PERNYATAAN SIKAP 'MASYARAKAT ADAT PAPUA’

DIRGAHAYU HAM SE-DUNIA KE-63
10 DESEMBER 1948 – 10 DESEMBER 2011
PERNYATAAN SIKAP 'MASYARAKAT ADAT PAPUA’

Khususnya masyarakat Adat Papua. Telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh politik pembangunan selama tiga dasawarsa terakhir ini, baik dibidang ekonemi, politik, ekomoni, hukum, maupun dibidang sosial dan budaya lainnya. Walaupun kenyataannya masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur bangsa-negara  Indonesia, namun dalam keputusan politik nasional eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum terakomondasi atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari agenda politik nasional. Berbagai tindakan kekerasan yang dialami masyarakat adat Papua, berbagai tindakan perampasan tanah adat, berbagai pelecehan budaya, penyingkiran hukum adat. Adalah ragam-ragam bentuk-bentuk pelecehan terhadap ekosistem masyarakat adat Papua.
Untuk itu kami, Masyarakat Adat Papua ( Tim Advokasi Dewan Adat Papua ), Menuntut :
  1. Segera dihentikannya pelanggaran HAM di atas Tanah Bangsa Papua Barat dan perlunya segera penyelesaian hukum atas berbagai pelanggaran HAM di Tanah Papua Barat sesuai Hukum Internasional.
  2. Penghentian kriminalisasi oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap usaha-usaha perjuangan terhadap masyarakat adat Papua/lokal untuk merebut kembali hak-hak dasar  masyarakat Pribumu  Bangsa Papua Barat.
  3. Penghentian militerisasi rakyat sipil yang secara sengaja dihadapkan dengan masyarakat adat/lokal yang menuntut haknya,
  4. Penghentian berbagai proyek pembangunan besar (Pertambangan besar, dsb),
  5. Membebaskan Masyarakat Adat Bangsa Papua, yang ditahan oleh Polda Papua karena berjuang menuntut pengembalian hak dan kedaulatan Bangsa Papua.
  6. Agar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah di seluruh Tanah Papua, segera mengakui hak Ulayat Masyarakat Adat Papua di seluruh Tanah Papua.
  7. Agar konflik tanah antara masyarakat adat  Papua di Tanah Papua yang saat ini terjadi,  di selesaikan secara adat Papua.
  8. Pemerintah harus mengembalikan kedaulatan masyarakat adat Papua untuk menerapkan hukum adat dan mengatur sumber daya alam sendiri.
  9. Agar Pemerintah mencabut izin dan menghentikan usaha PT.Freeprot Indonesia  yang nyata-nyata telah merampas sumber daya alam masyarakat adat  Papua dan mencemarkan lingkungan.
    10.  Agar Pemerintah mengebalikan dan mengevaluasi seluruh tanah ulayat yang selama ini telah dijadikan tanah negara.
    11.  Agar Pemerintah Negara Republik Indonesia mengembalikan Sistem Pemerintahan adat yang berlaku sebelum tahun 1960.
    12.  Agar diskriminasi terhadap perempuan segera dihapuskan.
    13.  Menolak dengan tegas keberadaan koramil dan Babinsa diwilayah adat.
    14.  Perlunya memasukkan muatan lokal tentang masyarakat adat Papua di dalam kurikulum pendidikan.

Demikian Pernyataan Kami.

Port Numbay, 10 Desember 2011.
Ttd
Koordinator Tim Advokasi Dewan Adat Papua.
WARNER BARANSANO.

Kalo suka, jang lupa klik "like/suka" di bawah ini:
Terimakasih atas kunjungan anda diblog ini, Silahkan like dan bagikan:

Related : PERNYATAAN SIKAP 'MASYARAKAT ADAT PAPUA’

0 Komentar untuk "PERNYATAAN SIKAP 'MASYARAKAT ADAT PAPUA’"

Silahkan Komentar :
Trims su berkunjung..... (y)

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: