh pegawai Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ia digelandang oleh Densus 88 ke tempat penemuan tersebut selepas mengantar istrinya ke tempat kerja. Aktivis itu diintimidasi dan menerima kekerasan fisik agar mengakui senjata tersebut miliknya. Bahkan di antara anggota Densus itu ada yang sampai menghina Rasulullah SAW, dan Alquran. Ia tetap tidak mengakui karena memang bukan miliknya. Ia pun dilepas dan diancam.
Ketika ledakan di Depok muncul. Presiden Susilo Bambang Yudhopio langsung bereaksi. Padahal saat itu ia sedang di Vladivostok, Rusia untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi APEC. Ia pun langsung membeberkan apa yang sudah dilakukan pemerintahnya.

SBY menjelaskan bahwa Indonesia melakukan sejumlah upaya untuk melakukan pemberantasan terorisme. Upaya paling utama yang dilakukan Indonesia adalah pencegahan. "Kebijakan pertama. mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme, mencegah berkembangnya pikiran-pikiran ekstrim yang akhimya diwujudkan dalam aksi-aksi kekerasan," kata SBY seperti dikutip dari situs resmi Presiden RI.

Detasenem 88
SBY pun mengatakan sudah berkali-kali meminta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut bekerja sama mencegah aksi teror. Selain itu, SBY mengatakan sudah melakukan tindakan secara konkret dan rill di lapangan. dan masih banyak lg peristiwa sebagai bentuk peran Indonesia dalam menjaga kepentingan AS.

b. Peran Indonesia Atas Kepentingan China

Indonesia dipandang penting dan strategis oleh sejumlah negara-negara yg berkepentingan di kawasan Asia Pasifik. Penilaian tersebut bukan semata karena aspek ekonomi seperti hampir 240 juta penduduk yang potensial bagi kepentingan pasar, tetapi mencakup pula aspek politik dan keamanan. Penting dan strategisnya Indonesia bukan semata karena posisi geografisnya, pula karena peran yang dimainkan Indonesia di kawasan Asia Pasifik, termasuk peran kepemimpinan de facto Indonesia dalam ASEAN. Oleh karena itu, negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik senantiasa berkepentingan untuk merangkul Indonesia dan kalau memungkinkan menarik posisi Indonesia untuk condong kepada kepentingan mereka. 
RI & China Flag

Dewasa ini, sulit untuk menepis kesan akan persaingan antara Amerika Serikat dan China di kawasan. Persaingan kedua kekuatan besar pada umumnya terjadi pada bidang politik, ekonomi dan keamanan, sementara pada aspek sosial budaya justru banyak kalangan terdidik China yang menimba ilmu di Amerika Serikat. Dalam persaingan itu, merupakan hal yang tidak terhindarkan pula munculnya imbas terhadap negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Baik Amerika Serikat maupun China berupaya untuk terus menggalang dukungan dari negara-negara lain di kawasan agar memihak pada kepentingan masing-masing atau minimal bersahabat dengan satu dari dua kekuatan besar tersebut. 

Indonesia kini telah menjadi ajang perebutan kepentingan politik, ekonomi dan keamanan bagi Amerika Serikat maupun China. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara gencar meningkatkan lobi dan bantuan di berbagai bidang kepada Indonesia. Baik Amerika Serikat maupun China memiliki perjanjian kemitraan strategis dengan Indonesia yang menjadi landasan bagi kedua negara untuk mengikat Indonesia.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Interaksi intensif China dengan negara-negara lain, termasuk di kawasan Asia Pasifik, dimulai pada akhir 1970-an ketika pemimpin negeri itu Deng Xiaoping mengadopsi kebijakan reformasi dan pintu terbuka. Kebijakan reformasi pintu terbuka yang dimaksud adalah di bidang ekonomi yang menjadi pendorong kemajuan ekonomi yang dicapai China saat ini, di mana negeri itu membuka kerjasama di berbagai bidang dengan negara-negara lain sepanjang saling menguntungkan. Melalui kebijakan reformasi dan pintu terbuka, perlahan tapi pasti China berintegrasi ke kawasan Asia Pasifik dan global.

