Tim 7, Utusan Negara Papua di Jakarta

Advertisemen

Warga asal Papua yang mengaku sebagai utusan dari Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) kemarin meminta agar pemerintah  Indonesia mengakui kedaulatan mereka sebagai bangsa yang merdeka, pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuh orang warga yang menyebut diri sebagai “Tim 7” ini  datang mewaklili Presiden NFRPB, Forkorus Yoboisembut yang saat ini masih dipenjara sebagai tahahan politik di Abepura. Yoboisembut ditetapakn sebagai presiden pada 19 Oktober 2011 saat Kongres III Rakyat Papua di Abepura, Jayapura sekaligus pendeklarasian pembentukan NFRPB.

Pada kongres tersebut, peserta diserang oleh aparat keamanan dan Yoboisembut dijebloskan ke penjara dengan tuduhan makar.
“Tahun ini, negara kami merayakan satu tahun, jadi kami datang ke Jakarta untuk memberitahukan secara resmi kepada pemerintah Indonesia bahwa pada 19 Oktober tahun ini, kami merayakan satu tahun NFRPB,” ujar Ketty Yabansabra Ketua “Tim 7” dalam konferensi pers di kantor KontraS.
Ia menjelaskan, mereka datang ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun pada Jumat (5/10) lalu mereka mendapat informasi dari pihak kepresidenan bahwa Presiden SBY tidak berkenan menemui mereka.
“Kami tidak peduli, apakah pihak pemerintah Indonesia setuju atau tidak. Yang jelas, perayaan kami akan tetap berjalan. Kami meminta agar pihak Indonesia tidak mengganggu kami, jangan seperti pada peristiwa tahun lalu, dimana kami diserang”, tegas Yabansara yang juga Pendeta dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
Yabansara menegaskan, NFRPB sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan 19 Oktober nanti, termasuk pengamanan terhadap semua warga Papua dan para pimpinan NFRPB.
Menurut Ferdinand Okaseray, yang menyebut diri sebagai Staf Presiden NFRPB, NFRPB sebenarnya sudah dibentuk sejak tahun 1961, namun pemerintah Indonesia kala itu menekan Papua Barat untuk masuk dalam NKRI.
“Ini merupakan sejarah kami. Sejak awal kami rakyat Papua merupakan bangsa merdeka. Kami dipaksakan untuk menjadi bagian dari Indonesia tahun 1961 lewat Tri Komando Rakyat (TRIKORA), yang salah satu isinya adalah menggagalkan negara boneka bentukan Belanda, yakni NFRPB”, katanya.
Ia menjelaskan, kekerasan demi kekerasan lewat militerisasi dari Indonesia meyakinkan hati rakyat Papua tahun 2011 lalu untuk kembali mendeklarasikan NFRPB, pisah dari NKRI.
“Untuk apa kami bertahan dengan Indonesia yang tak peduli pada persoalan kami, sementara kekerasan terus meningkat”, tegasnya.
Ia menambahkan, “Kami meminta agar Indonesia dan PBB mengakui keberadaan kami sebagai bangsa merdeka. Kami sudah tak punya hati lagi dengan Indonesia. Sudah saatnya Papua Barat diakui sebagai bangsa merdeka”.
Okaseray mengatakan, saat ini NFRPB memiliki 7 negara bagian, dengan pimpinan masing-masing.
“Tekanan demi tekanan membuat masyarakat kami makin yakin untuk memilih pisah dari Indonesia”.
Secara terpisah, Haris Azhar, Koordinator KontraS mengatakan, niat warga Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia perlu menjadi bahan intropeksi bagi pemerintah.
Ia mengatakan, “Tidak mungkin warga negara ingin merdeka, bila mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah sebuah negara”.
“Wajar-wajar saja bila rakyat Papua mengatakan akan merdeka, karena memang perhatian pemerintah terhadap rakyat Papua sangat kurang. Agenda besar pemerintah adalah, bagaimana memutus rantai pelanggaran HAM di Papua agar tidak lagi terjadi dan rakyat Papua merasa dihargai. Kalau tidak, loyalotas pada pemerintah akan makin pudar”.

Pada awal September lalu, Albert Hasibuan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM mengunjungi Papua untuk membahas solusi terhadap konflik berkepanjangan di Papua.
Menurutnya, persoalan ekonomi, politik, sosial dan sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI merupakan masalah-masalah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dengan Papua melalui dialog. 

Sumber : Wiayaimana
Advertisemen