Status Politik Papua Belum Selesai

Advertisemen


Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut menulis buku Aspek Hukum Adanya Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua Barat oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Follow Up-nya. Papua bukan hanya milik Indonesia, tetapi milik semua bangsa di dunia.

KETUA Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut dalam bukunya mengatakan permasalahan status hukum dan politik Papua Barat bukan masalah dalam negeri Indonesia, melainkan permasalahan internasional. Karena status hukum dan politik bangsa Indonesia dan bangsa Papua sebelum bersatu, masing-masing telah menjadi negara sendiri. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan Papua merdeka pada 1 Desember 1961.
Indonesia menyatakan merdeka dari pemerintahan Hindia Belanda, dan bangsa Papua menyatakan  kemerdekaan yang diakui pemerintah Nederlands Nieuw Guinea (Nieuw Guinea Belanda) pada 1 Desember 1961 yang ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Fajar, berdampingan dengan bendera Kerajaan Belanda.
Namun, pemerintah Indonesia dengan pikiran imprealisme telah melakukan aneksasi kemerdekaan bangsa Papua Barat secara militeristik melalui Tiga Komando Rakyat pada 19 Desember 1961 di Alun–alun Utara Yogyakarta sampai sekarang. Akibat dari penganeksasian itu telah terjadi infiltrasi, intimidasi, teror, penangkapan, penyiksaan, penahanan, bahkan pembunuhan terhadap orang Papua yang mempertahankan kemerdekaannya.

Pemerintah Indonesia sampai sekarang masih terus mengklaim dan mempertahankan Tanah Papua sebagai wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Klaim atas tanah Papua dilakukan berdasarkan sejarah Majapahit, Sriwijaya, Kesultanan Tidore dan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.

Hal ini yang menjadi dasar pengakuan masyarakat internasional terhadap integrasi Papua ke Indonesia yang sering diungkapkan berbagai negara akhir-akhir ini, seperti Amerika Serikat, Belanda, negara-negara Uni Eropa, negara-negara Pasific Island Forum, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Hal ini menunjukan bahwa banyak orang kurang mengetahui dan menyadari dengan baik tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Papua di atas tanah air yang diwariskan leluhurnya. Selain itu, kesatuan orang Papua juga terpecah-belah oleh berbagai pemahaman di antara mereka sendiri. Persatuan orang asli Papua juga dipecah-belah oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai cara – yang manfaatnya untuk kepentingan mereka.
Sehingga rakyat Papua tidak memfokuskan diri dalam upaya pengembalian kemerdekaan yang telah dianeksasi oleh negara Republik Indonesia melalui New York Agreement pada 1 Mei 1963, kemudian diimplementasikan lewat Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 - yang penuh rekayasa dibawah tekanan, intimidasi, teror, penangkapan, penahanan, penyiksaan dan pembunuhan orang Papua yang berjuang mempertahankan kemerdekaannya oleh militer Indonesia.
Untuk mempertahankan aneksasi Tanah Papua, pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden RI Soeharto memberikan otonomi khusus yang riil dan luas – kemudian diubah menjadi otonomi daerah melalui UU RI Nomor 12 Tahun 1969. Namun selama 32 tahun otonomi daerah tidak pernah berhasil, sehingga Megawati Soekarnaputri saat menjadi Presiden RI, diberikan lagi otonomi khusus bagi Papua melalui UU RI Nomor 21 Tahun 2001.
Otonomi khusus diberikan setelah adanya gerakan reformasi Indonesia pada 1998, dimana rakyat Papua secara aktif terlibat didalam gerakan reformasi dengan meminta pengembalian hak kemerdekaan yang pernah ditiadakan oleh pemerintah Indonesia. Itu berarti Otsus diberikan sebagai jalan tengah penyelesaian masalah. Namun dalam implementasinya tidak mampu memenuhi hak-hak dasar orang asli Papua. Pemerintah Indonesia memberikan Otsus dengan setengah hati dan penuh curiga.
Persoalan aneksasi kemerdekaan bangsa Papua perlu dipahami oleh publik di Tanah Papua maupun di luar negeri. Mengingat pihak–pihak tertentu di luar negeri masih saja mendukung Papua sebagai bagian integral dari Republik Indonesia, sehingga perjuangan kemerdekaan Papua dianggap sebagai separatis dan makar.
Prinsip-prinsip hukum yang dimaksud lebih fokus pada persoalan aneksasi dan azas-azas dekolonisasi. Prinsip-prinsip dekolonisasi oleh mantan Menteri Luar Negeri RI, Hasan Wirayudha sering mengemukakan sebagai arahan yang sangat berguna bagi para pejabat dan khalayak umum untuk dipahami secara seksama mengingat azas-azas dekolonisasi inilah yang menjadi landasan hukum keberadaan Papua di dalam NKRI.
Cara dan proses kemerdekaan suatu bangsa di muka bumi ini berbeda. Ada negara yang merdeka melalui perang kemerdekaan, seperti Amerika Serikat dari Inggris pada 4 Juli 1776, Indonesia dari Belanda pada 17 Agustus 1945. Dan ada negara yang merdeka tanpa perang kemerdekaan, seperti Papua Nieuw Guinea dari Australia pada 16 September 1975, Brunei Darussalam dari Inggris pada 23 Januari  1984, Malaysia dari Inggris pada 31 Agustus 1957,  Singapura dari Malaysia pada 9 Agustus 1965 dan Filipina dari Amerika Serikat pada 4 Juli 1946.
Sementara Thailand dan Jepang adalah negara yang tidak pernah dijajah, mereka merdeka secara alami. Bentuk perjuangan lain seperti India merdeka lewat perjuangan damai dan demokratis yang dipimpin Mahadma Gandhi dari Inggris pada 15 Agustus 1947 dan pada 26 Januari 1950 resmi menjadi negara berbentuk republik yang berdaulat penuh. Lain halnya dengan negara-negara merdeka pecahan Uni soviet. Terbentuknya negara Kosovo juga dengan cara tersendiri. Itu artinya bahwa kemerdekaan sebuah bangsa bisa saja terjadi dimana pun dengan cara apapun di muka bumi ini.
Tetapi masih ada bangsa-bangsa lain di dunia ini yang terus berjuang sampai sekarang, seperti bangsa Palestina dan bangsa Papua Barat, yang kemerdekaannya dianeksasi oleh bangsa lain: Israel dan Indonesia.
Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat atau Nederland Nieuw Guinea dijajah oleh Belanda selama 64 tahun (1898 – 1962). Pada 24 Agustus 1828, Ratu Belanda mengeluarkan pernyataan Uni Lateral bahwa Papua Barat merupakan daerah kekuasaan Belanda. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah.
Indonesia dijajah Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta). Kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan  penjajahan Belanda atas Indonesia – dari Sabang sampai Amboina. Sementara kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Jayapura), dengan batas wilayah kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.
Tahun 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Pada kebangkitan nasional ini, banyak organisasi politik perjuangan kemerdekaan yang muncul, seperti Boedi Oetomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911) , Indische Partj (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babak perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Karena musuh yang dihadapi adalah Belanda dan Belanda yang bermusuhan dengan bangsa Indonesia yang ingin merdeka.
Belanda dan Indonesia tidak bermusuhan sama sekali dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing–masing.
Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam sumpah pemuda Indonesia, 28 Oktober 1928. Dalam sumpah pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatera Bond, Jong Java, Jong Jelebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air yang namanya Indonesia.
Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah yang disebut masuk dalam wilayah Indonesia yang dibacakan dalam teks Proklamasi adalah kekuasaan Hindia Belanda, yang meliputi Sabang sampai Ambina. Tidak termasuk kekuasaan Nederlands Nieuw Guinea atau Papua Barat. Karena itu, pernyataan berdirinya negara Indonesia adalah negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat.
Rakyat bangsa Papua Barat berhak mengajukan penguatan permasalahan Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua Barat ke Mahkamah atau Arbitrase International. Untuk itu, Perserikatan Bangsa–Bangsa berkewajiban mendukung secara penuh. Karena PBB adalah wadah perserikatan dari bangsa–bangsa, bukan perserikatan dari negara–negara atau hanya bagi bangsa–bangsa yang sudah merdeka.

 Oleh Paskalis Keagop, Gabriel Maniagasi, Theo Hesegem
Advertisemen