Guna mendukung kebijakan reformasi dan pintu terbuka, China menganut kebijakan luar negeri yang salah satunya bertujuan untuk menciptakan dunia yang harmonis. Terciptanya dunia yang harmonis tersebut penting bagi kepentingan China untuk tercapainya lingkungan internasional yang damai dan akses negeri itu terhadap bahan mentah untuk menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan luar negeri yang demikian merupakan warisan dari era Deng Xiaoping dan kini diteruskan oleh para pemimpin China sebagai bagian dari upaya China untuk menjadi aktor yang diperhitungkan dalam percaturan antar bangsa.
Memperhatikan secara sekilas garis besar kebijakan luar negeri China, cukup jelas bahwa kebijakan itu dirancang bukan semata-mata dari kepentingan di bidang politik dan keamanan, tetapi pula mengacu pada kepentingan ekonomi negara itu.
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi China akan dapat terjaga apabila hubungan ekonomi dengan negara-negara lain berjalan lancar tanpa ancaman dan gangguan berarti. Sementara mesin penggerak ekonomi China yaitu minyak sebagian besar didatangkan dari negara-negara lain, khususnya dari wilayah Timur Tengah, sehingga sangat penting bagi China untuk menjaga pasokan minyak tersebut untuk mengalir lancar.
Kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang harmonis memiliki keterkaitan pula dengan kebijakan dalam negeri yang ingin menciptakan masyarakat yang harmonis. Untuk mencapai tujuan kebijakan dalam negeri itu, salah satunya adalah menjaga hubungan ekonomi China dengan negara-negara lain, sebab hubungan ekonomi itu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat China. Apabila hubungan ekonomi dengan negara-negara lain terganggu, akan mempengaruhi pula situasi politik dalam negeri China yang pada dasarnya rawan akan guncangan. Kemajuan ekonomi yang begitu cepat dalam waktu singkat ternyata memunculkan masalah-masalah sosial di dalam negeri China sendiri, selain masih adanya sejumlah wilayah di negeri itu yang bergolak secara politik.
Oleh karena itu, terdapat benang merah antara kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri China. Bagi pemerintah China, kemampuan menjaga harmoni baik di dalam negeri maupun di luar negeri akan berkaitan langsung dengan kelangsungan pemerintahan Partai Komunis. Terlebih lagi dewasa ini tuntutan dari beberapa kalangan di dalam negeri China terhadap kebebasan berpolitik kian menggema, yang mana tuntutan itu bertentangan dengan garis kebijakan partai yang berkuasa sejak 1949.
Dalam konteks hubungan antar bangsa, China kini berupaya meningkat peran dan pengaruhnya di dunia internasional. Masuknya negeri itu dalam ASEAN Regional Forum (ARF) pada 1993 menandai integrasi negeri itu ke dalam sistem multilateral kawasan. Sebelum krisis ekonomi Asia 1997, partisipasi China dalam sistem multilateral kawasan bersifat pasif dan tentatif. Hal itu didasari kekhawatiran China bahwa partipasi dalam institusi multilateral akan mejadikannya target atas sejumlah isu, seperti hak asasi manusia. Partisipasi aktif negeri itu baru dimulai ketika krisis ekonomi Asia 1997 melanda, di mana pada Kongres Ke-limabelas Partai Komunis China pada September 1997 Presiden Jiang Zemin menegaskan bahwa China harus mengambil bagian aktif dalam diplomasi multilateral. Seiring dengan hal tersebut, peran dan pengaruh China terus meningkat di kawasan Asia Pasifik, ditandai dengan diperhitungkannya sikap China dalam berbagai isu keamanan kawasan. Hal demikian tidak lepas dari rasa percaya diri China yang meningkat dalam perannya di dunia internasional, sehingga negara itu kian sadar akan peran dan tanggungjawabnya. Terlebih lagi setelah China tergabung dalam World Trade Organization (WTO) pada 2001 yang memberikan peluang besar bagi China untuk berperan besar dalam pengaturan perdagangan dunia.
Kemunculan China di kawasan pada sisi lain memunculkan pula kekhawatiran sejumlah negara, termasuk sejumlah negara ASEAN. Kekhawatiran itu didasarkan pada masih adanya sengketa wilayah perbatasan antara China dan beberapa negara ASEAN di Laut China Selatan, begitu pula antara China dan Jepang di Laut China Timur, yang mana dalam sengketa itu China senantiasa menunjukkan sikap yang asertif. Selain itu, pembangunan People’s Liberation Army (PLA) yang terus berlanjut yang didukung oleh peningkatan anggaran yang cukup signifikan setiap tahunnya memunculkan kecurigaan dari negara-negara lain terhadap niat China di kawasan.
Lepas dari kecurigaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap niat China, negara itu kini telah menjadi pemain aktif di kawasan. Selain tergabung dalam ARF, China pula berpartisipasi dalam ASEAN-China Summit, ASEAN Plus Three dan ASEAN Defense Minister Meeting Plus (ADMM Plus). Menyangkut isu nuklir Korea Utara, China adalah satu dari enam negara yang terlibat dalam Six Party Talks. Dari perspektif China, partisipasi aktif mereka di kawasan adalah bagian dari peran China sebagai jawaban atas tuntutan Amerika Serikat agar China menunjukkan diri sebagai aktor yang bertanggung jawab.
Terkait dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri China yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang harmonis, tidak dapat dibantah kontribusi kebijakan tersebut terhadap stabilitas kawasan saat ini. Akan tetapi banyak pihak di luar China yang melihat adanya keterputusan (missing link) antara kebijakan luar negeri dengan kebijakan pertahanan China. Kasus-kasus sengketa wilayah yang di sikapi secara asertif oleh China senantiasa menjadi rujukan bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam mempertanyakan kebijakan nasional China terkait hubungannya dengan kawasan. Tidak dapat dibantah kesan bahwa kebijakan luar negeri kurang didukung oleh kebijakan pertahanannya.
Pada titik inilah muncul kekhawatiran dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap kebangkitan China seperti telah disinggung sebelumnya. Sampai pada titik tertentu, kebijakan luar negeri yang menginginkan dunia yang harmonis menjadi dipertanyakan keabsahannya. Di sinilah salah satu butir krusial dalam perdebatan tentang kebijakan luar negeri China dikaitkan dengan perilaku negara itu terhadap negara-negara lain yang dipandang tidak akomodatif terhadap kepentingannya.
Indonesia Di Mata China
