Papua Sudah Lepas dari NKRI

Advertisemen

Lebih dari 50 tahun lamanya tanah Papua dianggap masuk ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal, Papua sudah dinyatakan sebagai negara yang merdeka sejak tahun 1961. Hal itu terlihat jika Perjanjian New York Agreemeny atau Perjanjian New York bernomor 2054 dipahami secara politik dan administrasi hukum Internasional.
 Sekretaris Komite Solidaritas Papua Petrus Reffasie Mike mengatakan, ada tiga istilah untuk memahami pengertian Perjanjian New York tersebut. Pertama Apoimand, kedua Agremand, dan ketiga Convened.
Menurut dia, Apoimand merupakan suatu bentuk perjanjian yang sifatnya biasa.

"Apabila pihak-pihak terkait tidak memenuhi kesepakatan yang dibuatnya, maka perjanjian itu tidak mempunyai akibat hukum," kata Petrus di Jakarta.
Sementara dalam hal Agreemand, Petrus mengatakan bahwa suatu bentuk perjanjian yang tersirat maupun tersurat dapat ditinjau kembali apabila di dalamnya terdapat kekeliruan. Oleh karenanya, lanjut dia, persoalan politik Papua tidak final masuk ke dalam atau menjadi bagian dari NKRI sebab Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) adalah cacat hukum, yang tentu tidak sesuai dengan fakta sejarah.

"Perwakilan orang Papua Asli saat itu hanya sampai di Jakarta dan tidak dihadirkan di New York. Tapi orang Indonesia dari Jakarta yang melakukan Perjanjian PAPERA atas nama perwakilan orang asli Papua," paparnya.
Melihat fakta sejarah PEPERA itu,Petrus mengatakan bahwa kini tidak perlu ada dialog antara Papua dan Jakarta. Yang diperlukan Papua saat ini, lanjut Petrus, adalah pengakuan Hak Kedaulatan sebagai suatu bangsa yang Merdeka.
"Papua sudah merdeka sejak tahun 1961," jelas dia.
Dalam pengertian istilah terakhir, Petrus memaparkan bahwa Convenend merupakan suatu bentuk perjanjian yang tidak dapat diganggu gugat. Sifatnya jelas dia, sudah final, kekal, atau abadi dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Lanjut Petrus, status persoalan Papua bukan harga mati atau sudah final masuk bagian NKRI.
Dengan kata lain, menurut Petrus, persoalan PEPERA masih dapat diluruskan dan ditinjau kembali dengan memahami politik dan administrasi hukum internasional.
"Kami orang Papua Asli menginginkan Papua dijadikan daerah Sonah Damai dengan memohon kehadiran PBB untuk mengatasi persoalan Papuia dan membawa Pemerintah NKRI dan Papua ke meja perundingan demi mengakhiri konflik yang tak kunjung usai di tanah Papua hingga saat ini." Sumber :www.fiqhislam.com
Advertisemen