Hubungan diplomatik Indonesia-China telah terbangun sejak 1952. Setelah sempat menjadi “sekutu” Indonesia dalam poros Jakarta-Peking-Pyongyang pada era 1960-an, hubungan diplomatik kedua negara terputus pada periode 1967-1990. Perbedaan kepentingan politik yang tidak dapat dipertemukan antar kedua negara menjadi alasan terjadinya kevakuman hubungan selama 23 tahun.
Perubahan konstelasi politik dan keamanan internasional pasca Perang Dingin mendorong dibukanya kembali hubungan diplomatik Indonesia-China. Meskipun demikian, peningkatan yang cukup signifikan dalam hubungan kedua negara baru terjadi pada 2005 ketika Presiden Indonesia dan Sekretaris Jenderal Partai Komunitas China menandatangani Kemitraan Strategis. Melalui kemitraan strategis itu, kedua negara sepakat bekerjasama di berbagai bidang, termasuk bidang keamanan dan pertahanan.
Jaringan Radar Maritim
Seiring kebangkitan China, beberapa aktor di kawasan Asia Pasifik yang sudah lama menjadi pemain utama dalam urusan keamanan kawasan memberikan perhatian khusus terhadap kebangkitan itu. Amerika Serikat selaku negara yang sejak akhir Perang Dunia Kedua telah memberikan payung keamanan terhadap kawasan tidak dapat dipungkiri memiliki kekhawatiran yang besar terhadap kebangkitan China, sebab hal itu dipandang dapat mempengaruhi peran yang telah lama dimainkan. Oleh karena itu, kebijakan politik dan keamanan Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir mencurahkan perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan peran China di kawasan pada semua bidang.
Hubungan Amerika Serikat-China senantiasa mengalami fluktuasi sejak 1949, yaitu terhitung setelah Jenderal Chiang Kaisek dan pemerintahan Partai Kuomintang yang didukunng oleh Amerika Serikat dipaksa untuk melarikan diri dari daratan China dan mendirikan pemerintahan di Taiwan. Meskipun pada 1971 Amerika Serikat mengakui RRC sebagai satu-satunya wakil China di dunia internasional yang berarti pula penegasan terhadap One China Policy, akan tetapi negara itu tetap membantu Taiwan untuk mempertahankan diri dari kemungkinan agresi China. Hal itu diatur pada Taiwan Relation Act yang disahkan oleh Kongres pada 1978. Sampai saat ini, masalah Taiwan senantiasa menjadi salah satu isu hangat yang setiap saat dapat berpotensi mengganggu hubungan kedua negara.
Selain isu Taiwan, isu aktivitas militer Amerika Serikat di perairan internasional di sekitar China adalah isu sensitif berikutnya. Tabrakan antara pesawat mata-mata Angkatan Laut Amerika Serikat EP-3 Aries dengan pesawat tempur China ketika melaksanakan misi di wilayah udara internasional di sekitar Pulau Hainan pada 2001 adalah salah satu contoh kasus yang mempengaruhi hubungan kedua negara. Dua tahun sebelumnya, Amerika Serikat “secara tidak sengaja” membom Kedutaan Besar RRC di Beograd dalam rangka operasi anti Serbia. Dalam perkembangan terakhir, hubungan Amerika Serikat-China seringkali diwarnai ketegangan diplomatik karena perbedaan kepentingan menyangkut isu Laut China Selatan.
Sejak era Perang Dingin, Amerika Serikat menganut kebijakan pembendungan (containment) terhadap China. Kebijakan itu kemudian dimodifikasi dari segi terminologi menjadi encirclement. Kalau memperhatikan dengan seksama posisi sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, dapat dilihat adanya rangkaian pangkalan militer tanpa putus mulai dari Asia Timur hingga Asia Tenggara. Terciptanya rangkaian pangkalan militer tanpa putus itu bukan suatu hal yang kebetulan, akan tetapi memang sudah dirancang demikian oleh Amerika Serikat.
Rudal C-70
Walaupun China kini terus memperkuat posisinya dalam urusan politik, ekonomi dan keamanan dunia dan kawasan, akan tetapi tidak dapat dibantahkan fakta bahwa negara itu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi, khususnya minyak dan gas bumi. Hal ini merupakan salah satu faktor krusial bagi negeri itu untuk menjadi salah satu pendorong pembangunan kekuatan Angkatan Lautnya. Perlindungan SLOC kini telah menjadi prioritas bagi Angkatan Laut China.
Terkait dengan perlindungan SLOC, penting untuk dipahami bahwa SLOC China mengalami “keterputusan” di kawasan Asia Tenggara. “Keterputusan” itu terjadi karena daya jangkau operasional Angkatan Laut China secara nyata baru sebatas Laut China Selatan, di samping karena wilayah Asia Tenggara secara politik berada dalam wilayah pengaruh keamanan Amerika Serikat. Beberapa negara ASEAN merupakan sekutu dan sahabat dekat Amerika Serikat dan terlibat pula dalam sengketa Laut China Selatan dengan China.
Oleh karena itu, partisipasi aktif China dalam kegiatan terkait ASEAN seperti ARF, ASEAN-China Summit dan lain sebagainya tidak lepas dari strategi China untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara sehingga diharapkan secara tidak langsung dapat membantu melindungi SLOC-nya. Namun berdasarkan fakta di lapangan, sebagian besar negara-negara ASEAN yang berkepentingan dengan domain maritim merasa tidak nyaman dengan China. Sebagai contoh adalah Vietnam, Filipina dan Malaysia yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan dengan China, sementara Singapura citranya identik dengan kepanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat.
Partisipasi aktif China dalam kegiatan terkait ASEAN merupakan implementasi dari kebijakan nasional negeri itu yang salah satunya kini difokuskan pada kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan pemimpin de facto ASEAN adalah harapan utama China untuk meningkatkan pengaruh dan kehadirannya di kawasan ini. Dari sudut pandang kepentingan China, posisi Indonesia kini menjadi lebih penting (more important) bagi RRC karena letak geografis dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. China secara khusus memberikan apresiasi terhadap peran Indonesia di kawasan yang dalam pandangan mereka dinilai bersikap mild and always in the middle.
Sikap Indonesia yang demikian dianggap ‘bersahabat’ terhadap kepentingan China dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan yang dipandang konfrontatif. Oleh karena itu, telah menjadi kebijakan nasional China saat ini yang memprioritaskan peningkatan kerjasama di bidang politik dan keamanan dengan Indonesia. Keputusan pemerintah China beberapa waktu lalu untuk memberikan bantuan jaringan radar pengamatan maritim kepada Indonesia merupakan realisasi dari prioritas peningkatan kerjasama itu.
Isu Krusial

Berdasarkan uraian sebelumnya, kondisi politik dan keamanan kekinian memaksa China untuk merangkul Indonesia. Kemitraan Strategis Indonesia-China merupakan pintu masuk bagi China untuk mengamankan kepentingannya, termasuk di bidang politik dan keamanan, di kawasan Asia Tenggara. Dari sudut pandangan pragmatis, apa yang dikehendaki oleh China terhadap Indonesia adalah suatu hal yang lumrah belaka. Namun di sisi lain, Indonesia sebagai suatu negara bangsa juga mempunyai kepentingan nasional yang tidak selamanya selaras dengan kepentingan China.
Terkait  dengan hal tersebut, terdapat beberapa isu krusial yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam melaksanakan kerjasama dengan China, khususnya di bidang politik dan keamanan.
KRI
Pertama, niat strategis China. Dewasa ini, cukup sulit untuk menebak apa sebenarnya niat  strategis China di kawasan, termasuk terhadap Indonesia. Sebab baik secara budaya maupun sistem politik, China sejak ribuan tahun lalu hingga sekarang pada dasarnya adalah masyarakat yang tertutup. Meskipun negara itu secara konsisten menggemakan harmoni kawasan dan kebangkitan China secara damai, akan tetapi jargon-jargon tersebut sampai pada tingkatan tertentu masih sulit untuk diterima begitu saja.
Dikaitkan dengan Indonesia, salah satu pertanyaan krusial yang perlu dicari jawabannya adalah seberapa mampu Indonesia memasukkan agenda kepentingan nasionalnya dalam hubungan dengan China. Pertanyaan ini terkait dengan niat strategis China yang sangat mungkin tidak selaras dengan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia sebaiknya tetap waspada terhadap kebijakan China dengan memberikan bantuan jaringan radar maritim dan asistensi teknis untuk produksi rudal C-705, sebab masih belum jelas ‘imbalan’ apa yang nantinya dituntut oleh negeri itu. 

Kedua, posisi Indonesia. Hubungan Indonesia-China saat ini dari perspektif kepentingan nasional China berada dalam bingkai persaingan Amerika Serikat-China. Karena kini dan ke depan Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam hubungan luar negeri China. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, latar belakang Indonesia menjadi prioritas dalam pengembangan hubungan luar negeri China adalah karena sikap politik Indonesia yang dinilai mild and always in the middle.
Dari bidang politik dan keamanan, China membutuhkan Indonesia untuk menghadapi kebijakan encirclement Amerika Serikat. Dari istilah lain yang lebih keras, Indonesia seperti hendak dijadikan bumper bagi RRC dalam persaingan geopolitiknya terhadap Amerika Serikat. Sehingga tidak aneh bila kalangan-kalangan terkait di China, baik dari kalangan pemerintahan maupun akademisi secara kompak menyatakan bahwa negeri mereka siap membantu Indonesia, termasuk dalam hal pembangunan kekuatan pertahanan. Kalau ditarik dalam konteks ini, menjadi mudah dipahami mengapa China beberapa waktu silam setuju untuk memberikan bantuan jaringan radar pengamatan maritim kepada Indonesia, begitu pula dengan kesepakatan produksi rudal anti kapal C-705 di Indonesia.
Ketiga, kerjasama Indonesia-Amerika Serikat. China saat ini dan ke depan akan terus memberikan perhatian mendalam terhadap kerjasama Indonesia-Amerika Serikat, khususnya di bidang pertahanan. Berdasarkan pengalaman, para akademisi di negeri itu memantau secara seksama berbagai bentuk kegiatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat. Misalnya bantuan Amerika Serikat dalam rangka meningkatkan maritime domain awareness Indonesia lewat Integrated Maritime Surveillance System (IMSS), begitu pula latihan-latihan militer Indonesia-Amerika Serikat.

Dari satu sudut pandang, pantauan China terhadap kerjasama Indonesia-Amerika Serikat di bidang pertahanan adalah suatu hal yang wajar karena negeri itu memang terus memantau manuver Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Akan tetap dari sudut pandang lain, hal itu merupakan tantangan bagi Indonesia untuk mengelola kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian terhadap Indonesia sendiri maupun Amerika Serikat sebagai mitra kerjasama. Sebab walaupun Indonesia cuma berstatus mitra di mata Amerika Serikat, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama pertahanan kedua negara selama ini sampai pada titik tertentu cukup berarti bagi Indonesia.


Sumber : Warta Papua

Related : Kepentingan Ek-Pol-BisHanKam AS Vs China